Sinarlampung

Tag: Pilpres2019

  • Sandiaga Kunjungi Beberapa Tempat di Jambi

    Sandiaga Kunjungi Beberapa Tempat di Jambi

    Jambi (SL) – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor urut 2, Sandiaga Uno dijadwalkan akan hadir di Jambi, Jumat 25 Januari 2019. Berdasarkan rilis Badan Pemenangan Daerah (BPD) Provinsi Jambi, beliau diperkirakan atiba di Bandara Sultan thaha Syaifuddin Jambi sekitar pukul 09.00 wib, menggunakan pesawat Garuda.

    Sesampainya di Jambi, Pasar Angso Duo kota Jambi menjadi tempat pertama yang akan dikunjungi oleh Cawapres nomor urut 2 tersebut. Diperkirakan, sekitar pukul 10.15 wib dirinya sudah bisa menyapa pedangan dan seluruh masyarakat Jambi.

    Selanjutnya, akan dilanjutkan ke desa di Ness Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi, untuk bertemu dengan para petani karet yang ada disana, dengan durasi waktu sekitar 1 jam. Mengingat kedatangannya di hari Jum’at, seusai dari Kabupaten Muaro Jambi, Sandi akan mengikuti sholat Jum’at bersama di Masjid Agung Al Falah Kota Jambi. Selanjutnya akan menuju Pujasera di kawasan Jelutung untuk makan siang bersama.

    Lebih lanjut, pukul 13.40 Pengusaha muda itu akan beranjak ke Lapangan KONI Tri Lomba Juang untuk bersilaturahmi dengan kaum ibu (emak emak) millenial, dan mahasiswa se Kota Jambi dengan jumlah massa diperkirakan sebanyak 4.000 orang.

    Terkhir, rombongan akan menuju EV Garden di kawasan Pall Merah Kota Jambi. Disana Sandiaga akan bersua kalangan pengusaha, pedagang, enterainer, komunitas UMKM dan komunitas mahasiswa kreatif sampai pukul 17.00. Jumlah massa diperkirakan mencapai 2.000 orang. Setelah berdialog sekitar 1.30 menit, Sandiaga akan menuju Bandar Udara Sultan Thaha Jambi. Setelah beristirahat sekitar 30 menit, Sandiaga terbang kembali ke Jakarta sekitar pukul 19.00. (dinamikajambi)

  • Kritik Hak Pilih Penderita Sakit Jiwa, Rizal Ramli : Indonesia Akan Ditertawakan Bangsa Lain

    Kritik Hak Pilih Penderita Sakit Jiwa, Rizal Ramli : Indonesia Akan Ditertawakan Bangsa Lain

    Jakarta (SL) – Mantan Menko Maritim Rizal Ramli menyoroti sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membolehkan penderita gangguan jiwa menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019. Menurutnya hal itu merupakan hal lelucon yang dibuat KPU. 

    Ia juga mengatakan orang yang mengalami gangguan jiwa memiliki sikap yang labil sehingga pelibatan mereka dalam pemilu justru bisa memicu adanya kecurangan. “Sebetulnya itu lucu luar biasa, kok orang gila dikasih hak suara? Di luar negeri anak di bawah 17 tahun tidak punya hak suara karena dianggap labil jiwanya, orang gila statusnya lebih labil lagi dari anak di bawah 17 tahun, kok dikasih hak pilih?” ucapnya di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

    “Memang dimanipulasi dengan dikatakan mereka ini termasuk difabel, itu ngawur. Difabel itu kekurangan fisik itu buta dan lain-lain itu boleh pilih. Tapi ini jiwanya yang bermasalah, nah orang gila memorinya maksimum hanya 5 menit,” sambungnya.

    Oleh sebab itu ia berharap kepada Menteri Dalam Negeri dan KPU serta pihak penyelenggara pemilu lain untuk membatalkan keputusan tersebut. Menurutnya dengan tetap diperbolehkannya orang-orang tersebut menggunakan hak pilihnya akan menjadi bahan tertawaan bangsa lain.

    Penderita gangguan kejiwaan (ilustrasi) 

    “Ya kalau orang gila dikasih hak pilih pasti dibantuin nusuknya atau sudah ditusuk duluan tinggal masuk doang. Yang gini-gini merusak image pemilu yang adil. Sahabat saya Mas Tjahjo, KPU dan lain-lain hentikan orang gila ini, batalkan karena kita akan jadi bahan tertawaan, orang gila di mana di dunia yang ada hak suara?” tutupnya.

    Sebelumnya, KPU menyatakan penyandang disabilitas mental tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang. Meski begitu, mereka harus mendapat rekomendasi dari dokter terlebih dahulu untuk bisa mencoblos.

    Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, surat rekomendasi dokter untuk penderita gangguan mental untuk memastikan yang bersangkutan dalam kondisi stabil pada hari pencoblosan. “Khusus untuk disability mental tetap didaftar. Hanya saja penggunaan hak pilih pada hari-H sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawatnya. Bila hari-H yang bersangkutan waras, maka dapat memilih, demikian pula sebaliknya,” ujar Hasyim dalam keterangan resminya, Kamis (22/11).

  • JK Imbau Alumni Perguruan Tinggi Tak Seret Almamater untuk Dukung Capres

    JK Imbau Alumni Perguruan Tinggi Tak Seret Almamater untuk Dukung Capres

    Jakarta (SL) – Kisruh perguruan tinggi sebut-sebut dukung para capres, Jusuf Kalla sayangkan hal itu terjadi. Kata JK interaksi masyarakat sudah peka dan cerdas dalam menangkap isu politik kali ini. Hal itu disampaikan JK saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Seminar dan Dialog Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI), Senin (14/1/2019), di Jakarta.

    Ia juga mengimbau para alumni perguruan tinggi tidak menggunakan almamater saat mendukung salah satu calon presiden. “Sebaiknya teman-teman alumni sebuah Perguruan Tinggi tidak terlalu jauh menyeret nama kampusnya masing-masing dalam jelang Pilpres 2019.“ ucapnya.

    Disampaikan JK, penggunaan almamater bisa merusak kredibilitas Universitas, kampus sebagai lembaga pendidikan tidak boleh terpecah belah karena politik.

    Jk juga menyinggung deklarasi alumni UI dan sejumlah alumni perguruan tinggi negeri kepada capres dan cawapres 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang disiasati mengundang kontra publik besar. Sementara dikabarkan, di hari yang berbeda, sejumlah alumni UI lainnya yang menyatakan dukungan untuk capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

    Seperti dikutip dari liputan6, alumni itu sebenarnya bebas saja memberikan dukungan karena itu hak konstitusi masing-masing tapi mestinya tak harus terlalu jauh mengatasnamakan universitas agar universitas itu tetap bisa berdiri independen. “janganlah terlalu jauh pasti alumni itu akan terbelah. Jadi semua harus bicara hal yang tentu independen, normatif tapi tidak berbicara tentang hal yang bisa memecah belah. “tutup JK.

  • Belum Memasuki Masa Kampanye Terbuka, Prabowo Tak Hadiri Deklarasi 3000 Relawan Ganti Presiden

    Belum Memasuki Masa Kampanye Terbuka, Prabowo Tak Hadiri Deklarasi 3000 Relawan Ganti Presiden

    H-1, Prabowo Subianto masih dijadwalkan hadir pengukuhan 3000-an Relawan Ganti Presiden (RGP) se-Provinsi Lampung. Namun, hingga jamnya, Jumat (11/1), pukul 10.00 WIB, capres 02 itu tak tampak. Banyak yang bertanya-tanya ketidakhadiran Prabowo Subianto di Lapangan Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (11/1), pukul 10.00 WIB.

    Ketua DPW PKS Provinsi Lampung, Ahmad Mufti Salim, di lokasi acara pengukuhan, mengaku juga tidak mengetahui alasan ketidakhadiran calon presiden yang diusung Koalisi Adil Makmur tersebut.  Dia baru tahu Prabowo tak hadir ketika sudah ada di lokasi deklarasi. “Sesungguhnya, info yang sampai ke panitia yang kemudian sampai ke saya, hingga kemarin, beliau tetap mengupaya datang. Karena acara sudah seattle, meski tak jadi datang, panitia tetap melanjutkan acara,” katanya.

    Ahmad Mufti Salim mengaku baru tahu setelah ada di lokasi acara. Menurut dia, ketidakhadiran Prabowo tak masalah. Yang diperjuangkan nilai-nilai, keikhlasan, dan istiqomah. Ahmad Mufti Salim berharap RGP Lampung terus bersemangat memenangkan Prabowo-Sandi.

    Jawaban ketidakhadiran Prabowo baru terjawab dari relisnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang disampaikan Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Provinsi Lampung. Pertimbangan ketidakhadiran, acara digelar di lapangan terbuka. Kondisi ini sangat beresiko karena dikhawatirkan melanggar aturan Pemilu 2019. Saat ini belum memasuki masa kampanye terbuka,” ujar Ketua BPP Lampung Gunadi Ibrahim.

    Gunadi juga menyatakan ada beberapa hal yang bersifat administrasi yang belum sesuai dengan prosedur. Ini yang menjadi dasar pertimbangan. Selain itu, juga ada masukan dari tim advokasi resmi Badan Pemenangan Nasional,” tambahnya. Meski tidak dihadiri Prabowo, namun acara tetap berlangsung, dan diisi dengan orasi serta tausiyah agama. Hadir dalam kegiatan tersebut Neno Warisman dan Sang Alang, pecipta lagu #2019Gantipresiden. 

  • Lima Kepala Daerah Pendukung Jokowi Terjerat Perkara Korupsi

    Lima Kepala Daerah Pendukung Jokowi Terjerat Perkara Korupsi

    Jakarta (SL) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangka Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar bersama beberapa pihak memangkas sebagian Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk kepentingan pribadi Irvan. Berasal dari Partai Nasdem, kepala daerah ini pendukung pasangan inkumben Jokowi – Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

    Irvan bukan Kepala Daerah pendukung Jokowi pertama yang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Berikut daftar Kepalada Daerah pendukung Jokowi yang terjerat kasus korupsi.

    1. Bupati Malang Rendra Kresna

    Rendra dijadikan tersangka pada Selasa 9 Oktober 2018, setelah sehari sebelumnya KPK menggeledah kantor Rendra secara paksa. Rendra diduga menerima gratifikasi atau hadiah dari pelaksana proyek atau kontraktor. Kasus ini ditangani KPK sejak satu tahun lalu.

    Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johny G Plate mengatakan Rendra mengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Jawa Timur. “Satu jam setelah penggeledahan itu Rendra mengajukan pengunduran dirinya kepada Ketua Umum DPP NasDem sebagai Ketua DPW,” kata Johny kepada Tempo, Selasa, 9 Oktober 2018.

    1. Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin

    Neneng jadi tersangka suap terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta pada 16 Desember 2018. Neneng dan empat pejabat dinas Pemerintah Kabupaten Bekasi disangka menerima imbalan komitmen Rp 13 miliar untuk pengurusan izin proyek.

    Menurut KPK janji imbalan itu diberikan oleh Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen. KPK menduga jumlah imbalan yang sudah diberikan berjumlah Rp 7 miliar. Uang diduga diberikan untuk memuluskan sejumlah izin dalam proyek Meikarta fase pertama.

    Neneng dinonaktifkan dari Partai Golkar dan dipecat dari tim sukses Jokowi – Ma’ruf. Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf, Ace Hasan Shadzily, mengatakan sudah berkomunikasi dengan Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dengan posisi Neneng Hasanah di tim kampanye daerah. “Yang bersangkutan juga akan diberhentikan dalam Tim Pemenangan,” ujar Ace kepada Tempo pada Selasa, 16 Oktober 2018.

    1. Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu

    Remigo Yolanda Berutu tersangka penerima suap Rp 550 juta sehubungan dengan proyek infrastruktur sejak 18 November. KPK menyangka uang itu untuk kepentingan pribadi Remigo.

    Remigo disangka menginstruksikan para Kepala Dinas untuk “mengamankan” semua pengadaan proyek. Remiggo juga diduga menerima pemberian-pemberian lainnya terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui para perantara dan orang dekatnya yang ditugasi mengumpulkan dana.

    Menurut Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga, Andre Rosiade, Remigo adalah kader Partai Demokrat yang mengalihkan dukungan pada Jokowi. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat diketahui telah memecat Remigo dari partai. “Segala jabatan partai yang melekat padanya telah dicabut,”kata Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Huahaean.

    1. Wali Kota Pasuruan Setiyono

    Pada 5 Oktober KPK menetapkan Wali Kota Pasuruan, Setiyono sebagai tersangka penerima suap proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota Pasuruan. Kader Golkar ini disangka menerima duit Rp 135 juta dari perwakilan CV. M, Muhamad Baqir, penggarap proyek itu.

    1. Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar

    KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Kabupaten Cianjur. Irvan dan sejumlah pihak disangka meminta, menerima, dan memotong pembayaran DAK pendidikan Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar. Dari jumlah itu, jatah Irvan 7 persen.

    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, yakin kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) akan segera mengundurkan diri dari partai. “Yang bersangkutan pasti langsung mundur, karena itu kebijakan Garda Pemuda NasDem,” ujar Irma saat dihubungi Tempo, Rabu, 12 Desember 2018. (tempo)

  • Bupati Mojokerto Copot Sementara Jabatan Kades Pendukung Sandiaga Uno

    Bupati Mojokerto Copot Sementara Jabatan Kades Pendukung Sandiaga Uno

    Jawa Timur (SL) – Kades Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto Suhartono akhirnya dicopot sementara dari jabatannya. Pencopotan ini berlaku sampai napi perkara Pemilu itu bebas dari hukumannya di Lapas Klas IIB Mojokerto. “SK Bupati Mojokerto sudah turun tanggal 3 Januari 2019. Isinya menghentikan sementara Kades Sampangagung,” kata Kabag Hukum Setda Kabupaten Mojokerto Tatang Marhendrata saat dihubungi, Kamis (10/1/2019).

    Pemberhentian sementara Suhartono berlaku sampai masa hukumannya di Lapas Klas IIB Mojokerto, Jalan Taman Siswa berkahir. Kades yang akrab disapa Nono ini dijebloskan ke tahanan sejak, Rabu (19/12/2018). Selain penghentian sementara Suhartono dari jabatannya, menurut Tatang, SK tersebut juga berisi penunjukan Pelaksana tugas (Plt) Kades Sampangagung. “Sekdes Sampangagung yang ditunjuk sebagai Plt,” terangnya.

    Suhartono divonis bersalah oleh majelis hakim PN Mojokerto pada Kamis (13/12). Nono dihukum 2 bulan penjara dan denda Rp 6 juta subsider 1 bulan kurungan. Namun saat itu dia mengajukan banding, Kades Sampangagung ini resmi menyandang status terpidana setelah mencabut bandingnya di PN Mojokerto, Senin (17/12). Dengan begitu, sudah dua pekan lebih perkara yang menjerat Nono telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

    Dalam persidangan selama 7 hari, terungkap fakta Kades Nono terlibat aktif menyiapkan acara penyambuatan Sandiaga dan aktif di acara penyambutan tersebut. Acara penyambutan Sandiaga ini diawali dengan rapat di rumah Suhartono, Jumat (19/10) yang melibatkan terdakwa, istrinya, Ketua Karang Taruna Desa Sampangagung Sunardi dan sejumlah warga lainnya. Usai pertemuan, esok harinya Sunardi memesan spanduk dan banner bertuliskan ucapan selamat datang dan dukungan untuk Sandiaga. Saksi juga memesan musik patrol untuk meramaikan acara penyambutan.

    Suhartono lantas mendikte istrinya untuk mengirim pesan di grup whatsapp PKK Desa Sampangagung. Pesan tersebut berisi ajakan untuk hadir di acara penyambutan Sandiaga sekaligus janji akan memberi uang saku Rp 20 ribu bagi setiap ibu-ibu yang hadir.

    Puncaknya pada Minggu (21/12) sekitar pukul 16.00 WIB, sekitar 200 massa yang digalang Suhartono, menghadang rombongan Sandiaga di Jalan Raya Pacet, Desa Sampangagung. Saat itu Cawapres nomor urut 2 tersebut akan berkampanye di wisata air panas Padusan, Pacet, Mojokerto.

    Suhartono juga aktif di acara penyambutan Sandiaga. Dia memakai kemeja putih bertuliskan Sapa Prabowo. Dia lantas mendekati Sandiaga untuk berfoto. Terdakwa berfoto sembari mengacungkan dua jari. Suhartono mengaku menghabiskan Rp 20 juta untuk menggelar acara penyambutan Sandiaga. Uang itu salah satunya dibagikan ke ibu-ibu yang datang dengan nilai Rp 20 ribu, Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per orang.

  • Ma’ruf Amin Angkat Bicara Soal Kisi-Kisi Pertanyaan Debat yang Akan Diberikan KPU

    Ma’ruf Amin Angkat Bicara Soal Kisi-Kisi Pertanyaan Debat yang Akan Diberikan KPU

    Jakarta (SL) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan kisi-kisi pertanyaan sebelum debat perdana kepada masing-masing capres dan cawapres.

    Cawapres Ma’ruf Amin saat berada di Rumah Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019) kepada wartawan mengatakan, dengan adanya kisi-kisi tersebut menurutnya lebih memudahkan, ketimbang tidak ada sama sekali. “Dimudahkan juga tidak, sebab kan nanti pertanyannya banyak, siapa yang untuk kita, yang mana untuk pasangan yang lain, kita juga belum tahu, cuma memang lebih mudah dibanding tidak ada sama sekali tapi juga tidak terlalu mudah karena belum ini pertanyaan untuk paslon 01 ini (nomor) 1, 2, 3. Tidak begitu,” ujar Ma’ruf.

    Lanjut Ma’ruf membeberkan, bahwa menjelang debat perdana pertemuannya dengan capres Joko Widodo (Jokowi) menjadi lebih sering. “Pasti lah (lebih sering). Khususnya tentu ketika perdebatan itu paslon ada 2 kali. Saya kira itu acara debat yang diikuti pasangan capres dan cawapres tentu 2 kali itu harus kita sering bertemu intensif,” kata Ma’ruf.

    Ma’ruf juga mengungkapkan, akan menggelar simulasi debat bersama Jokowi. Simulasi debat itu dilakukan sebelum menghadapi debat perdana capres-cawapres. “Kita akan melakukan simulasi juga (bersama Jokowi), pendalaman juga,” kata Ketum MUI nonaktif itu.

    KPU memutuskan daftar pertanyaan dalam debat Pilpres 2019 nanti bakal diberitahukan ke capres-cawapres, dan kemudian akan diundi lagi mana pertanyaan yang akan dikemukakan di forum debat. Meski demikian, Metode ‘bocoran’ pertanyaan dalam debat seperti ini menuai kontroversi.

    Diketahui, nantinya pada Debat capres-cawapres pertama akan mengusung tema ‘Hukum, HAM, dan Terorisme’, digelar pada 17 Januari. Namun sekitar sepekan sebelumnya, daftar pertanyaan akan diberitahukan kepada masing-masing pasangan capres-cawapres, dalam hal ini pihak Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

  • Mantan Relawan Jokowi Dukung Prabowo

    Mantan Relawan Jokowi Dukung Prabowo

    Pekalongan (SL) – Biasanya dalam pemilihan Presiden April mendatang sudah pasti ada yang kalah dan menang. Banyak sekali relawan yang dahulu militan mendukung Jokowi sekarang berbalik arah dukung Calon Presiden No 2 Prabowo – Sandi.

    Seperti relawan pemenangan Prabowo-Sandi Kota Pekalongan menggelar KOPDAR (kopi darat) dalam rangka mempererat tali silaturahim antar relawan Prabowo-Sandi Pekalongan yang sekaligus menyampaikan pernyataan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, di kawasan markas FPI Jl. Sumatra No. 17C kota Pekalongan, Sabtu 29 Desember 2018 lalu.

    Hadir dalam kesempatan ini para relawan yang terdiri dari beberapa elemen, Forum Relawan kota Pekalongan, Komunitas Santri Pekalongan dan ormas diantaranya FPI, Prabowo Center, KOMPAK, Gerakan Pemuda Ka’bah, Indonesia Muda, Permak Bodi, pengurus DPC dan caleg Partai Koalisi Adil Makmur, Simpatisan dan relawan PADI, Koppasandi Pekalongan, dll. Disamping partai pendukung Prabowo Sandi, Gerindra, PAN, PKS, PBB, Demokrat dan Berkarya.

    Ketua Indonesia Muda Kota Pekalongan, Zakka Bachir dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi Prabowo-Sandi sudah berjalan selama dua pekan terakhir ini dalam bentuk kegiatan Gerakan Rabu Biru (GRB), ini merupakan ajang silaturahim dan gerakan solidaritas pendukung dan simpatisan Prabowo-Sandi di tengah masyarakat secara halus dan persuasif dengan menggunakan symbol baju warna biru muda dan celana krem setiap hari Rabu,” ungkapnya.

    “Dalam kegiatan GRB tidak ada kegiatan orasi, pernyataan dukungan dalam bentuk verbal maupun tulisan. Hal ini demi menghindari perdebatan yang tidak efektif. GRB ingin menyampaikan pesan bahwa para pendukung Prabowo Sandi pendukung yang berfikiran maju, aktif, update mencintai kedamaian dan keakraban,” jelasnya.

    Zakka, pada pilpres 2014 lalu adalah relawan yang mendukung Jokowi, tetapi pada pilpres 2019 ini dirinya mutlak mendukung Prabowo-Sandi. “Jujur, periode lalu saya adalah relawan pendukung Jokowi,” ujar Caleg PAN Kota Pekalongan.

    “Sekarang saya sudah insyaf dan menyadari bahwa tahun 2014 lalu telah salah pilih. Ekonomi semakin terpuruk, impor menggila, listrik dan BBM naik terus, harga-harga mahal, lapangan kerja susah, sehingga rakyat makin susah,” pungkasnya. (nawacita.com)

  • BPN Prabowo-Sandi Temukan Daftar Pemilih Ganda, Satu KK 440 Orang

    BPN Prabowo-Sandi Temukan Daftar Pemilih Ganda, Satu KK 440 Orang

    Jakarta (SL) – BPN Prabowo-Sandi ikut bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyisir daftar pemilih ganda dan siluman untuk memeroleh akurasi data pemilih. Untuk 25 juta pemilih ganda dalam daftar pemilih, BPN Prabowo-Sandi sudah meminta KPU merapikannya. Untuk diketahui, data itu diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

    Terbaru, BPN Prabowo-Sandi menemukan ada kejanggalan atau ketidakwajaran dalam daftar pemilih, dimana dalam satu kartu keluarga (KK) bisa hingga ratusan orang. “Kami menemukan ada 97 orang (dalam satu KK), 63 orang bahkan 440 orang. Ini di seluruh Indonesia. Yang 63 orang dan 440 orang ditemukan di Banyuwangi,” kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo di Jakarta, Jumat (21/12).

    Selain itu, pihaknya juga menemukan tidak sedikit daftar pemilih yang tidak bisa berbahasa Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah. Dikabarkan, di daerah itu banyak tenaga kerja asing. Menurut Hashim, karena ini kepentingan bersama, semua pihak harus mencek dan memverifikasi. “Jangan sampai yang tidak berhak mencoblos bisa memilih atau sebaliknya. Tolong sama-sama kita periksa,” ungkapnya. 

    BPN Prabowo-Sandi sendiri, lanjut Hashim, setiap menemukan dugaan pemilih ganda atau siluman, langsung melaporkannya ke KPU. “Terimakasih kepada KPU yang sudah merespons. KPU berjanji melacaknya dan minta waktu hingga 17 Maret (untuk merapikan),” tutupnya. (rml)

  • Kampanye Jokowi di Makassar Berakhir Ricuh Berebut Makanan

    Kampanye Jokowi di Makassar Berakhir Ricuh Berebut Makanan

    Makassar (SL) – Calon presiden inkumben  Joko Widodo atau  Jokowi menggelar silaturahmi bersama tim kampanye nasional dan daerah di gedung Celebes Convention Center (CCC) Makassar, Sabtu 22 Desember 2018. Saat makan siang ribuan tamu berdesak-desakan berebut makanan sehingga terjadi kericuhan.

    Kejadian itu berawal usai Jokowi berkampanye agar masyarakat memilih pasangan nomor urut 01. Setelah berkampanye Jokowi kemudian turun dari panggung dan langsung menuju ke luar gedung. Karena terhalang massa, Jokowi singgah sejenak untuk berswafoto.

    Namun tamu-tamu undangan di sebelah kanan pintu masuk berebut makanan. Panitia pun tak mampu mengatasinya lantaran langsung diserbu ribuan tamu. Mereka saling baku dorong dan tidak mau tertib. “Kenapa ada banyak kantong nasi, sedangkan banyak yang tidak kebagian,” ucap mereka.

    Panitia pun sempat bersitegang dan adu mulut dengan para tamu sekitar 20 menit. Karena kecewa tamu undangan yang hadir langsung membuang dos yang berisikan makanan.  “Banyak tamu yang ambil makanan lebih, padahal kan satu undangan satu makanan. Masak kita punya undangan tidak dapat makanan,” ujar salah seorang ibu sembari menggerutu.

    Beberapa agenda dihadiri Jokowi di Sulawesi Selatan, termasuk di Gedung Wisma Negara pada acara “Jambore Desa Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” dan di Kabupaten Tana Toraja. (tempo)