Sinarlampung

Tag: PKH

  • Kabar Gembira, Bansos PKH dan BLT Bakal Naik di 2024

    Kabar Gembira, Bansos PKH dan BLT Bakal Naik di 2024

    Jakarta (SL)-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani berencana menaikkan nominal Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun 2024. Kebijakan ini merupakan upaya menekan angka kemiskinan atau target 0% pada tahun tersebut.

    Dilansir Kumparan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu menyebut pihaknya

    akan berdiskusi terlebih dahulu dengan DPR untuk mengimplementasikan kebijakan baru ini. Pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan indeks dari PKH dan sembako.

    “Karena kita lihat selama beberapa tahun belum kita tingkatkan, meskipun selama pandemi programnya ditambah,” kata Febrio di Kementerian Keuangan, Rabu 31 Mei 2023.

    Adapun besaran bantuan PKH yang diterima saat ini berbeda-beda, berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan dan aspek kesejahteraan.

    Untuk bantuan PKH ibu hamil sebesar Rp3 juta, anak SD sebesar Rp900 ribu per-tahun, siswa SMP sebesar Rp1,5 juta per-tahun, siswa SMA sebesar Rp2 juta per-tahun.

    Kemudian untuk keluarga yang di dalamnya terdapat orang disabilitas atau menderita cacat sebesar Rp 2,4 juta per tahun, serta lansia usia 60 tahun ke atas sebesar Rp 2,4 juta per tahun.

    “Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024, Pemerintah perlu melakukan strategi,” terang dia.

    Pertama melakukan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan dengan cara memperbaiki ketepatan sasaran desil satu, meningkatkan indeks PKH dan sembako, dan optimalisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa.

    Kedua, meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin dan rentang. Hal itu dilakukan dengan menambah proyek padat karya di Kementerian Lembaga (K/L), serta optimalisasi Tunai Desa (PKTD).

    “Ketiga, meningkatkan akses infrastruktur dasar di antaranya sanitasi, air minum, dan puskesmas,” terangnya. (Red)

  • Didemo Soal PKH, Wakil Walikota Yusuf Kohar Malah Berikan Kuliah kepada Lurah, “Semoga Pak Lurah Paham”

    Didemo Soal PKH, Wakil Walikota Yusuf Kohar Malah Berikan Kuliah kepada Lurah, “Semoga Pak Lurah Paham”

    Bandar Lampung (SL) – Ada-ada saja. Usai di demo “pasukan” lurah, Wakil Walikota Bandarlampung M Yusuf Kohar malah kasih kuliah. “Saya suka mereka demo, dan bertanya apa pun terkait semua hal. Tadi saya kasih kuliah 4 SKS, semoga para lurah bisa memahaminya,” ujar Yusuf santai.

    Seperti diketahui, pagi tadi, Rabu (22/1/2020), para lurah mendemo wakil walikota Yusuf Kohar. Aksi demo yang tak lazim, konyol karena bernuansa politis ini. Yusuf Kohar malah balik mendatangi Ketua Forum Lurah Kota Bandarlampung, yakni Lurah Tanjung Gading, Rosbandi.

    Dengan gayanya yang khas, tegas, ia menanyakan maksud demo lurah terkait program keluarga harapan (PKH). “Kuliah” 3 SKS pun dia berikan.

    “PKH itu bantuan pusat yang disalurkan lewat Dinas Sosial (Dinsos), baik di tingkat Provinsi maupun kota, dalam hal ini dibawahi langsung oleh Kepala Daerah. Kalau untuk urusan PKH dan Rastra urusan Dinsos. Dinsos itu ada di setiap kabupaten/kota. Atasannya Walikota dan wakil walikota. Di bawahnya ada amat dan lurah. Begitu aturannya. Jadi kita dapat mengaturnya, meski itu bantuan pusat. Kan yang menerima bantuan warga kita, dan bapak-bapak lurah dibantu RT pasti tahu siapa yang berhak menerimanya” kata Yusuf Kohar, Rabu (22/1/2020).

    Dan akhirnya terungkap juga, Lurah Tanjung Gading Rosbandi mengaku bahwa tak pernah ada koordinasi terkait pendataan PKH. “Kami hanya menjalankan tugas dan perintah. Selama ini nggak lewat kita. Nggak ada koordinasi, karena tak ketegasan itu menjadi kewenangan kita,” ujar dia.

    Lurah Kedamaian Bunyamin pun mengakui hal yang sama. Tak ada koordinasi terkait PKH dan Rastra. Kelurahan tak dilibatkan, katanya.

    Mendengar pengakuan itu, jelas Wakil Walikota heran luar biasa. “Pantas saja, banyak warga yang bertanya kepada saya, kok tidak memperoleh PKH. Selama ini tak diurus rupanya,” kata dia.

    Agar menjadi terang, Wakil Walikota Yusuf Kohar meminta para lurah agar mempelajari aturan mengenai PKH dan Rastra. Berkoordinasilah dengan Dinas Sosial provinsi, sayang sekali kalau tak diurus. Ayo kita urus dan prioritaskan kepentingan warga, tandasnya.(iwa)

  • “Patgulipat” Dana PKH Kampung Kusumajaya

    “Patgulipat” Dana PKH Kampung Kusumajaya

    Lampung Tengah (SL)-Dikonfirmasi soal Penerima Keluarga Harapan (PKH), Pjs Kepala Kampung Kusumajaya, Lampung Tengah, Suswanto, mendadak tak paham.

    Ia dan Kaur Kesra Sri Hartini mengaku bahwa PKH itu ada pendampingnya, dan ia sudah mengusulkan sejumlah nama yang katanya masih diproses.

    Padahal, sesuai peraturan, dana PKH sejatinya untuk keluarga kurang mampu. Namun, menurut Kadus Wonorejo, Surono, mekanisme PKH amburadul, karena ada anak orang mampu yang menerima PKH.

    Warga Kampung Kusumajaya pun ramai mempertanyakan kenapa istri kepala kampung dapat bantuan PKH.

    “Bukankah mereka orang mampu,” ujar seorang warga yang merasa lebih berhak menerima.

    Warga tersebut mengaku sudah beberapa kali mengusulkan. “Sudah setahun, mereka selalu bilang masih diproses,” ujar warga kesal.

    Tidak beresnya penyaluran PKH di Kampung Kusumajaya juga diakui warga penerima PKH yang mengaku dananya dipotong biaya administrasi Rp10.000. Potongan biaya adminstrasi itu untuk lingkunga Rp5.000 dan untuk pulsa Rp5.000.

    Sejumlah warga tak mampu pada Senin (25/11) llau 2019, didampingi tokoh masyarakat Kampung Kusumajaya dan Lembaga Hukum 98, sudah mendatangi Kantor DPRD Lampung tengah untuk mengeluhkan prihal PKH tersebut.

    Atas inisiasi dewan, warga pun dipertemukan dengan Kadis Sosial Lampung Tengah.

    “Alhamdulillah, keluhan kami sudah didengar. Dalam waktu dekat Dinsos bersama anggota DPRD Wayan Eka dan Joko akan datang ke kampung kami. (red)

  • Pendamping PKH Tewas Dihantam Trailer

    Pendamping PKH Tewas Dihantam Trailer

    Probolinggo (SL) – Seorang pria pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tewas setelah kecelakaan di Jalan Raya Dringu, Rabu (28/11/2018). Ia tewas setelah menabrak penyeberang jalan hingga terlempar ke truk trailler.

    Mulanya, Rudi Hartono (32) warga Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo hendak mengikuti rakor PKH di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Rudi yang mengedarai sepeda motor Honda GL Max dengan nopol N-2289-P melaju dengan kecepatan tinggi.

    Sesampainya di depan MI-MTs Darun Najah Dringu, Rudi nekad menyalip mobil di depannya dari sisi kanan. Padahal mobil tersebut melaju pelan karena didepannya ada sekelompok pelajar MI-MTs Darun Najah hendak menyeberang ke sisi utara jalan.

    Tabrakan tak terhindarkan, motor Rudi menyambar pelajar penyeberang jalan bernama Khoirul Hakim (14) asal Desa Randuputih, Kecamatan Dringu. Kejadian itu justru membuat pria asal Krucil ini terlempar ke sisi kanan jalan.

    Naasnya, tubuh Rudi tersambar trailler bermuatan semen dengan nopol B-9938-PEH, yang dikemudikan oleh Rian (28) warga Desa Sologudik, Kecamatan Pajarakan. “Saya awalnya dari barat mas, kemudian saya kelihatan kalau pengendara motor itu melaju kencang. Trus tabrak anak yang menyeberang lalu ke arah saya. Untung saya jalannya pelan, ngangkut semen soalnya,” kata Sopir Trailler.

    Akibat benturan keras itu, Rudi dan Hakim mengalami luka parah sehingga dilarikan ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Wonolangan Dringu. Nyawa Rudi akhirnya tak tertolong saat menjalani perawatan medis. Sementara Hakim masih menjalani perawatan intensif. “Kami sudah meminta keterangan saksi-saksi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pengendara motor ini pandangannya terhalang mobil saat menyalip dari sisi kanan sehingga menabrak pejalan kaki yang menyeberang,” kata Kanitlaka Satlantas Polres Probolinggo, I Nyoman Harayasa. (wartabromo)

  • Mensos: Pendamping PKH Ikut Tim Sukses Langsung Pecat

    Mensos: Pendamping PKH Ikut Tim Sukses Langsung Pecat

    Bandarlampung (SL) – Menteri Sosial Idrus Marham menegaskan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 2017 di Provinsi Lampung, jika ikut tim sukses langsung dipecat. “Jika terbukti ikut tim sukses maka akan kita ambil langkah tegas dengan langsung melakukan pemecatan,” ucapnya, di Bandar Lampung, Senin (14/5).

    Seluruh pengurus PKH telah menandatangani fakta integritas, yang isinya tidak terlibat dalam pemilihan kepala daerah atau tim sukses salah satu calon. Terlebih, bahwa SK pendamping PKH dari Kementerian Sosial bukan Pemerintah Provinsi Lampung dan jika pun ada akan dievaluasi dengan tindakan tegas dilakukan pemecatan.

    Pendamping PKH harus bersikap netral tidak boleh ikut dalam pusaran politik pilkada, sebab tugasnya ada mendamping masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. “Akan ada evaluasi untuk pendamping tersebut dengan tindakan tegas dilakukan pemecatan,” ujarnya. Dari informasi yang dihimpun, sejumlalah oknum pendamping PKH diduga menjadi tim sukses khusunsya incombunt.