Tag: PKS

  • Dede Suhendar Dipastikan Kembali Raih Kursi DPRD Lampung Selatan 

    Dede Suhendar Dipastikan Kembali Raih Kursi DPRD Lampung Selatan 

    Lampung Selatan, sinarlampung.co Dede Suhendar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendulang 5.700 suara, baik dari hasil hitung cepat (quick count) maupun C1 tim relawannya. Atas perolehan tersebut, Dede Suhendar berjanji akan lebih baik lagi untuk masyarakat.

    “Semoga di kesempatan kali ini saya bisa lebih baik lagi untuk masyarakat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim relawan,” ujar pria yang biasa disapa Dede itu.

    Dede juga mengucapkan terima kasih kepada tim relawannya yang telah memilihnya kembali di Dapil 7 meliputi, Waysulan, Candipuro, dan Katibung.

    “Juga atas pilihan masyarakat saya bisa kembali menjadi anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan,” pungkas Dede. (Waluyo)

  • Dua Partai Pendukung Capres Anies Tolak Perpanjangan Pj Gubernur DKI Heru Budi

    Dua Partai Pendukung Capres Anies Tolak Perpanjangan Pj Gubernur DKI Heru Budi

    JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan NasDem meminta pemerintah (Kemendagri) tidak memperpanjang masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai penjabat gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir 17 Oktober mendatang.

    Penolakan oleh PKS disampaikan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli.

    “Lebih baik diberi kesempatan pada orang lain,” katanya.

    Ia menyoal status Heru yang masih rangkap jabatan sebagai kepala sekretariat presiden. “Sebaiknya, cari orang baru biar tidak rangkap jabatan,” ujar dia.

    Taufik menyebut masih banyak orang lain yang berkompeten untuk mengisi jabatan itu.

    Sementara Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino terang-terangan mengkritik kinerja Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono selama setahun belakangan.

    Menurut dia, sejak Heru menjabat pada 17 Oktober 2022 ia gugup dalam memimpin dan hanya berfokus pada seremonial saja.

    “Fraksi Nasdem DKI menilai kinerja Heru hanyalah sebatas seremoni saja dan ternyata beliau terlihat sangat gugup memimpin Jakarta,” kata Wibi.

    Wibi menyoroti beberapa isu, salah satunya polusi udara. Baginya, Heru tidak serius menangani isu itu dan justru cenderung meremehkan.

    “Di saat jakarta menghadapi permasalahan polusi bahkan beliau menyepelekan permasalahan ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI ini juga menyoroti dua isu lain, yakni kemacetan dan pangan subsidi. Menurut dia, Heru tidak memberikan kinerja yang baik pada dua permasalahan itu.

    “Kemacetan makin tak terkendali; antrian pengambilan pangan subsidi yang sangat tidak manusiawi,” lanjutnya.

    Tak sampai di situ, Wibi turut mempertanyakan pertumbuhan ekonomi yang diklaim Heru Budi meningkat. Dia memperbandingkan hal itu dengan lapangan kerja yang belum menyelesaikan permasalahan pengangguran di Jakarta.

    “Pertumbuhan ekonomi yg disampaikan akan melesat di angka 6 persen entah dimana dirasakannya karena warga Jakarta makin susah dan lapangan pekerjaan semakin sulit,” tegasnya. (red)

     

  • Demokrat Tolak Ajakan PKS Kembali Ke Koalisi Perubahan,  Rocky Gerung Tajam Sampaikan Analisa Ini

    Demokrat Tolak Ajakan PKS Kembali Ke Koalisi Perubahan,  Rocky Gerung Tajam Sampaikan Analisa Ini

    JAKARTA – Partai Demokrat resmi menolak ajakan Partai Keadilan Sejahtera untuk kembali bersama-sama dalam Koalisi Perubahan yang sudah ditinggalkan Partai Demokrat paska Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dipromosikan oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh menjadi bacalon wapres mendampingi Anies Baswedan.

    Penolakan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

    “Majelis Tinggi Partai Demokrat kemarin secara resmi kan sudah memutuskan kami telah mencabut dukungan ke mas Anies dan kami secara resmi keluar atau tidak lagi berada di koalisi. Itu sikap kami Demokrat,” kata Jansen dalam keterangannya, Minggu (3/9).

    Jensen mengaku Partai Demokrat sangat menghargai ajakan PKS yang disebutnya sebagai rekan terbaik selama ini karena bersama-sama berada di luar koalisi pemerintah.

    Rocky Gerung Sebut Bagus bagi Elektoral Demokrat

    Sikap tegas Partai Demokrat menolak kembali bergabung ke Koalisi Perubahan tentu saja berimplikasi partai ini berjalan sendiri.

    Namun, menurut pengamat politik Rocky Gerung, sikap tegas Partai Demokrat itu justru menguntungkan Susilo Bambang Yudhoyono, (SBY) karena akan memberi dampak positif meningkatnya elektoral Partai Demokrat.

    “Bagus juga, karena dengan begitu, Partai Demokrat dianggap oleh pemilih paling serius menjadi partai yang tegak lurus mengusung perubahan dan antitesa bagi pemerintah,” tegasnya.

    Menurut Rocky, penolakan itu baik dari sisi etis dan moral, namun secara politis membunuh kesempatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk tampil dan beredar dalam pencalonan kepala negara.

    Ia berpendapat, Pilpres 2024 adalah momentum terbaik bagi AHY untuk tampil dalam persaingan pemilihan presiden dan wakil presiden.

    Rocky menawarkan agar AHY membangun kerjasama dengan PDIP atau menjajaki kemungkinan berpasangan dengan Prabowo Subianto.

    “Pilihan pragmatis itu bisa diambil AHY untuk tetap menghidupkan arah politik AHY agar tetap hidup dan beredar di masa depan,” katanya.(IWA)

     

  • Alzier ‘Sentil’ Parosil!!!

    Alzier ‘Sentil’ Parosil!!!

    BANDARLAMPUNG – Politisi senior Alzier Dianis Thabranie ‘sentil’ Parosil Mabsus dengan melontarkan kecaman sangat keras terkait pernyataan mantan Bupati Lampung Barat yang melarang warga Nahdlatul Ulama (NU) bergabung ke PAN dan PKS.

    Alzier menyebut Parosil tidak pantas menjadi pemimpin. “Jangan pilih dia lagi jadi pemimpin,” tegas Alzier, Jumat (11/08/23).

    Sebagai tokoh dan aktivis NU Lampung, Alzier merasa sangat malu dengan pernyataan Parosil yang menurut Alzier terkesan mengadu domba umat.

    “Warga NU jangan mau diadu domba sama orang yang tidak bisa menghargai perbedaan,” tegas Alzier.

    Diketahui, Parosil Mabsus mengumbar pernyataan ‘miring’ itu saat berorasi di acara Pendidikan Dasar Nahdlatul Ulama di Lampung Barat, tepatnya di Kecamatan Suoh pada Minggu (6/8/2023) lalu.

    Pernyataan Parosil itu terekam video, lalu dengan cepat menyebar hingga mengundang cibirin berbagai kalangan

    “Yang namanya NU ini berada di mana-mana, sama dengan Pak Parosil. Pak Parosil hari ini adalah ketua DPC PDIP Lampung Barat. Mas Jafar juga Ketua (DPC) PKB Lampung Barat. Tapi kami berdua ini mempunyai niat yang sama, membesarkan Nahdlatul Ulama,” ujarnya, turut menyebut nama Ketua DPC PKB Lampung Barat Jafar Sodiq.

    Kemudian Parosil tampak mengajak warga NU yang hadir untuk jangan ragu-ragu bergabung dengan partai politik mana saja.

    “Mungkin hari ini ada di antara kalian yang ikut pendidikan ini mungkin di luar dari partai saya (PDIP) ataupun partai Mas Jafar (PKB). Mungkin ada di kuning, mungkin ada di hijau,” ujarnya, menyebutkan juga nama Ketua DPC PKB Lampung Barat, Jafar Sodiq.

    Namun kemudian, di akhir video ia melarang audiens untuk bergabung ke PAN serta PKS. Menurut dia, dua partai tersebut memiliki pemahaman yang berbeda.

    “Yang penting jangan masuk yang dua, karena yang dua ini berbeda pemahamannya dengan kita. Yang pertama itu Partai Amanat Nasional (PAN) karena itu organisasinya Muhammadiyah yang kedua PKS. Kalau yang lain monggo-monggo wae (silakan saja),” lanjut dia lagi disambut tepuk tangan oleh peserta yang hadir.

    Prof Mukri: NU Tidak Pernah Melarang

    Menanggapi hal itu, Ketua PBNU Prof Mukri mengatakan bahwa apa yang disampaikan dalam video itu tidaklah benar. Dia menjelaskan bahwa pengurus Nahdlatul Ulama tidak pernah melarang atau membatasi hak kadernya dalam berpolitik.

    “Tidak benar itu, Nahdlatul Ulama tidak pernah melarang itu. Itu Ketua PAN juga buktinya silaturahmi ke NU, jadi silahkan warga NU menggunakan hak pilihnya, hari ini NU bukan hanya milik satu partai, NU ada di semua partai,” kata dia, Kamis (10/8/2023).

    Menurut Mukri, NU hari ini ingin menjadi payung yang besar yang tujuannya bisa menjadi pembeda dan menyejukkan.

    “NU hari ini menjadi payung besar, siapa saja boleh berteduh dan tujuannya bisa menjadi penyejuk. Jadi pengurus tidak pernah melarang untuk kader dalam berpolitik dan memilih partai manapun,” terang dia.

    Parosil Minta Maaf

    Terkait pernyataannya itu, Parosil telah meminta maaf. Ia mengaku tidak bermaksud menjelekkan partai politik atas dasar perbedaan organisasi agama.

    Ia menjelaskan ucapannya itu disampaikan dalam forum internal dengan konteks ingin menjelaskan perbedaan antara NU dan organisasi lain dalam agama Islam.

    “Jadi ceritanya sebagai muhtasyar NU, saya diundang untuk memberikan materi tentang kebangsaan dan itu acaranya internal. Kemudian ada oknum yang sengaja membuat video seolah-olah saya menjatuhkan partai lain. Tentu itu di luar kesadaran saya tapi saya tidak ada niat untuk menyinggung ataupun menjelakan partai lain,” kata Parosil Mabsus saat menghadiri Rakerda PDIP di Hotel Sheraton Bandar Lampung, Kamis (10/8/2023).

    “Saya minta maaf, saya manusia biasa yang tak luput dari salah,” ujarnya.(*/IWA)

     

     

  • Koalisi Perubahan Ingin Bacapres Anies Gercep Pilih Pendamping

    Koalisi Perubahan Ingin Bacapres Anies Gercep Pilih Pendamping

    Jakarta (SL)-Koalisi Perubahan meminta Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan segera menentukan Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) yang akan menjadi pasangannya dalam kompetisi politik 2024 mendatang.

    Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, Nasdem dan PKS sebelumnya telah menyepakati sejumlah kriteria yang harus dipenuhi Bacawapres pendamping Anies.

    “Itu semua kami serahkan kepada bakal calon presiden kami Mas Anies Rasyid Baswedan untuk bisa menentukan siapa yang dianggap terbaik, dan bisa membawa kemenangan bersama kami,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selepas bersilaturahmi dengan Sekretariat Bersama KIB Pendukung Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu 7 Maret 2023.

    AHY kembali mengingatkan bakal calon presiden yang diusung dan partai-partai anggota Koalisi Perubahan agar segera menetapkan bakal calon wakil presiden.

    “Kami juga sepakat bahwa perlu segera karena kami juga ingin lebih cepat membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih terintegrasi secara utuh dari tingkat atas sampai dengan akar rumput,” kata dia.

    Menurut AHY waktu menjadi poin krusial dalam kerja-kerja untuk memenangi Pilpres 2024.

    “Di politik ini adalah menggunakan waktu seefektif mungkin untuk memenangkan hati, pikiran, dan pada akhirnya suara rakyat kita. Disitulah urgensi itu timbul,” kata AHY.

    Sementara itu, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan pernyataan AHY tersebut bukan bentuk desakan bagi koalisi untuk mengumumkan nama yang akan dipasangkan dengan mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

    “Kekhawatiran Partai Demokrat lebih pada waktu penetapan pasangan bakal capres dan bakal cawapres, karena hal itu berpengaruh pada efektivitas kerja pemenangan untuk Pilpres 2024,” kata Herzaky saat ditemui selepas jumpa pers, Rabu 7 Juni 2024.

    Herzaky mengungkapkan, berdasarkan data-data dan pengalaman Partai Demokrat, waktu ideal untuk kerja pemenangan pilpres sekitar 6–8 bulan.

    “Keliling (Indonesia) itu secara saintifik, pengalaman kami 6–8 bulan, karena di negara maju pun rata-rata butuh waktu 6 bulan sebelum pemilihan, mesti mengumumkan (pasangan capres-cawapres). Ini yang menjadi patokan dan pembelajaran kami,” katanya.

    Dia menjelaskan situasi akan menjadi berbeda apabila tingkat elektabilitas Anies Baswedan, sebagaimana rilis beberapa lembaga survei, unggul jauh dari kompetitornya, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

    “Kita lihat survei saat ini, Mas Anies bukan yang terdepan, bukan paling atas, bukan unggul jauh. Kecuali, Mas Anies saat ini (tingkat elektabilitasnya) 40 persen unggul jauh dari yang lain, sehingga cawapres lebih kepada melengkapi,” jelasnya.

    Menurut dia, tingkat elektabilitas tiga tokoh yang dinilai berpeluang maju sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024 tidak jauh berbeda.

    Oleh karena itu, sosok bakal cawapres dapat digunakan untuk mendongkrak perolehan suara saat pilpres yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.

    Sekedar informasi, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (Red)

  • PKS Lampung Jadikan Petani dan Nelayan Entitas Perjuangan Partai

    PKS Lampung Jadikan Petani dan Nelayan Entitas Perjuangan Partai

    Bandar Lampung (SL) – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung menjadikan petani dan nelayan sebagai entitas perjuangan partai. Hal itu ditegaskan Ketua DPW PKS Provinsi Lampung H. Ahmad Mufti Salim, Lc., M.A di sela kegiatan Sekolah Tani di Aula Gedung Serba Guna (GSG) Jendral Ahmad Yani, Minggu 30 Januari 2022.

    “PKS bagian dari anak bangsa, yang didalamnya banyak terdiri dari kaum tani dan nelayan, yang berupaya menjadi entitas dalam organisasi ini. Mereka ini sebagai bagian yang terdepan sesuai dengan nilai-nilai dan ideologi dari perjuangan partai,”ujarnya.

    Mufti Salim berujar DWP PKS Lampung menganggap penting sektor pertanian dan perikanan ini karena NKRI merupakan Negara agraris dan bahari. Untuk itu, DPW PKS Provinsi Lampung berkomitmen dalam pengelolaan dan kebijakan yang diambil, seperti dari tingkat provinsi hingga kecamatan harus memiliki bidang tani dan nelayan (BTN).

    “Bidang (BTN) ini garda terdepan dalam memaksimalkan kerja-kerja pelayanan dan melayani setiap kebutuhan petani dan nelayan di 15 kabupaten/kota,”paparnya.

    Mufti menganggap sesuai dengan falsafah dasar perjuangan partai yang diimplementasikan dengan platform pembangunan PKS. Dengan kata kunci perjuangannya, PKS sangat memahami sektor pertanian dan nelayan sebagai sokoguru (tonggak) perekonomian nasional hingga ketahanan keluarga.

    “Terlebih, mayoritas keluarga dan kondisi georgafis Indonesia sangat bertumpu pada kedua sector penting ini. Untuk kemudian PKS terjun dalam pelayan terhadap petani dan nelayan. Salah satunya dari keberadaan sekolah tani dan nelayan. Harapannya ketahanan pembangunan manusia dan bangsa dapat terlaksana dengan baik,” kata Mufti melanjutkan.

    Selebihnya, Mufti Salim juga berpesan kepada 48 orang perwakilan petani dan nelayan dari 15 kabupaten/kota di Lampung, agar dapat menjadikan Sekolah Tani DPW PKS Lampung yang diikuti dengan protokol kesehatan covid 19 yang sangat ketat, sebagai wadah dalam melahirkan paradigma baru dari anak bangsa yang diapresiasi.

    “Dapat dirasakan dari perubahan logo, tapi idealisme plus visi misi di AD/ART, PKS dipersiapkan menjadi partai pelopor dalam mengapresiasi semua kebutuhan petani dan nelayan. Sekolah tani harus dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan menjadi percontohan tidak hanya bagi petani, nelayan, NGO dan stakeholder terkait. Tapi menjadi segmen potensial sebagai ajang konsolidasi, ekspansi SDM plus simpatisan dalam meningkatkan tolak ukur ketahanan pangan, dan ketahanan keluarga yang memadai. Hal ini sebagai bentuk kehadiran positif dari keberadaan tani dan nelayan”.

    Sedangkan, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPW PKS Lampung Eko Zainuri S.P berujar adanya Sekolah Tani sebagai bentuk entitas kepedulian PKS, sebagai bentuk kehadiran dalam memberikan motivasi, serta semangat dalam menatap keterbutuhan petani dan nelayan. “Segala bentuk ketentuan PKS memberikan manfaat dan memfasilitasi segala kepentingan sebagai bentuk kesatuan tak terpisahkan”.

    Entitas Petani dan Nelayan bagi PKS semakin jelas setelah ada arahan dan masukan dari Majelis Pergurus Wilayah (MPW) dan DPW PKS Lampung dalam berbagai pertemuan maupun implementasi program kerja.

    “Hal ini yang menjadikan Sekolah Tani ini menjadi program prioritas dari DPW PKS Lampung terhadap keterpedulian terhadap petani dan nelayan,”ujar Eko. (*)

  • PKS Beri Rekomendasi Kepada Nesy Kalfiah Mustafa Untuk Lampung Tengah

    PKS Beri Rekomendasi Kepada Nesy Kalfiah Mustafa Untuk Lampung Tengah

    Bandar Lampung (SL)-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung dikabarkan memberikan rekomendasi kepada Nesy Kalfiah Mustafa, untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Lampung Tengah pada periode mendatang. Penyerahan rekomendasi dijadwakan Rabu 8 April 2020.

    Ketua DPD Partai Nasdem Lampung Tengah Miswan Rodi mengaatakan terkait hal ini pihaknya sudah menerima undangan dari DPW PKS Provinsi Lampung perihal penerimaan rekomendasi untuk Nesy Kalfiah Mustafa, yang rencananya akan diumumkan Rabu 8 April 2020. “Ya, Alhamdulillah undangan sudah kami terima. Insya Allah besok Pukul 14.00 WIB kami akan hadir di PKS Lampung. Ini dalam rangka menerima rekomendasi untuk kakak Nesy,” kata Miswan Rodi, Selasa (7/4/2020).

    Menurutnya, kursi yang saat ini dimiliki oleh Nesy Kalfiah Mustafa yakni Nasdem, PKS, maupun Perindo sudah mencukupi untuk mengusung Nesy, dalam pertarungan Pilkada Lampung Tengah. Meskipun demikian, pihaknya masih menunggu turunnya rekomendasi dari partai politik lainnya.

    “Sudah cukup, nanti juga akan ada partai politik lainnya. Sementara kita masih menunggu. Untuk wakil nantinya, akan kita bahas bersama ditingkatan partai. Selain itu, nantinya calonlah yang akan menerima rekomendasi wakil ini,” ujar Miswan Rodi. (rls/red)

  • PKS Dukung Neno Warisman Canangkan Gerakkan Jihad Kawal TPS

    PKS Dukung Neno Warisman Canangkan Gerakkan Jihad Kawal TPS

    Lampung Tengah (SL) – Neno Warisman, ketua presidium Tagar 2019 Relawan Ganti Presiden (RGP), mencanangkan “Gerakkan Jihad Kawal TPS” pada pengukuhan 3000-an RGP di Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (11/1). Dia mengajak semua relawan Prabowo-Sandiaga mengawal setiap TPS.

    Hal itu merupakan wujud amal saleh agar pilpres berlangsung jujur dan adil, katanya di Lapangan Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar.  Neno Warisman yakin para relawan memiliki visi dan misi untuk kejayaan negaranya. Aktivis RGP adalah relawan yang tidak bisa dibayar dengan apapun untuk memenangkan Prabowo-Sandi,” ujarnya.

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung mendukung “Gerakan Jihad Kawal TPS”. Ketua DPW PKS Lampung Achmad Mufti Salim mengatakan sangat mengapresiasi pencanangan gerakkan tersebut.  “Saya ingin ikut terlibat dalam gerakan tersebut,” ujarnya usai acara pengukuhan relawan. Menurut dia, untuk di Lampung, pihaknya telah menyiapkan 26 ribu saksi dari partai.

  • PKS : Jika Menang, Pajak Motor akan Dihapuskan dan SIM Seumur Hidup

    PKS : Jika Menang, Pajak Motor akan Dihapuskan dan SIM Seumur Hidup

    Jakarta(SL) – Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan jika partainya menang dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2019 mendatang, maka akan memperjuangkan penghapusan pajak kendaraan sepeda motor.

    “Jika PKS menang, demi kepentingan dan kemaslahatan Rakyat banyak, maka pajak sepeda motor akan dihapuskan, dan akan diberlakukan SIM seumur hidup,” ujarnya dalam akun twitter miliknya @hnurwahid, Kamis 22 November 2018.

    Sementara itu, hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf. Politisi asal Provinsi Lampung ini menyatakan terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia. Sebagian besar di antaranya adalah milik orang-orang kecil yang akan terdampak kebijakan ini.

    “Sebagian besar sepeda motor dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lemah ekonominya, mereka adalah orang-orang yang paling akan diuntungkan dari kebijakan ini. Mereka adalah orang-orang yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju kelas menengah. Jadi penghapusan pajak sepeda motor ini akan mengurangi beban pemilik 105 juta sepeda motor ini,” terangnya

    Selain itu, menurut Muzzammil, penghapusan pajak ini juga mengurangi kerepotan, kerumitan dan waktu produktif yang hilang karena harus mengurus surat-surat yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja.

    “Jadi waktu masyarakat bisa digunakan sebesar-besarnya untuk hal yang lebih produktif,” kata Muzammil. (inspiratif.co)

  • Satu-satunya Yang Buka Posko Bencana, PKS Ajak Kolaborasi Partai-Partai

    Satu-satunya Yang Buka Posko Bencana, PKS Ajak Kolaborasi Partai-Partai

    Bandar Lampung (SL) – Berdasarkan pantauan dan informasi kader PKS Sulteng, hanya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang memiliki Posko Tanggap Bencana dan Rehabilitasi di Palu dan Donggala, demikian penuturan Ahmad Mufti Salim, Ketua Umum PKS Lampung saat sambutan pada Rakor Bulanan DPW – DPD PKS se Lampung, Selasa (6/11).

    “Hingga hari ke empat saya bersama 2 kader PKS Lampung melakukan kegiatan sosial dan rehabilitasi pasca bencana Palu, Donggala dan Sigi, Ahad pagi (4/ 11), berdasarkan informasi kader Sulteng Insya Allah PKS satu-satunya partai yang memiliki posko disana,” tutur Caleg DPRD Lampung dapil Lamteng.

    Seyogyanya menurut Mufti lagi, dalam hal kemanusiaan, semua partai menjadi sangat baik jika berkolaborasi dan bersinergi membantu proses rehabilitasi dan penanggulangan bencana

    Seperti yang diketahui, sejak Kamis (1/11) hingga Ahad (4/11) pagi, Ahmad Mufti Salim menyusul 2 (dua) kader PKS Lampung yang telah lebih dahulu berada di lokasi bencana Palu, Donggala dan Sigi sejak dua minggu sebelumnya.

    Menurutnya, karakteristik PKS sebagai partai dakwah adalah terus menerus melakukan kebaikan, salah satunya melaksanakan agenda pelayanan ke sebanyak-banyak masyarakat. “Ada atau tidaknya pemilu, tentu saja kita harus terus menerus melakukan kebaikan,” ungkap putera daerah Sendang Agung, Lamteng, yang pernah nyantri di Krapyak Yogyakarta.

    Pusat Khidmat PKS Lampung yang diejawantahkan melalui Posko Penanggulangan Bencana PKS Lampung telah mengirimkan tim terpilih secara bergelombang pasca kejadian musibah gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi.

    “Sudah tiga gelombang yang dikirimkan ke Sulteng, masing-masing tim beranggotakan antara 3 – 5 orang dengan spesifikasi pertukangan, medis/paramedis dan trauma healing,” kata Martono, Ketua Bidang Kepanduan PKS Lampung. Menurutnya, hari-hari ini sedang mempersiapkan keberangkatan ke lokasi bencana untuk gelombang ke lima.