Bandarlampung, sinarlampung.co – Arus besar keluhan masyarakat dan permintaan kompensasi atas imbas dari insiden pemadaman listrik masal yang terjadi beberapa waktu lalu memunculkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD bersama PLN UID Lampung pada 11 Juni 2024.
Pasca RDP dihadapan awak media dengan lantang, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Ismet Roni menegaskan bahwa Komisi IV akan selalu dan terus bersama rakyat mengawasi persoalan itu, termasuk memastikan para pelanggan mendapatkan kompensasi yang layak dengan akan mengadakan RDP lanjutan.
Namun hingga saat ini, RDP yang belum final itu tidak ada kejelasan dan terkesan ditutupi. Diduga telah terjadi arus pendek dikalangan pemangku kebijakan sehingga menyebabkan konslet RDP lanjutan.
Ketua Komisi IV DPRD Lampung saat di konfirmasi via Whatsapp pada 2 Juli 2024 soal RDP lanjutan tidak memberikan tanggapan, begitupula Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Lampung Darma Saputra tidak memberikan jawaban dan hanya membaca pesan konfirmasi yang dikirim, serta dihubungi via telpon juga tidak menjawab.
“Saya tidak tahu RDP lanjutan sama PLN sudah atau belum, yang saya tahu RDP sebelum Idul Adha itu aja (11 Juni 2024 lalu),” kata salah satu pegawai di ruang Komisi IV DPRD Lampung yang tidak ingin menyebutkan namanya, Senin 22 Juli 2024.
Lanjutnya, kita hanya bawahan seperti disuruh mengetik ya kita laksanain. Untuk itu konfirmasi saja lagi ke Ketua atau anggota komisi kami tidak berani memberikan statmen soal sudah atau belumnya RDP Lanjutan.
Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Lampung saat di konfirmasi secara langsung di ruangan kerjanya. Pegawai itu juga mengatakan jika Ketua Komisi sedang tidak berada di tempat.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD bersama PLN UID Lampung mengadakan RDP terkait soal pemadaman listrik masal yang terjadi beberapa waktu lalu. Dalam RDP itu pihak PLN baru menjelaskan mengenai alasan terjadinya pemadaman listrik masal dan pihak PLN juga membentuk tim investigasi untuk melalukan pendalaman lebih lanjut.
Terkait kompensasi bagi masyarakat yang terdampak, General Manager PLN UID Lampung, Sugeng Widodo mengatakan bahwa pihaknya melibatkan tim independen untuk membahas soal kompesasi dengan masih berkoordinasi dengan pusat dan mempercayakan pada Komisi IV DPRD Lampung untuk terus mengawal pihaknya. (Eri/Red)
