Tag: Pln

  • Listrik Padam di Beberapa Wilayah Lampung, Ini Penjelasan PLN

    Listrik Padam di Beberapa Wilayah Lampung, Ini Penjelasan PLN

    Bandar Lampung (SL) – Padam listrik terjadi di beberapa wilayah di Lampung disebabkan oleh peralatan PLTU di Sebalang terbakar pada Kamis malam, 23 Agustus 2018.Hal ini diungkapkan oleh Hendri AH, Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Distribusi Lampung yang mengungkapkan komponen pembangkit listrik mengalami kerusakan.

    “Salah satu peralatan di PLTU Sebalang terbakar tadi malam. Hal tersebut mengakibatkan beberapa komponen pembangkit mengalami kerusakan.Untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar, pengoperasian pembangkit PLTU Sebalang untuk sementara di non aktifkan sampai dengan proses recovery selesai, sehingga daya mampu pasok dari pembangkit di lampung mengalami penurunan serta mengakibatkan beberapa daerah di Lampung mengalami padam sejak malam tadi. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para Pelanggan PLN,” jelas Hendri AH, Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Distribusi Lampung dalam rilisnya.

    Menurutnya, kebakaran dipicu karena batu bara di PLTU Sebalang mengalami self combustion atau terbakar dengan sendirinya yang disebabkan salah satunya karena musim kemarau. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20.00 WIB dan tim damkar PLN PLTU Tarahan dengan dibantu oleh tim damkar PT Bukit Asam serta tim damkar Lampung Selatan dan Bandar Lampung bergerak cepat memadamkan api. Dan sekitar pada pukul 22.00 WIB api berhasil dipadamkan.“Sistem tanggap darurat di PLTU Sebalang yang baik, membuat api tidak mengenai peralatan vital di PLTU. Namun demikian tetap harus di-nonaktifkan untuk proses recovery pembangkit,” imbuh Hendri.

    “Dengan nonaktifnya PLTU Sebalang, kondisi sistem Lampung mengalami kurang daya sebesar 100MW. Hal tersebut menyebabkan beberapa hari ke depan akan dilakukan pemadaman bergilir di wilayah Lampung. Kami atas nama Manajemen PLN Distribusi Lampung menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh stakeholder PLN atas ketidaknyamanan ini dan mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan terhadap PLN. Tentunya kami berupaya secepat mungkin untuk mempercepat proses recovery agar kondisi sistem Lampung normal kembali,” tutup Hendri.

    Sebagai informasi saat ini PLTU Taharan unit 4 yang sedang mengalami pemeliharaan rutin tahunan (overhaul), diperkirakan akan selesai segera. Dan kami harapkan dalam 48 jam ke depan akan bisa masuk ke sistem untuk memasok daya mampu pembangkit di Lampung. Dengan masuknya PLTU Tarahan unit 4, diharapkan pemadaman dapat teratasi.

    (saibumi)

  • Perbaiki Kabel Aliran Listrik Tiang Interkoneksi PLN Warga Tubaba Tewas

    Perbaiki Kabel Aliran Listrik Tiang Interkoneksi PLN Warga Tubaba Tewas

    Tulang Bawang Barat (SL) – Ropik, warga Tiyuh Totomulyo, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Tulangbawang Barat, tewas tersengat arus listrik di Tiyuh Sidomakmur, Batuputih, Kamis, 2 Agustus 2018, sekitar pukul 17.00 WIB. Menurut keterangan Sarmin, anggota DPRD Tulangbawang Barat yang saat itu berada di lokasi kejadian, Ropik tersengat listrik saat memperbaiki kabel listrik yang berada di tiang interkoneksi di pinggir jalan.

    Ropik tersetrum kabel jalur besar bagian tengah yang terlalu dekat dengan tiang listrik pembagi KWH milik warga. Peristiwa ini mengakibatkan bagian leher korban sebelah kiri gosong, dan bagian paha melepuh. “Kejadian sekitar pukul 17.00 WIB,” katanya.

    Informasi itu tersebar dengan cepat dan masyarakat pun terus berdatangan. Petugas PLN menurunkan korban yang tewas di atas tiang listrik. Satu dari tiga kabel jalur besar bagian tengah terlihat gosong dan putus menjulur ke tanah.

    Sementara menurut Slamet, petugas PLN Pulung Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Tulangbawang Barat, mengatakan Ropik bukan petugas PLN, tetapi masyarakat biasa yang dimintai bantuan warga untuk memperbaiki listrik. “Yang menurunkan jasad ropik dari tiang listrik, itu petugas PLN,” katanya.

    Menurut dia, menjadi petugas PLN harus memiliki ilmu dan kemampuan. “Jangan sembarangan, akibatnya bisa fatal. Petugas PLN di lapangan disertai surat tugas dan memiliki keterampilan,” katanya. (net)

  • PLN Lamban Tangani KWH di Kawasan Register 45

    PLN Lamban Tangani KWH di Kawasan Register 45

    Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Foto/Dok/Net)

    Mesuji (SL) – Pemasangan KWH dan aliran listrik yang sudah terpasang di Kawasan Register 45, hingga kini belum mendapat respon PT PLN Lampung. DPRD Mesuji yang sempat mengirim teguran melalui Komisi C DPRD Mesuji, sampai saat ini belum juga ada tindakan dari pihak PLN. PLN terkesan abai, bahkan harga KWH mencapai Rp3-4 juta rupiah per KWH.

    Sementara ada 40 desa, diwilayah Mesuji yang belum dapat penerangan listrik. dan anehnya diwilayah kawasan Regester 45 yang kebanyakan didiami oleh pendatang (perambah, red) dapat menikmati lampu penerangan listrik yang dipasang oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

    Rayon Tulang bawang justru terkesan abai dan menghinadri wartawan yang bertanya tentang adanya pemasangan KWH di kawasan register. Kemudian wartawan mendatangi kantor PLN Provinsi Lampung untuk menanyakan permasalahan KWH yang sudah banyak terpasang di kawasan register 45.

    Hasil konfirmasi wartawan Jumat (02/03/18) kemarin kepada Pihak PLN Provinsi Lampung, Hendri menjelaskan pihaknya sudah mendengar permasalahan KWH yang terpasang dikawasan register di Mesuji, saat ini pihak PLN sedang mendata ulang dan secepatnya akan menindaklanjuti dengan cara menarik kembali KWH tersebut.

    Terkait harga pemasangan KWH senilai Rp3 sampai dengan Rl4 juta rupiah, Hendri mengaku terkejut. Karna menurut Hendri, pemasangan KWH hanya senilai 900 ribu rupiah, “Bilamana harga KWH sampai 3juta berarti ada oknum oknum yang bermain, kami pihak PLN akan cari tau siapa oknum yang bermain dan mencari keuntungan sendiri,” kata Hendri. (lp1/nt/*)

  • Pemkab Pesisir Barat Diduga “Sunat” APBD Dengan Modus Subsidi Listrik Masyarakat.

    Pemkab Pesisir Barat Diduga “Sunat” APBD Dengan Modus Subsidi Listrik Masyarakat.

    Saat penyerahan subsidi penyambungan listrik baru kepada warga.

    Pesisir Barat (SL)-Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, diduga menyerap APBD 2017 bernilai miliaran rupiah, dengan modus bantuan penyambungan lisrik untuk 3000 kepala keluarga di salah satu Kecamatan di Pesisir Barat. Program itu dijalankan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pesisir Barat.

    Program penyambungan listrik yang menjadi program unggulan Bupati Agus Istiqlal itu berdalih untuk mendukung program pemerintah pusat agar pada tahun 2019 masyarakat Indonesia terang, dengan anggaran Rp2.6 miliar. Ironisnya, masyarakat masih harus dibebani setoran sejumlah uang Rp1,3 juta lebih perpelanggan. Bahkan dibeberapara kecamatan juga ikut menarik setoran uang pemasangan listrik bagi calon pelanggan, namun hingga kini listrik tidak juga terpasang.

    “Kita sudah bayar di kecamatan, kalau tidak salah namanya pak Rizal, Rp1.350.000,, sejak bulan puasa lalu. Janjinya dua minggu habis lebaran nyala, tapi sampai sekarang belum juga dipasang,” kata Hendra, salah seorang warga yang mengeluhkan lambannya pemasangan listrik oleh pihak Kecamatan Bengkunat Belimbing.

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pesisir Barat, melalui Kabid Penanaman Modal M. Zinnur, Sabtu (23/9) membenarkan bahwa Pemkab Pesisir Barat membantu masuknya listrik masyarakat hingga batas kwh meter. “Pak bupati membantu melalui PLN, bagi masyarakat yang memerlukan sampai di pemasangan meteran, untuk instalasinya silahkan warga pasang melalui biro resmi PLN,” terang Zinnur, dilangsir kabardaerah.com.

    Dia juga menjelaskan bahwa, saat ini sudah 1.272 KK yang pemasangan listriknya dibantu Pemda, namun Zinnur enggan menyebutkan besaran anggaran program bantuan listrik dari APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017 itu. “Anggarannya langsung ditransfer ke rekening PLN, tidak melalui kita. Kita hanya ketumpangan DPA nya saja,” kata Zinnur, kepada wartawan.

    Zinnur mengistilahkan bahwa cara pembayaran Pemkab ke PLN sesuai dengan data jumlah KK yang sudah terpasang meteran listrik. “Misalnya, per satu kwh Rp1 juta rupiah, jika data yang dipasang seribu, ya, Pemda harus membayar Rp1 miliyar,” katanya.

    Zinnur membantah jika pihak kecamatan terlibat dalam penarikan dana pemasangan listrik, bahkan dirinya pun tidak mengenal yang namanya Rizal seperti yang ada di kwitansi penerimaan dana pasang baru listrik warga. “Mungkin kecamatan itu hanya ketempatan saja, karena pemasangan instalasi listrik itu urusan biro, jadi warga langsung saja ke biro,” katanya.

    Program listrik ke desa terisolir di Kecamatan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat ini sebelumnya disinyalir sarat praktik-praktik kotor. Pasalnya masyarakat justru mengeluhkan lamban dan mahalnya biaya pasang baru listrik yang dikelola oleh pihak kecamatan.

    Selain pengelolaan pemasangan listrik yang bukan ditangani oleh biro instalatir PLN yang resmi, pemasangan listrik yang dikoordinir pihak Kecamatan Bengkunat Belimbing ini memungut biaya diatas biaya resmi yang ditentukan oleh PLN.

    Data yang diperoleh dan dihimpun wartawan menyebutkan setidaknya Pemkab Pesisir Barat harus mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk merealisasikan program bantuan listrik kepada 3000 KK di tahun 2017. Pemkab Pesisir Barat melakukan MOU dengan PLN, dalam program tersebut.

    Beberapa warga yang sudah terpasang listriknya bagi yang sudah membayar langsung ke PLN melalui bang BRI masing masing KK Rp850 ribu. Hal itu juga yang menimbulkan kecemburun warga lainnya, yang telah menyetor Rp1,3 juta lebih ke pihak kecamatan, namun hingga kini tidak terpasang listrik. (kd/nt/jun)