Sinarlampung

Tag: plt Bupati Lampung Tengah

  • Upacara Serahterima Dua Jabatan Plt. Kepala OPD

    Upacara Serahterima Dua Jabatan Plt. Kepala OPD

    Lampung Tengah (SL) – Dua jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lampung Tengah atau kepala dinas (kadis) diserahterimakan pada Senin (30/7). Keduanya yaitu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan yang kini dijabat oleh dr. Lindawaty dan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dijabat oleh Drs. Isbet Peko, M.M.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Tengah Candra Puasati membenarkan ada dua Aparatur Negara Sipil (ASN) yang diberikan penugasan sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Untuk Plt. Kepala Dinas Kesehatan ditempati oleh dr. Lindawaty dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pak Isbet,” kata Candra, Selasa (31/7).

    Sementara Wakil Bupati Lampung Tengah (Wabup Lamteng) Loekman Djoyosoemarto menegaskan, Plt. Kepala Dinas harus mampu bekerja maksimal dalam upaya ikut serta untuk membangun dan memajukan Kabupaten Lampung Tengah. Disamping itu, semua kepala OPD diminta membuat inovasi dan program unggulan di masing-masing satuan kerja.

    Loekman juga menyinggung tentang disiplin ASN. Menurut Loekman, disiplin pegawai sangat penting. Karena hal itu sebagai tolak ukur keberhasilan, terutama di bidang pelayanan publik.

    Terpisah, Lindawaty yang sempat dihubungi mengaku berusaha melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan. Lindawaty meminta dukungan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak demi terwujudnya program kerja terbaik di Dinas Kesehatan.

    Sedangkan Isbet Peko bergerak lebih cepat. Isbet Peko justru telah mewacanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak. Satgas yang akan dibentuk itu melibatkan unsur dari kecamatan dan tokoh masyarakat. Tujuannya, mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Kemudian memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang mendapat perlakuan tidak baik.

    “Saya memang mewacanakan untuk membentuk Satgas Perlindungan Anak. Nantinya akan mengumpulkan unsur dari 28 kecamatan untuk menjadi satgas ini. Mudah-mudahan ini menjadi program unggulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wacana ini sudah saya komunikasikan dengan Sekretaris Bu Meri,” kata Isbet Peko. (Ersyan)

  • Plt. Bupati Lamteng Lepas 388 Jamaah Calon Haji

    Plt. Bupati Lamteng Lepas 388 Jamaah Calon Haji

    Lampung Tengah (SL) – Plt. Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto, kembali melepas 388 jamaah calon haji yang tergabung dalam kloter 18. Sebelumnya kloter 11 sudah lebih dulu di berangkatkan.

    Loekman Djoyosoemarto menjelaskan, bahwa ibadah haji merupakan perjalanan spritual yang di perintahkan oleh Allah, kewajiban tersebut ditujukan bagi umat muslim yang mampu secara fisik dan mental. Ia berharap semua jamaah haji yang pada tahun ini menunaikan ibadah haji dapat menjadi haji yang mabrur.

    Loekman berpesan kepada para jamaah, supaya melaksanakan ibadah dengan tertib yang khusyuk dan taati jadwal serta mengikuti petunjuk dari pemandu penyelenggara haji. Supaya dapat menjalankan ibadah haji dengan baik.

    “Karena para jamaah harus menyadari bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Harus dapat memiliki strategi waktu agar energi dan stamina tubuh tidak terporsir,” ujar Loekman di rumah dinas Wakil Bupati, 24/07/2018.

    Pihaknya juga berpesan kepada para jamaah calon haji supaya pada saat berada diatas pesawat, para jamaah di himbau agar tidak mengaktifkan alat komunikasi, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun mengganggu penerbangan.

    “Untuk pengunaan handphone saya minta sebelum masuk pesawat semua yang memiliki alat komunikasi ini untuk di nonaktifkan. Terkadang karena saking semangatnya para jamaah lupa dengan hal ini. Sementara kalau handphone dalam posisi aktif saat berada di dalam pesawat bisa mengganggu jalanya kompas tujuan pesawat. Tujuan para jamaah ke Jedah bukan ke Palestina. Kalau ada alat komunikasi yang masih hidup saat penerbangan, bisa mengganggu sistem navigasi, bisa nyasar kesana (Palestina),” ujarnya dalam sambutan singkat.

    Ia menerangkan, tahun ini terdapat 1328 jamaah calon haji asal Lampung Tengah. Pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan perjalanan haji ini memberikan sumbangan sebesar Rp 2.372.000 pada setiap jamaah untuk pembayaran ongkos transit daerah, dari Bandar Udara Raden Inten II menuju Bandara Soekarno Hatta begitupun saat kembali.

    “Uang itu disetorkan kepada pemerintah Provinsi untuk keperluan ongkos transit daerah para jamaah. Pada tahun ini ada 1328 jamaah, bisa di hitung jumlah APBD yang di kucurkan untuk subsidi kebrangkatan haji, ” tandasnya. (Ersyan)

  • Plt. Bupati Lamteng Siapkan Ruangan Center Wartawan

    Plt. Bupati Lamteng Siapkan Ruangan Center Wartawan

    Lampung Tengah (SL) – Plt. Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto mewacanakan akan meyiapkan ruangan bagi para jurnalis yang ada di Bumi Beguwai Jejamo Wawai. Ruangan itu nantinya akan digunakan sebagai center wartawan.

    “Tahun depan kita akan buatkan tempat ruangan khusus bagi awak media yang ada di Lampung Tengah”, terang Wakil Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto.

    Loekman mengatakan tujuan pemerintah menyediakan pres room ialah agar mempermudah para jurnlis untuk melakukan wawancara kepada SKPD yang ada di lingkungan pemkab Lampung Tengah.

    “Bila awak media ingin melakukan wawancara pada kepala SKPD ataupun yang lainya bisa temui Diskominfo di ruangan wartawan dan nantinya pihak Diskominfo yang menghubungi dinas terkait”, ujar Loekman.

    Disisi lain Loekman mengatakan pihaknya meminta kepada rekan-rekan LSM dan jurnalis apabila ingin melakukan konfirmasi kepada SKPD dimulai pukul 12:30 sampai dengan 15:00 WIB.

    Dikarenakan sambung Loekman dari pukul 08:00 sampai 12:00 WIB digunakan untuk kegiatan kantor.

    Jadwal waktu ini menurut Loekman bukan untuk membatasi media ataupun LSM dalam mencari berita. Namun kata dia hal ini demi kenyamanan bersama.

    “Tidak ada, kita tidak membatasi media maupun LSM, namun ini semua demi kenyaman kita bersama, karena waktu waktu jam kantor nantinya biar kepala OPD maupun bawahannya bisa bekerja maksimal sehingga program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik”, ungkapnya. (Ersyan)

  • Plt. Bupati Lamteng Hadiri Rakerda Pimpinan Daerah Muhammadiyah

    Plt. Bupati Lamteng Hadiri Rakerda Pimpinan Daerah Muhammadiyah

    Lampung Tengah (SL) – Plt. Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto meminta warga Muhamadiyah yang ada di Bumi Beguwai Jejamo Wawai untuk memberikan masukan-masukan terkait kepemerintahan yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat luas.

    Hal ini ia katakan saat menghadiri Rakerda Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamteng di Bandar Jaya Barat, Senin (2/7/2018).

    Loekman mengatakan keberadaan Muhamdiyah di Lampung Tengah saat sangat membantu program pemerintah daerah.”Warga Muhammadiyah hendaknya jangan sungkan-sungkan berikan masukan pada saya, terkait kepemerintahan atau apapun, yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Loekman.

    Selain itu, Loekman juga sempat memberikan pengarahan, terkait Pilpres dan Pileg. Menghadapi pesta demokrasi itu, Loekman berpesan hendaknya masyarakat lebih cerdas dalam memilih pemimpin, “jangan karena ada sesuatu hal langsung dipilih tanpa melihat apakah baik dan tidak.  Kita harus cerdas, karena ini untuk kepentingan lima tahun kedepan,”ujarnya.

    Sementara itu, aparat kerja Daerah Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Aisiyah Lampung Tengah, diikuti oleh 23  Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lampung Tengah .

    Ketua Muhamdiyah Provinsi Lampung Marzuki menjelaskan  Rakerda ini  dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2017, baik program kerja majelis-majelis di tingkat pimpinan daerah maupun  majelis ditingkat pimpinan cabang.

    “Selain evaluasi, rakerda ini juga untuk menyusun program kerja tahun berikutnya 2018, sekaligus menajamkan implementasi program-program mejelis di tingkat pimpinan daerah maupun pimpinan cabang Muhammadiyah,”ujarnya. (Ersyan)

     

  • Pelayanan Perijinan Lampung Tengah Kini Secara Online

    Pelayanan Perijinan Lampung Tengah Kini Secara Online

    Lampung Tengah (SL)-Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto melaunching pelayanan perijinan secara online, di halaman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lamteng, Rabu (25/04).

    Loekman mengatakan, bahwa program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah saat ini semakin membaik dalam pelayanan perijinan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha di Lamteng. Sebab, masyarakat bisa dengan mudah mengurus perizinan, karena dinas perijinan saat ini membuka pelayanan secara online bagi pelaku usaha yang ingin mengurus ijin-ijin usaha nya.

    “Pelayanan perijinan secara online ini sebagai jawaban Pemkab Lampung Tengah untuk masyarakat yang menganggap proses perijinan berbelit-belit, namum ternyata tidak. Semoga terobosan ini menjadi daya tarik para investasi yang akan menanamkan modal di Lamteng. Karena kabupaten kita merupakan lahan subur bagi tumbuhnya investasi.” ujar Loekman.

    Sesuai dengan Kepmendagri Nomor 138 Tahun 2017, dan menjadi kewenangan Kepala Daerah saat ini sudah dilimpahkan ke OPD yang membidangi perizinan dengan mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu mekanisme yang menerima permohonan izin, memproses dan menerbitkannya di satu tempat saja sehingga pemohon tidak perlu lagi datang ke beberapa OPD, cukup datang ke Dinas Penanaman Modal Dan PTSP.

    DPMPTSP Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya diharapkan dapat menjadi lembaga pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para pengusaha. Sehingga iklim investasi di Kabupaten Lampung Tengah menjadi sejuk dan terbuka luas di semua bidang usaha, pada akhirnya laju pertumbuhan ekonomi akan naik secara baik dan maksimal.

    Kepala BPMPTSP Lampung Tengah Helmi mengatakan, pemilik usaha yang akan membuat izin baru nantinya akan semakin mudah. Sebab, pemilik usaha dapat mengajukan permohonan perizinan cukup dengan cara membuka website BKPSDM di internet. “Layanan ini merupakan terobosan untuk memudahkan para pemilik usaha melengkapi perizinan dan memperpanjang izin yang sudah ada. Jadi, tinggal buka website kami dan bisa mengisi form yang ada di website tersebut,” kata Helmi.

    Pelayanan perizinan yang mudah dan cepat itu, kata Helmi, sebagai upaya untuk menghindari praktik percaloan dalam pengurusan perizinan. Untuk informasi lebih lanjut berkaitan dengan pelayanan perizinan, pelaku usaha bisa datang langsung ke kantor BPMPTSP Lampung Tengah.

    Perwakilan Kepala Dinas Satu Pintu Propinsi Lampung Arifin mengatakan, potensi kabupaten ini cukup bagus. Di tahun 2017 para pengusaha asing yang masuk ke Lampung Tengah mencapai 3 persen dan lokal sebesar 8 persen.

    “Kedepan kita akan terus berupaya dengan pemerintah daerah bersama sama meningkatkan pelayanaan yang lebih baik, seperti adanya online ini bisa lebih mudah dan para pengusaha diluar akan bisa lebih tertarik dengan adanya perizinan seperti ini.” tutupnya. (Mds)

  • Plt Bupati Lampung Tengah Ikut Diperiksa KPK?

    Plt Bupati Lampung Tengah Ikut Diperiksa KPK?

    Wakil Bupati Lampung Tengah, Loekman, memberikan keterangan kepada pers, Rabu (30/8). (foto/dok/ist)

    Bandarlampung (SL)-Wakil Bupati Lampung Tengah H. Loekman Djojosoemarto juga diperiksa KPK terkait OTT Dugaan Suap di Lampung Tengah. Loekman menjadi saksi terhadap tersangka Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Natalis Sinaga. Loekman sudah diperiksa penyidik KPK pada Selasa (27/2) lalu.

    Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, mengatakan, selain Loekman  pejabat lainnya yang dipanggil adalah Sekretaris DPRD Lampung Tengah Syamsi Roli, Kepala Dinas BPPKAD Lampung Tengah Madani, dan Sekda Kabupaten Lampung Tengah Adi Erlansyah. “Ketiganya saksi atas tersangka JNS (Natalis Sinaga),” kata Priharsa.

    Priharsa mengatakan, selain pejabat tersebut, penyidik KPK juga memeriksa pengawal pribadi Bupati Lampung Tengah, Erik Jonathan. “Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi terkait tersangka JNS (J Natalis Sinaga),” ujarnya.

    Kasus ini berawal dari rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK berkaitan dengan pinjaman daerah APBD Lampung Tengah 2018. Bermula dari kebutuhan Pemkab Lampung akan pinjaman daerah berupa surat pernyataan yang harus ditandatangani dengan DPRD Lampung Tengah.

    Beberapa petinggi DPRD Lampung Tengah disebut meminta adanya fee yang diduga KPK sebesar Rp 1 miliar untuk mendapatkan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut. Dalam  perkara tersebut, KPK pun menetapkan 3 orang tersangka yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

    Menyusul kemudian KPK menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa yang–setelah diperiksa 1×24 jam– juga ditetapkan sebagai tersangka. Mustafa diduga memberikan arahan kepada Taufik untuk memberikan suap kepada Natalis dan Rusliyanto. (trs/nt/*)