Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi tata kelola perizinan Sumber Daya Alam (SDA) agar baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
Respon positif Pemprov itu diwujudkan dengan melakukan kerjasama dengan KPK dalam pengelolaan sektor SDA. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Aksi Sektor Sumber Daya Alam (SDA), Senin (9/4/2018) di Gedung Pusiban Kantor Gubernur.
Rakor ini digelar guna maksimalkan potensi pengelolaan sektor SDA, seperti pertambangan, kelautan, perkebunan dan kehutanan, sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah di Provinsi Lampung khususnya dari sektor SDA.
“Kita supporting sekali kehadiran Deputi Pencegahan KPK, sehingga dapat mendeteksi lebih awal dan memberikan solusi atas permasalahan yang mengganggu dalam pengelolaan SDA. Oleh karenanya, kita berharap kegiatan seperti ini bukan hanya dibidang sumber daya alam tapi juga di bidang-bidang lain,” ujar Hamartoni Ahadis dalam Rakor tersebut.
Hamartoni mengatakan seluruh perizinan harus dipermudah dan tidak lagi manual namun harus berbasis teknologi informasi sehingga dapat mencegah kebocoran proses perizinan.
Ia berharap partisipasi aktif seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam menyampaikan informasi baik terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi begitu juga informasi lainnya terkait pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintah daerah Provinsi Lampung yang baik, bersih dan bebas dari KKN.
“Pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja namun yang lebih penting adalah membangun sumber daya manusia. Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal,” ujar Hamartoni.
Pimpinan Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Adliansyah M Nasution saat memberikan paparan mengatakan Rakor tersebut merupakan upaya KPK menjalankan tugas supervisinya untuk mengatasi sejumlah persoalan pada pengelolaan SDA di beberapa sektor.
Sektor SDA banyak yang mengalami kebocoran, seperti tumpang tindih perizinan, penambangan illegal serta potensi hilangnya penerimaan pajak. Akibatnya kerugiaan Negara dari sektor SDA pun cukup tinggi.
Atas dasar itu KPK hadir mengawal sektor SDA dari tindak pindana korupsi salah satunya dengan mendorong perbaikan tata kelola perizinan SDA yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
“Pertama, yang harus dibereskan adalah data base. Ke depan, seluruh database SDA harus terintegrasi lintas sektoral dan lintas birokrasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kementerian ESDM akan diparalelkan termasuk dengan Direktorat Pajak,” ujar RI Adlinsyah M Nasution yang biasa di sapa Choky itu. (*)
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis Saat Membuka Acara Pertemuan Rakerkesda Provinsi Lampung Tahun 2018, di Novotel Bandar Lampung, Senin (2/4/2018)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong para Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota menurunkan stunting (masalah kurang gizi kronis).
Hal itu diungkapkan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat membuka acara Pertemuan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Lampung Tahun 2018, di Novotel Bandar Lampung, Senin (2/4/2018) malam.
“Saya minta kepada OPD dan stake holder terkait agar dapat bersinergis dan berperan aktif dalam upaya perbaikan gizi di provinsi Lampung. Khususnya tiga kabupaten dengan kasus stunting tinggi (Lampung Tengah, Lampung Selatan & Lampung Timur), untuk lebih serius dalam upaya percepatan pencegahan dan intervensi gizi tersebut,” ujar Hamartoni.
Pjs. Sekdaprov mengatakan penanganan masalah gizi bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja. Beberapa upaya sensitif (70%) dapat dilakukan oleh lintas sektor terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Permukinam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sebagainya.
Hamartoni juga meyampaikan Pemprov Lampung memprioritaskan pembangunan kesehatan pada kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di Provinsi Lampung.
“Masyarakat miskin seharusnya memperoleh kemudahan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Saya sangat mendukung inovasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang telah melaksanakan Pelayanan Rumah Sakit Keliling dan Pelayanan Kesehatan Bergerak di beberapa daerah sulit dan terpencil,” katanya.
Hamartoni mengatakan status kesehatan, ekonomi dan pendidikan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh kualitas SDM sebagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Untuk mendongkrak IPM itu, dapat diwujudkan dalam bentuk Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (GERMAS) dan Percepatan Pencapaian Pelayanan Minimal di bidang kesehatan serta berbagai upaya terobosan yang inovatif.
Di samping itu juga dapat mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Lampung melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
“Seluruh jajaran kesehatan agar benar-benar fokus, berperan aktif dalam penanggulangan masyarakat miskin. Upaya perbaikan gizi, pengendalian penyakit, seperti TB Paru, malaria, HIV-AIDS, DBD, penurunan AKI-AKB dan perbaikan kualitas lingkungan agar dilaksanakan secara adil sampai ke masyarakat miskin dan terpencil,” katanya.
Hamartoni menilai sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas dan unggulan Gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Lampung. “Kami menyadari betapa pentingnya pembangunan kesehatan yang harus menjaga kesehatan masyarakat selama siklus kehidupan sejak dalam kandungan, bayi, balita, remaja, usia produktif sampai usia lanjut. Jika masyarakat kita tidak terjamin kesehatannya, sudah dipastikan pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Pada bagian lain, Hamartoni menekankan kepada seluruh Kabupaten/Kota agar membuat upaya terobosan yang evidence based, implementatif dan berbasis kewilayahan/masyarakat. “Saya ingin seluruh sektor dan stakeholder yang terkait untuk bekerjasama saling bahu membahu untuk mewujudkan PIS-PK. Upaya promotif dan preventif lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat,” ujarnya.
Pemprov berharap Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan, memberikan dukungan baik program maupun pendanaan terkait upaya mengatasi masalah kesehatan. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, diharapkan mendukung program dan pendanaan yang memadai.
“Yang harus diingat dan menjadi perhatian bersama bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menjadi tanggung jawab masing-masing daerah,” katanya.
Hamartoni menyebutkan akan ada evaluasi tentang sejauh mana progress pembangunan di Kabupaten/Kota melalui OPD yang bersangkutan.
“Kita harus bisa menurunkan AKI-AKB, memperbaiki status gizi, mengendalikan penyakit dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Seluruh masyarakat harus bisa mengakses pelayanan kesehatan. Setiap orang yang sakit harus mendapat pelayanan yang baik sehingga dapat hidup layak dan berproduksi dengan baik. Infrastruktur penting, tapi lebih penting lagi menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, unggul dan sejahtera,” ujar Pj. Sekdaprov ini.
Pemprov berharap dengan diselenggarakannya Rakerkesda Provinsi Lampung tahun 2018 tersebut, dapat menghasilkan komitmen yang dapat mendorong upaya akselerasi pembangunan kesehatan di Provinsi Lampung ini sebagai bagian dari tugas kita untuk memberi dan melayani masyarakat.
“Kiranya berbagai hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dan masukan dalam Rakerkesda ini. Saya berharap forum yang kita laksanakan pada hari ini bukan hanya forum rutin seremonial tahunan, melainkan forum yang mampu memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan,” harapnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita Anfasa Moeloek mengatakan masalah stunting akan berdampak pada pembangunan bangsa.
“Anak tidak akan tumbuh berkembang dengan baik, dan kepandaiannya juga berkurang apabila terjadi penurunan stunting. Tentu mereka tidak akan mampu mencapai pendidikan yang baik, dan menjadikan beban bagi bangsa kita,” ujar Nila.
Menkes ini menyampaikan pada waktu Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2017 silam, Presiden RI Joko Widodo di dalam arahannya, mengatakan dirinya tidak ingin melihat ada satu hingga dua anak dengan kekurangan gizi.
“Dengan sumberdaya alam di Indonesia yang begitu suburnya apalagi Lampung, jangan ada lagi permasalahan mengenai masih ada anak dengan kekurangan gizi,” ujarnya.
Penurunan stunting, kata Nila, juga bisa disebabkan oleh penikahan dini. “Pernikahan dini juga menjadi persoalan. Akibatnya kurang pengetahuan, pagu hamil yang tidak sesuai, akhirnya anaknya lahir dengan stunting,” katanya.
Selain itu, Nila juga menyebutkan air bersih dan sanitasi perlu juga dalam masa ibu yang sedang hamil. “Kita perlu air bersih, dan sanitasi. Kalau tidak ada akses air bersih dan sanitasi, akan terjadi cacingan, kurang gizi, akhirnya ibu hamil akan kekurangan gizi melahirkan anak yang kurang gizi pula,” ujarnya.
Pada Rakerkesda Provinsi Lampung Tahun 2018, selain membahas penurunan stunting, sesuai dengan tema yakni “Mewujudkan Lampung Sehat melalui Percepatan Eliminasi Tuberculosis, Penurunan Stunting dan Peningkatan Cakupan serta Kualitas Imunisasi”, di mana ketiga hal tersebut adalah topik yang dibahas pada Rakerkesnas 2018 pada 5-8 Maret 2018 di Tangerang, Banten.
“Karena Rakerkesnas kita mengambil tiga topik ini untuk kita fokus kita kerjakan, tetapi sebenarnya itu semua terbungkus dengan dilakukannya pendekatan keluarga,” tandasnya. (Humas Prov)
Upacara Mingguan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Kopri Kantor Gubernur, Senin (2/4/2018)
Bandar Lampung (SL) – Tahun 2018 ini, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung menargetkan kondisi jalan mantap 80 persen. Target tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 77,04 persen.
“Kondisi jalan yang ditingkatkan ini berada di sepanjang 1304,49 Km,” ujar Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat menjadi Pembina Upacara Mingguan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (2/4/2018) di Lapangan Kopri Kantor Gubernur.
Di samping meningkatkan kemantapan jalan, Dinas PUPR juga meningkatkan kapasitas dan pelebaran jalan di 6 (enam) jalan prioritas serta membangun akses jalan ke kawasan Itera Astronomical Observatorium di Tahura. “Sementara untuk mendukung konekvitas dan akses pariwisata Pemprov Lampung tetap memprioritaskan ruas jalan Padang Cermin-Teluk Kiluan-Way Umbar dan Sp. Umbar-Putih Doh di Kabupaten Pesawaran dan Tanggamus.
Hal tersebut dilakukan selain untuk mendukung konektivitas di wilayah tersebut juga untuk akses pariwisata Teluk Lampung dan Gigi Hiu serta akses utama menuju Kawasan Industri Marintim (KIM),” ujar Hamartoni.
Lebih lanjut Hamartoni mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur dan jembatan di Provinsi Lampung melalui Program Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Juga mendukung sektor pariwisata serta membuka ases daerah terisolir.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Pj. Sekdaprov berpesan agar seluruh stakeholder dan masyarakat sebagai pengguna jalan untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan yang telah dibangun agar tetap baik dan bermanfaat. (Humas Prov)
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, saat mewakili Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II Persetujuan Raperda Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (26/3/18)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada DPRD Provinsi Lampung yang telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Rapeda) tentang Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
Apresiasi itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, saat mewakili Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II Persetujuan Raperda Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang Pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (26/3/2018).
“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Dewan terhormat atas telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Hamartoni.
Hamartoni Ahadis menjelaskan pinjaman pemerintah daerah kepada PT. SMI sebesar Rp600 miliar, ditujukan untuk membiayai pembangunan 6 (enam) ruas jalan di Provinsi Lampung. “Yang terpenting adalah telah disetujuinya Perda tentang Pinjaman Daerah tersebut. Terkait pencairan dana, di pihak internal PT. SMI tentunya memiliki aturan tersendiri terkait mekanisme pencairan dana,” jelas Hamartoni.
Adapun keenam ruas jalan yang dianggarkan tersebut yakni ruas Simpang Korpri-Sukadamai sebesar Rp60 miliar, ruas Padang Cermin-Kedondong sebesar Rp160 miliar, ruas Bangunrejo-Wates Rp110 miliar, ruas Pringsewu-Pardasuka Rp50 miliar, ruas Simpang Pematang-Brabasan sebesar Rp80 miliar, dan ruas Brabasan-Wiralaga sebesar 140 miliar.
Lebih lanjut, Hamartoni menjelaskan infrastruktur jalan merupakan prioritas utama pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan ketersedian infrastruktur jalan yang handal maka kelancaran pergerakan arus transportasi darat akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung. “Diharapkan dengan adanya penanganan jalan Provinsi ini, pertumbuhan ekonomi Lampung dapat terus meningkat serta turut berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Untuk itu, dengan disetujuinya Raperda tersebut sebagai Perda, jelas Hamartoni, maka dalam rangka penerapan/pelaksanaan lebih lanjut perda tersebut, Kepala OPD pelaksana perda terkait untuk segera menyiapkan dan mengambil langkah yang diperlukan yakni melaksanakan pembangunan 6 (enam) ruas jalan di Provinsi Lampung. Selain itu, melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Mendagri dan Menteri Keuangan RI setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
Pada Rapat Paripurna ini, terdapat juga laporan hasil pembahasan pantia khusus DPRD Provinsi Lampung tentang laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI atas efektivitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada Pemerintah Provinsi Lampung. “Ada beberapa masukan dari hasil pembahasan tersebut. Karena itu forum ini dijadikan sebagai barometer untuk mengoreksi apa yang telah kita lakukan, untuk memberikan pelayanan mudahan bisnis dan investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di Lampung,” ujar Hamartoni. (Humas Prov)
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis Melepas Peserta Happy Run 5K Dalam Rangka HUT PT. Bukit Asam Tbk ke- 37 Tahun 2018, di Lapangan Korem 043/Gatam Enggal, Minggu (25/3/18)
Bandarlampung (SL) – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis melepas peserta Happy Run 5K dalam rangka HUT PT. Bukit Asam Tbk ke-37 tahun 2018, di Lapangan Korem 043/Gatam Enggal, Minggu (25/3/2018) pagi. Turut hadir dalam acara tersebut para Direksi PT. Bukit Asam Tbk, Plt. Walikota Bandar Lampung Muhammad Yusuf Kohar, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Murbani Budi Pitono, dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Lampung.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat HUT ke-37 Tahun 2018 kepada keluarga besar PT. Bukit Asam Tbk. Semoga HUT ini sebagai referensi cermin ke depan akan lebih baik kembali,” ujar Hamartoni.
Hamartoni menuturkan melalui kegiatan Olahraga Happy Run 5 K itu, untuk diharapkan seluruh jajaran PT. Bukit Asam dan Forkopimda bersama-sama meningkatkan kesehatan dan kinerja. “Kira berharap berbagai agenda yang saat ini dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Insya Allah SWT selalu membimbing kita dan memberkahi kita terutama untuk manajemen PT. Bukit Asam Tbk,” katanya.
Sementara itu, Direktur Niaga PT. Bukit Asam Tbk., Adib Ubaidillah, mengatakan apresiasinya atas dukungan dan partisipasi para strakeholder, sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan aman. “Insya Allah kegiatan perayaan ini, tahun depan akan lebih besar lagi dan terima kasih atas dukungan semua pihak,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut dilakukan pemotongan tumpeng dan acara itu juga turut dimeriahkan oleh penyanyi dangdut ibukota, Siti Badriah. Selain itu, dilakukan pula pengundian doorprize dan penyerahan donasi untuk delapan Panti Asuhan masing-masing Rp10 juta.(Humas Prov)
Pemerintah Provinsi Lampung Membahas Pengembangan Pariwisata Laut Dengan PT. Krakatau Lampung Tourism Development di Grand Elty Krakatoa, Kalianda, Lamsel Jumat (23/3/18)
Lampung Selatan (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung membahas pengembangan pariwisata laut dengan PT. Krakatau Lampung Tourism Development di Grand Elty Krakatoa, Kalianda, Lampung Selatan Jumat pagi (23/3/2018). Acara tersebut merupakan rangkaian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dimana Pemprov Lampung adalah salah satu pemegang saham.
Pemprov diwakili Plt. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadist. Hamartoni menjelaskan bahwa rapat yang dilaksanakan tersebut adalah Rapat intern Antara Management dengan para pemegang saham.
“Pemprov akan membahas bersama pihak Management tentang rencana pengembangan apa yang akan dilaksanakan nanti, di mana ini merupakan salah satu aset Destinasi Pariwisata laut yang dimiliki Provinsi Lampung dan akan terus dikembangkan pengelolaannya agar lebih menarik minat turis nasional maupun internasional,” ujarnya.
Di tahun 2018-2022 ada rencana inovasi terhadap pengembangan Grand Elty sebagai suatu unit usaha, yang terdiri dari Bukit Kopi Hotel & Villas, Adventure Track, Improvment Adventure Center Hotel dan Beach Park, Batu Kapal Viewing Point, Improvment Pantai EmBe dan Main Gate Hotel & Theme Park. “Oleh karena itu Pemprov Lampung sebagai pemegang unit usaha di Grand Elty ini diundang untuk melakukan konsulidasi dalam bentuk rapat umum,” ujar Hamartoni.
Sementara itu, Management Grand Elty Krakatoa Nikolas Henu Kusdaryo mengatakan pelaksanaan rapat tersebut berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) dan Pasal 10 Ayat 1 tentang Anggaran Dasar Perseroan. “Agenda Rapat Umum Pemegang Saham membahas 3 agenda: pertama tentang persetujuan atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor perseroan peningkatan modal dasar. Agenda kedua membahas Konversi utang PT. Bakrie Land Development Tbk dan Agenda ketiga membahas Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan karena terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang meninggal dunia dan telah mengundurkan diri,” kata Nikolas. (Humas Prov)
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis Membuka Seminar “Perumahsakitan dan Hospital Fair 2018” di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Kamis (22/3/18)
Bandarlampung (SL) – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis membuka Seminar “Perumahsakitan dan Hospital Fair 2018” dengan tema “Kolaborasi Stakeholder Perumahsakitan dalam Mensukseskan Universal Health Coverage 2019”, di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Kamis (22/3/2018).
Pada kesempatan itu, Hamartoni mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dan berupaya meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan. Salah satunya, melalui dukungan penganggaran yang tepat dan terencana, sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat Lampung.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya seminar dan hospital Fair 2018 sebagai wahana untuk meningkatkan sinergitas dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat Lampung,” ujar Hamartoni.
Hamartoni menjelaskan urusan kesehatan merupakan urusan wajib dan mendasar bagi setiap individu untuk memperoleh pelayanan yang terbaik di bidang kesehatan. “Dalam mengupayakan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan perhatian di bidang kesehatan. Salah satunya dalam pengalokasian dana untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek,” jelasnya.
Plt. Sekdaprov ini juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus mensupport untuk memberikan dukungan penuh dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut, ujar Hamartoni, harus terdapat inovasi. “Selain itu, harus diberikan secara optimal dan baik untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Lampung. Tidak hanya pelayan medis, tapi pelayanan non medis juga harus ditingkatkan untuk menunjangnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), dr. Kunjtoro Adi Purjanto, menyampaikan bahwa Lampung memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas kesehatan, khususnya rumah sakit di daerah Lampung.
“Saya kaget karena Lampung telah melakukan perencanaan terkait acara ini. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung sangat komitmen dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Lampung,” ujarnya.
Kunjtoro menjelaskan salah satu kewajiban Persi adalah membantu anggota Persi di daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat.
“Persi terus berupaya dalam meningkatkan kinerja tersebut disetiap daerah guna kemajuan kesehatan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Lampung. Saya yakin jika kinerja tersebut terus ditingkatkan maka Lampung akan semakin baik. Untuk itu, terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan dukungan penuh terkait kesehatan di Lampung, terutama pada acara ini,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Persi Daerah Lampung, Pad Dilangga, menjelaskan Provinsi Lampung memiliki 59 rumah sakit yang terdaftar di persi Lampung, sebagian tipe C dan D, serta 3 (tiga) rumah sakit tipe B yaitu RSUD Abdoel Muluk, RSUD Jend. A. Yani, dan RS Urip Sumoharjo.
“Rumah Sakit Abdul Moeloek dalam waktu dekat akan menjadi tipe A. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong RSUDAM dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” jelas Pad Dilangga.
Ia menjelaskan rumah sakit semakin dituntut untuk memberikan mutu berkualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu mewujudkan universal health coverage 2019.
“Lampung sangat potensial dan strategis, serta menjadi penyangga dari jakarta. Untuk mendukung hal tersebut, semua rumah sakit harus sudah terakreditasi guna mewujudkan universal health coverage 2019,” jelasnya.
Kegiatan seminar ini akan dilaksanakan dari 22 Maret – 24 Maret 2018. Seusai membuka acara seminar, Hamartoni Ahadis mendampingi Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Pusat, dr. Kunjtoro adi purjanto, melakukan pemotongan pita sebagai tanda dibukanya hospital fair 2018, dan selanjutnya melakukan kunjungan ke Hospital Fair yang merupakan tempat alat-alat kesehatan yang berkualitas. (Humas Prov)
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis Membuka Acara Rapat Umum Daerah (Ruda) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Lampung di Ballroom Novotel, Bandar Lampung, Rabu (21/3/18)
Bandarlampung (SL) – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis membuka acara Rapat Umum Daerah (Ruda) Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Lampung, Rabu (21/3/2018) di Ballroom Novotel, Bandar Lampung.
Dalam kesempatan itu, Hamartoni mengharapkan peranan aktif HPJI Lampung dalam pembangunan infrastruktur terutama dalam peningkatan pembangunan jalan.
“Guna menyukseskan agenda pembangunan tersebut, saya berharap HPJI hadir bersama pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam menyediakan infrastruktur jalan yang efektif dan berkualitas yang pada akhirnya dapat mewujudkan Lampung yang maju dan sejahtera,” ungkap Hamartoni.
Dalam RPJMP Lampung tahun 2015-2019, Hamartoni melanjutkan pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas pembangunan, termasuk didalamnya adalah peningkatan pembangunan jalan provinsi yang ditargetkan mencapai jalan mantab 80 persen di 2018. Pemerintah Provinsi Lampung sadar jika penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas memiliki peranan yang dominan dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat. “Peran HPJI adalah mewadahi para stakeholder pengembang jalan agar mampu meningkatkan karya yang lebih bermutu, Insya Alloh maksud dan tujuan penyelenggaraan Ruda ini mencapai sasaran yang optimal, berdayaguna dan berhasilguna,” ujarnya.
Lebih lanjut Hamartoni mengatakan melalui Ruda HPJI ini diharapkan diperoleh program kerja yang sejalan dengan program pembangunan Provinsi Lampung sehingga karya insan HPJI dimasa kini dan mendatang semakin dapat dirasakannya oleh masyarakat Lampung.
Sementara itu, Ketua Umum DPD HPJI Provinsi Lampung Berlian Tihang mengungkapkan jika tujuan penyelenggaran RUDA selain untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja juga untuk dan menyusun program kerja yang akan dilaksanakan pengurus yang baru mengingat telah berakhirnya masa kepengurusan DPD HPJI Lampung periode 2013-2017.
Berlian Tihang yang telah memimpin HPJI Lampung selama dua periode tersebut mengajak seluruh anggota HPJI dapat bekerja maksimal lebih berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di Lampung khususnya pada infrastruktur jalan. “HPJI salah satu organisasi profesi yang fokus pada bidang jalan dan jembatan, siap memberikan masukan dan usulan untuk perbaikan sarana infrastruktur di Lampung,” ujar mantan Sekda Provinsi Lampung tersebut. (Humas Prov)
Plt Sekda Lampung Hamartoni Ahadis Beserta Pemprov Lampung Mengadakan Rapat Final Persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Provinsi Lampung, Jum’at (16/3/2018)
Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan Rapat Final Persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Provinsi Lampung. Rapat dipimpin Plt. Sekda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadist di Ruang Kerjanya Jum’at (16/3/2018).
“Rapat ini adalah rapat terakhir berkaitan dengan peringatan puncak HUT Lampung ke-54. HUT akan diawali dengan jalan sehat dan senam jantung serta perlombaan senam kreasi yang dilaksanakan pada hari ini (Jumat 16/3/2018). Kemudian akan dilakukan Rapat Paripurna DPRD Lampung pada Senin 19 Maret dan dilanjutkan dengan Upacara dengan ziarah Taman Makam Pahlawanada Selasa Pagi 20 Maret,” ujar Hamartoni.
Hamartoni menjelaskan pada Sidang Paripurna DPRD akan diikuti oleh unsur-unsur pemerintah dan masyarakat di Provinsi Lampung dengan ditambah dengan prosesi Budaya Adat Lampung. Di hari berikutnya, Selasa (20/3) malam akan diadakan Pesta Rakyat/resepsi di PKOR Wayalim. “Bukan hanya itu di bidang sosial Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan pengobatan dan pelayanan KB gratis di 15 Kabupaten/kota Provinsi Lampung.
Acara akan bernuansa lokal, sederhana dan meriah. Kita mengundang masyarakat umum. Dan untuk semaraknya kita mengundang artis lokal dan ibukota. Pemprov berharap seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan hari jadi Provinsi Lampung ini,” jelas Hamartoni. (Humas Prov)
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadist Saat Memimpin Rapat Persiapan Penyelenggaraan FKD-MPU Dilaksanakan di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Senin (12/03/18)
Bandarlampung (SL) – Sedikitnya tiga menteri dan 10 Gubernur akan menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Darah Mita Praja Utama (FKD-MPU) ke XVIII tahun 2018 di Provinsi Lampung pada 27-29 Maret 2018 mendatang. Hal tersebut dungkapkan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadist saat memimpin Rapat Persiapan Penyelenggaraan FKD-MPU dilaksanakan di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Senin (12/03/2018).
Raker Gubernur FKD-MPU tersebut rencananya dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Lampung. Adapun Menteri yang diagendakan hadir yaitu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara. Selain itu 10 Gubernur yang hadir yaitu dari Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Nusa Tenggara Timut (NTT).
Pelaksanaan FKD-MPU berdasarkan Surat Keputusan Bersama Gubernur Anggota FKD-MPU Nomor : 59/SK/MPU/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU tahun 2014-2018.
Hamartoni menjelaskan untuk periode pertama, Lampung adalah Provinsi terakhir yang ditunjuk menjadi tuan rumah Raker Gubernur FKD-MPU.
“Untuk itu rapat hari ini (Senin, 12/3/2018, red) membahas masalah persiapan penyambutan, kesiapan pendampingan dan hal-hal tehnisi lainnya, kemudian hari Rabu mendatang akan dilanjutkan pembahasan dengan Kabupaten/Kota sebagai salah satu partisipan yang berperan dalam meramaikan dan menyukseskan acara,” ujar Hamartoni.
Rakergub kali ini akan mengusung tema “Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Program Kerjasama melalui Konektivitas dan Integrasi Data Provinsi Anggota MPU”. Ada tiga Topik Pembahasan dan pokok permasalahan yang dibahas. Pertama Kerjasama penyelesaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Kedua Penyediaan Informasi pangan dan pengendalian Inflasi Daerah. Lalu yang terakhir Pembentukkan MPU Tourism-Trade-Investment-Center Jakarta.
“Point yang dibahas pada kunjungan itu masalah tema kegiatan, masalah sosial, masalah kejiwaan,masalah stress masyarakat di 10 provinsi tersebut ada 3 provinsi yang sangat menojol DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Hal itu yang menjadi fokus nanti bagaimana 10 Provinsi ini nantinya tersedia masalah masalah datanya. Ini yang menjadi tema kita 2018 ini. Kemudian kita juga akan membahas lebih detail lagi pada Pak Gubernur,” ujar Hamartoni. (Humas Prov)
