Sinarlampung

Tag: PMII

  • Harlah ke-58 PMII Momentum Membangun Persatuan Bangsa

    Harlah ke-58 PMII Momentum Membangun Persatuan Bangsa

    Bandarlampung (SL) – Tepat pada tanggal 17 April 2018 mendatang, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) telah berusia 58 tahun. Organisasi yang berdiri sejak 17 April 1960 ini telah banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional maupun lokal yang turut mewarnai pembangunan bangsa. “Usia ke-58 tahun ini bukti bahwa PMII tetap eksis hingga saat ini,” kata Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Lampung Perial Darma.

    Pada peringatan Hari Lahir ke-58 PMII di Tugu Adipura, Minggu (15/4/2018) malam ini, Perial menuturkan, kader PMII harus menjadi garda terdepan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “PMII sudah terbukti selama 58 tahun,” kata pria yang kerap disapa Al ini.

    Bertajuk ‘Doa Bersama untuk Keutuhan Bangsa’, Al ingin PMII berperan aktif memajukan bangsa Indonesia. Ketua PKC PMII Lampung asal Kotabumi ini berharap, PMII menjadi pemimpin bagi mahasiswa dan masyarakat untuk bahu-membahu memajukan bumi Nusantara. “Pioner-pioner perubahan harus lahir dari PMII,” kata Al dihadapan ribuan kader PMII se-Lampung.

    Sementara, Ketua Ikatan Alumni (IKA) PMII Lampung Noverisman Subing berharap seluruh kader PMII mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tahun politik seperti ini, Noverisman ingin kader PMII mengajak masyarakat untuk tidak abstain dalam pencoblosan. “Soal pilihan, sesuai hati nurani saja,” kata anggota DPRD Lampung ini.

    Pada momen ini, Noverisman juga berharap doa bersama seluruh kader PMII se-Lampung mampu membawa kedamaian pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, serta Pemilihan Presiden. Kader PMII se-Lampung, kata Noverisman, harus menjadi penerus generasi bangsa yang baik. “Kader PMII sampai saat ini selalu membawa perubahan lebih baik terhadap bangsa,” kata dia.

    Pada acara ini, dihadiri perwakilan dari Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Pjs Gubernur Lampung, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Sulistyaningsih, Plt Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar, dan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Murbani Budi Pitono. Selain itu, tampak hadir Rektor Universitas Malahayati Dr. Muhammad Kadafi, PWNU Lampung, mantan Bupati Way Kanan Bustami Zainudin, anggota DPRD Lampung Lazuardi Alwi, dan Forkopimda Lampung serta tamu undangan.

  • Semarakan HUT ke-9 Tubaba, IWO dan PMI Tubaba Bakti Sosial

    Semarakan HUT ke-9 Tubaba, IWO dan PMI Tubaba Bakti Sosial

    Logo IWO dan PMI (Foto/Dok/Net)

    Tulangbawang Barat (SL) – Dalam rangka menyemarakkan HUT ke-9 Tulang bawang barat (Tubaba), Ikatan Wartawan Online (IWO) bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tubaba direncanakan menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Kegiatan tersebut rencananya digelar pada Jumat 6 April 2018, di kantor Korwas Tumijajar Tubaba.

    Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh penasehat IWO Tubaba Busroni SH, camat Tumijajar Rasyid,SE, beserta jajaran pengurus PMI Tubaba.

    Menurut sekretaris IWO Tubaba Yunastanto mendapingi ketua IWO Tubaba Riko Amir, menuturkan, kegiatan tersebut merupakan agenda IWO dalam membaktikan organisasi kepada masyarakat.

    “Kegiatan ini kami gelar dalam rangka ikut menyenarakkan rangkaian HUT ke-9 Tubaba, dan ini merupakan program kami yang akan selalu peduli dengan sesama,”ujarnya.

    Pria ramah ini berharap, kerjasama antara PMI dan IWO Tubaba, harus dipertahankan agar duet program sosial yang sudah terjalin selama ini bisa bermanfaat bagi masyarakat.

    Sementara itu, kepala Markas PMI Tubaba Sugeng Rianto mendampingi ketua PMI Tubaba Agus Subagiyo mengatakan, kado dari pemerintah dan DPR dengan telah disahkannya undang-undang kepalang merahan pada 11 Desember 2017, harus disikapi dengan kerja nyata.

    “Telah disahkannya undang-undang ini akan memberikan perlindungan bagi kegiatan kemanusiaan bagi PMI, karena saat ini telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat,”pungkasnya. (Robert/Efendy)

  • PMI Road Show Pelayanan Sosial ke 27 SD di Tubaba

    PMI Road Show Pelayanan Sosial ke 27 SD di Tubaba

    PMI Ketika Sosialisasikan Golongan Darah Ke Siswa Yang ada di Tubaba, Senin (12/3/18) (Foto/Dok/Robert)

    Tulangbawang Barat (SL) – Palang Merah Indonesia (PMI) kabupaten tulang bawang barat(Tubaba) gelar Road Show pelayanan sosial di 27 Sekolah Dasar (SD) se kecamatan tumijajar.

    Kepala Markas PMI Sugeng mengatakan, Dengan road show ke 27 yang dilaksanakan disekolah ini, dapat memberikan motivasi tersendiri kepada pihak-pihak yang berkaitan. Disamping itu sangat diperlukan atas kesadaran bahwa pentingnya mengetahui golongan darah sendiri.”ujar sugeng kepada media Sinarlampung.com, Senin (12/3/18).

    “Saya berharab dengan adanya road show PMI ini sekaligus pemeriksaan golongan darah tingkat sekolah dasar kedepan  siswa dapat mengetahui golongan darahnya sejak usia dini dan menjadi pelopor relawan masa depan yang peduli dengan sesama,”harapnya.

    Siswa Saat Cek Golongan Darah, Senin (12/3/18) (Foto/Dok/Robert)

    Selaian dari pemeriksaan golongan darah, PMI tubaba juga mengadakan penggalangan dana donasi kemanusiaan untuk membantu orang lansia (lanjut usia) dan anak yatim yang tidak mampu.
    Penggalangan dana  tersebut melibatkan pesulap handal dari ibu kota jakarta yakni Jeng Heni. “tegasnya.

    Road show PMI Tubaba ini didukung penuh dari pihak pengawas SD “Sindu merakeh” dan seluruh kepala sekolah yang berada dikabupaten tulang bawang barat.”Tambahnya. (Robert)

  • DPRD Kota Metro Menjawab Tuntutan PMII

    DPRD Kota Metro Menjawab Tuntutan PMII

    DPRD Kota Metro Menjawab Tuntutan PMII, Jumat (09/03/2018) (Foto/Dok/Holik)

    Metro (SL) – Lima puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Metro kembali ngeluruk ke DPRD Kota Metro dan mereka meminta dewan menyikapi tuntutannya, Jumat (09/03/2018).

    Terkait adanya lima tuntutan PMII Kota Metro yang harus disikapi oleh DPRD Kota Metro diantaranya,  menolak pengesahan hasil revisi UU MD3.  Kemudian PMII menuntut DPRD untuk berupaya secara maksimal dalam mendesak Presiden agar tidak menyetujui. Menghimbau kepada DPRD Kota Metro harus siap untuk dikritisi dalam bentuk apapun berkaitan dengan kinerja DPRD  dan tidak mengkriminalilisasi siapapun yang mengkritisi menggunakan UU MD3.

    Ketua DPRD Metro Anna Morinda menjawab bahwa UU MD3 berlaku untuk MPR, DPR, DPRD, DPD, dan DPRD hanya sebagai unsur penyelengara pemerintah daerah, yang kewenangannya membahas sebatas perda, sementara jika sudah pada tingkat Undang-undang MD 3 itu adalah kewenangan pusat, ujarnya.

    Lanjut Anna bahwa DPRD tidak ada garis kordinasi dengan DPR RI. Namun dikatakan Anna bahwa dirinya menyarankan kepada PMII yang tidak setuju atas revisi UU MD3 dapat lakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau dapat menemui fraksi-fraksi karena persetujuan UU tersebut pertujuan beberapa partai politik di pusat, katanya.

    Hendri Susanto Anggota Dewan Politisi partai nasdem mengatakan bahwa dirinya secara pribadi memang menolak revisi UU MD 3 tersebut, namun tidak secara kelembagaan, ujarnya.

    Melalui Kordinasi Lapangan Winarso mengatakan bahwa mereka belum merasa puas, lantaran DPRD tidak menyikapi tuntutan dari PMII, karena Anggota dewan tidak ada pernyataan sikap penolakan terhadap revisi UU MD3, ujarnya.

    Sedangkan Sekteratis PMII Metro Ahmad Sopyan menuturkan hanya dua anggota dewan yang menyatakan secara lisan dan tertulis menolak MD3.

    “Kami berharap kepada semua anggota dewan menyatakan sikap tertulis menolak UU MD3 itu,” katanya.(Holik)

  • PMI Tubaba Peduli Bencana Alam

    Warga Tubaba Yang Ingin Menyebrang di Tandu Oleh Grobak Untuk Menghindari Banjir, Selasa (06/03/2018) (Foto/Dok/Robert)

    Tulangbawang Barat (SL) – Palang Merah Indonesia (PMI) Tulang bawang barat (Tubaba), menanggapi laporan warga tiyuh Margodadi rombongan yang dipimpin langsung oleh Kepala Markas Sugeng Riyanto dengan sigap turun ke lokasi banjir dan membantu warga dengan peralatan seadanya.

    “Menanggapi laporan warga terkait bencana  banjir yang menggenangi jalan penghubung  tiyuh Margo dadi dengan  tiyuh lainnya,  saya selaku kepala markas  dan beberapa staf langsung turun ke lokasi dan membantu warga,”ujar kepala Markas PMI Tubaba Sugeng Riyanto. Selasa (06/03/2018).

    Pantauan di lapangan akibat luapan serta limpahan air dari sungai Batanghari mengakibatkan akses transportasi dari tiyuh Margodadi menuju  jembatan Gunung Batin  terendam banjir.

    “Pada pukul 09:13 WIB  ada warga Margodadi yang menghubungi saya via saluran  seluler  dan melaporkan  terjadi banjir di tiyuh setempat,”ungkapnya.

    Sugeng menuturkan, meskipun dengan peralatan seadanya dan di bantu warga  setempat, pihaknya melakukan action membantu para korban.

    Kondisi jalan  yang terendam air dengan ketinggian 90 cm dari permukaan tanah, para pengguna jalan terpaksa menggunakan gerobak untuk menyeberangkan kendaran yang ingin melintasi jalur tersebut.

    “Saat kami tiba di lokasi dan meninjau,  kami bersama warga setempat membatu warga yang ingin melintas dengan cara menggunakan gerobak,”pungkasnya. (Robert)

  • PMII Ingin Dukungan dan Aspirasi DPRD Lampung

    PMII Ingin Dukungan dan Aspirasi DPRD Lampung

    Ilustrasi Logo PMII (Foto/Dok/Net)

    Bandarlampung (SL) – Sempat ricuh, akhirnya perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung komisariat UIN Raden Intan Lampung diterima Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal dan Wakil Ketua DPRD Lampung, Ismet Roni di ruang kerja ketua DPRD Lampung, selasa (6/3/2018).

    Ketua PMII Lampung komisariat UIN Raden Intan, Dedi Indra Prayoga di dalam pertemuan tersebut mengatakan, kedatangannya ini yakni ingin menyampaikan aspirasi menolak revisi UU MD 3.

    Menurutnya, ada beberapa pasal yang setelah dikaji tidak layak dan terkesan mengangkangi nilai demokrasi. Contohnya pasal 122 huruf K yang berisi, intinya apabila sekelompok orang atau orang perorangan melakukan perendahan terhadap DPRD, maka bisa ditindak oleh aparat.

    “Salah satu poinnya itu. Selain itu, pengurus besar PMII pusat sudah mengeluarkan instruksi untuk melakukan aksi serentak menanggapi revisi UU MD 3,” ujarnya.

    Selain itu dia mengungkapkan, tuntutan aksinya ini yaitu agar DPRD Lampung mendengar dan menyampaikan tuntutan PMII ke DPR RI, meminta presiden mengeluarkan perppu dan tuntutan yang ketiga yaitu, melalui LBH PMII, pihaknya akan mengajukan uji materi terkait revisi UU MD 3.

    “Kami minta DPRD Lampung mendukung dan menyampaikan aspirasi kami ke DPR RI,” pintanya.

    Sementara, Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI.

    “Kami menerima dan akan menyampaikan aspirasi kawan – kawan PMII ke DPR RI,” ujarnya, diamini Wakil Ketua DPRD Lampung, Ismet Roni.

    Sebelumnya, puluhan massa PMII Lampung komisariat UIN Raden Intan melakukan aksi menolak revisi UU MD 3 di depan kantor DPRD Lampung, selasa (6/3/2018). Dalam aksinya sempat terjadi kericuhan karena massa berusaha merangsek masuk ke DPRD Lampung namun dijaga anggota satpol PP. Terjadi aksi dorong mendorong antara massa dan anggota satpol PP, sehingga menyebabkan salah satu kaca gedung DPRD Lampung pecah.