Bandar Lampung (SL)-Provinsi Lampung menggelar rapat kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di aula Bhinneka Tunggal Ika kantor badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Pemprov setempat, Selasa, 14 September 2022.
Tampak hadir dalam rapat, Kaban Kesbangpol prov Lampung, M. Firsada, Kasi Teritorial Danrem 043 Gatam Kolonel Inf, Risa Wilsi sekaligus sebagai narasumber.
Adapun peserta rapat terdiri dari perwakilan Polda Lampung, korem 043 Garuda Hitam , unsur organisasi kemasyarakatan, LVRI, IKAL Lampung, organisasi politik, unsur media, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh adat dan budaya.
Kaban Kesbangpol Pemprov Lampung, M. Firsada mengatakan bahwasanya sangat diperlukan peran seluruh pihak untuk menanamkan rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air Indonesia.
Menurutnya, faktor pemicu hilangnya rasa kebangsaan yaitu sarana dan prasarana pendukung, akses informasi teknologi yang semakin cepat dan berkembang. Kemudian masyarakat yang heterogen serta letak geografis.
Selanjutnya, ungkap Firsada, bahwa komunitas adat Lampung termasuk masyarakat yang sulit terpapar radikalisme, terorisme, ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Dia mengungkapkan, alasan orang Lampung sulit terpapar karena adanya 5 falsafah.
Adapun 5 falsafah orang Lampung tersebut yakni,
(1) Piil pesenggikhi (harga diri dan kehormatan), artinya malu jika berbuat yang melanggar terhadap norma adat, norma hukum dan norma sosial.
(2) Nengah nyappun (mudah beradaptasi),
(3) Nemuy nyimah (menghormati siapa saja),
(4) Sakay Sambayan (gotong royong)
(5) Bejuluk beaddek (tidak lagi memanggil nama namun memanggil dengan gelakh adat yang diberikan).
“Falsafah orang Lampung tersebut disalahgunakan merusak rasa kebangsaan kita,” imbuhnya saat diwawancara media ini.
Firsada menambahkan, untuk memupuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945, generasi millenial harus dapat melupakan kebiasaan bermain games. Cara lainnya yaitu dengan menambah wawasan tentang kebangsaan dengan melakukan perlombaan, loka karya, LCT, out bond, seminar dan lain sebagainya.
“Radikalisme dan terorisme tidak hanya Islam saja semua agama ada, contoh dinegara New Zaeland, Ronghya yang Islamnya minoritas,” ujar Firsa.
Kemudian, lanjut dia, yang menyatukan bangsa yaitu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dia juga mengingatkan tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan setelah pandemi sehingga tidak tumbuh aliran-aliran yang menghilangkan kebangsaan.
Agar dapat terwujud, dilakukan dengan cara mensosialisasikan cinta tanah air baik di medsos maupun secara tatap muka. Harapan-harapan dari Pusat pendidikan wawasan kebangsaan.
“Ini adalah menjadi agen-agen perubahan, menjadikan soliditas dan solidaritas , kedisiplinan, menciptakan etos kerja yang baik, amalkan, jaga kesehatan, wujudkan dengan iman dan taqwa,” ujar Firsa.
Sementara itu, narasumber rapat, Kolonel inf Risa Wilsi menyampaikan bahwa, kondisi masyarakat kita ini moralnya sudah bergeser dari gotong royong menjadi ego sektoral, menurunnya kepedulian sesama, dampak politik uang dan struktur pemerintahan yang lemah.
“Ancaman yang sangat serius bagi dunia itu adalah energi, pangan dan air. Bangsa kita ini bangsa yang penuh dengan SDA yang melimpah sehingga menyebabkan banyak negara lain yang ingin infasi ke Indonesia dengan cara apapun masuk ke negeri kita tercinta ini. Sekarang negeri ini bukan lagi perang fisik namun perang pemikiran tanpa disadari oleh bangsa kita,” tandasnya.
Masih kata Risa, jika seluruh masyarakat tidak memiliki kepedulian sesama, baik pejabatnya hingga seluruh komponen, akan mudah orang asing infasi ke Indonesia. “kita dengan mudah diadu domba dan akhirnya negeri kita dikuasai asing,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Risa bercerita, bahwa sejarah timbulnya wawasan kebangsaan berawal dari 20 Mei 1908. Kemudian pergerakan Budi Utomo dijadikan sebagai hari Kebangkitan Nasional, 28 Oktober 1928 hari sumpah pemuda, dan Proklamasi 17 agustus 1945.
Alumni Pemantapan nilai nilai (Taplai) Kebangsaan LEMHANNAS RI angkatan I Provinsi Lampung 2014 di Novotel, Ratrimizni Melurinda saat masih menjadi guru SMANDA Bandar Lampung, menyarankan supaya digalakkan kembali Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila kembali kepada masyarakat, anak-anak dari tingkat provinsi hingga ke desa-desa.
Dengan begitu, Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia tertanam dalam jiwa masyarakat dan mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Sehingga tidak ada lagi faham-faham yang ingin mendirikan negara di atas negara dan hanya patuh kepada pimpinan aliran mereka saja.
Di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 tercantum bahwasannya negara berdasarkan Ketuhanan YME. Artinya, negara Indonesia mengharapkan seluruh warga negaranya beragama berdasarkan keyakinannya masing-masing dan Indonesia bukan negara agama tapi negara beragama sesuai dengan sila pertama Pancasila. (Red)