Jakarta, sinarlampung.co- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk anggota panitia seleksi (pansel) untuk memilih anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028. Total ada sembilan anggota pansel yang ditunjuk Jokowi.
“Pada tahun ini, maka berdasarkan Keppres RI 37/2024, ditetapkan pansel calon anggota kompolnas periode 2024-2028 dan terhitung pada hari ini pansel sudah mulai bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pansel bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia dan melaporkan pelaksanaan tugasnya melalui Menko Polhukam,” ujar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 21 Juni 2024.
Diketahui, sembilan anggota pansel itu berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang dari kepolisian, ada pula yang dari sipil. Berikut sembilan nama pansel Kompolnas pilihan Jokowi:
1. Prof (Ris) Hermawan Sulistyo (Ketua merangkap anggota) 2. Komjen Ahmad Dofiri (Wakil Ketua merangkap anggota) 3. Dr Yenti Ganarsih (Sekretaris merangkap anggota) 4. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Drs Puja Laksana M. Hum/Plt Deputi Kamtibmas (anggota) 5. Alfito Deannova Ginting (anggota) 6. Inspektur Jenderal (Purn) Bekto Suprapto (anggota) 7. Inspektur Jenderal (Purn) Carlo Brix Tewu (anggota) 8. Nur Kholis (anggota) 9. Edi Saputra Hasibuan (anggota). (Red)
Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan tentang pertimbangan aspek kemanusiaan untuk Ustaz Abu Bakar Baasyir. Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya tidak akan bertindak dengan menyalahi prosedur hukum dalam proses yang dilakukan soal Ustaz Abu Bakar Baasyir.”Ustaz Abu Bakar Baasyir sudah sepuh dan kesehatannya sering terganggu.
Ya bayangkan kalau kita sebagai anak melihat orang tua kita sakit-sakitan seperti itu. Itulah (sebelumnya) yang saya sampaikan secara kemanusiaan,” kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.
Meski demikian, dalam prosesnya, terdapat aspek lain yang harus tetap ditaati, yaitu prosedur hukum yang sesuai dengan perundang-undangan. “Ini namanya pembebasan bersyarat. Bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Syaratnya itu harus dipenuhi. Contohnya setia pada NKRI, setia pada Pancasila. Itu sangat prinsip sekali,” tuturnya. “Saat ini, pembebasan bersyarat Ustaz Abu Bakar Baasyir tengah dikaji oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. Untuk sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, Presiden menyerahkan kepada Ustaz Abu Bakar Baasyir. “Ini ada sistem dan mekanisme hukum yang harus kita tempuh. Saya disuruh menabrak (sistem) kan enggak bisa. Apalagi sekali lagi ini sesuatu (persyaratan) yang basic, setia NKRI, setia Pancasila. Itu basic sekali,” tandasnya,
Jakarta (SL) – Setibanya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta usai melakukan serangkaian kegiatan kunjungan kerja ke beberapa kota di Tanah Air, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo langsung menuju Gedung Serbaguna Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, pada Sabtu siang, 5 Januari 2019.
Kunjungan di luar agenda kepresidenan tersebut dilakukan karena Presiden dan Ibu Iriana ingin menghadiri resepsi pernikahan Pipiet Kamelia dan Hanifan Yudani Kusumah, dua atlet pencak silat Indonesia peraih medali emas pada Asian Games ke-18 Tahun 2018 yang dihelat di Jakarta.
Tiba pada pukul 13.50 WIB, kedatangan Presiden dan Ibu Iriana disambut oleh paman Hanifan, Bayu Syahjohan. Presiden dan Ibu Iriana pun langsung menuju pelaminan untuk memberikan ucapan selamat serta berfoto bersama kedua mempelai.
Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana meninggalkan tempat acara untuk melanjutkan perjalanan menuju Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Namun, saat akan meninggalkan tempat acara, Presiden terlebih dahulu melayani permintaan swafoto dari para tamu undangan yang hadir. Pipiet merupakan putri keempat pasangan Tamli Zalaludin (Alm) dan Maryati, sedangkan Hanifan Yudani merupakan putra kedua pasangan Dani Wisnu dan Dewi Yanti Kosasih.
Pada Asian Games ke-18 yang lalu, kedua mempelai merupakan atlet pencak silat Indonesia yang berhasil meraih medali emas. Pipiet berhasil meraih medali emas di nomor tarung putri kelas 60-65 kilogram, sedangkan Hanifan berhasil meraih medali emas pada nomor tarung putra 55-60 kilogram.
Sinarlampung.com – Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas rencana divestasi Freeport di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan pada 29 November 2018 telah menginstruksikan agar proses divestasi dapat segera dituntaskan. Sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi tersebut, PT Inalum memastikan bahwa seluruh rangkaian proses divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) akan tuntas pekan ini (16-21 Desember 2018).
Head of Corporate Communications and Government Relation PT Inalum Rendi Witular mengatakan bahwa tuntasnya negosiasi akan memberi kepastian atas perubahan status operasi PTFI dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), komitmen pembangunan smelter dalam waktu 5 tahun ke depan, jaminan fiskal dan regulasi, serta perpanjangan operasi 2×10 tahun hingga 2041.
Padahal, untuk menguasai sekitar 42% saham PTFI tersebut, Negara Indonesia (melalui PT Inalum) harus membayar US$ 3,85 miliar atau sekitar Rp 60 triliun (kurs US$/Rp=14.600). Tentu saja harga ini sangat mahal mengingat usia KK PTFI hanya tersisa sekitar 2-3 tahun menuju 2021 saat kontrak berakhir. Dalam hal ini, karena wewenang memperpanjang atau mengakhiri kontrak ada di tangan pemerintah, maka sangat absurd jika perhitungan harga saham PTFI didasarkan pada kontrak yang berakhir pada 2041.
Berdasarkan temuan BPK RI yang dirilis tahun 2017 atas audit lingkungan periode 1988- 1990 dan 2015-2016 terkait UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup dan UU Minerba, maka ditemukan pelanggaran berat yang dilakukan PTFI sebagai berikut :
– Menggunakan kawasan hutan lindung untuk kegiatan operasional seluas minimal 4.535, 93 hektar tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Hal ini melanggar UU Kehutanan No.41/1999 Jo UU No.19/2004;
– Melaksanakan kegiatan operasional pertambangan Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan memperpanjang tanggul barat dan timur tanpa Izin Lingkungan;
– Menimbulkan perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah operasional penambangan (tailing) di sungai, hutan, estuary dan sampai ke laut. Berdasarkan perhitungan Tim IPB dan LAPAN, nilai ekosistem yang dikorbankan berkisar USD 13.592.229.295 atau sekitar Rp 185 triliun.
Namun entah darimana dasar perhitungan dan pertimbangannya, BPK RI hanya mewajibkan kepada PT FI untuk membayar PNBP penggunaan kawasan hutan lindung yang nilainya sebesar Rp 460 miliar.
Sehubungan dengan hal-hal di atas, kami yang bertanda tangan di bawah ini meminta kepada pemerintah untuk:
1. Membatalkan rencana pembelian saham divestasi PTFI karena sangat mahalnya harga saham yang harus dibayar yang berpotensi merugikan negara puluhan triliun rupiah, dan diabaikannya denda kerusakan lingkungan hasil audit BPK yang merupakan lembaga tinggi negara yang keberadaan dan hasil auditnya dijamin oleh konstitusi;
2. Meminta Freeport untuk membayar denda kerusakan lingkungan sesuai hasil perhitungan BPK . Pengabaian atas temuan BPK merupakan pelecehan terhadap kedaulatan NKRI;
3. Meminta pemerintah untuk melakukan negosiasi-ulang atas kesepakatan yang telah dicapai, dengan mendudukkan posisi negara di atas posisi korporasi;
4. Meminta PTFI untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, terutama UU No.4/2009 tentang Minerba;
5. Mendesak DPR RI untuk menggunakan hak konstitusionalnya dengan membentuk Pansus Pengawasan Divestasi Freeport terhadap pelaksanaan proses negosiasi kontrak PTFI, guna mencegah terjadinya kerugian negara dan pelecehan terhadap konstitusi dan peraturan yang berlaku;
6. Meminta KPK memantau proses negosiasi secara seksama guna mencegah terjadinya KKN dan penggelembungan harga saham divestasi.
7. Menindak Menteri LHK yang telah mencabut Permen LHK No.175/2018 hanya untuk meloloskan kepentingan PTFI. Padahal selain melanggar pasal 58 dan 59 dari UU No.32/2009 tentang Pengelolaan Bahan dan Limbah Berbahaya dan Beracun, ternyata berpotensi pula merusak lingkungan, serta berlaku tidak adil dalam penerapan hukum terhadap perusahaan lain yang telah membuang limbah beracun untuk ditindak.
8. Mendesak kepada Pemerintah RI agar melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan atas pelanggaran Hak Dasar Pekerja di lingkungan PTFI. Sebagai anggota pendiri ICMM (Dewan Internasional Pertambangan dan Logam) Freeport McMoran harus komitmen mengelola operasional sesuai Deklarasi Universal PBB dan HAM. PTFI harus tunduk dan taat kepada peraturan Negara Indonesia.
Jakarta, 20 Desember 2018
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Konstitusional
Ttd.
Dr. Marwan Batubara
Dr. Ahmad Redi
Yusri Usman
Bisman Bakhtiar
Salamuddin Daeng
Adhi Azfar
Jambi (SL) – Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat. Acara dilangsungkan di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, pada Minggu, 16 Desember 2018.
“Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak, ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK. Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Presiden menjelaskan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dalam jangka waktu 35 tahun. Menurutnya, ini adalah sebuah hak yang diberikan kepada rakyat.
“Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi,” tuturnya.
Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat penerima betul-betul memanfaatkan lahannya untuk digarap dan ditanami. Ia berujar bahwa jika tidak digarap, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, SK tersebut akan dicabut. “Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau enggak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?” kata Presiden yang kemudian diamini para hadirin.
Kepala Negara menuturkan bahwa pembagian SK kali ini merupakan tahapan pertama dan akan ada tahapan kedua dan ketiga sehingga rakyat memiliki lahan untuk berproduksi. Terkait komoditas yang ditanam, Presiden menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada masyarakat.
“Silakan yang sudah mendapatkan mau ditanami apa silakan. Yang banyak ditanami apa? Kopi? Silakan. Tanami sawit-sawit,” ucapnya.
Khusus terkait sawit, Presiden mengingatkan bahwa produksi Indonesia saat ini sudah sangat besar, yakni sekira 42 juta ton per tahun dari 13 juta hektare lahan. Jika produksinya semakin bertambah, bukan tidak mungkin harganya juga akan jatuh.
“Dimain-mainin dengan harga di pasar internasional. Sawit ini kan semua kita ekspor. Sekarang untuk sawit saya beritahu, sekarang ada penolakan dari Uni Eropa. Di sana menanam juga yang mirip sawit, bukan sawit tapi. Minyaknya mirip-mirip, minyak bunga matahari di Prancis,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Presiden mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam memilih komoditas yang akan ditanam, tidak hanya berfokus pada sawit. Ia memberi contoh nilam yang biasa digunakan sebagai minyak untuk parfum dan kosmetik. “Nanam komoditas yang mempunyai nilai lebih. Kopi sekarang baru bagus-bagusnya. Tapi juga nanti jangan semuanya kopi. Anjlok bareng-bareng lagi nanti. Ada yang kopi, nilam, atsiri. Tanaman kan macam-macam,” tandasnya.
Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa mayoritas komoditas perhutanan sosial adalah madu, kopi, minyak kepahiang, kayu manis, minyak atsiri, gaharu, dan karet yang dikelola agro forestry. “Kombinasi pohon berkayu minimal 50 persen. Harus ada kombinasi kayu 50 persen dengan hasil hutan nonkayu,” kata Darmin.
Selain itu, Darmin juga menyampaikan bahwa di Jambi diselenggaran Festival Perhutanan Sosial Nusantara (Pesona). Festival ini adalah ajang pertemuan masyarakat dengan pengusaha dan promosi produk masyarakat untuk meningkatkan produktivitas perhutanan sosial. “Pemerintah akan berikan bantuan bibit, tanaman produktif, ada KUR, ada CSR berupa peralatan pengolah hasil komuditi,” lanjut Darmin.
Dalam acara ini turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Rangkuman keseluruhan SK yang diserahkan kepada masyarakat adalah sebanyak 15 Unit SK Hutan Desa seluas 42.667 Ha untuk 553 KK, 38 Unit SK Hutan Kemasyarakatan seluas 18.870 Ha untuk 3.922 KK, 33 Unit SK Hutan Tanaman Rakyat seluas 28.998,61 Ha untuk 3.411 KK, 6 Unit SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan seluas 1.461,93 Ha untuk 279 KK, jumlah keseluruhan 92 Unit SK seluas 91.997,54 Ha untuk 8.165 KK.
Papua (SL)-Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dikabarkan membunuh sejumlah pekerja BUMN PT Istaka Karya yang membangun jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12/2018).
Tim gabungan TNI dan Polri pun diterjunkan ke Papua untuk mengevakuasi korban dan memburu kelompok bersenjata (KKB) yang menyerang pekerja BUMN PT Istaka Karya yang mengerjakan proyek jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.
Usai melakukan pembantaian terhadap 19 pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua, kini KKB mengeluarkan surat terbuka yang ditujukan pada Presiden Republik Indonesia. Para pelaku pembunuhan terhadap 19 pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua, bersembunyi di hutan-hutan, dan masih terus dikejar dan dilacak, kata juru bicara Kodam Cendrawasih, Kolonel Muhammad Aidi.
Seminggu berlalu usai peristiwa penyerangan yang tewaskan sejumlah orang tak berdosa itu, pada 10 Desember 2018 tepat di hari peringatan hari HAM sedunia, pihak KKB Papua menyerukan surat terbuka mereka. Surat tersebut berisi pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Surat terbuka tersebut ditunjukan kepada President Republik Indonesia Jokowi di Jakarta. Hal ini seperti dikutip GridHot.ID dari akun YouTube Sekretariat Pusat TPNOPM yang mengunggah sebuah video pada 10 Desember 2018. Dalam video berdurasi 7 menit 59 detik itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom didampingi oleh Staf umum TPNPB.
Kombatan TPNPB anak buah Egianus Kogeya
“Surat terbuka,
Yang terhormat, tuan Presiden Republik Indonesia, kami pimpinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisai Papua Merdeka, menyampaikan dengan hati nurani kami yang tulus, kepada anda, bahwa, pembangunan Infrastruktur di Papua Barat adalah bukan yang diinginkan rakyat bangsa Papua.
Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasibnya sendiri.
Ingin pisah dari Indonesia, untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajahan dari Indonesia,” ujar Sebby Sambom mengawali pembacaan surat terbuka.
Sebby Sambom lalu menyebutkan dasar hukum argumen tuntutan, tawaran, dan penolakan TPNPB.
Juru bicara TPNPB itu lalu menyampaikan penolakan dan sikap organisasinya pada pemerintah Indonesia.
“Penolakan TPNPB,
1. TPNPB menolak permintaan Indonesia untuk menyerah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2. TPNPB menolak upaya Indonesia untuk berdamai dengan dialog Jakarta-Papua
Sikap TPNPB
1. TPNPB tidak akan menyerah dengan alasan apapun sebelum kemerdekaan bangsa Papua terwujud dari penjajahan Indonesia.
2. Perang tidak akan berhenti sampai pada sebelum tuntutan dan permintaan TPNPB dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.
Demikian isi tuntutan dan tawaran dan penolakan tentara TPNPB OPM.
Untuk itu, TPNPB menolak tawaran dalam bentuk apapun, selain yang dicantumkan dalam surat ini.
Apabila pemerintah Indonesia tidak meyetujuinnya, maka TPNPB tidak akan berhenti perang,” ujar Sebby Sambom.
Lokasi pembantaian 31 pekerja oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua
Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sudah tak ada lagi peluang berdialog dengan kelompok separatis untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia sudah memberikan semuanya kepada Papua kecuali kemerdekaan. “Opsi dialog itu juga pertanyaannya apanya lagi yang bisa didialogkan? Semua sudah dikasih ke daerah (Papua) kecuali kemerdekaan,” kata Kalla saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Ia menyebutkan, di bidang ekonomi pemerintah sudah memberikan dana otonomi khusus yang besar kepada Papua. Karena itu Kalla merasa heran dengan pihak yang menyatakan Pemerintah Indonesia merampok kekayaan Papua melalui PT Freeport Indonesia. Kalla menyatakan hasil yang diberikan Freeport tak sebanding dengan dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua.
Anggota TNI yang diterjunkan untuk evakuasi pekerja PT Istaka Karya di Papua
“Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit di atas Rp 10 triliun. Dan dulu pernah Rp 18 triliun. Kita (pemerintah pusat) transfer ke Papua itu hampir Rp 100 triliun. Jadi pikiran bahwa kita ini mengambil kekayaan Papua sama sekali tidak,” ujar Kalla.
Sementara itu, di sektor politik pemerintah telah memberikan keistimewaan bagi Papua. Kalla mengatakan di Papua hanya penduduk asli yang bisa menjadi bupati dan gubernur. Hal itu tak terjadi di Aceh yang sama-sama dilanda masalah separatisme. Bahkan, kata Kalla, saat ini pemerintah yang sedang membangun jalan Trans Papua demi kemajuan masyarakat di sana justru dipandang negatif oleh kelompok separatis.
Mereka, kata Kalla, menilai dengan dibangunnya jalan Trans Papua justru semakin mendatangkan orang dari luar untuk menguasai Papua. “Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan coba? Semua sudah maksimum, maka tinggal juga pemahaman yang dilakukan oleh masing-masing pihak pimpinan-pimpinan untuk memahami supaya bersih birokrasi di sana, supaya apa yang telah diberikan dinikmati semua pihak,” ujar kalla.
Yogyakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Milad Satu Abad Madrasah Mu’allimin-Mu’allimaat Muhammadiyah di Gedung Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, pada Kamis, 6 Desember 2018.
Dalam sambutannya di acara tersebut, Kepala Negara memberikan instruksi kepada jajaran terkait untuk membantu pembangunan gedung baru Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Yogyakarta, yang menurut informasi proses pekerjaannya akan dimulai pekan depan. “Sudah saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar secepatnya dimulai. Nanti Bu Menteri BUMN perintah lagi ke dirut-dirut BUMN, cepat, cepat, cepat,” kata Presiden.
Banyaknya tokoh besar yang lahir dari Muhammadiyah membuat Presiden menaruh perhatian pada sarana pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah. Presiden juga sempat memberikan komentarnya soal sarana pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah. “Saya melihat di buku ini gambar tahun 1929 saja gedungnya sudah gedung yang sangat besar dan megah. Tahun 51, berubah lagi tetapi lebih megah dari yang sebelumnya. Ini yang 2008 juga megah dan modern. Yang nanti sebentar lagi (rencana gedung baru) saya belum lihat gambarnya, tapi sudah ada coret-coretan di sini,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengatakan bahwa partisipasi dari negara yang membantu pembangunan gedung madrasah maupun kampus merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan tugas negara seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Harus dibaca negara dalam UUD 1945 tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Jadi kalau negara membantu Muhammadiyah sama saja negara membantu dirinya sendiri,” ujar Buya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Yogyakarta (SL) – Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Nusantara dilakukan dengan harapan agar keterhubungan antarwilayah menjadi lebih meningkat. Keterhubungan antarwilayah itu pada gilirannya akan menyatukan seluruh daerah di Tanah Air sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan.
Hal itu dikemukakan Presiden Joko Widodo yang memberikan penjelasan mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam acara peringatan Milad Satu Abad Madrasah Mu’allimin-Mu’allimaat Muhammadiyah, di Yogyakarta, Kamis, 6 Desember 2018. “Kenapa harus sambung menyambung? Supaya persatuan kita sebagai sebuah negara besar itu bisa disatukan. Jadi yang namanya membangun infrastruktur bukan hanya urusan ekonomi tetapi juga urusan persatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa besar,” ujarnya.
Persoalan keterhubungan di negara Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau memang menjadi persoalan tersendiri. Terlebih masih banyak wilayah yang belum menikmati infrastruktur yang sebaik di Pulau Jawa.
Di Papua misalnya, ketiadaan infrastruktur jalan yang baik menyebabkan lamanya waktu tempuh. Tak jarang, perjalanan yang semestinya dapat ditempuh hanya dalam beberapa jam saja dapat memakan waktu hingga berhari-hari. “Di Indonesia bagian timur, di Papua, jalan (rusak) seperti ini banyak sekali. Masak hanya 120 kilometer memakan waktu dua atau tiga hari baru sampai. Harus menginap, harus masak di jalan. Inilah pentingnya infrastruktur,” tuturnya.
Kepala Negara mengatakan, meski baru-baru ini pembangunan di Papua sempat terhambat dengan adanya kelompok kriminal bersenjata, hal itu tak menyurutkan langkah pemerintah untuk terus membangun Papua dan wilayah-wilayah lain di Indonesia agar dapat saling terhubung. “Orang Aceh harus kenal orang Papua, orang Papua harus kenal orang Kalimantan, orang Kalimantan harus kenal orang Jawa, orang Jawa harus kenal orang Sulawesi karena memang negara ini adalah negara besar,” ucapnya.
Yogyakarta (SL) – Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya hari Kamis, 6 Desember 2018, mengunjungi Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) di Dusun Mlangi, Kabupaten Sleman. Presiden juga sempat bersilaturahmi dengan para pengurus pusat Aisyiyah.
Aisyiyah merupakan organisasi otonom wanita Muhammadiyah yang didirikan pada 19 Mei 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan, istri dari pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan.
Kepada jurnalis selepas kunjungan dan peninjauan, Kepala Negara mengatakan bahwa kunjungannya ini salah satunya dimaksudkan untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. “Kita ingin sekarang ini melihat hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia dan kekuatan-kekuatan apa yang ada. Ini dalam rangka sebuah perencanaan besar ke depan,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa lembaga pendidikan dan kesehatan yang ada di bawah Muhammadiyah memiliki keunggulannya tersendiri dan akan memegang salah satu peran sentral bagi program pembangunan SDM pemerintah tahun 2019. “Kita tahu memang di Muhammadiyah yang namanya bidang kesehatan dan pendidikan itu sudah berpuluh tahun (berkiprah). Sebagai contoh tadi misalnya kayak Madrasah Mu’allimin-Mu’allimaat itu sudah 1918 dengan gedung yang begitu megahnya, artinya ini sebuah perjuangan panjang dari Muhammadiyah di bidang pendidikan yang memang sejak dulu lama digeluti,” ucap Presiden.
Jakarta (SL) – Kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memasuki hari ke-600. Namun hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum secara tegas membongkar siapa pelaku penyiraman terhadap Novel.
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh seluruh komponen rakyat Indonesia untuk mendesak Jokowi agar bertindak kongkrit. Karena sebagai panglima tertinggi penegakan hukum Jokowi harusnya bisa mengambil langkah nyata. “Namun faktanya sampai saat ini semua belum membuahkan hasil. Berbagai upaya sudah kita lakukan, namun sama sekali tidak direspon, sehingga seakan-akan aspirasi rakyat ini tidak didengar lagi,” kata Yudi dalam keterangannya, Minggu (2/12).
Yudi menuturkan, namun para pendukung Novel tidak putus asa untuk mencari keadilan. meskipun sampai hari ini, Presiden masih tidak menunjukan tindakan yang serius dan kongkrit, seakan-akan tidak memiliki kuasa apapun sebagai pemimpin negara untuk membongkar kasus Novel.
Menurut Yudi, berbagai pihak yang dekat dengan Jokowi selalu berupaya mengalihkan tanggung jawab tersebut, sehingga bagi rakyat terkesan jelas pesan bahwa Jokowi menghindar untuk menyelesaikan kasus Novel. “Padahal presiden pada awal-awal penyerangan Novel berjanji kasus ini akan dituntaskan. Alih-alih mendapat jawaban kongkret, pertanyaan akan di bawa kemana kasus penyerangan Novel Baswedan cenderung seperti angin lalu, di pantulkan kesana kemari, dalam labirin yang tidak berujung,” ucapnya.
Sedangkan, pada sisi lain berbagai gelombang upaya pelemahan KPK terus berlangsung. Nawacita yang membuat janji hadirnya negara dalam penegakan hukum masih hanya menjadi angan di kasus Novel. “Pegawai KPK berada dalam posisi yang tidak merasakan adanya kepastian keberpihakan presiden terkait perlindungan para penegak hukum dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi,” pungkasnya. (repelita)
