Sinarlampung

Tag: Presiden Joko Widodo

  • Kenaikan Harga Gabah di Lampung Nyaris Tembus Dua Digit, Harga Beras Dipastikan Naik

    Kenaikan Harga Gabah di Lampung Nyaris Tembus Dua Digit, Harga Beras Dipastikan Naik

    Bandar Lampung – Harga beras di Lampung berpotensi kuat masih mengalami kenaikan akibat terus melambungnya harga Gabah Kering Giling (GKG), di mana persentase kenaikannya nyaris menembus dua digit pada Januari 2024.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung menyebutkan rata-rata harga kelompok kualitas Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani naik sebesar 9,15% dari Rp7.437,50/kg pada Desember 2023 menjadi Rp8.118,06/kg pada Januari 2024.

    Hasil observasi BPS Lampung juga menjelaskan telah terjadi kenaikan harga GKG di tingkat penggilingan sebesar 8,98% dari Rp7.564,79/kg pada Desember 2023 menjadi Rp8.244,44/kg pada Januari 2024.

    Selama Januari, BPS Lampung telah melakukan observasi di empat sentra produksi gabah terbesar, yakni di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Kabupaten Pringsewu.

    Dari hasil observasi, BPS Lampung menyimpulkan harga GKG tertinggi di tingkat petani Rp8.750/kg untuk varietas Inpari 32 HDB di Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan.

    Sementara harga GKG tertinggi di tingkat penggilingan Rp8.850/kg untuk varietas yang sama di kecamatan itu.

    Harga GKG terendah di tingkat petani Rp7.500/kg untuk varistas Ciherang terpantau terjadi di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Di tingkat penggilingan, harga terendah Rp7.675/kg dengan varietas dan lokasi yang sama.

    Kenaikan Harga Beras

    Observasi BPS juga mengungkapkan telah terjadi kenaikan harga beras pada dua kelompok mutu. Harga beras premium naik 2,26% dari Rp13.228,57 menjadi Rp13.527,27/kg, sedangkan harga beras medium naik 4,52% dari Rp12.628,57/kg menjadi Rp13.200/kg pada Januari 2024.

    Dalam laporannya BPS menyebutkan harga beras tertinggi di tingkat penggilingan mencapai pada Januari 2024 sebesar Rp14.500/kg untuk kualitas Premium di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

    Harga beras medium terendah yang diperjualbelikan pada periode yang sama mencapai Rp12.500/kg di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

    Presiden Jokowi Instruksikan Penurunan Harga Beras

    Mencermati perkembangan kenaikan harga beras ini, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada Badan Pangan Nasional atau Bapanas untuk menurunkan harga beras eceran mulai Maret mendatang.

    Instruksi tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat internal dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka pada Senin (12/2).

    “Pemerintah harap bulan Maret harga beras bisa lebih turun sedikit,” ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetya Adi usai rapat dengan Jokowi.

    Arief mengatakan proyeksi penurunan harga beras mulai Maret ini merujuk merujuk pada temuan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS).

    BPS memperkirakan produksi beras mencapai 3,51 juta ton pada Maret 2024. Di sisi lain, pemerintah juga telah mengambil inisiatif awal untuk menekan reli harga beras yang belakangan mengalami tren kenaikan.

    Melansir data panel harga beras di Bapanas, rata-rata harga beras premium secara nasional di pedagang eceran hari Senin (12/2) pukul 11.30 WIB berada di Rp 15.830 per kilogram (kg), naik 2,12% dari harga pekan sebelumnya. Sementara harga beras medium naik 1,6% menjadi Rp 13.850 per kg.(iwa)

     

  • Ini Tiket untuk Jadi PJ Gubernur Lampung? Calon Wajib Pahami Maunya Presiden Jokowi Ini

    Ini Tiket untuk Jadi PJ Gubernur Lampung? Calon Wajib Pahami Maunya Presiden Jokowi Ini

    PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) bicara panjang lebar dalam agenda penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, Rabu di Jakarta, 29 November 2023. Boleh jadi, arahan Jokowi yang panjang lebar itu menjadi syarat bagi siapa pun yang mengincar kursi penjabat gubernur Lampung nanti.

    Ini adalah agenda terakhir Penyerahan DIPA dan TKD oleh Presiden Jokowi selama masa dua priode pemerintahannya. Dalam acara itu Jokowi meminta para menteri dan pejabat daerah untuk menuntaskan pembangunan jelang tahun terakhir pemerintahannya pada 2024.

    Bahkan, secara khusus ia meminta pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

    Jokowi ingin jangan sampai ada pejabat pemerintah daerah yang tidak aktif menyelesaikan pembangunan di daerahnya masing-masing.

    Jika pemerintah pusat membangun waduk, kata Jokowi, maka pemerintah daerah harus membuat irigasi agar waduk menjadi bermanfaat bagi petani.

    Jika pemerintah membangun pelabuhan besar, maka pemerintah daerah memberikan dukungan dengan membangun akses jalan menuju pelabuhan.

    Begitu pula dengan pembangunan jalan tol, Jokowi mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seharusnya menyambungkan jalan tersebut dengan kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertanian. Namun, Jokowi mengklaim hal ini tidak dilakukan.

    “Ini yang perlu ditekankan lagi, sinergi dan harmonisasi. Biar in line semuanya. Manfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik,” kata Jokowi.

    Jokowi juga ingin daerah memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga infrastruktur dengan cara mengembangkan alternatif-alternatif inovasi pembiayaan dengan tetap menjaga iklim investasi.

    Tiket menjadi PJ Gubernur

    Dalam konteks Lampung, arahan Presiden Jokowi ini wajib dipahami agar dapat dikonversi menjadi tiket meraih kursi PJ Gubernur Lampung nanti. Sebab, pembangunan serta pengusahaan dan pengelolaan APBD tahun 2024 praktis dijalankan oleh PJ Gubernur Lampung yang dimulai pada awal Januari 2024 nanti.

    Siapa pun PJ Gubernur nanti juga diingatkan untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran yang selama sembilan tahun Jokowi memerintah selalu berjalan lamban.

    Soal kelambanan itu menjadi kritik Jokowi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ia sampaikan dalam acara penyerahan Digital aftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 pada Rabu (29/11/2023).

    Jokowi memerintahkan agar serapan anggaran dioptimalkan dalam tiga pekan ke depan.

    Ia mengkritik masih banyak anggaran atau dana yang mengendap senilai triliuan rupiah pada kas pemerintah pusat dan daerah. Pengendapan itu terus berulang terjadi setiap tahun selama sembilan tahun pemerintahannya.

    Jokowi mengungkapkan informasi dari Mendagri bahwa realisasi penyerapan APBN 2023 baru 74 persen dan APBD baru 64 persen.

    “Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64 dan 74. Eksekusi segera. Jangan bolak-balik saya sampaikan,” tegasnya.

    Kritik Jokowi ini semestinya menjadi perhatian para pejabat Pemprov Lampung  lantaran serapan anggaran Pemprov Lampung hingga Oktober baru mencapai 59,87 persen.

    Karena Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto menjadi salah satu satu calon PJ Gubernur, maka  Fahrizal  harus bekerja cepat mengoptimalkan penyerapan anggaran APBD 2023.

    Paling tidak, jangan cuma separo lebih dikit gitulah!

    (iwa)

     

     

  • Jokowi Kritik Penyerapan Anggaran Berjalan Lamban, Sttt…di Lampung Baru 59,87%

    Jokowi Kritik Penyerapan Anggaran Berjalan Lamban, Sttt…di Lampung Baru 59,87%

    Bandarlampung – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran yang masih saja berjalan lamban meski selalu diinstruksikannya selama sembilan tahun pemerintahannya.

    Jokowi dalam acara penyerahan Digital aftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 pada Rabu (29/11/2023) memerintahkan agar serapan anggaran dioptimalkan dalam tiga pekan ke depan.

    Ia mengkritik masih banyak anggaran atau dana yang mengendap senilai triliuan rupiah pada kas pemerintah pusat dan daerah. Pengendapan itu terus berulang terjadi setiap tahun selama sembilan tahun pemerintahannya.

    Jokowi mengungkapkan informasi dari Mendagri bahwa realisasi penyerapan APBN 2023 baru 74 persen dan APBD baru 64 persen.

    “Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64 dan 74. Eksekusi segera. Jangan bolak-balik saya sampaikan,” tegasnya.

    Serapan Anggaran Pemprov Lampung Baru 59,87%

    Kritik Jokowi ini semestinya menjadi perhatian Pemprov Lampung lantaran serapan anggaran Pemprov Lampung hingga Oktober baru mencapai 59,87 persen.

    Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengakui lambannya penyerapan anggaran akibat aprogram-program pemerintah bersifat kontrak.

    “Biasanya realisasi bayar gaji dan operasional pasti tepat. Tapi, nggak tepat itu dari hal yang sifatnya kontraktual,” ujar Fahrizal.

    Fahrizal mendorong pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota untuk mempercepat realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD). Hal ini agar program yang disusun dapat terlaksana pada 2023.

    “Kami mendorong proses procurement (pengadaan) dapat dipercepat,” kata dia.(iwa)

     

  • Momen Presiden Sebut Akan Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung Tingkah Gubernur Arinal Dipelototi Nitizen

    Momen Presiden Sebut Akan Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung Tingkah Gubernur Arinal Dipelototi Nitizen

    Bandar Lampung (SL)-Tingkah Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan rusak di daerahnya menuai banyak sorotan nitizen.

    Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lampung pada Jumat, 5 Mei 2023 lalu, tampak Gubernur Arinal turut mendampingi untuk mengecek jalanan yang sempat viral di media sosial terlebih buntut “Kenapa Lampung gak maju-maju”. Di momen ini beberapa tingkah Arinal pun tak luput dari tangkapan kamera bahkan sampai viral ke media sosial.

    Dilansir CNBC, saat itu, Jokowi tengah menjelaskan tentang pembagian tanggung jawab mengenai pengelolaan jalan, misalnya jalan nasional di pemerintah pusat, jalan provinsi di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati/wali kota.

    “Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki, jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, provinsi, baik jalan kota yang rusak parah…Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat,” ungkap Jokowi, saat meninjau jalan rusak di Lampung, seperti dikutip, Minggu 14 Maret 2023.

    Pernyataan Jokowi ini disambung sorak sorai dan tepuk tangan warga. Seketika, Gubernur Lampung ikut bertepuk tangan dan memberikan wajah semringah.

    Saat itu, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan dana Rp 800 miliar untuk perbaikan jalan di 15 ruas jalan di Lampung. Arinal pun mengungkapkan rasa syukur dan tertawa.

    “Alhamdulillah,” kata Arinal.

    Tingkah Arinal lain juga menjadi sorotan. Dirinya tertangkap kamera warga ketika ditanya Presiden mengenai lokasi daerahnya yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Video ini viral di group WhatsApp hingga media sosial.

    Dalam video tersebut, Arinal tampak berjalan meninggalkan Presiden dan Menteri BUMN, PUPR dan Menteri Perdagangan untuk bertanya nama daerah yang tengah dikunjungi Presiden.

    “Ini apa nama daerahnya?” tanya Arinal.

    “Seputih Raman,” jawab penduduk.

    Tentu saja, hal ini menuai komentar dari berbagai netizen yang mempertanyakan mengapa seorang gubernur tidak mengetahui daerahnya sendiri.

    Dalam kunjungannya itu, Jokowi sempat memberikan pesan bernada sarkasme atau menyindir kepada wartawan usai mencoba jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah. Padahal kenyataannya jalan pada kawasan itu terpantau rusak parah.

    “Jalannya mulus, enak,” kata Jokowi sambil tersenyum.

    “Sampai pak Zul (Zulkifli Hasan) tadi tidur saya juga tidur. ya karena mulus sampai di mobil tidur dong,” katanya. (CNBC/Red)

  • Pimpin Ratas, Presiden Sampaikan Sejumlah Arahan Terkait IKN Nusantara

    Pimpin Ratas, Presiden Sampaikan Sejumlah Arahan Terkait IKN Nusantara

    Jakarta(SL)- Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, utamanya berkaitan dengan masalah pertanahan dan kelembagaan. Dalam arahannya, Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara.

    “Kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 10 Maret 2022.

    Selanjutnya, Presiden menekankan kepada kementerian terkait untuk tidak hanya memperketat, tetapi juga menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. Kepala Negara pun meminta Menteri ATR/BPN untuk melakukan konsolidasi, baik mengenai kepemilikan maupun penggunaan tanah di IKN.

    “Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN agar ini bisa segera mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN utamanya yang berada di kawasan milik pemerintahan,” lanjut Presiden.

    Selain itu, Kepala Negara juga menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) IKN. “Ini juga segera diselesaikan. Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai,” lanjutnya.

    Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menekankan percepatan pembentukan sekretariat sebagai mesin birokrasi di IKN Nusantara untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas otorita. Kepala Negara juga meminta agar masyarakat daerah setempat dilibatkan dalam struktur Otorita IKN.

    “Ini juga akan segera diselesaikan baik kantor di sini maupun di Balikpapan. Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan,” ucapnya.

    Di penghujung arahannya, Presiden kembali menekankan bahwa salah satu tujuan pemindahan IKN adalah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi.

    “Urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa,” tutur Presiden. (Red)

  • HUT ke-76 Kemerdekaan RI, Presiden Gunakan Pakaian Adat Lampung

    HUT ke-76 Kemerdekaan RI, Presiden Gunakan Pakaian Adat Lampung

    Jakarta (SL) – Dalam upacara Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan RI, Presiden Joko Widodo tampak mengenakan pakaian adat Pepadun, Provinsi Lampung, di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 17 Agustus 2021.

    Pakaian adat yang dipakai Presiden terdiri atas baju lengan panjang berwarna putih yang dipadukan dengan celana panjang putih. Di luarnya, dibalut dengan sarung tumpal yaitu kain sarung khas Lampung yang dipakai Kepala Negara menutup celana dari pinggang hingga lutut. Penampilan Presiden dilengkapi dengan kain selendang, ikat pinggang, dan tutup kepala yang semuanya berwarna senada merah.

    Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampak anggun mengenakan busana nasional berwarna gading dilengkapi kain songket. Penampilan sederhana Ibu Iriana tampak dilengkapi dengan jilbab berwarna senada.

    “Kikat Kepala alias topi angkinan Lampung Pepadun dilengkapi Batu Bungur Tanjung bintang membuat keren, anggun dan berwibawa”, terang Ansori Djausal perancang topi yang dikenakan Presiden.

    Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ibu Wury Ma’ruf Amin tampak serasi mengenakan pakaian adat Sunda dari Sukabumi, Jawa Barat. Wapres terlihat cukup elegan dengan setelan jas tertutup (beskap) dan celana panjang warna biru yang dipadukan dengan kain samping batik yang diikatkan di pinggang.

    Selaras dengan Wapres, Ibu Wury juga tampak anggun mengenakan kebaya bersulam warna biru polos dengan bawahan kain jarik putih bermotif batik khas Sunda yang biasa disebut sarung kebat atau sinjang bundel.

    Pada upacara detik-detik Proklamasi tahun-tahun sebelumnya, Presiden Jokowi memang kerap mengenakan busana adat dari berbagai daerah. Dalam HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 misalnya, Presiden memilih untuk mengenakan busana adat khas Klungkung asal Bali.

    Sementara itu, pada HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020, Presiden mengenakan busana adat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Presiden, Indonesia memiliki kekayaan adat budaya yang sangat tinggi, termasuk dalam hal pakaian adat.

    “Dulu pernah Aceh, Sumatera Barat, pernah juga Kalimantan Selatan, pernah Sunda, pernah Jawa, Betawi, kemudian ke sana Bali, Sasak, Bugis, pernah semua. Memang kekayaan budaya pakaian adat ini memang ribuan. Jumlahnya ribuan. Nanti sampai ke Maluku, Papua, semuanya nanti semuanya akan kita angkat,” ucap Presiden. (Juniardi)

  • Seruan Unjukrasa di Jakarta Hoax, Polres Metro Jakarta Pusat Amankan Enam Orang di Monas

    Seruan Unjukrasa di Jakarta Hoax, Polres Metro Jakarta Pusat Amankan Enam Orang di Monas

    Jakarta (SL) – Kabar akan ada unjukrasa “long march” pada Sabtu (24/07/202) dari Glodok-Istana Negara untuk menolak penerapan PPKM tidak terbukti. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat yang siaga sejak Sabtu pagi masih terus siaga hingga kini, dan membentuk tim memburu penyebar seruan tersebut.

    Di lapangan, Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan enam pemuda di sekitaran Monas, Jakarta Pusat, menjelang kabar akan ada demonstrasi bertajuk Jokowi End Game yang rencananya digelar hari ini, Sabtu, (24/07/2021).

    “Beberapa orang diamankan. Masih didalami reserse apa perannya,” jelas  Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol Marsudianto, di silang Monas, Jakarta.

    Menurut Marsudianto, petugas yang berjaga menemukan bukti yang merujuk, bahwa ke enam pemuda itu akan melakukan aksi demonstrasi. Merek kemudian diamankan.

    “Aksi demonstrasi kali ini tidak memberikan pemberitahuan secara resmi kepada polisi, serta bila benar-benar jadi maka bertentangan kebijakan pemerintah terkait dengan PPKM Darurat,” katanya.

    Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi melalui Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Wisnu Wardana membenarkan adanya enam pemuda yang diduga akan ikut aksi unjukrasa tersebut.

    “Mereka yang tidak ditemukan benda terlarang. Mereka terdiri dari mahasiswa dan warga sipil biasa,” kata Wisnu.

    Hingga malam ini, polisi tetap berjaga terkait beredarnya isu demo di Jakarta, Sabtu (24/7/2021). Hingga sore belum terlihat aksi demonstrasi.

    “Sampai saat ini belum ada aksi sama sekali. Jadi banyak hoax yang beredar, tetapi kami tetap antisipasi. Pengamanan penyekatan masih berjalan, pengamanan di titik-titik yang dianggap ini sudah kita siapkan,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus.

    Yusri, mengimbau agar masyarakat tidak terhasut ajakan isu demo yang beredar di media sosial itu.

    “Disiplin masyarakat, teman-teman yang mau turun tidak usah turun. Tetapi kalau tetap ada yang bandel juga, nanti kita persuasif humanis. Kita sampaikan kembali hindari kerumunan, sudah kasihan masyarakat Jakarta mengharapkan cepat selesai pandemi covid jangan menambah lagi,” ungkapnya.

    Yusri menjelaskan, angka penyebaran Covid-19 masih sangat tinggi di Jakarta. “Tingkat positif ratenya 30% ke atas. Upaya untuk memutus mata rantai itu dengan mengurangi mobilitas, taati protokol kesehatan, 5 M, hindari kerumunan,” katanya.

    Karena itu, lanjut Yusri, polisi akan mencari penyebar poster atau flayer yang berisi ajakan untuk melakukan demo di media sosial. “Nanti kita cari,” katanya.

    Polda Metro Jaya, mengerahkan 3.385 personel gabungan untuk melakukan pengamanan termasuk pengaturan lalu lintas terkait rencana demo, di Jakarta, hari ini.

    Sebelumnya, viral beredar di media sosial poster berisi ajakan “long march” pada Sabtu, 24 Juli dari Glodok-Istana Negara untuk menolak penerapan PPKM. Diketahui, selebaran berisi seruan aksi unjuk rasa bertema Jokowi End Game, beredar di media sosial. Pada flayer itu tertulis aksi demo digelar dengan diawali melakukan long march dari kawasan Glodok menuju Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Sabtu (24/7/2021).

    Selebaran itu juga mencatut sejumlah aplikator ojek online untuk menjadi peserta aksi, termasuk himpunan mahasiswa dan pedagang kaki lima.

    Polda Metro memahami bahwa masyarakat sangat mengharapkan relaksasi kebijakan PPKM. Namun jika masyarakat terus melanggar protokol kesehatan, seperti membuat kerumunan, yang akan berpotensi memicu lonjakan angka positif COVID-19, maka sulit bagi pemerintah untuk melakukan relaksasi PPKM.

    “Bagaimana kita bisa relaksasi, kalau ada kegiatan kerumunan seperti ini lagi. Kasihan rumah sakit, kuburan, sudah penuh,” kata tambah Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya.

    Yusri juga mengatakan Polda Metro Jaya akan mengakomodir penyampaian pendapat pihak yang ingin menyampaikan pendapat sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19.

    “Silakan, kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro atau ke instansi terkait, akan kita terima secara bijak agar kita bisa hindari kerumunan, supaya jangan jadi klaster lagi,” katanya. (Red)

  • Presiden Jokowi Segera Resmikan Bendungan Way Sekampung Pringsewu, Kementerian PUPR Pantau Persiapan

    Presiden Jokowi Segera Resmikan Bendungan Way Sekampung Pringsewu, Kementerian PUPR Pantau Persiapan

    Pringsewu (SL) – Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat direncanakan akan meresmikan Bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu.

    Terkait hal tersebut, Direktur Operasi Bidang Infrastruktur Kementerian PUPR meninjau salah satu Proyek Strategis Nasional tersebut di Pringsewu, Selasa (08/06/2021), guna memantau persiapan peresmian.

    Turut mendampingi kunjungan tersebut, Direktur Air Tanah dan Air Baku Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ir.Iriandi Azwartika, Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PT. PP (Persero) Tbk, Ir.Yul Ari Pramuraharjo, M.Si., dan General Manager Operation Infra 2, Apri Setiyawan, ST.

    Pada kesempatan tersebut, Direktur Operasi Bidang Infrastruktur Kementerian PUPR beserta jajaran didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.Heri Iswahyudi, M.Ag. dan jajaran Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, juga berkesempatan berkeliling ke sejumlah sudut lokasi, guna melihat dari dekat progres pembangunan Bendungan Way Sekampung.

    Sekaligus meninjau pembangunan jembatan penghubung Kecamatan Pagelaran dengan Kecamatan Pagelaran Utara yang diproyeksikan menjadi jembatan terpanjang di Provinsi Lampung dengan panjang bentangan hampir 400 meter yang membentang di atas salah satu sudut genangan waduk Way Sekampung.

    Direktur Operasi Bidang Infrastruktur Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja, ST, M.Sc., DEA pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu atas segala bantuan dan dukungannya bagi pembangunan Bendungan Way Sekampung, yang bermanfaat bukan hanya untuk generasi sekarang, namun juga untuk generasi yang akan datang.

    Menurut Endra, manfaat dari keberadaan Bendungan Way Sekampung ini bukan hanya untuk keperluan irigasi yang akan mengairi sejumlah kabupaten/kota, namun juga untuk pemenuhan kebutuhan air baku di Kabupaten Pringsewu, serta dalam rangka pengendalian banjir.

    “Selain itu, Bendungan Way Sekampung ini juga akan menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya. Kami minta pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk dapat bersama-sama menjaga dan merawatnya dengan baik, agar kelayakannya bertahan lebih lama, yang kesemuanya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.Heri Iswahyudi, M.Ag. mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin beserta Kementerian PUPR yang akan segera meresmikan Bendungan Way Sekampung. Pihaknya juga merasa senang dan bangga, karena juga mendapatkan pembangunan jembatan yang akan menjadi jembatan terpanjang di Provinsi Lampung.

    “Jembatan ini tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat dan kami akan merawat dengan sebaik-baiknya”, katanya. (*/Wagiman)

  • Nikah Gratis, Berikut Syaratnya!

    Nikah Gratis, Berikut Syaratnya!

    Pringsewu (SL) – UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa batas usia perkawinan baik pria maupun wanita disamakan.

    Sebagaimana pada Pasal 7 Ayat (1) yang mensyaratkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

    Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gadingrejo Sulaiman Adnan, pada acara pembinaan aparatur Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo di kantor pekon setempat, Rabu (28/4/21), bahwa perubahan norma dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.

    Selain itu, pada Ayat (2), dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

    “Begitupun pada Ayat (3), bahwa Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”, ujarnya.

    Terkait biaya pernikahan, dikatakan Sulaiman, bahwa untuk biaya pencatatan nikah, sesuai Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 yang kemudian diperbaharui dengan PP No.15 Tahun 2018, untuk biaya pencatatan nikah di luar KUA adalah sebesar Rp600.000, yang disetorkan melalui bank. Sedangkan, untuk nikah di KUA pada jam dan hari kerja, biayanya adalah Rp0 atau gratis. (*/∆nton Hapsara)

  • Bendungan Tapin Berpotensi Jadi Spot Wisata dan Majukan Perekonomian Warga

    Bendungan Tapin Berpotensi Jadi Spot Wisata dan Majukan Perekonomian Warga

    Kalimantan Selatan (SL)-Saat meresmikan Bendungan Tapin yang terletak di Desa Pipitak Jaya, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Kamis, 18 Februari 2021, Presiden Joko Widodo sempat berdialog dengan salah seorang warga setempat yang dahulu tinggal di sekitar wilayah yang kini telah menjadi bendungan tersebut.

    Atal Amos salah warga yang memperoleh ganti untung dan dilakukan relokasi ke lokasi yang tidak jauh dari Bendungan Tapin tersebut mengatakan, bahwa dari biaya ganti untung yang diperoleh, ia bersama warga setempat lainnya memperoleh lahan dan membangun rumah baru dengan kualitas yang lebih baik.

    “Sekarang sudah bangun rumah di bagian hilir dekat bendungan juga. Sekarang lumayan lebih bagus, nanti Bapak bisa lihat di sekitar pinggir jalan sana,” tuturnya saat berdialog dengan Presiden.

    Ia mengaku sangat bersyukur dengan adanya bendungan tersebut. Sebab, kehadiran Bendungan Tapin diharapkan secara bertahap dapat mengubah kehidupan masyarakat yang berada di sekitar area bendungan.

    Bendungan Tapin, selain berfungsi sebagai pengendali banjir dan pengairan bagi sawah pertanian, juga berpotensi untuk menjadi area wisata. Potensi tersebut hendak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sehingga dapat menjadi sumber mata pencaharian baru bagi mereka.

    “Dengan adanya bendungan ini kami berharap agar masyarakat di sini tidak hanya sebagai penonton, tapi kami ingin masyarakat diberdayakan melalui desa pariwisata di tempat ini karena nantinya akan terbuka usaha untuk masyarakat,” tuturnya.

    Mendengar penuturan warga dan dengan melihat langsung kondisi alam di sekitar area Bendungan Tapin, Kepala Negara tampak sependapat dan menyetujui harapan yang sekaligus menjadi usulan warga setempat tersebut.

    “Setelah melihat kondisi keindahan di sekitar waduk ini, Bapak memang betul (memiliki potensi wisata). Ini juga bisa menjadi objek pariwisata tidak hanya di Kabupaten Tapin tetapi juga di Provinsi Kalimantan Selatan. Benar, saya setuju,” ucap Presiden.