Sinarlampung

Tag: Presiden Joko Widodo

  • Presiden Jokowi Minta Silaknas ICMI di Lampung Hasilkan Solusi Masalah Bangsa

    Presiden Jokowi Minta Silaknas ICMI di Lampung Hasilkan Solusi Masalah Bangsa

    BamdBandarlam (SL) – Presiden RI Joko Widodo berharap Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mampu berkontribusi mewujudkan masyarakat madani, berkarakter, bertakwa, dan berdaya saing tinggi. Menurut Kepala Negara, ICMI berperan sentral atas pentingnya persatuan, kerukunan, dan persaudaraan, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku serta agama. “Saya yakin ICMI mampu muwujudkan hal tersebut dan mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter, bertakwa, dan berdaya saing tinggi,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) dan Milad Ke-28 ICMI bertema ‘Membangun sumber daya insan yang berkualitas dan bermartabat melalui peningkatan ekonomi yang adil, makmur dan mandiri’ di Mahligai Agung Convention Hall, Pascasarjana Unversitas Bandaralmpung (UBL), Bandarlampung, Kamis (6/12/2018) malam.

    Pembukaan ditandai penulisan pesan di atas kain kanvas untuk kemajuan ICMI. Silaknas ini juga diisi delkarasi pembentukan Ikatan Cendikiawan Muslim Asia Tenggara (ICMA)

    Presiden Jokowi mengatakan ICMI bukan sembarang organisasi masyarakat (Ormas). ICMI adalah kumpulan cendikiawan Muslim yang memegang teguh nilai keislaman dan sekaligus sebagai cendeikiawan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. “Hal ni berarti ICMI merupakan tempat berkumpulnya orang-orang hebat,” ujar Presiden Jokowi.

    Dia menuturkan selain wadah pemersatu, ICMI diharapkan mampu menjadi tempat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa seperti peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, dan berbagai persoalan bangsa. “Berbagai persoalan tersebut apabila dipecahkan oleh orang hebat, hasilnya hebat. Untuk itu, diharapkan ICMI mampu bersama dalam memikirkan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, terutama pentingnya peningkatan sumber daya insani yang berkualitas,” ungkap Presiden.

    Dalam kesempatan itu, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, menyampaikan ucapan selamat datang kepada Presiden Joko Widodo di Provinsi Lampung. “Selamat datang kembali kepada Bapak Presiden Jokowi di Provinsi Lampung dalam kegiatan Silaknas ICMI. Selamat datang kepada seluruh peserta ICMI dan Perwakilan Negara Asean di Tanah Air Sai Bumi Ruwa Jurai,” ucap Gubernur Ridho.

    Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, ujar Gubernur Ridho, Indonesia bukan hanya dilihat dari sisi kuantitas sebagai negara Muslim, tetapi juga harus didukung dengan kualitas insan, khususnya yang terhimpun dalam ICMI. “Diharapkan melalui Silaknas ICMI ke-28, mampu melahirkan pemikiran yang membawa terobosan dalam membangun sumber daya insan yang berkualitas sebagai negara muslim yang dimotori ICMI,” kata Gubernur Ridho.

    Dalam laporannya, Gubernur Ridho menuturkan Pemprov Lampung mengalami kemajuan pesat. Salah satunya di sektor pariwisata. “Sektor pariwisata Lampung mengalami peningkatan yang sangat pesat, bahkan saat ini berada dalam tiga besar Nasional. Terlebih Presiden Jokowi akan segera meresmikan Bandara Raden Intan II menjadi bandara internasional. Peresmian jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar, peresmian Dermaga Eksekutif, maka Lampung akan menjadi pusat pertumbuhan baru di sektor ekonomi kreatif,” ujarnya.

    Pada bagian lain, Ketua ICMI pusat, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan ICMI memiliki peran penting dalam mewujudkan insan yang memiliki imtaq dan iptek, serta mampu menyebarkan agama Islam yang damai. “ICMI berperan sebagai pilar penopang kemajuan peradaban bangsa, dan memancarkan kesadaran akan pentingnya penguasaan imtaq dan iptek,” kata Jimly. (Humas Prov Lampung)

  • 539 Demonstran Aksi Damai Papua Ditangkap Polisi?

    539 Demonstran Aksi Damai Papua Ditangkap Polisi?

    Papua(SL) – Para mahasiswa dan pemuda asli Papua memperingati hari kemerdekaan dari Belanda pada 1 Desember dengan aksi damai di berbagai daerah. Merata di semua wilayah, mereka menjadi korban persekusi dan ujaran kebencian dari gabungan organisasi masyarakat.

    539 demonstran ditangkap kepolisian, baik sebelum, saat, dan usai menggelar aksi damai. Ini berdasarkan data yang dihimpun The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Jumlah mereka yang ditangkap di luar Papua: 18 orang di Kupang, 99 orang di Ternate, 43 orang di Ambon, 27 orang di Manado, 24 orang di Makassar, dan 233 orang di Surabaya.

    Sedangkan di Papua, 95 orang ditangkap ketika berencana menggelar aksi di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Asmat. “Sebanyak 41 orang di Sentani sudah di bebaskan jam 17.00 WIT (kemarin), sekarang kami masih menunggu perkembangan 44 orang yang (ditangkap) di Polresta dan KP3 Laut,” kata Gustav Kawer, kuasa hukum perkumpulan pengacara HAM untuk Papua saat dihubungi reporter Tirto, Sabtu (1/12/2018).

    Rentetan penangkapan itu, kata Gustav, selalu terjadi dari tahun ke tahun dengan dalih yang sama: makar. “Indonesia masih mewarisi regulasi warisan Belanda yang kolonial, yakni pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 106 KUHP, 110 ayat (1) KUHP dan pasal makar lainnya,” jelasnya.

    Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju mengatakan, pasal-pasal terkait makar memang kerap digunakan untuk meredam kelompok yang tak sejalan dengan pemerintah.

    Penyebabnya adalah simplifikasi kata “aanslag” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda yang diterjemahkan menjadi “makar” dan dipakai hingga sekarang. Padahal, menurut Anggara, terjemahan “aanslag” yang ada dalam KUHP lebih tepat diartikan sebagai “serangan”, ketimbang “makar”.

    Menurut Anggara, harusnya aksi-aksi damai untuk peringatan 1 Desember tak bisa dikategorikan ke dalam perbuatan makar. “Kan prinsip hukum pidana terikat prinsip yang ketat: lex certa dan lex stricta. Dia harus pasti dan tidak bisa diartikan lain. Makar ya artinya serangan yang sifatnya fisik,” tegasnya.

    Anggara menjelaskan kalau maksud di KUHP memang demikian karena faktanya upaya Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tak pernah dijerat dengan delik makar oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. “Bung Karno zaman Hindia Belanda kan pernah diadili. Tapi beliau tidak pernah didakwa makar. Masak kita jadi mundur? Ini karena penafsirannya yang loose begini makanya jadi gampang menuduh makar,” terangnya.

    Juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta mengatakan bahwa delik makar dalam KUHP berbahaya bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Menurut dia, hal ini pula yang membuat represivitas aparat Indonesia terhadap peringatan 1 Desember tahun ini kian parah.

    Di Jakarta, Surya dan puluhan orang yang tergabung dalam FRI-WP, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), dikepung polisi di halaman Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Mereka dilarang berangkat aksi di tiga lokasi: Kedutaan Besar Belanda, PT Freeport Indonesia, serta Kantor PBB. “Memang makar ini delik yang paling sering dipakai, apalagi ini mempengaruhi elektoral. Karena sebelumnya pemerintah bubarkan HTI dan anggap makar. Ini Jokowi enggak mau dibilang cuma represif sama HTI. Nanti dia dibilang pro PKI. Kan jadi ke mana-mana isunya,” jelas Surya

    Rasisme dan Phobia Terhadap Papua

    Advokat HAM dari Civil Liberty Defenders Veronica Koman menegaskan, rentetan kekerasan dan represivitas aparat Indonesia terjadi karena budaya rasisme pada orang asli Papua belum luntur.

    Sikap rasis itu diperlihatkan sejumlah Ormas yang menyerang massa aksi mahasiswa Papua di Surabaya. Akibatnya tiga anggota AMP kepalanya bocor dan 16 anggota lainnya luka-luka.

    Tak berhenti di situ, usai aksi damai 1 Desember, menjelang tengah malam tadi, 233 mahasiswa Papua ditangkap di Asrama Mahasiwa Papua di Surabaya. Sebabnya mereka menolak diusir dari Surabaya. “Ketika orang Papua berbicara, kita orang Indonesia kebiasaan tidak mau mendengar dan terlalu sok mau mengajari. Seakan-akan orang Papua tidak tahu sejarah mereka sendiri. Seolah-olah semua ini konspirasi padahal luka orang Papua disampaikan turun temurun, yang disebut memoria passionis,” ujarnya.

    Padahal Indonesia sendiri pernah menjadi negara jajahan atau korban rasialisme Belanda. Kemudian Indonesia mencantumkan dalam pembukaan UUD 1945: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. “Kita orang Indonesia sudah pernah mengalami ini ketika di bawah Belanda, ironisnya kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukan ini terhadap orang Papua,” jelasnya.

    Kepala Sekretariat Kantor Koordinasi di Papua dari ULMWP, Markus Haluk, mengatakan hal serupa, bahwa presiden Jokowi terus menerapkan politik rasialis terhadap orang asli Papua. Menurutnya di tangan Jokowi Papua menjadi ladang pembungkaman ruang demokrasi, penangkapan, penahanan, pembubaran paksa, penembakan, dan pembunuhan. “Pada masa rezim (Jokowi) ini, sejak 2015 telah menangkap dan menahan 7.000 orang lebih. Secara khusus pada peristiwa rakyat Papua memperingati 57 tahun kemerdekaan Papua telah melakukan pembungkaman ruang gerak dan kebebasan rakyat Papua,” ujar Markus kepada reporter Tirto.

    Padahal untuk perlindungan HAM, Indonesia sudah meratifikasi perjanjian multilateral yang diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Hal itu terkait Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights. “Indonesia juga dipandang sebagai negara demokrasi namun bangsa Papua menilai negara ini belum merdeka dan dewasa. Negara ini masih mempraktikkan politik rasialis bagi bangsa Papua,” tegasnya.

    Markus menuturkan, doa pemulihan hari kemerdekaan Papua ke-57 bukan hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga di New Zealand, Australia, Amerika Serikat, hingga Inggris. “Ini semua memberikan pesan kuat bahwa masalah politik dan HAM di West Papua (Papua) menjadi perhatian mereka. Oleh karena itu, kami mengapresiasi dan menyampaikan ucapan hormat dan terima kasih kepada semua pendukung secara internasional. Kami terus akan perjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua. Sebagai solusi demokratis dan bermartabat di atas tanah air kami,” imbuhnya. (Tirto)

  • Presiden Ingin Hilirisasi dan Industrialisasi Dipercepat

    Presiden Ingin Hilirisasi dan Industrialisasi Dipercepat

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menginginkan agar jajarannya terus mendorong hilirisasi dan industrialisasi, terutama di sektor pertambangan. Menurutnya, ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengurangi defisit keuangan negara. “Ini berkaitan dengan kunci kita mengurangi defisit, baik neraca perdagangan maupun neraca transaksi berjalan. Karena kita masih kedodoran di sini. Sudah saya sampaikan ke para menteri agar hilirisasi dan industrialisasi benar-benar digenjot dan digalakkan,” ujar Presiden dalam sambutannya pada acara Kompas100 CEO Forum di JCC Senayan, Jakarta, Selasa, 27 November 2018.

    Presiden menginginkan agar perusahaan-perusahaan tambang bisa mengekspor produknya tidak dalam bentuk mentah. Paling tidak, barang tambang tersebut harus diekspor dalam bentuk setengah jadi.  “Sekarang ada teknologi batu bara yang kelas rendah maupun kelas menengah, bisa dijadikan gas, bisa dijadikan minyak. Karena teknologi baru telah berkembang, kenapa kita masih mengekspor dalam bentuk barang mentah seperti yang kita laksanakan sekarang ini? Harus dihentikan dan berani beralih ke setengah jadi atau jadi,” tegasnya.

    Ubah Pola Pikir dari Konsumtif ke Produktif

    Setelah pembangunan infrastruktur dan hilirisasi, Presiden mengungkapkan, tahapan berikutnya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, pemerintah akan mendorong pendidikan vokasi. Selain itu, penguatan kapasitas pimpinan dalam menghadapi revolusi industri 4.0, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pusat. “Saya ingin 2019 besar-besaran mengubah mindset dari konsumtif ke produktif. Harus berubah cara pandang dari sektoral ke keutuhan. Enggak akan bisa lompat maju kalau cara pikir sektoral seperti yang kita lihat,” tuturnya.

    Menurutnya, semua negara sedang gugup menghadapi banyaknya teknologi baru yang muncul namun belum ada regulasinya. Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan radikal, tidak terduga, dan memporakporandakan standar yang ada. Untuk itu, sumber daya manusia perlu disiapkan melalui pelatihan dan diharapkan akan muncul reformis yang bisa membawa perubahan. “Harus latih pekerja kita agar skill baru bisa kita ambil dan pekerjaan kita bisa naik kelas. Ini juga penting bagi CEO. Semua harus besar-besaran lakukan pelatihan,” ujarnya.

    Terakhir, Kepala Negara juga ingin agar sistem kerja dan regulasi terus disederhanakan. Karena dirinya meyakini bahwa semakin sedikit regulasi, maka sebuah perusahaan atau sebuah negara itu akan semakin lincah. (rls)

  • Presiden Minta Para CEO Jeli Lihat Peluang di Tengah Ekonomi Global yang Tak Pasti

    Presiden Minta Para CEO Jeli Lihat Peluang di Tengah Ekonomi Global yang Tak Pasti

    Jakarta (SL) – Ketidakpastian masih membayangi kondisi ekonomi dunia saat ini. Hal ini bisa dilihat dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) 2018 di Port Moresby, Papua Nugini pada 17-18 November lalu, gagal membuahkan hasil kesepakatan karena dua kekuatan besar ekonomi dunia saat ini, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), terus bersitegang.

    Berbicara pada pembukaan Kompas100 CEO Forum yang dihelat di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, 27 November 2018, Presiden Joko Widodo membahas mengenai bagaimana para chief executive officer (CEO) bisa menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian tersebut.

    KTT APEC gagal menghasilkan Deklarasi, mengingat lebarnya perbedaan posisi antara Amerika Serikat dan RRT mengenai isu perdagangan (multilateral trading system). “Apa artinya? Artinya kondisi ekonomi dunia saat ini masih sangat berpotensi dilanda ketidakpastian,” kata Presiden di Cendrawasih Room, JCC.

    Meski masih diliputi ketidakpastian, terutama karena perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Presiden mengajak para CEO untuk tidak takut dan terus bersikap optimistis. Menurutnya, dalam setiap kesempitan pasti ada kesempatan dan peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. “Saya juga paham cara berpikir para CEO. Saya juga senang berpikir seperti itu. Dalam suasana perang dagang seperti ini, di situ juga terbuka adanya peluang-peluang dan harus kita manfaatkan dan dugaan saya tersebut rupanya saat ini sedang terjadi,” lanjutnya.

    Kepala Negara mengungkapkan, salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan tersebut adalah tingginya minat pelaku usaha global untuk memindahkan pabrik-pabriknya ke negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Menurutnya, hal ini mereka lakukan agar terhindar dari hantaman tarif impor dari mitra perang dagang ini, baik Tiongkok maupun Amerika Serikat. Selain itu, ada potensi untuk mengisi pasar yang tadinya diisi oleh negara yang kini terlibat dalam perang dagang. Misalnya, Amerika Serikat dulu mengekspor dari Tiongkok, tapi karena perang dagang, Amerika Serikat mencari alternatif dari negara lain. “Nah, ini peluang. Ini yang bisa kita isi. Ini semua adalah potensi. Baik potensi untuk memperkuat industri kita maupun untuk meningkatkan ekspor kita. Inilah peluangnya. Tinggal kita bisa mengambil peluang ini atau tidak. Tinggal kita bisa mengambil kesempatan ini atau tidak,” ungkap Presiden.

    Untuk itu, pemerintah akan mendukung kesempatan-kesempatan dalam pemanfaatan peluang-peluang yang ada. Di tengah kisruh global dan regional saat ini, Presiden mendorong para pengusaha untuk tidak lengah dan fokus pada peluang yang ada di depan mata.

    Tahun lalu di Kompas100 CEO Forum, Presiden sudah menyampaikan perubahan pola konsumsi dari offline ke online yang membuka peluang luar biasa di e-commerce. Selain itu, sektor pariwisata juga sudah menjadi sebuah motor pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, pertumbuhan pariwisata dunia berada pada angka 7 persen, sangat tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 3,5 persen.  “Artinya pertumbuhan pariwisata dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi dunia. Tren seperti ini harus kita lihat, kita mau ke mana. Itulah yang ingin kita hitung, ingin kita kalkulasi kenapa kita ingin membangun 10 Bali Baru. Ya karena ada peluang ini, pertumbuhan pariwisata 7 persen tadi,” tuturnya.

    Terlepas dari perang dagang dan kenaikan suku bunga dollar, ledakan e-commerce dan sektor turisme di Indonesia ini masih terus berlanjut. Menurut Presiden, pertumbuhan volume perdagangan e-commerce di Indonesia masih yang tertinggi dan dalam minggu-minggu ini beberapa unicorn di Indonesia akan menggalang dana lagi dalam jumlah puluhan triliun rupiah. “Dan, kalau kita lihat di bidang pariwisata, jumlah wisman (wisatawan mancanegara) kita terus tumbuh. Mungkin tahun ini melambat sedikit, karena berita-berita gempa bumi dan tsunami. Tapi fundamental dan trennya masih kuat. Masih jalan. Tidak usah khawatir mengenai ini,” tandasnya.

    Merujuk data BPS, kunjungan wisman meningkat 11,81 persen, dari 10,7 juta selama periode Januari-September 2017 menjadi 11,9 juta selama Januari-September 2018. (rls)

  • Presiden Targetkan Beberapa Infrastruktur Selesai di Akhir Tahun

    Presiden Targetkan Beberapa Infrastruktur Selesai di Akhir Tahun

    Jakarta (SL) – Selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, fokus pembangunan diarahkan pada bidang pembangunan infrastruktur. Saat berbicara pada acara Kompas100 CEO Forum, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, sejumlah proyek infrastruktur yang sedang berjalan akan mulai diresmikan dan beroperasi pada akhir 2018. “Pada akhir tahun ini, mungkin awal bulan depan, kita akan meresmikan infrastruktur-infrastruktur yang telah kita bangun selama empat tahun ini. Sebentar lagi, nanti di bulan Desember, tol Jakarta-Surabaya akan sambung. Untuk Merak-Banyuwangi masih akhir tahun 2019,” ujar Presiden di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, 27 November 2018.

    Untuk tol Trans Sumatra, ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,8 kilometer juga akan diresmikan pada Desember 2018. Sementara, ruas Bakauheni-Palembang sepanjang 350 kilometer akan selesai pada tahun depan. “Insyaallah. Saya tanya ke kontraktornya, katanya bulan Juni. Saya tawar ke kontraktornya, mbok April. Agak maju sedikit ke April gitu. Biar ada manfaatnya. Manfaat untuk berlebaran. Jangan berpikir ke mana-mana,” katanya.

    Selain proyek jalan tol, proyek Pelabuhan Kuala Tanjung di Provinsi Sumatra Utara akan selesai akhir tahun ini. Sementara, proyek pelabuhan lain akan menyusul pada 2019. “Makassar New Port, nanti Januari 2019, juga insyaallah akan selesai,” lanjutnya.

    Sementara untuk bandara, Presiden masih menunggu pembangunan landasan pacu (runway) ketiga di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta untuk selesai. Dengan tambahan landasan pacu ini, diharapkan lalu lintas pesawat untuk terbang maupun mendarat tidak mengalami antrean panjang. “Sebetulnya yang saya tunggu akhir 2018 selesai itu runway ketiga di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi, karena pembebasan lahan yang sedikit terhambat, mungkin masih mundur di pertengahan tahun di 2019. Karena kita merasakan, mau naik (pesawat) saja ngantre setengah jam di Soekarno-Hatta. Mau turun juga mutar-mutar dulu di atas karena terlambat membangun runway yang ketiga,” ujarnya.

    Tidak hanya landasan pacu, east cross taxi way di sebelah timur pun diakui Presiden sedikit terlambat. Hal ini mengakibatkan permintaan-permintaan slot pesawat datang ke Indonesia, baik dari Qatar, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Thailand, hingga Singapura, menjadi terlambat. “Keterlambatan infrastruktur inilah yang saya sampaikan pada Menhub, Menteri PU, Menteri BUMN, agar kejar cepat. Pagi, siang, malam. Kita enggak bisa menunggu-nunggu dalam berkompetisi dengan negara-negara lain,” pungkasnya. (rls)

  • Presiden Apresiasi Langkah Tegas BI Jaga Rupiah

    Presiden Apresiasi Langkah Tegas BI Jaga Rupiah

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas kinerja Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Hal ini disampaikan Presiden saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2018 di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Selasa, 27 November 2018. “Bahwa di tengah gejolak ekonomi global yang mengguncang kita, Bank Indonesia terus berusaha menjaga kurs Rupiah. Kita sadar betul betapa beratnya pertempuran dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan,” kata Presiden dalam sambutannya.

    Sejumlah langkah yang ditempuh Bank Indonesia guna menstabilkan nilai tukar Rupiah antara lain melakukan dual intervension di pasar uang dan pasar modal (SBN), serta terus menjaga daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi dengan manajemen suku bunga. “Alhamdulillah dalam dua-tiga minggu terakhir, Rupiah menguat signifikan dan kemarin saya lihat sudah kembali ke kisaran Rp 14.500 per dolar Amerika Serikat,” ucap Presiden.

    Presiden secara khusus memuji langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga Rupiah sebesar 0,25 persen (25 bps) menjadi 6 persen. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan ketegasan BI mengantisipasi dinamika ekonomi global. Langkah ini diluar prediksi para ekonom. “Yang saya anggap berani itu bukannya besarnya kenaikan, tapi kejutannya itu. Karena saya membaca laporan bahwa 31 ekonom yang disurvei oleh Bloomberg, hanya tiga yang punya ekspektasi BI akan menaikkan bunga hari itu,” ungkapnya.

    Hasilnya, langkah kejutan BI tersebut disambut positif oleh pasar. Menurut Presiden, BI telah menunjukkan ketegasan, menunjukkan determinasinya untuk membentengi Rupiah. “Bisa saja disebut taringnya Bank Indonesia keluar. Keberanian seperti inilah yang kita butuhkan, disaat menghadapi kondisi ekonomi dunia yang sekarang ini, kita melihat banyak ketidakpastian,” ujar Presiden.

    Turut mendampingi Presiden dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia ini antara lain, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Selain itu tampak hadir juga Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja. (rls)

  • Kapolri dan Panglima TNI Hadiri Upacara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung

    Kapolri dan Panglima TNI Hadiri Upacara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung

    Bandung (SL) – Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., menghadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2018 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/11/2018).

    Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan tersebut. Upacara ini digelar rutin tiap tahunnya untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjasa untuk Republik Indonesia.

    Acara ini turut dihadiri oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., Pejabat Utama TNI-Polri, Kapolda Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat.

    Usai melaksanakan upacara, Presiden RI bersama rombongan kemudian melaksanakan acara tabur bunga guna mendoakan dan menghormati arwah pahlawan yang telah berjuang demi nusa dan bangsa. (Kabarpolri)

  • Presiden: Jangan Kaitkan Semua Hal dengan Politik

    Presiden: Jangan Kaitkan Semua Hal dengan Politik

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa tidak seharusnya semua hal dikaitkan dengan politik. Misalnya, rencana pemerintah untuk meluncurkan program dana kelurahan mulai tahun depan.

    Saat menyampaikan sambutan pada acara pembagian sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Lapangan A. Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Oktober 2018, Presiden mengungkapkan bahwa dana kelurahan diberikan untuk memperbaiki kampung dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

    “Tapi kok ramai? Ini dana untuk rakyat kok, untuk memperbaiki kampung, kok malah jadi ramai. Ini semuanya komitmen pemerintah untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa,” kata Presiden.

    Kepala Negara mengaku heran jika kebijakan itu dihubungkan dengan politik. Padahal menurutnya kehidupan tidak semata soal politik.

    “Jangan sedikit-sedikit dihubungkan dengan politik. Mohon maaf kita ini segala hal selalu dihubungkan dengan politik. Padahal kehidupan tidak hanya politik saja, ada sosial, ada ekonomi, ada budaya. Semua ada. Kenapa semua hal selalu dihubungkan dengan politik?” katanya.

    Untuk itu, ia pun mengingatkan kepada masyarakat untuk bijak menyikapi hal-hal seperti itu.

    “Itulah kepandaian para politikus mempengaruhi masyarakat. Hati-hati saya titip. Banyak politikus yang baik-baik, tapi banyak juga politikus yang sontoloyo. Saya ngomong apa adanya saja,” lanjutnya.

    Kepala Negara meyakini masyarakat sekarang sudah semakin matang dan pintar dalam berpolitik. Namun demikian, ia tetap berpesan agar masyarakat bisa menyaring informasi-informasi dan memilah mana yang benar dan mana yang salah.

    “Masyarakat sekarang saya lihat semakin pintar dan matang dalam berpolitik. Sehingga jangan sampai kita ini dipengaruhi oleh politikus yang hanya untuk kepentingan sesaat mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita,” tutur Presiden. (rls)

  • Presiden Serahkan 5.000 Sertifikat Hak Atas Tanah di Jakarta Selatan

    Presiden Serahkan 5.000 Sertifikat Hak Atas Tanah di Jakarta Selatan

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menyerahkan 5.000 sertifikat hak atas tanah untuk warga Jakarta Selatan. Acara penyerahan digelar di Lapangan A. Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Oktober 2018.

    Tiba sekira pukul 16.20 WIB, Presiden menyapa warga terlebih dahulu dengan berkeliling ke tempat duduk masyarakat. Sesaat setelah acara dimulai, hujan deras mengguyur wilayah itu. Meski demikian, ribuan warga yang hadir tetap antusias mengikuti acara penyerahan sertifikat ini.

    “Sini-sini yang kehujanan, bawa kursinya ke depan, enggak apa-apa. Alhamdulillah hujan adalah barokah,” kata Presiden saat hujan mulai deras.

    Dalam sambutannya, Presiden kembali mengungkapkan alasan pemerintah terus mendorong percepatan pemberian sertifikat hak atas tanah untuk rakyat ini, yaitu banyaknya keluhan masyarakat di seluruh daerah terkait sengketa lahan. Dengan adanya sertifikat, maka masyarakat memiliki status hak hukum atas tanah yang pasti.

    “Oleh sebab itu saya perintahkan kepada Menteri sejak 2016. Lalu 2017 dimulai. Biasanya 500 ribu (sertifikat dibagikan) per tahun di seluruh Tanah Air, tetapi tahun lalu dibagikan 5 juta, tahun ini 7 juta, dan tahun depan 9 juta sertifikat,” kata Presiden.

    Kepada ribuan penerima sertifikat, Presiden pun berpesan agar mereka menjaga sertifikatnya dengan baik. Tidak hanya itu, ia pun berpesan agar masyarakat berhati-hati dan berhitung terlebih dahulu jika ingin menjadikan sertifikatnya sebagai agunan untuk meminjam uang ke bank.

    “Kalau sudah dapat pinjaman, jangan dipakai beli barang kenikmatan, contoh mobil. Pinjam 300 juta, yang 150 juta pakai beli mobil. Paling gagahnya 6 bulan, setelah itu enggak bisa nyicil, sertifikat hilang, mobilnya juga hilang,” ujarnya.

    Dalam acara penyerahan sertifikat ini Presiden didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali. (rls)

  • Presiden Jokowi Ingin Para Santri Cinta Bangsa dan Berakhlakul Karimah

    Presiden Jokowi Ingin Para Santri Cinta Bangsa dan Berakhlakul Karimah

    Bandung (SL) – Presiden Joko Widodo menghadiri acara Malam Puncak Hari Santri 2018. Acara ini digelar di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu malam, 21 Oktober 2018.

    Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa menjadi santri adalah menjadi Islam yang cinta bangsa, menjadi muslim yang religius, menjadi santri yang berakhlakul karimah dan sekaligus nasionalis sebagaimana ditauladankan oleh para kiai, ajengan, dan ulama.

    “Sejarah telah mencatat peran besar para ulama, para kiai, para santri dalam masa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, dalam menjaga Pancasila, dalam menjaga NKRI, dan selalu memandu ke jalan kebaikan, ke jalan kebenaran, ke jalan kemajuan,” kata Presiden.

    Peringatan Hari Santri yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No 22 Tahun 2015 menurut Presiden merupakan sebuah bentuk penghormatan dan rasa terima kasih negara terhadap kontribusi para kiai, alim ulama, santri, dan seluruh komponen bangsa yang mengikuti teladan alim ulama.

    “Kita patut bersyukur Indonesia dipandu oleh tradisi kesantrian yang kuat. Tradisi penghormatan dan penghargaan yang tinggi kepada sesama, menjunjung tinggi prinsip _habluminallah_ dan _habluminannas_,” ujarnya.

    Senada dengan tema acara “Bersama Santri, Damailah Negeri”, Presiden pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kerukunan, persatuan, dan persaudaraan antarsesama anak bangsa. Apalagi mengingat Indonesia adalah negara yang dianugerahi Allah dengan berbagai keragaman.

    “Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga rumah kita bersama, yang namanya NKRI, mari kita jaga persatuan karena aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, kerukunan, dan persaudaraan,” tuturnya.

    Untuk menjaga persatuan ini, Presiden juga berpesan agar kita tidak mudah percaya pada hoaks atau fitnah yang ada di media sosial. Menurutnya hal ini sering muncul terutama saat menjelang pesta demokrasi seperti pemilihan bupati, wali kota, gubernur, hingga pemilihan presiden.

    “Silakan, para santri beda pilihan tidak apa-apa. Namanya beda pilihan. Setiap 5 tahun pasti ada. Ini pilihan politik, tapi jangan sampai muslim saling fitnah, sesama saudara sebangsa setanah air saling menjelekkan,” titipnya.

    Pada acara tersebut juga diberikan penghargaan kepada para juara Santri Millenial Competition. Hadiah diserahkan langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

    Selesai acara, Presiden menyempatkan turun dari panggung untuk bersalaman dengan para santri. Momen ini disambut meriah para santri yang datang dari berbagai daerah untuk bersalaman dan berfoto dengan orang nomor satu di Republik ini.

    Turut mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial. (rls)