Sinarlampung

Tag: Presiden Joko Widodo

  • Jokowi Janji Bikin 1.000 Balai Latihan Kerja di Pesantren

    Jokowi Janji Bikin 1.000 Balai Latihan Kerja di Pesantren

    Solo (SL) – Presiden Joko Widodo menghadiri Apel Akbar Santri Nusantara di Solo. Di depan para santri dan ulama, Jokowi berjanji meningkatkan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) di pesantren.

    Jokowi mengatakan BLK dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia para santri. Santri diharapkan siap kerja setelah lulus dari pesantren.

    “Kalau ini kita lihat bermanfaat dan bisa meningkatkan sumber daya manusia kita,” kata Jokowi dalam sambutannya di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (20/10/2018).

    Saat ini baru terdapat 50 BLK di pesantren. Dia berjanji nanti akan meningkatkannya menjadi 1.000 BLK, mengingat ada 28 ribu pesantren di seluruh Indonesia.
    Baca juga: Di Tahun Ketiga, Jokowi Ungkap Alasan Tetapkan Hari Santri

    Selain itu, Jokowi juga memulai program bank wakaf mikro untuk meningkatkan ekonomi umat. Tahun ini baru terdapat 33 bank wakaf mikro di pesantren-pesantren.

    “Bank wakaf mikro mungkin baru sampai saat ini baru 33 pondok pesantren yang kita coba. Kemudian Balai Latihan Kerja juga baru 50. Tetapi tahun depan Insya Allah kita akan tambah kurang lebih 1.000 Balai Latihan Kerja,” katanya.

    BLK dibentuk tidak sembarangan. Menurutnya BLK akan disesuaikan dengan potensi masing-masing pesantren.

    “Bisa disiapkan komputerisasi untuk belajar mengenai komputer. Ada juga kita coba untuk yang berkaitan dengan pendidikan garmen dan fashion. Ya kita coba, kita akan melihat, kita akan evaluasi,” pungkasnya. (detik)

  • Presiden Serahkan 10.000 Sertifikat Tanah Untuk Rakyat ke Warga Jakarta Utara

    Presiden Serahkan 10.000 Sertifikat Tanah Untuk Rakyat ke Warga Jakarta Utara

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo pada Rabu sore, 17 Oktober 2018, menyerahkan 10.000 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat dari 5 kecamatan di Jakarta Utara. Penyerahan secara langsung tersebut dilaksanakan di Kawasan Berikat Nusantara, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

    Ribuan sertifikat yang telah diterbitkan itu mencakup bidang tanah yang berlokasi di 13 kelurahan di Jakarta Utara, yaitu Penjaringan, Papanggo, Sunter Jaya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kalibaru, Cilincing, Rorotan, Marunda, Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara, Tugu Selatan, dan Pademangan Barat.

    Kelurahan Penjaringan tercatat sebagai kelurahan dengan sertifikat terbanyak diterbitkan pada kesempatan ini dengan 3.621 sertifikat. Berikutnya di antaranya ada Pademangan Barat dengan 1.211 sertifikat, Tanjung Priok dengan 1.078 sertifikat, dan Tugu Selatan dengan 1.019 sertifikat.

    Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa penyerahan sertifikat tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang kerap terjadi di setiap daerah.

    “Ini yang kita harapkan rakyat pegang sertifikat sehingga tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki semakin jelas,” ujarnya.

    Di tingkat nasional sendiri, dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, data tahun 2017 menyebut bahwa baru kurang lebih 51 juta bidang tanah yang diakui hak kepemilikannya. Maka itu, Presiden Joko Widodo memberikan target tinggi bagi jajarannya terkait penerbitan sertifikat untuk rakyat ini agar bidang tanah yang ada di Indonesia segera memiliki sertifikat.

    “Saya sudah berikan target tahun lalu 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Tahun ini target saya 7 juta. Saya yakin insyaallah bisa. Tahun depan 9 juta sertifikat harus keluar dari Kantor BPN,” kata Presiden.

    Tampak hadir dalam penyerahan ini, di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (SL)

  • Presiden Jokowi Tinjau Fasilitas Ramah Disabilitas di GBK

    Presiden Jokowi Tinjau Fasilitas Ramah Disabilitas di GBK

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo pagi ini, Selasa, 16 Oktober 2018, mendatangi kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Kunjungan Presiden kali ini dilakukan untuk meninjau fasilitas umum bagi penyandang disabilitas di kompleks olahraga tersebut.

    “Kita ingin melihat fasilitas untuk kaum difabel terutama yang berkaitan dengan fasilitas yang ada di Senayan. Baik toilet, musala, trotoar, atau fasilitas menuju (bangku) penonton. Saya kira 80 persen sudah baik,” ujar Presiden setelah peninjauan.

    Didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Presiden memulai peninjauan dengan melihat fasilitas toilet yang ramah bagi para disabilitas. Fasilitas toilet itu berada di sekitar patung Bung Karno di kawasan GBK.

    Selanjutnya, Presiden dan rombongan meninjau fasilitas jalur penuntun dan petunjuk bagi disabilitas berupa guiding block yang berada di sepanjang trotoar.

    Meski mengaku cukup puas, Presiden masih memiliki sejumlah catatan yang masih harus ditindaklanjuti. Misalnya ketinggian wastafel yang menurutnya terlalu tinggi.

    Dirinya sekaligus mendorong agar semua provinsi, kota, dan kabupaten mulai menyediakan fasilitas yang ramah bagi disabilitas di ruang-ruang publik.

    “Kita ingin mendorong agar semua provinsi, kota, kabupaten itu juga ramah terhadap disabilitas. Ini yang ke depan ingin terus kita dorong sehingga yang kurang apa, nanti secara detail saya diberi masukan oleh Pak Menteri PU. Pak Gubernur juga beri masukan,” ucapnya. (Rls)

  • Presiden Jokowi Buka Kongres PWI XXIV di Solo

    Presiden Jokowi Buka Kongres PWI XXIV di Solo

    Jateng (SL) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres Persatuan Wartawan Indonesia XXIV di Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/9) sore. Dua nama mencuat sebagai kandidat kuat calon ketua umum (Caketum), yaitu Atal S. Depari dan Hendry Ch. Bangun.

    Diketahui, Atal selama ini menjabat Ketua Bidang Pembinaan Daerah PWI. Sedangkan. Hendry adalah sekretaris jenderal PWI.

    Kedua tim sukses Caketum mengklaim telah didukung oleh sejumlah PWI provinsi. TS Atal didukung oleh 19 provinsi dengan total suara 39. Sementara TS Hendry mengaku didukung dari 21 provinsi dengan jumlah suara 40.

    Karena itu, kedua kandidat ini malam ini akan bersaing ketat pada pemilihan ketum mengantikan Margiono yang telah menjabat dua periode.

    Humas Tim Pemenangan Atal, Firdaus Anuseto mengungkapkan bahwa pihaknya tetap optimistis memenangi pemilihan. “InsyaAllah, dengan mengucap bismillah kita dapat membawa bang Atal memimpin PWI,” ucapnya. (net)

  • Margiono Apresiasi Kehadiran Presiden Jokowi Pada Kongres PWI ke- XXIV di Solo

    Margiono Apresiasi Kehadiran Presiden Jokowi Pada Kongres PWI ke- XXIV di Solo

    Jawa Tengah (SL) – Ketua Umum PWI Margiono mengapresiasi kehadiran Presiden Jokowi pada Kongres XXIV di Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/9). Sebab, merupakan kali pertama dalam sejarah sejak lahirnya PWI di Solo, pelaksanaan kongres dihadiri dan dibuka oleh presiden.

    “Sejarah mencatat PWI lahir di Solo. dan ini kali pertama pula dalam sejarah pelaksanaanya, Kongres PWI dihadiri dan dibuka oleh presiden. Kalau HPN (Hari Pres Nasional), sudah biasa setiap tahunnya presiden hadir,” ucap Margiono disambut tepuk tangan peserta kongres dan tamu undangan.

    Apresiasi diberikan karena begitu tiba di arena kongres di The Sunan Hotel, Jokowi langsung menyalami peserta kongres pada barisan terdepan. Peserta mengira, setelahnya Jokowi langsung duduk dilanjutkan acara pembukaan. Ternyata, Jokowi mengelilingi arena kongres dan menyalami satu per satu peserta kongres. Bukan cuma itu. Jokowi juga meladeni swafoto sembari berkeliling. (Mediamerdeka.co)

  • Presiden : Jangan Ada Yang Halangi Media Menjalankan Kerja Jurnalisme

    Presiden : Jangan Ada Yang Halangi Media Menjalankan Kerja Jurnalisme

    Solo (SL) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa media memiliki peran penting dalam membangun demokrasi, membangun checks and balances, memperkuat partisipasi warga.Mengingat peran penting media pada perkembangan demokrasi di Indonesia, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa kebebasan pers menjadi hal yang utama yang perlu dijaga dan menjadi semangat reformasi.

    “Media harus dilindungi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Presiden Jokowi saat membuka Kongres XXIV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/9) siang.

    Presiden menekankan, jangan ada yang menghalangi media dalam menjalankan kerja jurnalismenya. “Jangan ada yang melakukan kekerasan kepada wartawan yang tengah menjalan profesinya,” tegas Presiden Jokowi.

    Terkait dengan hal itu, Presiden Jokowi meminta, terutama kepada pemilik media agar kesejahteraan wartawan betul-betul diperhatikan. “Ini penting. Profesi manapun memang ketika meningkat profesionalitasnya maka meningkat juga mestinya kesejahteraannya,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengajak anggota PWI dan para wartawan umumnya untuk bersama-sama membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih berkualitas, lebih sehat, dan lebih kuat. “Bersama-sama kita menjaga agar rakyat jangan terpecah belah hanya karena beda pilihan politik,” pinta Presiden.

    Kepala Negara mengingatkan, bahwa pilihan kebangsaan hanya satu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa persatuan adalah aset bangsa yang harus dijaga, harus dirawat, harus dipelihara, dan dipertahankan.

    Kritik Media Sosial

    Sebelumnya Presiden Jokowi sempat menyindir kehadiran media sosial, yang menurutnya menjadikan setiap warga negara bisa menjadi wartawan, bisa menjadi pemred (pemimpin redaksi). “Rapat redaksi yang tertata kini digantikan dengan peran media sosial. Jempol menjadi pemred medsos,” ucap Presiden Jokowi.

    Namun seiring dengan itu, Presiden Jokowi menyampaikan munculnya tantangan lain di tengah maraknya media sosial yaitu munculnya hoax, kabar bohong, berita palsu. Untuk itulah, Presiden mengingatkan bahwa media memiliki peran penting dalam membangun demokrasi, membangun checks and balances, memperkuat partisipasi warga.

    Presiden meyakini, kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang responsif, pemerintahan yang transparan, dan pemerintahan yang akuntabel. Mengenai kritik yang disuarakan media dalam demokrasi, Presiden Jokowi menilai sebagai sesuatu yang wajar, karena dengan kritik pemerintah akan bisa memperbaiki, bisa membenahi kekurangan-kekurangan yang ada.

    Namun Presiden menegaskan, bahwa kritik berbeda dengan fitnah, berbeda dengan provokasi, sangat beda sekali. Kepala Negara menambahkan bahwa kritik juga bukan mencari-cari kesalahan. “Kritik apalagi, berbeda sekali dengan nyinyir, beda,” tegas Presiden Jokowi.

    Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menkominfo Rudiantara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Ketua PWI Pusat Margiono. (net)

  • Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

    Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo resmi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 19 September 2018.

    Gubernur dan wakil gubernur yang dilantik sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 155/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 masing-masing ialah Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah.

    Petikan surat keputusan tersebut diserahkan Presiden Joko Widodo kepada keduanya di Istana Merdeka sebelum kemudian menjalani prosesi kirab menuju Istana Negara. Selama prosesi, mereka diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres dengan turut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

    Pengambilan sumpah dan pelantikan kemudian digelar di Istana Negara. Setelah dilantik, keduanya akan langsung mengemban amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk masa jabatan tahun 2018 sampai dengan 2023 mendatang.

    Selepas pelantikan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya meminta gubernur dan wakil gubernur terpilih yang baru saja dilantik untuk langsung bekerja dan turun ke lapangan. Keduanya diberikan tugas untuk bersegera menyelesaikan proses perbaikan fasilitas umum dan merekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu.

    “Tadi saya sampaikan ke Pak Gubernur dan Bu Wakil Gubernur untuk langsung bekerja. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat ada persoalan besar yang harus diselesaikan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah yang kemarin menjadi korban gempa,” ujar Presiden.

    Terkait hal itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah di hadapan para jurnalis mengatakan akan langsung turun dan berkoordinasi dengan kepala daerah yang daerahnya terdampak gempa.

    “Kami akan segera melakukan koordinasi dan berdiskusi bersama kepala daerah yang daerahnya terkena gempa,” ucapnya.

    Jakarta, 19 September 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Tanda Tangani Inpres Penanganan Bencana Gempa Lombok

    Presiden Tanda Tangani Inpres Penanganan Bencana Gempa Lombok

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penanganan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Hal tersebut ia kemukakan seusai bersilaturahmi dan menyerahkan hewan kurban di Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Agustus 2018.

    “Inpres sudah, sudah (ditandstangani). Yang paling penting adalah penanganannya secara nasional, telah kita kerjakan bersama provinsi dan kabupaten,” ujar Presiden.

    Dengan adanya Inpres ini, Presiden mengatakan, kementerian dan lembaga memiliki payung untuk pelaksanaan di lapangan.

    Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan penanganan maksimal bagi para korban gempa yang terjadi di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini, pemerintah pusat memfokuskan upayanya pada penyampaian bantuan bagi para korban yang mengalami kerusakan tempat tinggal setelah gempa terjadi.

    “Kita masih pada tahapan-tahapan terutama yang berkaitan dengan penyampaian untuk bantuan yang rusak berat, sedang, dan ringan. Masih pada proses administrasi secara besar-besaran, ini menyangkut prosedur,” katanya. (rls)