Sinarlampung

Tag: Presiden Republik Indonesia

  • Ini Daftar Lengkap Susunan Menteri Di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto

    Ini Daftar Lengkap Susunan Menteri Di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto

    Jakarta, sinarlampung.co – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI setelah mengucapkan sumpah jabatan dalam sidang Paripurna MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Minggu, 20 Oktober 2024.

    Kemudian, pada Minggu malam, Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mengumumkan susunan kabinet yang akan membantunya selama lima tahun ke depan.

    “Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih,” Ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam. Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 Kementerian Koordinator (Kemenko) dan 41 Kementerian Teknis.

    Berikut susunan lengkap Kabinet Merah Putih yang diumumkan Prabowo:

    Kementerian koordinator Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

    Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar

     

    Kementerian Teknis

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Erick Thohir

    Kementerian Keuangan: Sri Mulyani Indrawati

    Kementerian Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin

    Kementerian Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    Kementerian Agama: Nasaruddin Umar

    Kementerian Dalam Negeri: Tito Karnavian

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    Kementerian Pendidikan Tinggi, Science dan Teknologi: Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Kementerian Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana

    Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif : Teuku Riefky Harsya

    Kementerian Perdagangan: Budi Santoso

    Kementerian Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    Kementerian Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani

    Kementerian Hukum: Supratman Andi Agtas Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM): Natalius Pigai

    Kementerian Kehutanan: Raja Juli Antoni

    Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

    Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perllindungan Perkeja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding

    Kementerian Ketenagakerjaan: Yassierli

    Kementerian Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Bahlil Lahadalia

    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Wihaji

    Kementerian Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

    Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Nusron Wahid

    Kementerian Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    Kementerian Sekretariat Negara: Prasetyo Hadi

    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    Kementerian Luar Negeri: Sugiono

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Maruarar Sirait

    Kementerian Kebudayaan: Fadli Zon

    Kementerian Transmigrasi: M. Iftitah Suryanegara

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto

    Kementerian Sosial: Saifullah Yusuf

    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Rachmat Pambudy

    Kementerian Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    Kementerian Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    Kementerian Koperasi: Budi Arie Setiadi

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widyantini

    Lembaga Setingkat Menteri/Tidak di Bawah Koordinasi Menteri Koordinator

    Kepala Badan Intelijen Negara (BIN): Muhammad Herindra

    Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin

    Kantor Staf Presiden: HM Putranto Kepala

    Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi

    Sekretariat Kabinet: Teddy Indra Wijaya. (Red)

  • Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Dimulai

    Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Dimulai

    Jakarta, (SL) – Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara mengumumkan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”.

    Pada tahun ini, perayaan bulan kemerdekaan akan dilakukan secara berbeda dan lebih semarak dengan banyaknya jumlah undangan, berbagai kegiatan kenegaraan, serta acara pendukung.

    Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebagai Ketua I Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI dalam keterangannya bersama dengan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo sebagai Ketua II, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Senin, 31 Juli 2023.

    “Ada sedikit perbedaan, yang pertama adalah kami _full_ undangan secara fisik jumlahnya kurang lebih pagi hari 8.000 dan sore harinya, seperti itu,” ucap Kasetpres.

    Kasetpres menuturkan, berbeda dari biasanya, Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi akan diawali kirab bendera pusaka dan pertunjukan seni yang dilakukan dengan jarak dan durasi yang lebih lama. Selain itu, pada tahun ini pertunjukan _fly pass_ pesawat tempur juga akan dilakukan oleh semua matra TNI.

    “Ini kami panjangkan jalurnya dari cawan Monas menuju patung kuda, dari sana dari patung kuda belok ke kanan melewati kantornya Ibu Wamen dan beberapa kantor kementerian terus lanjut masuk Istana. Sehingga kami harapkan masyarakat juga bisa melihat di dalam Monas maupun di sepanjang jalan yang tadi saya sampaikan Merdeka Barat,” tuturnya.

    Sementara itu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan kenegaraan akan dimulai dengan acara zikir kebangsaan yang digelar pada Selasa, 1 Agustus 2023.

    “Sebagaimana biasa agenda bulan kemerdekaan di Istana akan diawali dengan zikir dan doa kebangsaan pada tanggal 1 Agustus, dilanjutkan dengan penganugerahan tanda kehormatan pada tanggal 14 Agustus, pengukuhan Paskibraka pada tanggal 15 Agustus. Kemudian pidato Presiden pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD, serta pidato penyampaian RAPBN semuanya pada tanggal 16 Agustus,” tutur Setya Utama.

    Pada tanggal 17 Agustus, Setya Utama melanjutkan, upacara apel kehormatan dan renungan suci serta Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi akan dilakukan.

    “Acara intinya adalah Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan upacara penurunan bendera pada tanggal 17 Agustus 2023, didahului dengan kirab bendera pusaka dan pertunjukan seni,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Setya Utama menyampaikan bahwa akan ada kegiatan pendukung dalam perayaan bulan kemerdekaan. Pemerintah pun mengajak seluruh masyarakat untuk turut memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

    “Kami mengajak kepada saudara-saudara semua untuk hadir dan menyaksikan kemeriahan dari kirab tersebut yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya tidak diadakan. Tadi dikoordinasi oleh Ketua II yaitu pagelaran angklung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), kemudian peragaan busana ‘Istana Berkebaya’ dan juga pertunjukan _video mapping_ di Monas,” ujarnya. (Red)

  • Nanang Ermanto Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana 2020

    Nanang Ermanto Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana 2020

    Lampung Selatan (SL) – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menghadiri rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana tahun 2020. Acara yang dipusatkan di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (4/2/2020), dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jokowi yang tiba sekitar pukul 08.46 WIB turut didampingi Kepala BNPB Doni Munardo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Sekretaris Kabinet Indonesia Maju Pramono Anung.

    Dalam arahannya, Jokowi memerintahkan gubernur, bupati, dan wali kota segera menyusun rencana kontigensi, penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang betul-betul dapat dilaksanakan semua pihak. Sehingga dapat menangani bencana secara tuntas.

    “Penanganan bencana harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif. Unsur pemerintah, akademisi, peneliti, masyarakat, dan media massa harus dilibatkan. Hal ini sudah dilaksanakan,” kata Jokowi.

    Selain itu, terkait penanggulangan bencana, Presiden Jokowi juga menyampaikan lima poin penting menyikapi ancaman bencana permanen, sebagai berikut :

    Pertama, Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan.

    Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.

    Kedua, setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun rencana kontigensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.

    Ketiga, penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif,  pentahelix yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa dalam menyampaikan pemberitaan kepada publik.

    Keempat, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.

    Kelima, Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah. (kmf)