Sinarlampung

Tag: Presiden RI Ir Joko Widodo

  • Presiden Ingin APBD Digunakan Untuk Program Padat Karya Tunai

    Presiden Ingin APBD Digunakan Untuk Program Padat Karya Tunai

    Sorong (SL) – Selama ini program padat karya tunai dilaksanakan oleh pemerintah melalui beberapa kementerian. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat, saat meninjau program padat karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Presiden Joko Widodo berharap pemerintah daerah dapat menjalankan program padat karya tunai yang dibiayai APBD.

    “Saya tadi pesan ke Pak Gubernur, kalau bisa yang dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota itu juga bisa dilaksanakan sebagian dengan padat karya agar membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya di masyarakat,” ujar Presiden saat meninjau pelaksanaan program padat karya tunai berupa pembangunan jalan lingkungan di Kampung Kokoda, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Jumat, 13 April 2018.

    Di tingkat pusat, Presiden juga telah menginstruksikan kementerian-kementerian untuk memperbanyak pelaksanaan program padat karya tunai di daerah.

    “Seluruh kementerian juga saya perintahkan agar memperbanyak padat karya tunai, baik di Kementerian Desa, Perhubungan, dan BUMN,” tuturnya.

    Di bawah guyuran hujan dengan berpayung merah, Presiden meninjau pembangunan jalan lingkungan yang mempekerjakan tenaga setempat sebanyak 30 orang. Selama menjalankan pekerjaan pembangunan tersebut, mereka menerima upah sebesar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per harinya.

    Jalan lingkungan yang merupakan kelanjutan dari pembangunan jalan akses sepanjang 150 meter pada tahun 2017 lalu itu rencananya akan dibangun sepanjang 75 meter dan dilengkapi oleh saluran drainase sepanjang 150 meter. Nilai anggaran untuk pembangunan kali ini adalah sebesar Rp133 juta.

    Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk turut memperbaiki rumah-rumah di wilayah setempat. Berdasarkan informasi, saat ini terdapat 84 unit rumah yang akan dilakukan perbaikan dengan menggunakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

    “Tadi kalau jalannya sudah jadi, 2-3 bulan selesai, saya perintahkan ke Pak Menteri untuk juga memperbaiki rumah-rumah yang ada di sini sehingga menjadi rumah sehat yang layak huni,” ucapnya.

    Turut mendampingi Presiden, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

    Sorong, 13 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Tinjau Holtekamp Pastikan Mampu Tumbuhkan Titik Perekonomian Baru di Jayapura

    Presiden Tinjau Holtekamp Pastikan Mampu Tumbuhkan Titik Perekonomian Baru di Jayapura

    Jayapura (SL) – Pembangunan jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua, yang diperkirakan akan selesai pada akhir 2018 diharapkan mampu memicu perekonomian di kawasan setempat. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan jembatan Holtekamp pada Kamis, 12 April 2018.

    “Saya kira ini menjadi jembatan yang paling panjang yang kita harapkan akan menumbuhkan titik perekonomian baru di Jayapura dan sekitarnya karena dapat memperpendek jarak dari kota Jayapura ke Skouw yang biasanya ditempuh 2,5 jam, dengan jembatan ini bisa ditempuh 1 jam,” kata Presiden.

    Jembatan sepanjang 1328 meter termasuk bentang utama 732 meter ini berada diatas Teluk Youtefa yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami di Provinsi Papua. Nantinya waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju perbatasan Skouw lebih cepat dari semula 2,5 jam menjadi 60 menit.

    Dibangunnya Jembatan Holtekamp, selain memperlancar konektivitas akan mendorong pengembangan wilayah Kota Jayapura ke Timur yakni ke arah Skouw. Hal ini juga ditunjang dengan pengembangan kawasan perbatasan Skouw sebagai embrio pusat ekonomi baru yang telah selesai bangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan dilanjutkan dengan pembangunan pasar.

    “Ini dikerjakan dengan kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri, yang bagus di situ,” tuturnya.

    Selain mendorong perekonomian daerah, pembangunan selanjutnya adalah untuk kawasan wisata air sehingga menjadi lokasi wisata yang mampu menarik minat wisatawan.

    “Kita harapkan juga selain titik pertumbuhan ekonomi baru, kawasan di sekitar jembatan ini juga menjadi tempat wisata yang indah, cantik, dan bagus,” ujarnya.

    Setelah melihat langsung jembatan tersebut, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pj Gubernur Papua Soedarmo dan Walikota Jayapura Benny Tommy Mano menggunakan tug boat mengitari jembatan tersebut.

    Dua bentang Jembatan Holtekamp

    Jembatan Holtekamp yang memiliki panjang 1328 meter, yang terdiri dari panjang jembatan utama 433 meter, jembatan pendekat sepanjang 895 meter. Selain dibangun 400 meter jalan akses ke jembatan pendekat arah Hamadi dan 7410 meter arah Holtekamp.

    Jembatan ini juga terdiri dari dua bentang utama dengan pelengkung baja. Masing-masing panjang bentang utama 150 meter, tinggi 20 meter dan berat 2.000 ton. Dibuat secara utuh di PT. PAL Indonesia di Surabaya dan pengiriman bentang utama pertama dilakukan pada 3 Desember 2017 dilepas oleh Menteri Basuki dan tiba tanggal 21 Desember 2017 Sedangkan bentang kedua dikirim tanggal 17 Desember 2017 dan tiba tanggal 2 Januari 2018.

    Kedua bentang dikirim dengan menggunakan kapal dan menempuh perjalanan sejauh 3.200 km. Tantangan utama dalam lifting kedua bentang, selain beban adalah kondisi cuaca, arus air, dan angin.

    Pembangunan jembatan dibiayai oleh APBN melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, sementara Pemerintah Provinsi Papua mendanai pembangunan jalan pendekat dari arah Holtekamp, dan Pemerintah Kota Jayapura membangun jalan pendekat dari arah Hamadi. Ditargetkan keeeluruhan jembatan dan jalan pendekat rampung pada akhir tahun 2018 yang akan datang.

    Biaya pembangunan bentang utama jembatan adalah sebesar Rp 943 miliar yang dikerjakan oleh konsorsium kontraktor PT. PP sebagai pimpinan, PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya.

    Dalam rangka memenuhi spesifikasi mutu jembatan, material pembangunan jembatan ini sebagian didatangkan dari Bitung seperti batu pecah. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan mutu beton K500 yang membutuhkan keausan (tingkat kehancurannya) tidak boleh lebih dari 20 persen.

    Jayapura, 12 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Kunjungan Kerja ke Papua, Presiden Akan Tinjau Jembatan Holtekamp dan Kunjungi Asmat

    Kunjungan Kerja ke Papua, Presiden Akan Tinjau Jembatan Holtekamp dan Kunjungi Asmat

    Jakarta (SL) – Dalam kunjungan kerja ke Papua pada 11-13 April 2018, Presiden Joko Widodo akan meninjau jembatan Holtekamp, jembatan sepanjang 732 meter yang berada diatas Teluk Youtefa ini menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami di Provinsi Papua.

    Jembatan ini memangkas waktu tempuh dari Kota Jayapura menuju perbatasan Skouw yang semula 2,5 jam menjadi 60 menit.

    Jembatan Holtekamp ini adalah salah satu bukti membangun Indonesia dari pinggiran bukanlah hanya sebuah slogan atau jargon bagi pemerintahan Jokowi-JK.

    Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa membangun dari pinggiran, membangun dari pulau-pulau terluar adalah upaya pemerintah menekan ketimpangan pembangunan yang terjadi.

    Jalan trans Kalimantan, trans Sumatra, trans Papua juga merupakan contoh infrastruktur yang dibangun agar mobilitas orang dan mobilitas barang lebih cepat dan harga bahan pokok menjadi semakin murah di berbagai kawasan di Indonesia.

    Selain jembatan Holtekamp, Presiden juga akan berkunjung ke Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.

    Di sini, Presiden ingin memastikan penanganan setelah kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk terus dilakukan dan juga untuk mengingatkan pentingnya pemberian makanan tambahan. Selain itu, Kepala Negara juga ingin mendengarkan langsung masukan-masukan dari masyarakat di kabupaten tersebut.

    Peninjaun jembatan Holtekamp dan berkunjung ke Kabupaten Asmat akan dilakukan Presiden pada hari kedua berada di Papua, Kamis 12 April 2018.

    Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Jayapura pada Rabu, 11 April 2018 pukul 08.15 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.

    Setibanya di Jayapura, Presiden akan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat dan pada malam harinya akan meninjau Pasar Mama Mama, Kota Jayapura.

    Setelah itu, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan akan bermalam di Kota Jayapura dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

    Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Papua, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Presiden Johan Budi, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

    Jakarta, 11 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Warga Jayapura Sambut Kedatangan Presiden

    Warga Jayapura Sambut Kedatangan Presiden

    Jayapura (SL) – Setelah menempuh perjalanan sekitar lima jam dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mendarat di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Rabu, 11 April 2018, pukul 15.20 WIT.

    Dari bandara, Presiden beserta rombongan langsung menuju Lapangan Kantor Bupati Jayapura, tempat dilaksakannya penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.

    Di sepanjang jalan tampak masyarakat terutama pelajar antusias menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana. Melihat antusiasme yang begitu tinggi, Presiden dan Ibu Iriana pun tak segan menyapa dan membagikan buku serta kaos kepada masyarakat.

    Kunjungan ke Pulau Papua ini merupakan kunjungan Presiden Jokowi yang kedelapan sejak dilantik pada Oktober 2014 lalu.

    Jayapura, 11 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin
    Yudi Wijanarko

  • APBN 2019 Fokus Pada Investasi SDM

    APBN 2019 Fokus Pada Investasi SDM

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar sidang kabinet paripurna yang membahas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif serta prioritas nasional tahun 2019 di Istana Negara, Senin 9 April 2018.

    Dalam pengantarnya, Kepala Negara menegaskan kepada jajarannya untuk lebih fokus dan memprioritaskan alokasi anggaran APBN untuk hal-hal yang bersifat strategis. Apalagi APBN hanya memiliki kontribusi sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Oleh karena itu, alokasi anggaran APBN harus betul-betul fokus dan diprioritaskan untuk hal-hal yang strategis,” ucap Presiden.

    Selama 3,5 tahun ini, pemerintah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, bahkan alokasi anggaran untuk infrastruktur meningkat secara signifikan dari sekitar Rp170 Triliun di akhir tahun 2014 menjadi sekitar Rp370 Triliun di tahun 2017.

    Peningkatan anggaran infrastruktur selama 3,5 tahun ini dapat dirasakan dengan betapa masifnya pembangunan di bidang infrakstruktur. “Baik berupa jalan, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, airport, dan lainnya,” kata Kepala Negara.

    Setelah pembangunan infrastruktur yang menjadi tahapan besar pertama, kini kita bersiap memasuki tahapan besar kedua yaitu investasi di bidang sumber daya manusia (SDM).

    Terkait hal tersebut, Presiden meminta agar program-program yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia mulai disiapkan, didukung, dan ditopang dengan baik.

    “Saya tidak ingin nanti hanya ada tambahan anggaran tetapi tidak kelihatan masif, tidak kelihatan ada perubahan pergeserannya. Oleh sebab itu setiap kementerian harus betul-betul menyusun programnya,” ucap Presiden.

    Selain itu, Presiden juga mengingatkan kembali agar penggunaan anggaran selalu fokus dan hasilnya terasa. Sebagai contoh, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk menggelar pameran atau promosi yang ada di 17 kementerian. Jika dikumpulkan dalam satu kementerian, Presiden meyakini akan menghasilkan promosi yang lebih bermanfaat.

    “Kalau kecil-kecil, di ecer-ecer di 17 kementerian, anggarannya juga kecil-kecil. Mau mengadakan pameran yang gede tidak bisa, akhirnya pamerannya yang kecil-kecil. Kita ikut di Dubai, di Koln, di Shanghai, di Amerika, pameran hanya satu-dua stan kemudian di dekat toilet untuk apa? Malah menurunkan brand negara kita,” kata Presiden.

    Sama halnya dengan anggaran yang dialokasikan untuk penelitian dan riset. Presiden menyatakan hingga kini belum merasakan manfaat dari penelitian yang mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp24,9 triliun tersebut.

    “Apa hasilnya 24,9 triliun? Saya mau tanya,” ungkap Presiden.

    Presiden juga menekankan kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada di ekspor dan investasi. Oleh karena itu, lanjutnya, setiap kementerian dan lembaga yang terkait ekspor dan investasi harus fokus memperbaiki iklim usaha dan daya saing.

    “Saya nanti mau minta laporan setiap kementerian sudah berapa regulasi, peraturan, izin-izin yang sudah dipotong,” tegasnya.

    Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa koordinasi dan konsolidasi antar kementerian/lembaga harus terus dilakukan.

    “Hilangkan ego sektoral, apalagi ego kementerian, ego kepala lembaga. Kebijakan atau program yang bersifat lintas lembaga/kementerian maupun terkait daerah harus dibicarakan bersama, dikoordinasikan bersama sehingga keluarnya dalam bentuk kebijakan yang sudah solid dan berguna untuk kemajuan bangsa dan negara,” tutur Presiden.

    Jakarta, 9 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Kunjungan Kerja Ke Sukabumi, Presiden Gunakan Kereta Api

    Kunjungan Kerja Ke Sukabumi, Presiden Gunakan Kereta Api

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo siang ini, Sabtu, 7 April 2018, bertolak menuju Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, guna melakukan kegiatan kunjungan kerja.

    Dalam kunjungan kali ini, Kepala Negara memilih moda transportasi Kereta Api Luar Biasa RI-1 untuk mengantarnya ke Kabupaten Sukabumi.

    Presiden beserta rombongan berangkat pukul 14.35 WIB, melalui Stasiun Kereta Api Bogor. Presiden akan menempuh perjalanan selama kurang lebih satu jam untuk sampai di Kabupaten Sukabumi.

    Setibanya di Kabupaten Sukabumi, Presiden akan melakukan peninjauan program padat karya tunai yang ada di Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug.

    Selain itu, Presiden juga akan menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya. Penyerahan tersebut akan dipusatkan di Lapangan Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

    Petang harinya, Presiden beserta rombongan menuju Kota Sukabumi untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

    Turut mendampingi Presiden dalam perjalanan menuju Kabupaten Sukabumi adalah Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

    Bogor, 7 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Ajak Umat Hindu Persiapkan Diri Hadapi Tantangan Global

    Presiden Ajak Umat Hindu Persiapkan Diri Hadapi Tantangan Global

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Perayaan Nyepi tahun ini menjadi sangat istimewa bagi umat Hindu karena bertepatan dengan hari suci Saraswati yang diperingati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada acara Dharma Santi Nasional Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu 7 April 2018.

    “Jika pada saat Nyepi, umat Hindu lebih banyak melakukan kontemplasi diri mulat sarira mengasah budhi sebagai upaya pembersihan diri dan alam semesta. Maka pada hari suci Saraswati Umat Hindu diajak untuk menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan, pendidikan untuk mencapai kemuliaan hidup Widya Dhanam, Sarwadhana Pradhanam pengetahuan adalah kekayaan tertinggi,” kata Presiden.

    Kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi untuk mencapai kemuliaan hidup bukan hanya menjadi inspirasi bagi umat Hindu tetapi juga bagi seluruh elemen bangsa dan negara.

    “Kita tidak boleh terlena hanya karena mendapatkan anugerah dari Tuhan dengan kekayaan sumberdaya alam yang berlimpah. Tapi kita harus berani membangun kesadaran baru untuk menjadikan manusia Indonesia yang berkualitas, sebagai kekuatan kita, sebagai keunggulan kita sebagai fondasi kita memasuki masa depan,” ucapnya.

    Untuk itu Presiden mengajak seluruh umat Hindu untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan kemajuan menyongsong revolusi industri 4.0 serta menyambut inovasi teknologi yang berubah dengan sangat cepat.

    “Tantangan global mengharuskan Umat Hindu untuk semakin cerdas, semakin kreatif, semakin inovatif dalam merespon perubahan,” kata Presiden.
    Perubahan yang terjadi, lanjut Presiden, hendaknya dianggap sebagai tantangan yang tidak bisa dihindari dan harus dijawab dengan peningkatan kualitas diri dan juga peningkatan produktivitas.

    “Dan juga yang tidak kalah pentingnya penyiapan pendidikan yang berkualitas pada anak-anak kita, generasi muda yang menentukkan masa depan kita semua,” tutur Kepala negara.

    Jakarta, 7 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Pemerintah Fokus Turunkan Angka Stunting di 100 Kabupaten/Kota

    Pemerintah Fokus Turunkan Angka Stunting di 100 Kabupaten/Kota

    Bogor (SL) – Presiden Joko Widodo menjelaskan sejumlah langkah yang akan dijalankan pemerintah untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak (stunting) di lingkungan masyarakat. Salah satu langkah yang akan diambil ialah dengan lebih memfokuskan program pemberian makanan tambahan di daerah-daerah yang memiliki angka stunting yang tinggi.

    “Sebetulnya ini sudah dimulai dari tiga tahun lalu dengan pemberian makanan tambahan. Untuk tahun ini kita akan lebih menyasar dan fokus. Tahun ini kita akan fokus kepada desa-desa yang sudah kita tentukan. Tidak semuanya. Kita hanya fokus kepada 100 kabupaten dan kota,” kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 6 April 2018.

    Nantinya, program tersebut akan turut melibatkan PKK dan Posyandu daerah setempat untuk menggencarkan sosialisasi pola hidup sehat dan menambah asupan makanan yang diberikan melalui program pemberian makanan tambahan yang dijalankan pemerintah pusat.

    “Nanti akan kerja sama dengan PKK dan Posyandu untuk pemberian makanan tambahan baik berupa telur, ikan, kacang hijau, susu, juga tambahan biskuit seperti kemarin. Intinya makanan lokal akan lebih didahulukan,” ungkapnya.

    Selain itu, program padat karya tunai sebagiannya juga akan diarahkan untuk menangani perbaikan gizi anak di daerah-daerah yang menjadi fokus perhatian. Dengan itu diharapkan kondisi lingkungan dan kesehatan di daerah-daerah terfokus dapat ditingkatkan untuk mencegah stunting sejak dini.

    “Karena stunting ini bukan hanya masalah makanan, tapi juga berkaitan dengan kesehatan lingkungan baik sanitasi, infrastruktur air bersih, semuanya. Ini sebuah kerja yang harusnya sangat terintegrasi,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Kamis kemarin, 5 April 2018, Presiden Joko Widodo dan jajaran terkait telah membahas penanganan stunting secara khusus dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden meminta rencana aksi yang lebih terpadu dan memiliki dampak yang lebih konkret mulai dari intervensi pada pola makan, pola asuh, dan juga yang berkaitan dengan sanitasi untuk menangani permasalahan stunting ini.

    Bogor, 6 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Pesan Presiden ke Anak Penyintas Kanker : Miliki Cita-Cita yang Besar untuk Membangun Semangat

    Pesan Presiden ke Anak Penyintas Kanker : Miliki Cita-Cita yang Besar untuk Membangun Semangat

    Bogor (SL) – Ekspresi wajah ceria tampak dari puluhan anak yang duduk dan berkumpul di halaman belakang Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Di hadapan mereka, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampak berlesehan membaur dengan keceriaan anak-anak itu.

    Jumat pagi, 6 April 2018, puluhan anak yang bernaung di bawah Yayasan Kanker Anak Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan berlangsung dengan santai diselingi dengan tanya jawab antara Presiden dengan anak-anak, aktivitas menyanyi, dan sedikit atraksi sulap.

    Presiden Joko Widodo kemudian menyampaikan pesannya kepada anak-anak penyintas kanker tersebut. Ia berharap, anak-anak tersebut tetap menjalani aktivitasnya dan memiliki cita-cita karena cita-citalah yang membangunkan semangat.

    “Anak-anak harus punya cita-cita dan harus bersemangat,” ucap Presiden.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut menyampaikan apresiasinya untuk orang tua, Yayasan Kanker Anak Indonesia dan pendamping yang selama ini telah memberikan dukungan dan dorongan bagi anak-anak penyintas kanker.

    “Semoga dorongan dan bantuan yang diberikan memberikan semangat anak-anak kita untuk tetap memiliki cita-cita yang besar ke depannya,” ujarnya.

    Selama pertemuan tersebut, Presiden juga berdialog dengan para orang tua dan pengurus Yayasan. Ia mendengarkan masukan-masukan yang diberikan oleh pengurus terkait dengan perawatan bagi anak-anak penyintas kanker dan berjanji akan menindaklanjutinya.

    “Tadi masukan-masukan yang diberikan misalnya yang berkaitan dengan regulasi untuk bea masuk yang berkaitan dengan obat-obatan akan saya tindak lanjuti. Karena ini juga menyangkut hal yang sangat penting bagi anak-anak kita ke depan,” tuturnya kepada para jurnalis.

    Selain itu, ia menyampaikan harapannya terkait peluang kesembuhan bagi anak-anak itu. Presiden tentu berharap agar anak-anak penyintas kanker mampu meraih masa depannya.

    “Tadi disampaikan dari Yayasan Kanker Anak Indonesia bahwa 70 persen lebih anak-anak ini masih bisa sembuh kalau kanker itu ditemukan sejak dini. Kita harapkan anak-anak semuanya, bukan hanya 70 persen tapi 100 persen, bisa disembuhkan karena mereka memiliki sebuah masa depan,” ujarnya.

    Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Yohana Yembise.

    Bogor, 6 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Saat Perhatian Publik ke Sukmawati, Jokowi Teken Perpres Pekerja Asing

    Saat Perhatian Publik ke Sukmawati, Jokowi Teken Perpres Pekerja Asing

    Jakarta (SL) – Di saat perhatian publik tersita pada kasus dugaan penistaan agama oleh Sukmawati Soekarnoputri melalui puisi “Ibu Indonesia”, Pemerintah RI dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

    Perpres ini dikeluarkan karena pemerintah menilai perlu untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.

    Seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Kamis (5/4), dalam Perpres ini disebutkan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.

    Setiap pemberi tenaga kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

    “TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri,” bunyi Pasal 4 ayat (1,2) Perpres ini.

    Perpres ini juga menegaskan, bahwa Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama, paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama.

    Adapun jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pepres ini juga menegaskan bahwa setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya memuat mengenai alasan penggunaan TKA, jabatan atau kedudukan, jangka waktu penggunaan, dan penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.

    Namun, pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan pemegang saham menjabat anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada pemberi kerja TKA, pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing, atau TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, menurut Perpres ini, Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja. Selanjutnya, pengesahan RPTKA akan diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap

    Berdasarkan Perpres ini, pemberi kerja TKA wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi, dan dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pembayaran dana kompensesi penggunaan TKA dan kewajiban memiliki RPTKA ini tidak diwajibkan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang mempekerjakan TKA.

    Vitas untuk Bekerja. Dalam Perpres ini ditegaskan, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas atau Vitas untuk bekerja, yang dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran. Permohonan Vitas sebagaimana dimaksud sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal Sementara atau Itas.

    Proses permohonan pengajuan Itas dilaksanakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang merupakan perpanjangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun pemberian Itas dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan ITAS sebagaimana dimaksud merupakan Izin Tinggal untuk bekerja bagi TKA. Izin Tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bunyi Pasal 21 ayat (3) Perpres ini.

    Redaksi – Jumat, 6 April 2018 12:00 WIB