Tag: Presiden RI Ir Joko Widodo

Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo mendorong seluruh kepala daerah untuk berani melakukan reformasi besar guna mempermudah iklim usaha dan investasi di daerah. Dalam era yang serba modern seperti sekarang ini, kemudahan-kemudahan dalam perizinan sudah selayaknya dihadirkan.

Demikian salah satu penekanan penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahannya dalam rapat kerja pemerintah mengenai percepatan pelaksanaan berusaha di daerah pada Rabu, 28 Maret 2018, di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta.

Di hadapan para bupati dan wali kota serta anggota DPRD dari seluruh Indonesia, Kepala Negara menyampaikan pentingnya investasi bagi kemajuan daerah. Dengan banyaknya investasi yang masuk ke suatu daerah, maka dapat dipastikan bahwa roda perekonomian daerah itu akan tumbuh.

“Kalau ada arus modal masuk ke sebuah kabupaten atau kota, artinya ada arus uang masuk. Kalau ada arus uang masuk artinya peredaran uang di kabupaten atau kota semakin tinggi. Ekonomi berarti berjalan di kota itu. Ini yang sering tidak kita pahami mengenai manfaat arus modal masuk ke kabupaten atau kota,” ujarnya.

Saat ini merupakan saat yang tepat bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menggalakkan investasi. Apalagi belakangan ini Indonesia memperoleh sejumlah kepercayaan yang ditunjukkan melalui peningkatan posisi Indonesia dalam sejumlah indeks.

“Momentum kepercayaan yang positif ini harus betul-betul harus kita manfaatkan baik untuk investasi dalam negeri maupun dari luar,” kata Presiden.

Oleh karenanya, Kepala Negara berpesan agar jajarannya di daerah memanfaatkan momentum tersebut. Salah satunya ialah dengan meneruskan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat guna mendukung kemudahan berusaha di daerah-daerah.

“Jangan bikin perda-perda yang menghambat orang yang ingin berusaha, jangan bikin perda-perda yang menghambat investasi, jangan bikin perda-perda yang membebani,” ucapnya.

Menurutnya, semakin banyak aturan yang dibuat, justru akan mempersulit diri sendiri. Sejumlah 42 ribu regulasi yang ada saat ini merupakan salah satu PR pemerintah pusat dan daerah yang masih terus diupayakan.

“Daerah harus berani melakukan reformasi besar-besaran untuk mempermudah iklim usaha dan investasi. Zamannya sudah berubah,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk mau beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam hal proses perizinan misalnya, Presiden menilai bahwa bukan zamannya lagi bagi para pemohon izin untuk disodorkan berlembar-lembar formulir permohonan.

“Kalau izin-izin yang ada di kabupaten dan kota mengisi formulir berlembar-lembar seperti ini ceritanya jadi kuno banget,” ucapnya.

Di penghujung arahan, Presiden meminta jajarannya di daerah untuk sadar bahwa di era ini masyarakat selalu menginginkan pelayanan yang cepat dan mudah. Oleh karenanya, semua syarat-syarat yang berkaitan dengan urusan perizinan di daerah disesuaikan dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat.

“Sudah saatnya kita bawa segala proses perizinan itu ke era yang singkat, cepat, dan online,” tuturnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Jakarta, 28 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Jakarta (SL) – Dalam dua tahun terakhir ini, film nasional mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bioskop dan juga jumlah penonton.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo setelah menyaksikan film “Yowis Ben” di bioskop di salah satu mal di Kota Malang, Rabu 28 Maret 2018.

“Saya kira loncatan yang bagus dalam dua tahun ini,” ucap Presiden.

Namun demikian, peningkatan jumlah bisokop dan pembuatan film tidak diiringi dengan peningkatan jumlah kru pembuat film.

“Saya mendapatkan kabar bahwa pembuatan film ini kekurangan kru. Kru film kurang ini sesuatu yang bagus tapi juga harus kita isi kekurangan-kekurangan yang ada,” lanjutnya.

Kekurangan kru film ini menurutnya merupakan kabar yang baik karena membuka lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, kekosongan itu harus segera terisi, salah satunya adalah melalui tenaga terampil yang dihasilkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Jurusan yang berkaitan dengan perfilman itu ada kurang lebih 120 SMK, tapi baru diperbaiki atau direvitalisasi 18 SMK. Perlu perbaikan sarana prasarana, meng-update guru-guru yang ada. Sehingga kekurangan kru di dalam perbuatan film betul-betul kita isi,” katanya.

Oleh karenanya untuk mempercepat revitalisasi SMK tersebut Presiden telah memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikannya.

Film “Yowis Ben” sendiri merupakan film drama-komedi Indonesia yang dirilis pada 22 Februari 2018. Film yang dibintangi oleh Bayu Skak sebagai pemeran utamanya ini, 80 persen menggunakan bahasa Jawa. Presiden pun menyampaikan rasa senangnya dengan adanya film yang menggunakan bahasa daerah.

“Saya senang sekali ada sebuah film yang berbahasa daerah Jawa Timur-an. Kemudian di bawahnya tetap ada terjemahan bahasa Indonesia sehingga semua bisa melihat dan menikmati film ini. Ini film anak muda yang wajib ditonton yang merasa muda. Yah bagus sekali banyak lucunya, banyak ger-nya dan alur ceritanya juga bagus,” katanya.

Presiden pun berharap dengan semakin banyaknya bioskop yang memutar film nasional akan memberikan kesempatan kepada pembuat film untuk tumbuh dan berkreasi. “Memberikan kesempatan dan peluang untuk filmmaker di negara kita semakin tumbuh karena jumlah penonton banyak artinya membuat film itu (miliki potensi) keuntungan,” kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini, antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Selain itu turut hadir pula beberapa pemeran “Yowis Ben”, antara lain Bayu Skak, Brandon Salim, dan Devina Aureel.

Berdasarkan data yang dilaporkan situs Katalog Film Indonesia (KFI) jumlah penonton pada tahun 2017 sebanyak 42,7 juta penonton, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 37,2 juta penonton.

Menurut data KFI, jumlah layar bioskop di Indonesia meningkat pesat dalam lima tahun terakhir. Hingga Desember 2017, sudah ada 263 gedung bioskop dengan total layar sebanyak 1.412. Jumlah layar pada akhir 2017 ini meningkat hingga 2,3 kali lipat dibanding pada penghujung 2012 dimana terdapat 145 gedung bioskop dengan total layar sebanyak 609.

Malang, 28 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Jakarta (SL) – Perwakilan pengemudi ojek online yang tergabung dalam perusahaan penyedia aplikasi layanan pemesanan transportasi daring diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo. Mereka, yang sejak siang melakukan unjuk rasa di seberang Istana Merdeka berkesempatan untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Presiden.

Setidaknya ada lima orang perwakilan pengemudi ojek online yang bertemu dengan Presiden di ruang tengah Istana Merdeka. Dari pengamatan, Presiden Joko Widodo tampak mendengarkan serius keluhan yang disampaikan mereka.

Kepala Negara menerima perwakilan tersebut sekitar pukul 13.30 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Selepas mengambil sumpah jabatan Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi dan melantik Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021, dirinya menjelaskan mengenai apa yang menjadi bahasan dalam pertemuan itu.

“Intinya mereka menyampaikan kesulitan mengenai masalah perang tarif antaraplikator. Tadi saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan dan Menkominfo agar besok diundang aplikator-aplikator, termasuk driver-driver -nya, untuk berbicara. Harus dicari jalan tengah yang tidak merugikan,” ujarnya di Istana Negara.

Setelah mendengar keluhan dari perwakilan pengemudi ojek online, Presiden beranggapan memang seharusnya ada semacam batasan tarif atas dan bawah bagi para penyedia layanan pemesanan transportasi daring. Namun, hal itu bukan merupakan sebuah keputusan final dan masih harus dibicarakan sejumlah pihak.

“Besok dibicarakan dulu. Tapi menurut saya memang harus ada patokan harga bawah dan harga atas. Mungkin ke situ, tapi belum,” tuturnya.

Jakarta, 27 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Jakarta (SL) – Kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal di tahun 2019 mendatang menjadi pembahasan khusus dalam Sidang Kabinet Paripurna siang ini. Dalam sidang tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada jajarannya agar waspada terhadap dinamika ekonomi dunia yang terus bergerak secara dinamis.

“Saya ingin mengingatkan terkait dengan pelaksanaan APBN 2018 maupun Rancangan APBN 2019 agar mewaspadai dinamika ekonomi dunia yang terus bergerak secara dinamis. Baik yang terkait suku bunga, komoditas, arus modal masuk dan keluar, serta nilai tukar. Itu semua dapat memengaruhi perekonomian dan daya saing kita,” kata Presiden di Istana Negara, Senin, 5 Maret 2018.

Secara khusus, Kepala Negara menyinggung soal adanya kecenderungan negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang menerapkan kebijakan proteksionis dalam aktivitas perdagangannya. Untuk itu, Presiden kembali berpesan kepada jajarannya untuk mencari pasar ekspor alternatif.

Terkait dengan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Presiden Joko Widodo menghendaki agar besaran bantuan yang diterima oleh para peserta PKH dapat ditingkatkan pada tahun 2019.

Lebih lanjut, menjelang bulan Ramadan, dirinya meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus memantau harga bahan pangan, utamanya yang mempunyai kontribusi terhadap inflasi dan angka kemiskinan.

“Saya minta beberapa harga baik itu yang berkaitan dengan beras maupun daging untuk betul-betul diselesaikan agar sebelum masuk bulan puasa bisa kita pastikan bahwa harga itu betul-betul turun,” ucapnya.