Sinarlampung

Tag: Presiden RI Ir Joko Widodo

  • BIJB Siap Dioperasikan Layani Arus Mudik Lebaran

    BIJB Siap Dioperasikan Layani Arus Mudik Lebaran

    Jawa Barat (SL) – Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Kertajati yang pagi ini baru saja dilakukan pendaratan perdana oleh Presiden Joko Widodo diproyeksikan untuk dapat melayani arus mudik Lebaran 2018. Menteri Perhubungan telah menginformasikan kepada Presiden terkait kesiapan pihaknya dan BIJB melayani penumpang di Lebaran mendatang.

    “Menteri Perhubungan telah menyampaikan kepada saya insyaallah bisa (digunakan saat Lebaran) dan kurang lebih nanti tanggal 8 (Juni 2018) juga sudah ada penerbangan komersial yang masuk,” ucap Presiden pada Kamis, 24 Mei 2018.

    Selain itu, bandara yang saat ini dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektare itu diperkirakan oleh Presiden masih akan berekspansi lagi di masa mendatang mengingat luas lahan keseluruhan untuk pengembangan bandara tersebut dialokasikan seluas 5 ribu hektare.

    “Saya kira bandara ini akan diperbesar agar pesawat-pesawat berbadan lebar bisa masuk ke Kertajati,” ujarnya.

    Lebih jauh, Kepala Negara juga memastikan bahwa sejumlah bandara-bandara lain yang saat ini sedang dibangun pemerintah akan terus dikejar penyelesaian pembangunannya. Dengan itu, akan semakin banyak bandara-bandara besar yang siap beroperasi di Indonesia.

    “Semua kita kejar. Setelah ini akan selesai Bandara Ahmad Yani di Semarang akhir tahun ini. Kemudian yang di Samarinda juga sama. Semuanya dalam proses konstruksi dan pembangunan. Yang di Yogya, Kulon Progo, kita harapkan akhir tahun depan insyaallah selesai,” tuturnya.

    Adapun mengenai kemungkinan dioperasikannya BIJB sebagai bandara haji dan umrah pada tahun ini, Presiden mengatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu mendalami kemungkinan-kemungkinan itu. Saat ini, Jawa Barat merupakan provinsi yang berkontribusi besar dalam memberangkatkan jemaah haji dan umrah. Kehadiran BIJB ini diharapkan bisa menekan kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta dalam memberangkatkan jemaah sekaligus mendukung kemudahan transportasi masyarakat.

    “Kita akan mendalami dulu. Kalau memang memungkinkan ya akan diberangkatkan dari sini,” kata Presiden.

    Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

    Majalengka, 24 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Sunarto sebagai Wakil Ketua MA

    Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Sunarto sebagai Wakil Ketua MA

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial di Istana Negara, Rabu, 23 Mei 2018.

    Pengucapan sumpah Sunarto sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2018 tanggal 18 Mei 2018. Dirinya menggantikan posisi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial sebelumnya, Suwardi, yang memasuki masa purnabakti pada Juni 2017.

    Mengutip siaran pers Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 April 2018, Sunarto terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial setelah menjalani pemilihan di sidang paripurna khusus yang dilaksanakan secara langsung, bebas, dan terbuka untuk umum pada 26 April 2018 di Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat.

    Setelah pengucapan sumpah Wakil Ketua MA ini, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan KSAL.

    Jakarta, 23 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Lantik Siwi Sukma Adji Sebagai KSAL

    Presiden Lantik Siwi Sukma Adji Sebagai KSAL

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) di Istana Negara, Rabu, 23 Mei 2018.

    Pelantikan Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji menjadi KSAL berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43/TNI/Tahun 2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut.

    Setelah dilantik menjadi KSAL, Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji dinaikkan pangkatnya menjadi Laksmana berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TNI/Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.

    Usai dilantik, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji secara resmi menggantikan tugas Laksamana Ade Supandi yang akan pensiun pada 1 Juni 2018 mendatang.

    Acara ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji sebagai Kepala Staf Angkatan Laut oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta diikuti oleh para tamu undangan.

    Jakarta, 23 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Minta Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Jangan Dipersulit

    Presiden Minta Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Jangan Dipersulit

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan ratusan perwakilan penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018. Presiden berpesan agar tidak mempersulit rakyat ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.

    “Nah ini yang paling penting, saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan juga jangan dipersulit. Saya hanya minta itu saja kok,” ujar Presiden dalam sambutannya.

    Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari 92,4 juta peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Sebanyak 131 orang perwakilan penerima manfaat dan 124 perwakilan daerah yang telah dilengkapi JKN-KIS.

    Presiden juga berbicara mengenai biaya pengobatan masyarakat yang ditanggung oleh JKN-KIS. Beberapa di antaranya mencapai ratusan juta rupiah, bahkan ada yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.

    “Ada ini 1 orang dari Tanjung Pinang yang dibayar oleh pemerintah, oleh BPJS itu Rp624 juta. Ada yang di Jakarta Pusat ini Rp435 juta. Ini dibayar karena itu kewajiban kita, agar rakyat jadi sehat kembali,” katanya.

    Selain itu, Presiden juga mencontohkan pasien di Karanganyar yang mendapatkan manfaat JKN-KIS dengan biaya pengobatan lebih dari Rp1 miliar.

    “Contoh lain misalnya saya lihat ini di Karanganyar ada yang lebih dari Rp1 miliar, hemofilia. Ya sudah menjadi tugas pemerintah, kalau dicek benar, BPJS bayar ya harus bayar,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari empat provinsi, 28 kotamadya, dan 92 kabupaten yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) di wilayah kerjanya. Empat provinsi yang mendapatkan penghargaan adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Sementara untuk kabupaten dan kotamadya, penyerahan penghargaan secara simbolis diberikan Presiden kepada perwakilan Kabupaten Badung, Kabupaten Luwu Timur, Kota Cirebon, dan Kota Padang Panjang.

    “Saya kira 4 provinsi tadi sangat bagus sekali. Di DKI Jakarta, Gorontalo, di Papua Barat, kemudian di Aceh, sudah di atas 95 persen,” ucap Kepala Negara.

    Namun demikian, Presiden berharap, masyarakat sehat semuanya sehingga tidak perlu menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Oleh sebab itu, Presiden mengatakan, untuk urusan kesehatan tindakan pencegahan itu lebih bagus.

    “Yang namanya kesehatan yang bagus memang preventif. Pola makan diatur, olahraga rutin, tidur yang cukup tapi jangan kebanyakan,” katanya.

    Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris.

    Jakarta, 23 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Cerita Haru Seorang Penerima KIS di Depan Presiden

    Cerita Haru Seorang Penerima KIS di Depan Presiden

    Jakarta (SL) – Suasana haru meliputi Istana Negara, Jakarta, Rabu siang tadi, 23 Mei 2018, ketika seorang penerima Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menceritakan kisahnya di depan Presiden Joko Widodo. Dia adalah Daeng Nurlia (38) asal Makassar, Sulawesi Selatan. “Saya didiagnosa sama dokter penyakit tumor, tumor ganas. Saya kena sakit 2016, tepatnya bulan 6 pas Ramadan juga,” tuturnya.

    Awalnya dia menduga sakitnya itu hanya sakit biasa. Tapi diagnosa dokter berkata lain, dia didiagnosa menderita tumor ganas di persendian. Kemudian dokter pun mengusulkan supaya tumornya tersebut diangkat melalui operasi. “Kemudian saya lanjutkan kemoterapi sampai 6 kali dan itu saya berpikir butuh biaya yang cukup besar. Selain rumah sakit, juga biaya makan di RS dan transportasi. Saya orang susah, tidak punya,” ujarnya lirih.

    Setelah kemoterapi berkali-kali, ia pun kembali check up ke dokter. Hasilnya ternyata tumor masih ada, bahkan lebih ganas. Tumornya pun diangkat lagi, sampai 4 kali operasi. “Operasi terus sampai sudah ada pikiran mau bunuh diri. Tapi saya kembali semangat. Dengan adanya KIS ini saya bisa bangkit lagi mengingat anak-anak saya masih sekolah. Terimakasih kepada pemerintah dan negara,” kata Ibu 4 orang anak ini.

    Ia kini hanya berharap agar bisa berjalan seperti layaknya orang normal sehingga ia bisa melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Ia juga berharap, mereka yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat agar bisa mendapatkannya secepat mungkin. “Supaya yang sependeritaan dengan saya bisa merasakan hal yang sama. Harapan kita semua tidak ada yang menginginkan sakit, justru ingin sehat. Saya ingin seperti semula, sembuh. Buat anak-anak saya agar mereka tidak sedih lagi melihat mamahnya yang seperti ini,” ucapnya.

    Presiden Joko Widodo yang mendengar cerita ini pun mengatakan bahwa pelayanan kesehatan ini adalah tugas konstitusional yang harus dijalankan bersama. “Ini memang tugas konstutisional, tugas konstitusi yg harus kita jalani bersama dan memastikan bahwa seluruh rakyat di seluruh pelosok Tanah Air merasakan kehadiran negara terutama dalam pelayanan kesehatan. Seperti yang sudah disampaikan ibu, betapa yg namanya sakit saat ini biayanya sangat tinggi. Sekali lagi kita berharap seluruh masyarakat sehat semuanya,” kata Presiden.

    Sampai saat ini, kata Presiden, pemerintah sudah memberikan 92,2 juta Kartu Indonesia Sehat. Sementara untuk total peserta BPJS Kesehatan, termasuk yang tidak dibayar pemerintah, ada 197,6 juta jiwa.

    “Itu hampir seluruh rakyat memperoleh namanya kartu BPJS dan khusus sekali lagi yang ini (KIS) sudah dipegang oleh rakyat sebanyak 92,2 juta. Kalau masih ada yang ini kita sisir lagi. Kalau ini memerlukan, juga kita tambahkan dan tahun ini target untuk kartu ini saja 96,8 juta. Masih ada ruang untuk yang masih belum memiliki Kartu Indonesia Sehat,” pungkasnya.

    Jakarta, 23 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden: Terorisme Harus Dihadapi Dengan Cara Luar Biasa

    Presiden: Terorisme Harus Dihadapi Dengan Cara Luar Biasa

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa yang dihadapi oleh mayoritas negara-negara di dunia. Untuk memeranginya, kejahatan tersebut juga harus dihadapi dengan cara-cara yang luar biasa. Pernyataan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat terbatas mengenai pencegahan dan penanggulangan terorisme di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.

    “Kita semua tahu bahwa hampir semua negara di dunia menghadapi ancaman kejahatan terorisme ini. Ancaman terorisme bukan hanya terjadi di negara-negara yang sedang dilanda konflik, tapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa juga sedang menghadapi ancaman yang sama,” ujarnya mengawali arahan.

    Selama ini perhatian kita disebut lebih banyak tertuju pada pendekatan hard power dalam menangani hal itu. Yakni dengan melakukan penegakan hukum yang tegas, keras, dan tanpa kompromi sekaligus memburu jaringan teroris hingga ke akarnya. Namun, hal tersebut dirasa belum cukup.

    “Pendekatan hard power jelas sangat diperlukan, tetapi itu belum cukup. Sudah saatnya kita juga menyeimbangkan dengan pendekatan soft power,” ujarnya.

    Selain memperkuat program deradikalisasi bagi para narapidana teroris sebagai pendekatan soft power yang telah dilakukan pemerintah, Presiden menginstruksikan jajaran terkait agar langkah-langkah serupa juga diupayakan untuk membentengi masyarakat dari ideologi terorisme yang penuh dengan kekerasan.

    “Saya minta pendekatan soft power yang kita lakukan bukan hanya dengan memperkuat program deradikalisasi kepada mantan napi teroris, tetapi juga membersihkan lembaga-lembaga mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi, dan ruang-ruang publik dari ajaran-ajaran ideologi terorisme,” ucapnya.

    Lebih lanjut Presiden mengatakan, langkah preventif ini menjadi penting ketika kita melihat pada serangan teror bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo minggu lalu mulai melibatkan keluarga, perempuan, dan anak-anak di bawah umur. Hal tersebut, menurut Presiden, cukup memberikan peringatan bagi kita bersama.

    “Ini menjadi peringatan kepada kita, menjadi wakeup call, betapa keluarga telah menjadi target indoktrinasi ideologi terorisme,” tuturnya.

    Maka itu, Kepala Negara berpesan agar pendekatan hard power yang selama ini telah berjalan lebih dipadukan dan diperkuat dengan pendekatan soft power dengan turut menyasar pada langkah pencegahan berkembangnya ideologi terorisme di lapisan masyarakat yang lebih luas.

    “Sekali lagi saya ingatkan ideologi terorisme telah masuk kepada keluarga kita, sekolah-sekolah kita, untuk itu saya minta pendekatan hard power dengan soft power dipadukan, diseimbangkan, dan saling menguatkan sehingga aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme ini bisa berjalan jauh lebih efektif,” pungkasnya.

    Secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dalam keterangannya kepada jurnalis mengatakan, terorisme bukan hanya musuh TNI dan polisi saja tetapi musuh bersama karena korbannya rakyat sehingga harus ada sinkronisasi komponen bangsa.

    “Kita lihat teroris hidup di kalangan masyarakat, sumbernya masyarakat, kalau kita lihat kondisi seperti itu tentu yang dihadapi kita bersama terorisme musuh bersama,” ujar Wiranto.

    Sementara itu Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyebutkan bahwa dari kepolisian sendiri dia berharap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat segera dilaksanakan.

    “Dengan Undang-Undang baru bisa komprehensif dengan melibatkan banyak pihak tapi tetap menghargai nilai-nilai demokrasi dan HAM. Jadi penanganan pencegahan yang melibatkan banyak pihak,” tutur Tito.

    Menurut Tito, aksi terorisme adalah puncak gunung es. Sementara akar gunung es meliputi permasalahan komprehensif ekonomi, ideologi, keadilan, dan ketidakpuasan.

    “Ini yang perlu ditangani, ada prosesnya untuk menuju aksi terorsime. Di Surabaya prosesnya cukup panjang. Dengan rapat tadi Presiden beri arahan baik hard power penegakan hukum, melibatkan stakeholder terkait BIN, TNI, BNPT, dan langkah-langkah komprehensif pencegahan dan pascaperistiwa terutama untuk ubah mindset ideologi terorisme,” lanjutnya.

    Tito mengatakan Polri juga mengajukan agar dibangun rutan dengan penjagaan maksimum. Ada masa penangkapan, penyidikan, penuntutan, persidangan di mana tersangka atau terdakwa ditempatkan di tempat khusus yang tidak sama dengan rutan Salemba dan Cipinang.

    Jakarta, 22 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Resmikan KA Bandara Minangkabau

    Presiden Resmikan KA Bandara Minangkabau

    Padang (SL) – Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan meresmikan pengoperasian kereta api (KA) Bandara Internasional Minangkabau, Provinsi Sumatra Barat, pada Senin, 21 Mei 2018.

    Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara beserta rombongan bertolak menuju Provinsi Sumatra Barat dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 07.50 WIB.

    Tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman pukul 09.15 WIB, Presiden dan Ibu Iriana disambut Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal.

    Dari Ruang Tunggu Utama Bandara, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan menuju tempat acara peresmian KA bandara tersebut dengan menggunakan kendaraan minibus.

    Selain meresmikan, Presiden juga akan mencoba langsung kereta api yang diberi nama KA Minangkabau Ekspres tersebut untuk menuju Kota Padang.

    Setibanya di Kota Padang, Presiden dijadwalkan meresmikan gedung sekolah SMP, SMA, dan rumah susun yang ada di Pondok Pesantren Modern Prof. Dr. Hamka II.

    Sore harinya, Presiden beserta rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta.

    Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Sumatra Barat, diantaranya adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar.

    Padang Pariaman, 21 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Kereta Bandara Ketiga di Indonesia Diresmikan Presiden

    Kereta Bandara Ketiga di Indonesia Diresmikan Presiden

    Padang (SL) – Presiden Joko Widodo meresmikan Kereta Api (KA) Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, Senin, 21 Mei 2018. Kereta ini merupakan kereta bandara ketiga di Indonesia setelah KA Bandara Kualanamu dan KA Bandara Soekarno-Hatta. “Kereta bandara seperti ini baru ada di Medan, kemudian di Jakarta, kemudian yang sekarang ada di Sumatra Barat di Padang,” kata Presiden dalam sambutannya.

    KA bandara ini diberi nama KA Minangkabau Ekspres dan sudah beroperasi perdana pada 1 Mei 2018. Dengan adanya kereta bandara ini, Presiden berharap, penggunaan mobil pribadi bisa dikurangi sehingga bisa mengurangi kemacetan, seperti halnya di Jakarta. “Kenapa kereta dibangun di Jakarta Kota ke Bandara? Karena kita ingin mengurangi mobil pribadi. Kita ingin orang naik transportasi massal, busway, kereta, sebentar lagi ada MRT dan LRT. Tanpa itu pasti di seluruh dunia pasti akan macet. Di Sumatra Barat khususnya di Kota Padang, kita ingin hal yang sama,” paparnya.

    Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa harga tiket kereta bandara di Padang ini juga sangat terjangkau. Perbedaannya dengan kereta bandara di Jakarta, kata Presiden, adalah kereta bandara di Padang dibiayai dari APBN, bukan swasta. “Tiketnya sangat murah sekali. Kalau di Jakarta dikerjakan swasta kalau di sini dikerjakan APBN. Tadi saya ngecek langsung tiketnya. Di sini tiket tercantum Rp10 ribu. Artinya apa? Ya sangat murah sekali. Kalau Bapak, Ibu naik mobil ke airport, mungkin 1 jam. Hitung saja bensin berapa,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa Bandara Internasional Minangkabau ini sedang dalam proses perluasan. Dari sebelumnya 2,7 juta penumpang per tahun menjadi 5,7 juta penumpang di akhir 2019. “Saya tanyakan Direktur Utama Angkasa Pura, kapan selesai Pak Dirut? Jawabannya insyaallah Pak 2019. Insyaallah 2019 akan selesai sehingga airport Bandara Internasional Minangkabau ini menjadi airport besar dengan kapasitas 5,7 juta penumpang,” kata Kepala Negara.

    Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara peresmian KA bandara ini diantaranya adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno dan Dirut PT KAI Edi Sukmoro.

    Setelah meresmikan KA bandara ini, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang dengan menggunakan kereta bandara. Sepanjang perjalanan di dalam kereta, Presiden dan Ibu Iriana pun bertatap muka dengan perwakilan Ketua OSIS SMA dan SMK se-Provinsi Sumatra Barat ini.

    Setibanya di Stasiun Padang, Presiden sempat berdialog dengan beberapa perwakilan Ketua OSIS SMA dan SMK se-Provinsi Sumatra Barat. Salah satunya bernama Riskan, yang bercita-cita menjadi presiden. “Pengin jadi presiden itu gimana?” tanya Presiden.

    “Belajar keras, raih prestasi, terus jurusannya Hubungan Internasional di PTN. Insyaallah kalau atas izin Allah jadi wali kota Solok terus jadi presiden,” jawab Riskan.

    Padang, 21 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Soal Atasi Terorisme: Tindakan Preventif Lebih Penting dari Langkah Represif

    Presiden Soal Atasi Terorisme: Tindakan Preventif Lebih Penting dari Langkah Represif

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah terorisme, tindakan preventif jauh lebih penting dibandingkan langkah-langkah represif. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya saat berbuka puasa bersama pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Kerja, tokoh agama Islam, dan tokoh-tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

    “Langkah-langkah preventif yang paling baik adalah bagaimana kita semuanya bisa membersihkan lembaga-lembaga pendidikan dari TK, dari SD, dari SMP, SMA, Perguruan Tinggi, dan juga ruang-ruang publik, mimbar-mimbar umum, dari ajaran-ajaran ideologi yang sesat yaitu terorisme,” ucap Presiden.

    Hal ini menjadi sorotan Presiden karena dari serangkaian aksi terorisme yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo, semuanya melibatkan anak-anak di bawah umur.

    “Seharusnya anak-anak ini, masih dalam kondisi, mungkin masih senang bermain-main di halaman rumah atau di gang-gang, dan juga seharusnya anak-anak ini juga masih dalam kondisi senang-senang sekolah. Dan mungkin juga masih senang-senangnya berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-temannya,” katanya.

    Presiden menggarisbawahi betapa kejam dan kejinya ideologi terorisme yang sudah melibatkan anak-anak dalam melakukan aksinya. Oleh karena itu, Presiden berharap tidak ada lagi keluarga yang hancur karena ideologi sesat seperti terorisme.

    “Saya hanya ingin mengingatkan artinya ini apa? Artinya ideologi yang kejam ini, ideologi terorisme ini telah masuk ke dalam sendi-sendi keluarga kita, keluarga di Indonesia. Ini yang harus hati-hati di sini,” ujar Kepala Negara.

    Peran keluarga, lanjut Presiden, seharusnya membangun masa depan anak, memberikan rasa optimisme kepada anak, memberikan nilai-nilai yang baik, dan nilai-nilai budi pekerti kepada anak. “Tapi justru kebalikannya, hilang semuanya karena keluarga itu mengikuti ideologi terorisme,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah dan DPR sedang berusaha agar Undang-Undang Antiterorisme bisa segera diselesaikan secepatnya. Sementara itu, terkait proses pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI untuk menangani terorisme, Presiden mengatakan bahwa hal tersebut hanya akan dilakukan apabila situasi sudah di luar kapasitas Polri.

    “Pemerintah dalam proses membentuk Komando Operasi Khusus Gabungan yang berasal dari Kopassus, dari Marinir, dari Paskhas, dalam rangka memberi rasa aman kepada masyarakat, tetapi dengan catatan itu dilakukan apabila situasi sudah di luar kapasitas Polri,” ujar Presiden.

    Jakarta, 18 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Presiden Salat Tarawih di Masjid Istiqlal

    Presiden Salat Tarawih di Masjid Istiqlal

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo melaksanakan salat tarawih pertama Ramadan tahun ini di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018. Presiden tampak mengenakan baju koko putih, sarung, dan peci hitam.

    Presiden tiba sekitar pukul 18.50 WIB dengan didampingi sejumlah menteri. Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

    Setibanya di Masjid Istiqlal, Presiden langsung melaksanakan salat sunah tahiyatul masjid yang kemudian dilanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Setelah salat Isya dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Alquran dan ceramah yang disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. Nasaruddin Umar.

    Dalam ceramahnya Nasaruddin mengajak jamaah untuk berhati-hati dalam menggunakan telepon genggam dan lebih giat membaca Alquran di bulan Ramadan.

    “Saya ingin mengingatkan hati-hati kemuliaan Ramadan jangan ditukar dengan kepentingan sesaat. Hati-hati memberikan statement, hati-hati menggunakan jari kita untuk mengenter whatsapp, jari jemari harus juga berpuasa. Kita di depan handphone, saya mengajak untuk meninggalkan benda kecil itu untuk membaca Quran,” kata Nasaruddin.

    Selesai ceramah, Presiden kemudian melaksanakan salat tarawih berjamaah. Bertindak sebagai imam dalam salat tarawih ini adalah Drs. H. Muhasyim Abdul Majid, M.A.

    Setelah selesai melaksanakan salat tarawih, Presiden bersama para menteri pergi meninggalkan Masjid Istiqlal.

    Jakarta, 16 Mei 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin
    [17/5 05:10] Yudi Wijanarko Istana: Foto: Biro Pers Setpres