Tag: Presiden RI Ir Joko Widodo

Jakarta (SL) – Persoalan pungutan liar (pungli) dan tindak premanisme di sepanjang jalur transportasi mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo. Selasa pagi, 8 Mei 2018, sebanyak kurang lebih 80 orang yang berprofesi sebagai pengemudi truk logistik berkesempatan menyampaikan keluhan yang biasa mereka temui di sepanjang perjalanan kepada Presiden di Istana Negara, Jakarta.

“Di jalanan kita ini masih banyak pungli gak sih? Masih banyak atau tambah banyak?” tanya Presiden memulai diskusi.

Selama pertemuan berlangsung, Presiden Joko Widodo lebih banyak mendengarkan apa yang diutarakan sejumlah pengemudi logistik yang hadir. Presiden tampak tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mendengar langsung keluhan-keluhan yang disampaikan.

Setidaknya, terdapat dua keluhan besar yang disampaikan para pengemudi truk dari seluruh Indonesia itu. Pertama ialah mengenai adanya pungli dan tindak premanisme yang biasa mereka temui saat beroperasi.

“Mesti bayar kalau mau lewat jalan. Kalau tidak bayar, kaca pecah. Kalau gak kaca pecah, golok sampai di leher. Kalau nggak, ranjau paku. Ban kita disobek,” seorang pengemudi menjelaskan.

Sementara keluhan kedua ialah mengenai peraturan pembatasan tonase yang dikeluhkan sejumlah pengemudi. Menurut pengakuan mereka, para pengemudi sering kali tidak mengetahui batas-batas yang diterapkan peraturan itu.

“Selama ini kami pengemudi ngertinya kan bawa barang, Pak. Kalau tidak bawa barang banyak, ya uangnya tidak ada. Karena ongkos pun kita gak tau batas atasnya di mana bawahnya di mana. Biar kita gak overload terus akhirnya tidak dimintai uang sama Dishub,” ucap salah satu perwakilan.

Terkait keluhan-keluhan ini, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tindakan pungli dan premanisme itu tidak dibenarkan dan tidak boleh terus terjadi. Selepas pertemuan, ia langsung memerintahkan Kapolri dan Wakapolri untuk menindaklanjuti laporan-laporan itu.

“Saya perintahkan langsung ke Pak Kapolri dan Wakapolri untuk segera ditindaklanjuti. Tidak bisa seperti itu, itu yang pertama meresahkan, menyebabkan ketidaknyamanan, kedua menyebabkan biaya yang tinggi dalam transportasi kita. Ada cost-cost tambahan yang seharusnya tidak ada. Itu dirasakan oleh para pengemudi truk dan itu sangat mengganggu,” ujar Presiden di Istana Negara.

Dirinya juga mewanti-wanti bila ada oknum aparat yang sampai terlibat dalam tindakan pungli dan premanisme di jalanan ini. Menurutnya, sanksi yang akan diberikan akan sama dengan para pelaku pungli di administrasi pemerintahan yang ditangani oleh Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar).

“Sama saja, disikat semuanya,” ucapnya.

Adapun mengenai keluhan soal aturan pembatasan tonase kendaraan, Presiden Joko Widodo menganggap hal itu akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan kepada para pengemudi maupun kepada perusahaan-perusahaan. Untuk itu, ia meminta kepada Perhubungan untuk lebih menyosialisasikan aturan-aturan dimaksud.

“Saya kira ada aturan-aturannya. Mungkin perlu sosialisasi agar para pengemudi mengerti, mana yang boleh, mana yang tidak boleh,” tuturnya.

Selepas pertemuan, Kepala Negara juga menerima seorang pengemudi truk yang melakukan aksi jalan kaki dari Mojokerto ke Jakarta untuk menyampaikan keluhan-keluhan para pengemudi truk kepada Presiden. Agus Yuda, pengemudi dimaksud, diterima langsung oleh Presiden dengan didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin.

“Tadi dibicarakan sama Bapak Presiden beliau memang sangat kaget bahwasanya masih banyak hal-hal seperti itu membebani kita (pengemudi),” ujar Agus usai pertemuan.

Jakarta, 8 Mei 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Jakarta (SL) – Asian Games 2018 merupakan kesempatan emas sekaligus momentum terbaik bagi kita untuk mempromosikan Indonesia di mata dunia. Tahun ini, Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah bagi ajang kompetisi olahraga tertinggi di Asia ini yang secara resmi akan dibuka pada 18 Agustus 2018.

Dengan mempertandingkan 40 cabang olahraga yang akan diikuti oleh para atlet dari 45 negara peserta, dapat dipastikan bahwa semua mata akan tertuju kepada Indonesia selama penyelenggaraan berlangsung.

Maka, bukan hal yang berlebihan bila Presiden Joko Widodo memberi perhatian ekstra bagi persiapan Asian Games edisi ke-18 ini. Bahkan, dirinya turun tangan langsung untuk ikut mempromosikan Asian Games melalui berbagai penampilan dan kunjungannya akhir-akhir ini.

Di sela-sela aktivitasnya menemui para atlet Pelatnas berkuda di Arthayasa Stable, Kota Depok, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden bersama dengan Richard Sambera, mantan perenang putra andalan Indonesia yang penuh prestasi, menggelar wawancara khusus dengan Presiden terkait penyelenggaraan Asian Games ini.

Berikut petikan wawancara dengan Presiden Joko Widodo:

Bagaimana hari Minggu seperti ini Bapak tumben meninjau para atlet kita?

Semuanya perlu dilihat, perlu dikontrol, karena tahun ini kita mempunyai sebuah event yang akbar, yang besar, yaitu Asian Games ke-18 yang akan dimulai 18 Agustus yang akan datang. Perlu persiapan. Kesuksesan itu dimulai dari bagaimana kita mempersiapkan.

Kenapa saya cek venue-venue-nya sudah selesai atau belum? Kemudian persiapan atlet dalam rangka nanti prestasinya seperti apa juga harus dikontrol dan dicek.

Saya ingin melihat lapangannya seperti sekarang ini kita lihat, latihan untuk berkuda di Arthayasa, di Depok. Latihannya terus sehingga kita harapkan nanti kita dapat emas dari sini.

Saya mendapatkan informasi, dan setelah kita cek di lapangan, 92 persen venue sudah selesai. Kemudian persiapan-persiapan atlet baik di tempat latihan seperti ini, baik di dalam dan luar negeri juga sudah berjalan. Kita harapkan nanti tidak hanya sukses persiapan, tetapi juga sukses pelaksanaan dan prestasi. Ini yang kita harapkan.

Apa itu alasan mengapa Bapak akhir-akhir ini ingin memastikan secara intens persiapan menuju Asian Games berjalan dengan baik?

Iya, dan juga rasa kepemilikan dari masyarakat. Oleh sebab itu selalu saya sampaikan kalau ini harus sudah hangat, harus panas, dan nanti menjadi sebuah demam. Karena sekali lagi, ini 45 negara akan berkumpul di Indonesia dan kurang lebih 15 ribu atlet akan berkumpul di negara kita sehingga masyarakat kita harapkan semuanya ikut berpartisipasi dalam Asian Games yang ke-18.

Termasuk jaket yang lagi heboh ini?

Iya, supaya masyarakat semuanya ingat bahwa 18 Agustus 2018 akan dibuka Asian Games di Jakarta.

Sebenarnya, dukungan konkret seperti apa yang Bapak harapkan dari seluruh masyarakat?

Seluruh masyarakat, dunia usaha, kemudian pemerintah, dan pemerintah daerah semuanya harus memberikan dukungan kepada event besar karena ini menyangkut nama besar negara kita, menyangkut nama besar bangsa kita, semampu yang mereka miliki.

Misalnya toko-toko memberikan diskon untuk nanti pada saat Asian Games. Kemudian masyarakat mengadakan lomba-lomba baik di sekolahan, di kampung, atau di kabupaten dan kota masing-masing. Saya kira ini akan memberikan dukungan yang besar pada event besar Asian Games 2018.

Termasuk saya pakai jaket ini, saya ingin mengajak masyarakat agar semuanya memberikan dukungan kepada Asian Games.

Suksesnya ada dua: penyelenggaraan dan prestasi. Bagaimana itu?

Yang paling penting, venue harus siap dan tadi sudah saya sampaikan 92 persen sudah siap. Tinggal finishing akhir-akhir saja. Kemudian saya lihat tempat-tempat training seperti ini juga sudah digunakan. Artinya latihan ini juga terus menerus.

Yang kita harapkan nanti mendapatkan prestasi yang baik karena di Asian Games 2014 kita berada di ranking 17. Target kita pada Asian Games yang ke-18 ini kita masuk ke 10 besar. Targetnya 16 emas, kurang lebih. Syukur bisa lebih.

Berbicara mengenai dukungan, apakah nanti Bapak akan banyak hadir di pertandingan untuk mendukung atlet?

Ya! Saya akan datangi, saya akan memberikan semangat di venue-venue yang ada. Nantinya kita harapkan emas itu betul-betul bisa kita raih dan lebih dari target. Kalau kita datangi dan kunjungi yang paling penting bisa memberikan semangat kepada atlet-atlet kita.

Ada satu poin yang mungkin jarang didiskusikan, nanti bagaimana pasca-Asian Games?

Ini yang paling penting. Venue-venue yang sudah kita bangun kemudian banyak yang kita perbaiki menelan biaya tidak sedikit. Pasca-Asian Games ini venue-venue harus kita kelola sehingga produktif.

Yang pertama, venue ini harus produktif. Harus dipakai latihan-latihan dalam rangka event-event besar ke depan.

Kedua, yang berkaitan dengan industri olahraga ini juga harus dihidupkan. Seperti tadi saya mendapat informasi mengenai celana untuk berkuda, kemudian sepatu berkuda, kenapa kita harus impor? Karena sebenarnya kita sendiri bisa buat. Kalau impor harga Rp3-4 juta, kalau dibuat di sini bisa Rp500-600 ribu.

Kemudian misalnya meja pingpong. Kita sudah siap, kenapa harus impor? Produksi dalam negeri harus kita galakkan di bidang pendukung-pendukung untuk dunia olahraga kita.

Bagaimana masyarakat secara luas memulai lagi setelah ini? Apakah harus berolahraga atau memasukkan olahraga ke kehidupan sehari-hari?

Iya, termasuk itu. Artinya pasca-Asian Games kita harus punya blueprint untuk dunia olahraga kita, untuk industri yang mendukung keolahragaan kita, dan memberikan demam kepada masyarakat agar giat berolahraga dalam rangka memberikan kesehatan kepada kita.

Belakangan banyak masukan dari atlet bahwa mereka belum mendapat peralatan dan belum beradaptasi dengan venue?

Semuanya memang harus beradaptasi dengan cepat. Saya kira atlet-atlet dari luar yang datang ke Indonesia hanya punya waktu seminggu untuk beradaptasi.

Seperti berkuda ini nantinya kan untuk kompetisinya di Pulo Mas. Tapi latihannya bisa di Arthayasa seperti ini. Jadi tidak harus latihan di tempat venue yang akan digunakan bertanding.

Saya kira kita punya venue untuk training dan venue untuk kompetisi. Saya kira berbeda itu. Saya melihat kesiapan kita sudah sangat baik.

Hanya sekali lagi, prestasi. Ini yang harus menjadi semangat kita.

Jakarta, 6 Mei 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Jakarta (SL) – Bagi sejumlah pihak, lawatan Perdana Menteri China Li Keqiang ke Indonesia, Senin (7/5), mengisyaratkan kedekatan Beijing dan Jakarta. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia juga gemar menggaet China untuk mengerjakan sejumlah mega-proyeknya.

Namun sudah lima tahun Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-China diteken,  sayangnya dari neraca perdagangan saja tampak China yang menangguk keuntungan dari kemitraan tersebut.

Defisit neraca perdagangan Indonesia dari China sejak 2013 terus meningkat dan mencapai puncak pada 2015 dengan jumlah US$14,36 miliar. Pada 2017, defisit neraca perdagangan Indonesia dari China mencapai US$12,72 miliar.

Realisasi investasi China di Indonesia juga tidak besar. China masih kalah dengan sejumlah negara lainnya seperti Singapura dan Jepang. Padahal China pemilik 30 persen cadangan devisa dunia yakni sekitar US$4 triliun.

Produk-produk China pun dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Sebaliknya, produk Indonesia sangat sulit penetrasi pasar ke China. Antara lain buah-buahan seperti salak, mangga, produk perikanan atau sarang burung.

Perdagangan juga kerap digunakan China untuk menekan negara lain. Hal ini terjadi dengan Filipina. Dimana Beijing melarang impor mangga dari Filipina, saat bertikai dengan negeri itu soal pulau karang di Laut China Selatan.

Sejatinya, kerja sama politik dengan Indonesia pun tidak ada yang konkret. Bahkan China mulai menganggap Indonesia sebagai bagian dari masalah di Laut China Selatan. Wilayah tersebut dianggap sebagai daerah pencarian ikan tradisional mereka. China juga ‘kebakaran jenggot’ saat Indonesia mengubah nama perairan di sekitar Kepulauan Natuna sebagai Laut Natuna Utara.

Di bidang sosial budaya, Indonesia memberi kemudahan fasilitas visa on arrival bagi para wisatawan China. Namun hal serupa tidak dilakukan China.

Isu maraknya tenaga kerja asing (TKA) asal Negeri Tirai Bambu di Indonesia turut menjadi perhatian sebagian pihak yang “khawatir” jika pemerintah terlalu mendekat dan terlena dengan China.

Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, menilai kunjungan Li hari ini adalah lawatan “mahal” bagi relasi kedua negara. Teuku mengatakan Indonesia menganggap China salah satu mitra penting di kawasan, begitu juga sebaliknya China.

“Indonesia di mata China itu penting karena kurs mata uangnya tinggi jika dibandingkan dengan yuan. Secara politik, ekonomi, dan militer China juga menganggap Indonesia penting di kawasan. China menganggap eksistensinya di kawasan tidak berarti tanpa bantuan Indonesia,” kata Teuku kepada CNNIndonesia.com, Minggu (7/5).

Di sisi lain, Teuku mengatakan tak dapat dipungkiri lagi jika investasi China juga dibutuhkan Indonesia. Menurutnya, China memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif hingga kemampuan manajemen yang persisten soal invetasi.

Hal ini, papar Teuku, bisa dimanfaatkan pemerintah lebih baik lagi dalam memaksimalkan kerja sama ekonomi antara kedua negara.

“Indonesia harus akui keunggulan China kalau bicara investasi. Di Afrika, China punya kemampuan manajemen yang luar biasa,” ucap Teuku.

Meski begitu, Teuki mewanti-wanti Presiden Joko Widodo jangan sembarangan membuat perjanjian kerja sama dengan China. Dia mengatakan Jokowi harus menunjukkan ketegasan dihadapan China saat bernegosiasi, khususnya saat bertemu dengan PM Li di Istana Bogor nanti.

Teuku mengatakan meski China memiliki keunggulan di atas Indonesia dalam beberapa hal seperti ekonomi, militer, hingga teknologi, kedua negara tetap setara.

“Dan Jokowi harus sensitif, berhati-hati, dan tegaskan diri bahwa jika China mau bekerja sama dengan Indonesia, kita yang kontrol mereka. Pemerintah harus hati-hati, jangan sampai masyarakat umum menyalah-artikan lawatan Li ini seolah-olah bentuk tekanan China kepada Indonesia,” kata dia.

Teuku mengambil contoh polemik TKA asal China yang belakangan diperdebatkan. Meski Jakarta membutuhkan dana Beijing, pemerintah harus bisa memastikan China tetap menuruti hukum dan tata cara berbisnis di Indonesia.

“Pemerintah harus meyakinkan China dengan tegas bahwa Indonesia ingin jalin kerja sama dengan mereka, tapi tetap sesuai dengan klausul dan kepentingan kita,” ujar Teuku.

Teuku mengatakan meski kerja sama kedua negara kian erat, tak berarti kebijakan Indonesia mulai condong ke China. Kedekatan Beijing-Jakarta, paparnya, juga tak bisa begitu saja diartikan sebagai pro-China.

Menurutnya, penguatan hubungan Beijing dan Jakarta dalam beberapa tahun terakhir merupakan buah dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta pragmatis.

“Memang kesannya kedekatan Indonesia-China pesat sekali. Kesannya Indonesia itu jadi pro-China, sebenarnya tidak juga. Sikap Indonesia ini saya rasa masih berbicara dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif yang berusaha menyeimbangkan balance of power di kawasan,” ujar Teuku.

“Menganggap pemerintah pro-China mungkin terlalu jauh, sebab jika dilihat dari investasi, China masih terhitung lima besar. Masih ada Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan,” kata dia. (cnn/nat)

Keterangan Foto: Kalangan pengamat menyatakan Indonesia tidak boleh dikendalikan oleh China terkait lawatan Perdana Menteri Li Keqiang. (Reuters/Olivia Harris)