Tag: Provinsi Lampung

Pemprov Lampung Bahas Persiapan Festival Krakatau 2018

Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung kembali akan menggelar event tahunan Lampung Krakatau Festival (LKF) ke- XXVIII Tahun 2018 pada 24-26 Agustus 2018 mendatang. Hal itu dibahas dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan LKF tahun 2018, di Ruang Abung, Balai Keratun, Kamis (5/7/2018). LKF 2018 akan dipusatkan di beberapa tempat yakni Lapangan Saburai 043 Gatam, Taman Gajah (Elephant Park), Pulau Sebesi Lampung Selatan, dan Pulau Anak Krakatau.

Adapun rangkaian kegiatan dimulai 13 Juli 2018 dengan acara “Road to Lampung Krakatau Festival” yang di antaranya meliputi Pemilihan Muli Mekhanai Lampung, Lampung Run, Lampung Fashion, Parade Lagu dan Tari Kreasi Lampung. Sementara event utamanya meliputi Pesona Kemilau Sai Bumi Ruwa Jurai kemudian Tour Krakatau yang nantinya akan menjelajahi Gunung Anak Krakatau dengan kapal. Lalu ada Lampung Culture and Tapis juga parade aneka kuliner Lampung serta Lampung Krakatau Travel Fair yang menawarkan berbagai paket wisata kepada puluhan buyer baik nasional maupun mancanegara.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat memimpin rapat tersebut berharap LKF 2018 harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Panitia yang terlibat khususnya Event Organizer (EO) hendaknya dapat bekerja secara profesional, bertanggung jawab dan berdedikasi. “Usia LKF sudah menginjak 28 tahun, harusnya di usianya ini event ini dapat terselenggara dengan baik, agar nantinya festival dapat dikenal bukan cuman ditingkat nasional tetapi juga dimata internasional, ” ujarnya.

Hamartoni meminta agar seluruh kabupaten/kota se Provinsi Lampung ikut berpartisipasi memeriahkan LKF. “LKF bukanlah agenda kegiatan Pemerintah Provinsi saja, LKF adalah hajat Pemerintah Daerah Lampung yang didalamnya ada Pemerintah Kabupaten dan Kota karenanya kita berharap kepada seluruh pimpinan daerah ikut berpartisipasi menyukseskan event ini,” ujar Hamartoni.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Budiharto berharap dukungan seluruh pihak baik pemerintah kabupaten/kota, masyarakat juga media dapat mendukung LKF untuk mengangkat nama Lampung . “LKF bukan milik pemerintah daerah bukan milik Dinas Pariwisata, tapi justru pemda mengganggas agar keterlibatan masyarakat di LKF ini bisa besar dan semakin menggembangkan LKF,” ujarnya. (Humas Prov)

5 Juli 2018
Tokoh Agama Anggap Pembentukan Pansus Money Politic Penghinaan Terhadap Masyarakat

Bandarlampung (SL) – Tokoh masyarakat menyatakan tidak penting pembentukan pansus DPRD Lampung dalam menangani masalah pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung 2018.

Hal ini disampaikan oleh Kiai Muslih Selasa, 3 Juli 2018.”Masih banyak yang lebih penting untuk rakyat Lampung dibandingkan membentuk pansus. Karena warga yang telah memilih masing-masing calonnya akan merasa tersinggung bila karena money politic saja disamakan semua. Ini penghinaan terhadap masyarakat dan mengecilkan,” ungkapnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Darul Fattah ini menerangkan tidak semua warga dan masyarakat Lampung memilih dengan landasan uang. “Saya pikir masyarakat Lampung sudah pintar memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernurnya dan bukan berdasarkan uang. Jadi jangan hanya karena segelintir orang saja mengorbankan hak pilihan masyarakat lainnya,” tuturnya.

Dia menyarankan agar DPRD Lampung lebih memprioritaskan pembahasan pembangunan Lampung kedepan. “Daripada pembentukan pansus lebih baik membahas pembangunan Lampung dari pemerataan sosial, pendidikan yang layak, dan pelayanan kesehatan yang baik,” imbuhnya.

KH Muslih menambahkan bahwa masyarakat Lampung jangan disamaratakan semua ikut menikmati money politic. “Ibaratnya sakit demam flu tapi dibawa kerumah sakit lalu dioperasi kan tidak sesuai tindakannya. Kalau memang tidak sesuai kan terdapat ruang (lembaga) sampaikan dan percayakan kepada mereka untuk menyelesaikannya,” tutupnya. (red)

4 Juli 2018
Arinal-Nunik Halal Bihalal bersama Petani untuk Komitmen Kartu Petani Berjaya

Bandarlampung (SL) -Pasangan Calon Gubernur Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, yang unggul versi quick count, menggelar halalbihalal Bersama Petani, se-Lampung, dikediaman pribadi Arinal Djunaidi, Minggu (1/7).

Halalbihala Arinal- Nunik yang berkomitmen Jalankan Program Kartu Petani Berjaya lampung itu menegaskan komitmennya untuk menjalankan program “Kartu Petani Berjaya”. Acara ini juga disertai dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustad Solmed.

Arinal daiam sambutannya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada Petani di Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini pula, Arinal-Nunik menyampaikan kembali keunggulan program.

“Kartu Petani Berjaya” yaitu tersedianya benih dan pupuk, serta pestisida dan insektisida tepat waktu, pasar bagi produk pertanian dengan harga yang menguntungkan petani.” katanya.

Lalu bantuan modal berupa kredit usaha tani, dan beasiswa bagi anak petani yang berprestasi “Ini merupakan wujud komitmen dan kecintaan kami terhadap teman-teman petani, untuk itulah acara ini kami adakan secara khusus bagi teman-teman sekalian.” Kata Arinal.

Dikatakannya juga di hadapan para petani yang hadir siang tadi, bahwa Presiden Joko Widodo telah menghubunginya langsung pada hari Kamis kemarin via percakapan telepon .

Kepada Presiden, Arinal menyampaikan bahwa akan benar-benar menjalankan amanah Rakyat Lampung Berjaya dengan sebaik mungkin dan bertanggung jawab.

Rasa syukur juga diungkapkan oleh Chusnunia yang akrab dikenal dengan nama panggila Mbak Nunik, yang juga kader muda berprestasi dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Bupati Lampung Timur tersebut juga terkesan dengan semangat demokratis seluruh warga Provinsi Lampung yang ikut andil dalam pilkada kemarin.

Nunik berharap bersama Ir. H Arinal Djunaidi dapat menjaga amanah membawa Rakyat lampung Berjaya. “Pilkada itu ibarat sebuah lomba lari, ada start dan garis finish. Kini kita semua sudałh melewati garis finish, tapi tidak bcleh larut dalam euforia yang terlebihan. Kemenangan in bukan milik kami berdua saja, tapi milik semua pendukung paslon lainnya yang tentunya sama-sama satu tujuan ingin membuat Provinsi Lampung lebih baik lagi dimasa mendatang,” kata Nunik.

Dalam hitung cepat pilkada Provinsi Lampung, semua hasil menunjukkan keunggulan untuk paslon nomor urut 3 Arinal-Nunik. Meski unggul dalam hitung cepat di berbagai lembaga survey, namun secara resmi nantinya akan menunggu diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung pada 9 Juli 2018 mendatang. (rls)

1 Juli 2018
Lampung Peringkat Ketiga Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan

Bandarlampung (SL) — Pemprov Lampung meraih peringkat Ke-3 se-Sumatera dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu diukur dari Status Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan otonomi daerah yang dicerminkan melalui efektivitas penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan oleh berbagai satuan kerja perangkat daerah.

Menurut Pj. Sekdaprov Lampung, Ir. Hamartoni Ahadis didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Chandri, usai upacara bendera di Lapangan Korpri Pemprov Lampung, (25/07), dari capaian ini Lampung juga berada di posisi 12 nasional. “Patut kita syukuri bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Lampung berada pada peringkat ke-3 se- Sumatera atau peringkat ke-12 secara nasional,” ujar Hamartoni.

Karo Pemerintahan dan Otda Chandri menjelaskan bahwa pemeringkatan ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, dengan fokus objek pengukuran dan penilaian pada penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang tersebar menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. “Sejak 2012, secara konsisten Pemprov Lampung, berupaya meningkatkan skor status capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama seluruh SKPD, sehingga dengan skor meningkat dari tahun ke tahun. Dan tahun ini, pada saat Peringatan Hari Otonomi Daerah beberapa waktu lalu, prestasi ini bisa di raih Pemprov Lampung,” ujarnya.

Dikatakan Chandri pula bahwa tantangan ke depan tentu lebih berat, mengingat standar pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan diperbarui dan wajib disertakan dengan bukti-bukti pendukung yang tervalidasi.

Pada kesempatan itu Chandri juga mengungkapkan bahwa Pemkab Lampung Barat dan Pemkot Metro peroleh atribut bintang untuk status capaian kinerja pemerintahan kabupaten/kota. “Atribut bintang ini merupakan kategori prestasi sangat tinggi dalam capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota. Pemkab Lampung Barat bersama 194 pemkab lain se- Indonesia dan Pemkot Metro bersama 56 pemkot lain se-Indonesia tergolong berprestasi sangat tinggi, tentu dengan kriteria dan penilaian yang juga ketat” ujar Chandri. (Humas Prov)

27 Juni 2018
AJOI Indonesia Provinsi Lampung “Melejit”

Bandarlampung (SL) – AJOI Indonesia Provinsi Lampung, melejit dengan terbentuknya kepengurusan DPC-DPC Kabupaten/Kota. Setelah Lampung Tengah, Lampung Timur dan Tanggamus, disusul Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang.

Dikatakan Ketua AJO Indonesia Provinsi Lampung, Romzy Hermansyah, patut berterimkasih kepada seluruh rekan-rekan pemilik/owner Media digital online yang tergabung dalam AJO Indonesia, yang membawa dan mengibarkan AJO Indonesia hingga kini dengan cepat telah berdiri DPC-DPC, saat ini paling tidam 10 Kab/Kota sudah keterwakilan AJO Indonesia berkibar di Lampung untuk membantu tugas fungsi Dewan Pers dalam melaksanakan amanat UU Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik ,sebagaimana peraturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AJO Indonesia, menguatkan kualitas SDM jurnalistik internal lembaga yang tergabung dalam AJO Indonesia, termasuk membantu Dewan Pers melakukan verifikasi perusahaan media yang tergabung dalam AJO Indonesia.

Pimred media online lampungsai.com, Romzy Hermansyah, memimpin Dewan Pengurus Daerah (DPD) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia Provinsi Lampung, periode 2018-2022, ini mengungkapkan, terbentuknya AJO Indonesia dengan tanda terlaksananya Musyawarah Daerah (Musda) yang dihadiri puluhan jurnalis Online yang tergabung dalam AJO Indonesia tingkat Kabupaten/Kota yakni Dewan Pimpinan Cabang (DPC), beberapa waktu lalu.

Seiring waktu berjalan, ada sedikit perubahan dalam inti keorganisasian. Demi berjalannya roda organisasi kedepan, maka dikoordinasikan ke DPP terkait kepengurusan dan sudah fiks, tinggal fokus dalam pelaksanaan pelantikan.

Artinya, masih menurut Romzy, pemantapan struktur kepengurusan DPD Provinsi Lampung sudah fiks berikut dengan struktur kepengurusan DPC-DPC dan pendataan keanggotaan serta pengumpulan surat administrasi perusahaan media yang tergabung, untuk diserahkan ke DPP.

“Kami akan berkoordinasi dengan DPP dapat melantik secara langsung. Kami upayakan dipercepat guna menjalankan program kerja sekaligus mensukseskan Rapimnas AJO Indonesia, pada tanggal 08 Agustus 2018 mendatang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP AJO Indonesia Rival Achmad Labbaika, menjelaskan, bahwa AJO Indonesia, merupakan wadah organisasi bagi seluruh jurnalis online yang berpusat di Jakarta. AJO Indonesia juga merupakan organisasi bermanfaat untuk meningkatkan keprofesionalan, kualitas dan kesejahteraan para anggotanya.

Berdirinya Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, dengan konsep dan rencana kerja terwujudnya Kesejahteraan seluruh anggota AJO Indonesia. Sesuai Motto. “Bekerjasama, bukan sama sama kerja, adalah menjadi slogan sentral AJO Indonesia dan bukan sekedar kata, namun akan direalisasikan,” kata Rivai

Menurut Rival Achmad Labbaika, bahwa konsep dan platform kerjasama berazas bekerjasama dalam membangun dan membesarkan AJO Indonesia.

Artinya, konsep pengembangan AJO Indonesia tak lepas dari Motto yang ada, setiap anggota bekerjasama membangun AJO Indonesia sekaligus kesejahteraan bersama.

Dengan penguasaan teknologi digital, telah menyiapkan perangkat platform digital sebagai pendukung pengembangan media online keanggotaan dan manajemen AJO Indonesia. Pengembangan teknologi digital media online, akan terus tumbuh dan secara pasti akan menjadi pilihan masyarakat di era digital.

Maka itu, AJO Indonesia telah siap menjawab tantangan era digital masa depan. Mulai dari aplikasi media tersendiri, sampai yang terintegrasi. Dari server mandiri sampai platform live streaming via ponsel. AJO Indonesia akan menjadi leader dalam penggunaan teknologi media online di masa datang. Sebagai wadah organisasi, AJO Indonesia akan bergerak bersama dengan penerapan teknologi yang terintegrasi.

Selain itu, ditambahan Ketum DPP, dari sisi teknologi, AJO Indonesia juga menyasar penerapan manajemen media online yang profesional. Karena AJO Indonesia melalui DPP AJO Indonesia akan menjadi sentral organisasi media online. Baik dari sisi organisasi maupun secara bisnis.

“DPP AJO Indonesia tak hanya menjadi pusat kepengurusan organisasi tapi akan menjadi ujung tombak marketing plan untuk menyasar klien klien berskala nasional dan internasional,” jelasnya.

Diketahui, DPD AJO Indonesia Provinsi Lampung telah membentuk 6 DPC (Kabupaten Tanggamus, Lampung Timur dan Lampung Tengah, Mesuji, Tulang Bawang, Lampung Selatan) disusul DPC Lampung Utara, Way Kanan dan Pringsewu.(tim)

24 April 2018
Ketua KPK : Kesadaran Laporan Harta Kekayaan Pejabat Lampung “Minim”

Bandarlampung (SL) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kesadaran penyelenggara negara di Provinsi Lampung dalam melaporkan harta kekayaan. Hanya 69 persen pejabat ditingkat eksekutif dan 24 persen di tingkat legislatif yang melaporkan harta kekayaan.

Kata Ketua KPK Agus Rahardjo, data dan angka tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran penyelenggara negara di Provinsi Lampung melaporkan harta kekayaan.

“Baru sebanyak 69.10 persen di tingkat eksekutif dan 26.45 persen di tingkat legislatif,” ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Rapat Koordinasi KPK bersama jajaran Pemerintah Provinsi Lampung bersama 15 kepala daerah se Provinsi Lampung, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Lampung, Sekretaris Daerah dan Inspektur di Bandarlampung, seperti diberitakan Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (11/4) siang.

Menurut Agus, KPK giat memaksimalkan upaya pencegahan korupsi. Karenaya perlu komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Agus mengimbau masyarakat agar tidak bersikap permisif terhadap tindak pidana korupsi, sekecil apapun.

Ketua KPK mengingatkan, pemerintah daerah harus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut Agus, beberapa bidang yang menjadi perhatian KPK dalam program pemberantasan korupsi adalah perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pengelolaan pelaporan kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, termasuk penanaman nilai-nilai antikorupsi.

Untuk itu, lanjut Agus, beberapa hal menjadi sorotan dan perhatian KPK, antara lain perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan pelayanan terpadu satu pintu, penguatan inspektorat daerah, pengawalan dana desa,dan tata sumber daya alam

12 April 2018
Mendagri Minta Pejabat Lampung Minimalisir Praktik Korupsi

Bandarlampung (SL) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kepala daerah dan DPRD Se-Provinsi Lampung untuk benar-benar menghentikan praktek korupsi dalam setiap tahapan pembahasan penyusunan anggaran.

Terlebih terhadap tiga sektor yang umumnya menjadi program unggulan pemerintah daerah yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan.

“Hati-hati dan cermati kepada SKPD dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota di Lampung terhadap ketiga hal tersebut,” kata Tjahjo Kumolo di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (11/4).

Mendagri berpesan agar APBD yang telah disusun pemerintah agar benar-benar digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

“Perencanaan anggaran harus tepat waktu, APBD harus tepat guna, dan juga tepat sasaran,” ujar Tjahjo Kumolo di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Rabu (11/4).

Agar konsisten dalam aspek perencanaan dan penganggaran, kata Tjahjo, diperlukan sisitem e-planning dan e-budgeting.

“Dilakukannya e-planing dan e-budgeting untuk terciptanya sebuah kondisi yang ideal, termasuk dokumen perencanaannya yang bersih, tidak ada duplikasi program, adanya kejelasan mengenai struktur kinerjanya dengan baik, konsistensi antar dokumen, dan perencanaan yang berorientasi pada sasaran output yang jelas,” bebernya.

Ia menyebutkan ada poin penting yang menjadi kewajiban bagi penyelenggara Pemerintah Daerah.

“Pemerintah daerah harus berkewajiban penyelenggara pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, mensinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah, dan melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintah yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembatuan,” katanya.

Diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo berkunjung ke Lampung dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Lampung di lingkungan pemerintah daerah se-Lampung di Balai Keratun Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/4).

Penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi dilakukan seluruh bupati/walikota dan ketua DPRD se-Lampung. Acara itu disaksikan Ketua KPK Agus Raharjo, Kepala BPKP, Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno, Ketua DPRD Dedi Aprizal, Kapolda Irjen Pol Suntana, dan Kajati Susilo Yustinus. (rls/red)

12 April 2018
Proyek Bangun Ruang Kelas Kemenag Lampung Diduga Asal Jadi

Bandarlampung (SL) – Pekerjaan sejumlah proyek milik Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung diduga kuat sarat penyimpangan. Kualitas proyek Kemenag itu terlihat dari kondisinya yang sudah mengalami banyak kerusakan, padahal proyek baru ‘seumur jagung’.

Seperti proyek Pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar MAN Kibang Budi Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat senilai Rp486 juta. Kondisi proyek yang dikerjakan CV. Malay Jaya Abadi sangat memprihatinkan.

Mulai dari dinding yang sudah banyak mengalami keretakan, lantai sudah mengalami kerusakan bahkan keramik mengalami patah, hingga pemasangan instalasi listrik terkesan asal-asalan.

Hal serupa juga terjadi pada proyek Pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar MAN Pringsewu senilai Rp493 juta. Proyek yang dikerjakan CV. Naira Karya Mandiri. Proyek ini sudah mengalami banyak keretakan bagian dinding, bahkan keretakan itu sudah terjadi sejak awal baru diserahkan pihak rekanan ke pihak sekolah.

Kondisi proyek Pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar MAN Kibang Budi Jaya Tulang Bawang Barat senilai Rp486 juta yang dikerjakan CV. Malay Jaya Abdi kodnsinya sangat memprihatinkan.Padahalproyek ini baru seumur jagung

“Kami hanya menerima kunci saja. Kami gak paham soal pembangunannya. Kalau soal banyaknya keretakan itu memang sudah terjadi sejak baru di serahkan. Jadi baru beberapa hari dari diserahkan mulai mengakami keretakan, dan itu sampai sekarang bagian luar maupun dalam sudah banyak retak,” ujar Guru MAN Pringsewu yang membidangi bangunan, Bunyana, baru-baru ini.

Menurutnya, pihak sekolah menerima kunci gedung itu pada bulan Juli 2017 lalu.”Baru mas. Sekitar bulan 7 tahun kemarin kita terima kuncinya,” katanya dilangsir harianpilar.com.

Sementara, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Drs. H. Suhaili, M. Ag hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi.(hp/nt/*)

9 April 2018
Hery Suliyanto Buka Qasidah Super Festival Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018

Bandarlampung (SL) – Qasidah Super Festival Tingkat Provinsi Lampung tahun 2018 dimulai. Acara yang berlangsung 9-13 April 2018 ini diikuti 240 grup dengan total peserta keseluruhan 2880 orang, dari 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Pembukaan acara dilakukan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Hery Suliyanto mewakili Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno di Halaman Gedung Bayanihan, Asrama Haji Bandar Lampung, Senin (9/4/2018).

Hery mengatakan Qasidah tersebut merupakan seni budaya bangsa Indonesia yang mampu menampung dan menumbuhkan daya cipta para seniman qasidah dalam memperkuat jati diri bangsa, meningkatkan apresiasi dan kreativitas seni budaya bangsa bernuansa Islami.

“Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, saya menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini sebagai wahana untuk memelihara nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang bernafaskan Islam. Qasidah ini juga merupakan refleksi dan ekspresi melalui aspek berupa tuntunan, dakwah dan syiar agama yang terkandung di dalamnya,” ujar Hery.

Hery menyampaikan saat ini banyak dilaksanakan ajang perlombaan menyanyi melalui media televisi dan tidak sedikit pula dari mereka yang berhasil mewujudkan keinginannya untuk menjadi penyanyi/vokalis terkenal. Namun dari sekian banyak penyanyi di negara ini, hanya beberapa orang yang berkeinginan untuk melestarikan Iagu-lagu Islami.

“Padahal lagu-lagu bernuansa Islami memiliki nilai sangat strategis dalam upaya untuk menumbuh-kembangkan nilai-nilai religius khususnya di kalangan anakanak usia dini dan kalangan remaja serta masyarakat,” katanya.

Menurut Hery secara umum target yang ingin dicapai dalam acara tersebut yakni pembinaan mental spiritual masyarakat menuju masyarakat yang maju, berdaya saing dan berakhlakul kharimah.

Selanjutnya, memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya Islami serta rasa cinta terhadap nilai-nilai bernuansakan Islam. Lalu, melestarikan seni budaya Islami yang terkikis oleh budaya luar serta memperkenalkan pada generasi penerus mengenai keluhuran seni budaya Islam yang tumbuh sejak berabad-abad silam.

“Acara ini juga sebagai membangun dan mempererat silaturahmi dalam bingkai ukuwah islamiah di Provinsi Lampung,” ujar Hery.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni Qasidah Indonesia (DPW-LASQI) Provinsi Lampung, Yustin Ridho Fircado mengatakan Qasidah Super Festival bertujuan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para pegiat grup-grup qasidah yang ada di Provinsi Lampung.

“Ini kesempatan untuk mengekpresikan kreativitasnya, kesempatan untuk uji kemampuan dalam meraih prestasi terbaik, sambil mempererat jalinan silaturahmi. Oleh sebab itu, kita berharap tiap-tiap DPD LASQI Kabupaten/Kota dapat mengirimkan peserta terbaik dari daerahnya masing-masing,” ucapnya.

Pembinaan acara qasidah ini, kata Yustin dilakukan oleh DPW LASQI bersama Pemprov Lampung. Alasannya, setiap dua tahun sekali akan diselenggarakan Festival Qasidah Berskala Besar Tingkat Nasional, sebagai follow-up pembinaan dari tingkat Provinsi.

Meskipun Juara Qasidah Super Festival tidak otomatis menjadi duta Provinsi Lampung ke Tingkat Nasional, namun acara itu merupakan kesempatan yang baik untuk mengembangkan kreativitas di bidang seni qasidah.

“Saling asah, saling asih, dan saling asuh serta berbagi pengalaman antar sesama peserta. Baik mengenai kostum, ragam tabuhan rebana, koreografi, maupun harmonisasi musik dan vokal, yang menjadi standard tingkat nasional. Mudah-mudahan pengalaman kali ini dapat menjadi motivasi kreatif, untuk mempersiapkan diri di tahun depan,” katanya.

Pada tahun 2019 nanti, lanjut Yustin, DPP LASQI akan menyelenggarakan Festival Qasidah Berskala Besar, yang melombakan seni qasidah Kategori Remaja Putra/Putri dan Dewasa Putra/Putri.

“Oleh karena itu, di tahun depan DPW LASQI bersama Pemprov Lampung mudah-mudahan akan kembali melakukan seleksi untuk memilih duta Lampung pada event Tingkat Nasional yang dimaksud,” ujarnya.

Yustin menerangkan, di tengah era globalisasi saat ini dan serbuan budaya asing yang begitu gencar dan masif melumuri nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Ini dapat menggoda gaya hidup masyarakat terutama generasi muda.

Oleh sebab itu, jelas Yustin, melalui LASQI yang berakar pada norma-norma agama Islam, dapat diharapkan menjadi tiangpancang budaya dan benteng nilai-nilai luhur karakter bangsa yang berakhlakul karimah. Hal tersebut mampu menggerus budaya yang masuk dari luar.

“Disaat bidang-bidang kehidupan yang lain tampak hiruk-pikuk dengan kepentingan-kepentingan kelompok, maka bisa dipastikan, bidang budaya justru dapat mempersatukan kita di bawah panji-panji kebangsaan.

Oleh karena itu saya berharap kepada pengurus DPW LASQI, DPD, dan DPC LASQI dapat terus memikirkan perkembangan LASQI ke depan,” katanya. (Humas Prov)

9 April 2018