Sinarlampung

Tag: Proyek Dinas PUPR

  • Diduga Proyek PUPR Mesuji Dikendalikan Anak Bupati, Kadis : Itu Tidak Benar

    Diduga Proyek PUPR Mesuji Dikendalikan Anak Bupati, Kadis : Itu Tidak Benar

    Mesuji (SL) – Adanya berita Proyek PUPR Mesuji dikendalikan anak bupati, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Mesuji, Riduan Zulkipli angkat bicara.  Riduan Zulipli pastikan pekerjaan proyek di Kabupaten Mesuji berjalan dengan spesifikasi dan sesuai aturan dan tidak ada pengendalian apa lagi setoran proyek.

    Baca Sebelumnya : Gamapela Tuding Proyek di PUPR Mesuji Dikendalikan Anak Bupati, Kejati Tunggu Laporan

    “Selama ini sistem pekerjaan di Mesuji sudah berjalan sesuai aturan. Kita juga memastikan jika ada informasi yang berkembang di masyarakat bahwa ada pengaturan dan pengondisian proyek oleh dinas dan keluarga bupati itu tidak benar. Itu hanya isu dari segelintir orang yang tidak senang dengan pemerintahan saat ini. Sekali lagi kami pastikan semua itu tidak benar”, ujar Ridwan Zulkifli, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 26 Agustus 2021.

    Semua kegiatan dan pekerjaan fisik yang dikerjakan di Kabupaten Mesuji khususnya di Dinas PUTR sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada.

    “Sudah biasa di dalam satu pemerintahan ada pro dan kontra jika ada info yang menyebutkan bahwa ada pengondisian proyek oleh dinas dan keluarga bupati itu sangat tidak benar”, tegas Ridwan.
    (Aan. S)

  • Anggota DPRD Lamsel ‘Disiram’ Rp2,5 Miliar Suap Proyek PUPR

    Anggota DPRD Lamsel ‘Disiram’ Rp2,5 Miliar Suap Proyek PUPR

    Lampung Selatan (SL) – Pengakuan uang suap proyek PUPR Lampung Selatan mengalir ke semua anggota DPRD Lampung Selatan diperkuat Agus Bhakti Nugroho. Dia bilang “menyiram” semua wakil rakyat Rp2,5 M.

    Menurut Agus Bhakti Nugroho (BN) yang tertangkap basah KPK menjadi mediator suap proyek PUPR Lampung Selatan kepada Zainudin Hasan, bupati nonaktif Lampung Selatan, pengucurannya dua tahap.

    Tahap pertama, kata dia, Rp2 Miliar jatah buat semua anggota DPRD Lampung Selatan. Tahap kedua, khusus jatah ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosadi seninai Rp500 juta.

    Anggota DPRD Lampung itu membeberkan aliran dana suap proyek PUPR itu kepada Majelis Hakim yang dipimpin Mien Trisnawati pada sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, Kota Bandar Lampung, Rabu (24/10).

    Tujuan menyiram para wakil rakyat itu, kata Agus BN, perintah Zainudin Hasan supaya gak “berisik”. Kata Bapak (Zainudin Hasan), supaya mereka tidak ribut,” katanya kepada JPU KPK.
    JPU KPK Wawan Yurwanto mencecer lebih dalam apakah pemberian uang tersebut semacam uang diam saat ketok palu. Agus BN membenarkannya. (RMOL)

  • Ketua DPRD Lamsel Tanggapi Dugaan Kena ‘Cipratan’ Fee Proyek

    Ketua DPRD Lamsel Tanggapi Dugaan Kena ‘Cipratan’ Fee Proyek

    Lampung Selatan (SL) – Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosyadi menanggapi santai kesaksian Agus Bhakti Nugroho (ABN) dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Rabu (24/10/2018) sore.

    Seperti diketahui, ABN, mantan Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung menyebut dirinya menerima uang fee proyek Rp500 juta. ABN juga mengatakan seluruh anggota dewan Lamsel kecipratan uang Rp2 miliar.

    Dilansir dari rilis.id Hendry yang ditemui di rumahnya menyatakan dirinya menghargai kesaksian ABN.

    “Ucapan dan perkataan itu adalah hak setiap warga negara Indonesia dalam berbicara. Tetapi, KPK yang merupakan lembaga anti rasuah tidak akan gegabah menyimpulkan sebuah kalimat,” ungkap politisi PDIP itu.

    Hendry ditemui di kebun milik keluarganya yang terletak tidak jauh dari rumah pribadinya di Dusun Dua Desa Kedaton Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.

    Menurut Hendry, KPK pasti memiliki pendapat dan tim yang bisa membuktikan setiap perkataan itu benar atau tidak. Dia yakin lembaga anti rasuah ini pasti akan mempelajari ucapan dan pernyataan setiap saksi dan tersangka.

    “KPK itu punya tim dan punya alat yang canggih untuk mencari bukti dan kebenaran setiap perkara yang sedang mereka tangani,” tambahnya.

    Untuk itu, Bang Hendry –sapaan akrabnya, meminta masyarakat Lamsel tidak mudah terprovokasi dan menelan mentah-mentah setiap berita atau perkataan yang bermunculan di masyarakat.

    “Apalagi sekarang ini tahun politik. Jangan terprovokasi isu dan pemberitaan yang belum tentu kebenarannya. Karena, itu bisa menimbulkan konflik di masyarakat jika kita tidak cerdas dalam berpendapat dan berfikir,” pungkasnya. (rilis.id)