Sinarlampung

Tag: PWI Pusat

  • Pertemuan Virtual Kemenkominfo dan PWI Pusat Bahas HPN 2021

    Pertemuan Virtual Kemenkominfo dan PWI Pusat Bahas HPN 2021

    Jakarta, (SL)-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyarankan agar kegiatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 dilaksanakan secara full digital.

    Hal itu dikatakan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Jhony G. Plate dalam pertemuan virtual dengan Pengurus PWI Pusat dan Panitia Hari Pers Nasional 2021, Kamis 07 Januari 2021.

    Menteri Jhonny G. Plate menekankan kembali tugas besar bersama yang dihadapi oleh negara saat ini harus didukung bersama-sama, dimana pers juga sebagai pilar ke empat demokrasi yang harus ada dan terlibat di dalamnya.

    “Saya berharap lewat Hari Pers Nasional 2021, peran Wartawan sebagai bagian dari demokrasi menjadi bagian terdepan bersama pemerintah untuk menyelamatkan masa depan bangsa di masa pandemi saat ini,” tegas Menkominfo.

    Dalam pertemuan virtual ini Jhonny G. Plate juga mengatakan sudah selayaknya masyarakat global bertransformasi dan bermigrasi dari dunia fisik ke dunia digital. Demikian juga saat ini kita harus menyesuaikan dari era teritorial ke era ekstraterestrial. Dia menjelaskan bahwa saat ini tantangan yang sama juga tengah dihadapi oleh industri pers, baik pers dalam lingkup global maupun di Indonesia.

    “Pers saat ini mulai bermigrasi dan masuk ke era digital yang merubah keseluruhan profilnya, maka tantangan eksistensinya menjadi relevan untuk ke mana arah pers kita yang berkualitas di era 4.0. Saat ini tantangan besarnya, tidak saja pers Indonesia, tetapi juga pers dunia,” tandasnya.

    Johnny G. Plate juga  menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi maju satu dekade, sekaligus sebagai upaya mengantisipasi pandemi Covid-19 dan dinamika dunia digital.

    Menurut Menteri Johnny saat ini Kementerian Kominfo tengah mengupayakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar pada akhir 2022 seluruh desa dan kelurahan di Indonesia terjangkau jaringan 4G.

    “Pada akhir tahun 2022, sebanyak 83.218 desa dan kelurahan seluruhnya sudah bisa terjangkau sinyal 4G,” kata Menkominfo.

    Ditegaskannya, atas dukungan Presiden Joko Widodo dan berdasarkan keputusan politik yang kuat, upaya menyelesaikan daerah blankspot tersebut dibiayai melalui bantuan pembiayaan atau blended financing. Sehingga percepatan pembangunan maju lebih cepat 10 tahun.

    “Ada 3.435 desa dan kelurahan yang berada di wilayah non-3T, dimana para pimpinan operator seluler  telah berkomitmen secara simultan untuk menyelesaikan pembangunan atau menghadirkan sinyal di wilayah non-3T tadi selambat-lambatnya pada tahun 2022 juga, sehingga sisanya 9.113 desa dan kelurahan akan dibangun oleh Kominfo,” ujar Johnny Plate.

    Dalam pertemuan itu, selain Menteri Johnny G Plate, Dirjen Kominfo Widodo Muktiyo juga turut hadir dalam rapat Virtual Panitia HPN 2021. Sementara itu dari PWI Pusat hadir Ketua Umum Atal S Depari yang juga Penanggung Jawab Hari Pers Nasional, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Abdul Aziz, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mokhtar, Bendahara Umum M Ihsan, Wakil Bendahara Umum Dar Edi Yoga, Sekretaris Panitia HPN Kesit B Handoyo, dan Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho.

  • Catatan Akhir Tahun PWI Pusat, Dari Kekerasan Fisik dan Digital Terhadap Wartawan Hingga Pilkada Serentak

    Catatan Akhir Tahun PWI Pusat, Dari Kekerasan Fisik dan Digital Terhadap Wartawan Hingga Pilkada Serentak

    Jakarta (SL) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengeluarkan catatan akhir tahun sebagai bentuk refleksi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

    Dalam rilis yang diterima redaksi Sinarlampung.co, Senin (28/12/2020) PWI menyoroti beberapa hal yang terjadi selama Tahun 2020 seperti merebaknya Covid-19 yang turut berimbas pada perusahaan Pers dan para Wartawan di Indonesia.

    Kemudian, pelaksanaan Pilkada serentak 2020, kekerasan fisik kepada Wartawan yang masih terjadi seperti pemukulan, pengeroyokan dan perampasan alat kerja serta penghapusan paksa hasil liputan, yang dilakukan aparat penegak hukum maupun peserta demo.

    Dalam keterangan tertulisnya yang di tanda tangani oleh Ketua Umum Atal S Depari dan Sekjen Mirza Zulhadi, PWI juga menyoroti terjadinya kekerasan baru pada era digital saat ini terhadpa wartawan seperti doxing yakni membuka data pribadi wartawan dan keluarganya di media sosial. PWI terus menghimbau pelaku yang merasa terganggu dengan karya jurnalistik, seharusnya menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

    “Selain itu PWI menyesalkan terjadinya peretasan situs. Mereka yang tidak senang atas pemberitaan menggunakan hacker untuk membobol pertahanan website sebuah media atau meretas data pribadi wartawan. PWI berharap aparat hukum mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak terulang lagi,” kata Ketua Umum PWI Atal S Depari, Senin, (28/12/2020).

    PWI mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang tetap menjaga kemerdekaan pers dengan berpedoman kepada UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundang-udangan tentang pers lainnya, dalam menyelesaikan persoalan terkait kasus-kasus pers.

    Atal juga mengungkapkan, melalui Masyarakat Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI melakukan survei kepada wartawan di 34provinsi di Indonesia yang menghasilkan kesimpulan, bahwa sebagian besar wartawan mendukung Pilkada serentak 2020, tetap berlangsung 9 Desember namun dengan sejumlah catatan, terutama terkait penegakan protokol kesehatan. Secara umum pelaksanaan pilkada juga dinilai berjalan dengan baik.

     “PWI mengucapkan terima kasih kepada wartawan, perusahaan pers, dan semua komponen bangsa lainnya yang telah mengawal proses demokrasi yaitu Pilkada Serentak 2020 sehingga secara umum bisa berlangsung lancar, demokratis, sehat, dan berbudaya,” ujar Atal.

    Atal menegaskan, media yang secara terus menerus mengingatkan para pihak untuk patuh terhadap protokol kesehatan, gerakan 3M, telah berdampak positif terhadap penyelenggaraan pilkada sehingga tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

    “PWI juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan pers yang tetap mempekerjakan wartawan meski dalam kondisi sulit. Kepada para wartawan, PWI berharap agar terus meningkatkan profesionalisme dan patuh menjalankan UU, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Perilaku Wartawan,” pungkasnya.

    Terakhir, dalam catatan akhir tahunnya, PWI menyerukan kepada semua pihak untuk terus berupaya menjaga keberlangsungan kehidupan pers yang merupakan pilar demokrasi. Keberadaan pers sebagai fourth estate, kekuatan keempat, pada era demokrasi ini sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, transparan, dan terhindar dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Menyelamatkan kehidupan pers berarti ikut menyelamatkan kehidupan demokrasi di Indonesia demi masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik dan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

  • Atal S Depari Apresiasi Dukungan Sejumlah Gubernur Terhadap Media di Tengah Covid-19

    Atal S Depari Apresiasi Dukungan Sejumlah Gubernur Terhadap Media di Tengah Covid-19

    Jakarta (SL)-Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyambut baik atas dukungan sejumlah kepala daerah yang telah memperhatikan kelangsungan hidup media di daerah akibat pandemi Covid-19 seperti yang telah ditunjukan Gubernur Kalimantan Tengah dan Gubernur Jawa Timur.

    “Berbagai langkah insentif kepada industri media harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah agar dapat menyelamatkan hidup pers nasional di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja karyawan perusahaan media seiring dengan penurunan performa bisnis industri media nasional secara drastis akibat imbas Covid-19,” ujar Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Minggu, 7 Juni 2020.

    Pernyataan Ketua Umum PWI Pusat itu berdasarkan informasi yang dia terima dalam pertemuan webinar antara pengurus pusat PWI dengan para ketua PWI se Indonesia baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut PWI berharap agar kerjasama iklan dan advetorial dengan Pemda tetap terjalin karena hal itu sangat membantu kelangsungan hidup media. Dan berharap jangan sampai anggaran dikurangi karena alasan pandemi.

    Menurut Ketua PWI Kalteng Haris Sadikin, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran telah menyetujui penambahan belanja publikasi melalui media sebesar Rp10 miliar periode Juli hingga Desember 2020 dalam rapat koordinasi dengan organisasi pers (PWI) dan pimpinan media, pada Rabu, 3 Juni 2020.

    “Belanja publikasi diantaranya untuk kontrak pemberitaan, iklan, dan advertorial. Belanja publikasi dialokasikan untuk media berbadan hukum yang terdampak covid-19, dan media yang masuk dalam kategori UMKM,” jelas Ketua PWI Kalteng Haris Sadikin.

    Haris juga memohon doa dan dukungan dari para pengurus PWI agar DPA belanja media dapat selesai disusun dan disahkan paling lambat pertengahan Juni 2020.

    Sementara itu dari Jawa Timur dikabarkan bahwa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membuka kerjasama dengan media di tengah keterbatasan situasi saat ini. Emil Dardak menyampaikan bahwa media juga tetap punya fungsi advokasi untuk mengingatkan apa yang luput dilihat pemerintah.

    Di sisi lain, dia meminta media juga dapat menjadi penyampai info yang clear, dan mengingatkan soal judul-judul berita yang kadang bombastis. Pemprov sendiri menegaskan tidak akan memotong anggaran pers dan sosialisasi melalui media.

    Mendengar kesulitan yang dialami berbagai media di sejumlah daerah, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi berharap agar para kepala daerah di Indonesia dapat terus mendukung kelangsungan hidup media di daerahnya, karena bagaimanapun juga pers adalah salah satu dari pilar demokrasi dan pers punya peran strategis di masa pandemi ini.

    “Dari Sumatera Utara juga mengabarkan bahwa gubernur dan jajarannya berinisiatif melakukan pertemuan dengan jajaran pers setempat dan membentuk tim bersama untuk mencari solusi di tengah pandemi,” ujar Mirza Zulhadi. (red)

  • 50 Tahun Mengabdi di PWI, Fatimah dapat Penghargaan

    50 Tahun Mengabdi di PWI, Fatimah dapat Penghargaan

    LIKA-liku menjadi pegawai PWI Pusat dilalaui Fatimah yang sering disapa Ibu Tati mengantarkan dirinya mendapat penghargaan dari PWI Pusat. Penyerahan penghargaan berupa kalung emas, dilakukan Ketua panitia HPN 2020 Auri Wijaya disaksikan Ketua PWI Pusat Atal.S. Depari dan ketua Dewan Pers M.Nuh.

    Wanita kelahiran Sukabumi Jabar 21 Februari 1948 ini,  walau lama mengabdi, tidak lantas membuatnya jumawa, justeru dilakoninya dengan sabar, tekun  dengan ikhlas.

    Karena menjadi pegawai PWI Pusat yang sehari-mengurusi orang-orang dari berbagai karekter se-Indonesia. Rasa haru tidak bisa ia sembunyikan dengan mata berkaca, ketika kalung emas di pasangkan Auri kepada dirinya.

    Menjadi pegawai PWI Pusat era kepemimpinan Mahbub Djunaidi kala itu sangat rumit, tidak seperti saat yang perkembangan pers sudah begitu canggih yang “main pencet” tombol pekerjaan akan jadi mudah dan cepat, imbuhnya. (*)

  • KABAR HPN 2020: PWI Berikan Anugrah Kehormatan untuk Menko PMK Muhadjir Effendi

    KABAR HPN 2020: PWI Berikan Anugrah Kehormatan untuk Menko PMK Muhadjir Effendi

    Banjarmasin (SL) – Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi mendapat anugrah  sebagai Anggota Kehormatan dari PWI Pusat. Pemberian anugerah  diberikan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari pada acara Dialog Kebudayaan di Hotel Mercure Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (7/2).

    Pemberian gelar ini bukan tanpa alasan. Atal menyebut, sebelum menjadi menteri, Muhadjir Effendi pernah menjadi wartawan. Meskipun tidak pernah bergabung dalam organisasi PWI tapi dia dianggap layak mendapat anugerah itu.

    “Beliau pernah jadi wartawan meskipun saat beliau mau gabung belum lulus. Jadi statusnya hanya CA atau calon anggota (PWI). Hari ini, saya memberikan reward (anugerah), sebagai anggota kehormatan” kata Atal.

    Mantan ketua SIWO pusat itu  juga memuji profesionalitas Muhadjir selama menjadi wartawan. “Saya tadi bertanya, apakah pernah menerima amplop? Jawabnya tidak. Jadi beliau merasakan sebagai wartawan, tetap profesional,” ujarnya.

    Sebelumnya, PWI Pusat juga memberikan Penghargaan Press Card Number One (PCNO) kepada belasan wartawan senior yang dinilai layak menerimanya.

    Anugerah Kartu Pers Nomor Satu ini diberikan bertepatan dengan perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

    Di antara penerima PCNO tersebut terdapat dua wartawan senior dari PWI Provinsi DKI Jakarta. Yakni Tubagus Adhi, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan PWI Jaya, yang juga Pemred “Breakingnews.co.id dan Aat Surya Safaat, mantan Pemred “Antara” dan kini anggota Dewan Penasehat PWI Jaya.

    Penghargaan Kartu Pers Nomor Satu diberikan kepada wartawan senior berusia 50 tahun ke atas, telah lebih 30 tahun mengabdikan dirinya di dunia jurnalistik.

    Anugerah PCNO diberikan sejak HPN X 2010 di Palembang, Sumsel. Tokoh no 1 adalah Rosihan Anwar, Jacob Oetama, Herawati Dyah, Dahlan Iskan, Gunawan Muhamad, Fikri Jufri, Karni Ilyas, Alwi Hamu.(HUMAS HPN).

  • Calon Ketua Umum PWI Wajib Tanda Tangan Pakta Integritas

    Calon Ketua Umum PWI Wajib Tanda Tangan Pakta Integritas

    Jakarta (SL) – Semua calon Ketua Umum PWI Pusat dalam Kongres PWI XXIV wajib menandatangani Pakta Integritas yang berisi janji tidak akan melakukan politik uang dan tidak membawa organisasi PWI ke dalam politik praktis atau berafiliasi dengan salah satu partai politik. Pakta Integritas yang diajukan oleh Panitia Pengarah telah disetujui oleh Rapat Pleno Pengurus PWI Pusat, Selasa, (4/9) siang dalam rapat pleno PWI Pusar, di Jakarta.

    Dalam Pakta Integritas ini juga disebut, bila calon ketua umum yang kemudian terpilih menjadi ketua umum PWI terbukti terlibat politik uang wajib mengundurkan diri. Proses pengunduran sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.

    “ Pakta Integritas ini untuk menjaga moral PWI, sekaligus sebagai contoh kepada organisasi lain,” kata ketua Tim Pengarah, Ilham Bintang.

    Kongres PWI XXIV bakal diselenggarakan di Solo 27 -30 September. Dalam kongres akan diadakan sejumlah acara seperti saresehan kaum muda, intelektual, pejabat dan pengusaha.

    Menurut Ilham Bintang, kongres PWI kali ini sangat strategis buat PWI maupun masyarakat pers. “Ke depan PWI menghadapi tantangan yang luar biasa, baik dari aspek profesionalisme wartawan yang akan berhadapan dengan media sosial yang semakin liar,aspek perekonomian yang semakin berat, dan aspek politik yang semakin panas. Oleh karena siapa pun pemimpin PWI nantinya akan menentukan kiprah PWI yang akan datang, “ tegas Ilham

    Sampai saat ini ada beberapa bakal calon, seperi Atal Depari, Hendry Basuki, Hendri Ch Bangun, Sasongko Tedjo, Wina Armada Sukardi dan lain-lain. (rls)

  • PWI Pusat Kecam Insiden Kekerasan di Kantor Redaksi Radar Bogor

    PWI Pusat Kecam Insiden Kekerasan di Kantor Redaksi Radar Bogor

    Jakarta (SL) – Tindakan penggerudukan dengan menggunakan kekerasan yang telah dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan PDIP Bogor Rabu 30 Mei 2018 sangat disayangkan dan memprihatinkan. Tindakan tersebut tidak mencerminkan prinsip prinsip penyelesaian sengketa pers yang bermartabat dan demokratis. Tindakan tersebut juga kurang kondusif bagi upaya untuk bersama-sama menciptakan suasana yang sejuk di awal tahun politik riskan terhadap konflik dan perpecahan.

    Dalam rangka menegakkan martabat pers nasional, serta untuk menciptakan suasana politik yang kondusif, PWI Pusat menyampaikan sikap dengan meminta kepada siapapun, khususnya PDIP Bogor dalam kasus ini, agar dalam menyampaikan keberatan atau tuntutan terhadap pemberitaan pers senantiasa menggunakan cara cara demokratis-prosedural sebagaimana telah diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999. “Pers bisa saja membuat kesalahan. Wartawan juga manusia yang tidak luput dari kelemahan dalam menjalankan profesinya. Kinerja pers dapat dipersoalkan secara etis maupun hukum dengan menggunakan UU Pers,” kata Plt Ketua PWI Pusat Sasongko Tedjo didampingi Sekretaris Jenderal Hendri Ch. Bangun.

    Dalam rilis yang dikirim ke redaksi sinarlampung.com, PWI Pusat dapat memahami kekecewaan unsur PDIP Bogor terhadap pemberitaan Radar Bogor tentang kontroversi gaji Dewan Pengarah BPIP namun seyogyanya kekecewaan itu tidak diluapkan dengan tindakan main hakim sendiri. Tindakan ini sangat tidak produktif dan akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan pers nasional secara keseluruhan. PWI Pusat menyarankan agar PDIP Bogor membawa masalah ini ke Dewan Pers.

    PWI Pusat berharap agar Dewan Pers dapat menangani masalah ini sesegera mungkin sehingga memberi rasa keadilan kepada semua pihak terkait dan memberi pencerahan kepada masyarakat bertolak dari kasus tersebut. Dan  PWI Pusat menyarankan agar Radar Bogor mengadukan masalah yang dihadapinya kepada Dewan Pers dengan harapan akan mendapatkan penyelesaian yang sesuai dengan jiwa dan semangat UU Pers No. 40 tahun 1999.

    PWI Pusat menghimbau kepada Radar Bogor untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga untuk bermawas diri. Sudah menjadi kewajiban pers untuk menjalankan fungsi kontrol dan memenuhi hak publik atas informasi. Namun fungsi tersebut harus senantiasa dijalankan dengan menaati Kode Etik Jurnalistik secara konsekuen. Menaati Kode Etik Jurnalistik sangat mendasar agar pers dapat menjaga martabatnya dan dapat mempertahankan kepercayaan publik. (rls/jun)

  • PWI Kombinasikan Pers dan Kopi dalam Lawatan ke Korea Selatan

    PWI Kombinasikan Pers dan Kopi dalam Lawatan ke Korea Selatan

    Sekjen PWI Pusat Hendri CH Bangun

    JAKARTA (SL) – Rombongan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memadukan pers dan kopi dalam lawatan ke Republik Korea Selatan. Kunjungan ke negeri ginseng ini adalah bagian dari kerjasama PWI dengan Asosiasi Wartawan Korea (AWK) yang sudah terjalin sejak lima tahun belakangan.

    Memadukan pers dan kopi sengaja dipilih sebagai tema kunjungan. Pertama, untuk kembali memperkenalkan kopi sebagai salah satu komoditas utama Indonesia. Kedua, untuk memetik pelajaran berharga dari masyarakat pers Korea, khususnya, yang berhasil mempromosikan ginseng sebagai salah satu brand utama negara itu.

    Begitu antara lain disampaikan Sekjen PWI Hendry Ch. Bangun yang memimpin delegasi PWI dalam keterangan yang diterima redaksi.

    “Masyarakat pers Korea Selatan memiliki cara yang terbukti jitu ikut mempromosikan ginseng ke seluruh dunia. Setelah itu, mereka berhasil mempromosikan produk-produk unggulan lain dari Korea Selatan seperti yang kita kenal sekarang ini,” ujar Hendri yang juga anggota Dewan Pers RI.

    Dia menambahkan bahwa kopi yang dibawa berasal dari Aceh, Jambi, Pontianak, Tanjung Pinang, Bengkulu, Makassar, dan beberapa daerah lainnya. Kopi akan diberikan kepada institusi dan media yang dikunjungi dalam program ini.

    Selain Hendry, anggota delegasi PWI lainya adalah Ketua PWI Sumatera Utara Hermansjah, Ketua PWI Jambi Saman Muraki, Sekretaris PWI Kep. Riau Saibansah Dardani, Ketua PWI Jogjakarta Sihono, Ketua PWI Solo Anas Syahirul Alim, Ketua PWI Sulawesi Barat Naska Mahmud Nabhan, Sekretaris PWI Sulawesi Selatan Anwar Sanusi, Ketua PWI Kalimantan Barat Gusti Yusti Ismail, dan Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat Teguh Santosa.

    Dalam kunjungan kali ini, delegasi PWI dijadwalkan berkunjung ke sejumlah media di Korea Selatan, seperti Hankook Ilbo. Selain itu juga ada rencana berkunjung ke fasilitas Olimpiade musim dingin yang akan diselenggarakan Februari 2018.

    “Perlu bagi kita mempelajari persiapan Korea Selatan menggelar event olahraga internasional sekelas Olimpiade ini. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Asian Games,” masih kata wartawan senior Kompas ini.

    Delegasi PWI juga direncanakan berkunjung ke Institut Konvergensi Teknologi Karbon.

    Selain itu, delegasi PWI direncanakan bertemu Dutabesar Republik Indonesia untuk Republik Korea Umar Hadi, dan Dutabesar Hubungan Internasional Kota Seoul Kim Chang Beom yang dikabarkan akan menjadi Dubes Korea di Indonesia dalam waktu dekat.

    Pertemuan Dubes Umar Hadi dan Dubes Kim Chang Beom diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai upaya-upaya kedua negara dalam meningkatkan kualitas hubungan bilateral. (rls)