Tag: Rakor

  • Kades se-Mesuji Ikuti Rakor di Rumdis Bupati

    Kades se-Mesuji Ikuti Rakor di Rumdis Bupati

    Mesuji (SL)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) di halaman Rumah Dinas Bupati, Berabasan, Kecamatan Tanjung Jaya. Rakor itu diikuti Kepala Desa se-Mesuji, Rabu 15 Maret 2023.

    Bupati Mesuji Sulpakar mengatakan, agar bisa melaksanakan dan menjalankan tugas untuk kepentingan warganya, Kepala Desa dituntut memiliki ketangkasan dan inovasi sebagai seorang pemimpin.

    Di samping itu, Sulpakar juga menekankan agar Kepala Desa dan Sekretaris di suatu desa harus saling bekerja sama. Tidak saling mengandalkan satu sama lain.

    Kepala Desa dan Sekretaris juga harus saling melengkapi kekurangan masing-masing dan menjaga solidaritas dalam memajukan desa dan kesejahteraan warganya.

    “Kepala Desa bukan raja, sekretaris bukan pembantu tetapi keduanya harus saling bekerjasama sebagai tim kerja yang baik,” ungkap Sulpakar.

    Sulpakar menambahkan, selain itu Kades se-Mesuji harus mempunyai program kerja yang baik dan mampu menjalankan tugas secara bersama-sama serta memiliki kemampuan untuk bersinergi dengan semua pihak.

    Menurutnya, permasalahan yang ada di desa harus diselesaikan bersama-sama. Bangun kepercayaan dengan semua pihak dan tim. Jangan sampai ada perasaan saling curiga, agar rasa aman dan nyaman tercipta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

    “Kepala Desa tidak mesti harus dia semua yang menyelesaikan permasalahan yang ada di desa bangun koordinasi yang baik dengan seluruh jajaran perangkat desa. Kalau kepala Desa tidak ada di tempat, limpahkan tugas dengan aparatur lainnya, sehingga roda pemerintahan di desa tetap berjalan dengan baik,” jelas Sulpakar.

    Dia berpesan, dalam menjalankan tugas dan kegiatan di lingkungan desanya, perangkat desa juga dituntut menjauhkan unsur-unsur kepentingan pribadi supaya kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Perangkat Desa juga wajib memberikan pemahaman serta penjelasan apabila ada informasi yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat.

    “Masyarakat membutuhkan informasi, maka unsur pemerintahan desa dapat memberikan penjelasan yang benar dan dapat dipahami oleh masyarakat,” terangnya.

    Untuk diketahui, Rakor tersebut dibuka langsung oleh Bupati Mesuji Sulpakar dan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Mesuji Indra Kusuma Wijaya, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemkab Mesuji Wahyu Arswendo Umbara.

    Hadir pula Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemkab Mesuji Humanisa Lubis Kepala Dinas Kesehatan Yanuar Fitrian, Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Mesuji Anwar Pamuji, Kepala Cabang BPJS kesehatan Kota Metro, Camat se-kabupaten Mesuji dan Seluruh Kepala Desa. (Aan.S)

  • KPU Lampung Hadirkan 4 Pemateri Dalam Rakor di Sharaton Ungkap Strategi Hadapi Situasi Pemilu 2024

    KPU Lampung Hadirkan 4 Pemateri Dalam Rakor di Sharaton Ungkap Strategi Hadapi Situasi Pemilu 2024

    Bandar Lampung (SL)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung menggelar rapat koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat selama dua hari, 23-24 November di Hotel Sheraton Bandar Lampung. Ikut telibat dalam rapat, stakeholder, media, organisasi kampus, organisasi kepemudaan dan pekerja sosial.

    Dalam rakor tersebut, Antoniyus MIP dan Lutfi Siasa bertindak sebagai moderator. Sementara narasumber terdiri, Wadirbinmas Polda Lampung, AKBP Rahman Napitupulu; Subkoordinator Penyuluh Kemenag Provinsi Lampung Halimatus Sa’diyah; Kabid Rehabilitasi Sosial Disos Provinsi Lampung, Ratna Fitriani dan Redaktur LKBN Antara, Santoso Budiman.

    Rakor diawali penyampaian materi oleh AKBP Rahman Napitupulu yaitu peran Bhabinkamtibmas untuk menciptakan Iklim Kondusif dalam Pemilu serentak 2024. Menurutnya, dibalik perannya yang harus bertanggungjawab atas kondusifitas Kamtibmas, personil Bhabinkamtibmas ternyata belum bisa mengimbangi banyaknya jumlah desa atau kelurahan yang ada di Provinsi Lampung.

    Rahman mencatat ada 2.654 total desa/kelurahan yang ada di provinsi Lampung. Sedangkan, total personil Babinkamtibmas hanya 1.517 personil saja. Kendati demikian, perlu ada dukungan dari semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas.

    “Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas tidak hanya dibebankan kepada Polri semata, dengan harapan agar kontestasi pemilihan umum serentak 2024 mendatang menghasilkan Pemilu yang sukses, aman dan kondusif,” ucapnya.

    Masih dalam rangkaian rapat, narasumber lainnya, Subkoordinator Penyuluh Kemenag Halimatus Sa’diyah membahas berkenaan dengan Penyuluh Agama dan Pendidikan Anti Politik Uang.

    Dalam penyampaiannya, Halimatus menyebut
    bahwa saat ini para penyuluh Kemenag Provinsi Lampung khususnya, terus bergerak melakukan
    pendekatan keagamaan kepada masyarakat. Hal ini supaya masyarakat menyadari pentingnya memiliki pemimpin hasil pemilu berkualitas tanpa mau menerima pemberian apapun dari para kontestan.

    “Mari kita bertaubat dari kesalahan masa lalu jika pernah terlanjur menerima suatu pemberian apapun dari kontestan pemilu,” papar dia.

    Dikesempatan yang sama, Kabid Rehabilitasi Sosial Disos Provinsi Lampung, Ratna Fitriani menyampaikan bahwa pihaknya saat ini berusaha mewujudkan masyarakat ‘pemerlu’ pelayanan sosial menjadi ‘pemberi’ pelayanan sosial.

    “Hal ini penting agar masyarakat pemilih tidak terjebak dalam politik uang pada Pemilu 2024 mendatang,” tutur Ratna.

    Sementara Redaktur LKBN Antara Budi Santoso Budiman dengan materi ‘Media Massa Melawan Hoaks Dalam Pemilu 2024’. Berkaitan dengan hal ini, Budi mengajak masyarakat agar menghindari informasi berbau hoaks sekaligus membantu menghentikan penyebarannya.

    Dalam materi yang ia sampaikan, adapun cara menghindari hoaks antaralain,

    1. Perhatikan judul informasi.

    Beberapa oknum kerap memasang judul yang menjebak artinya menarik masyarakat agar membacanya. Berita palsu biasanya memiliki judul yang mengejutkan agar membuat rasa penasaran. Isi kontennya pun biasanya terlihat provokatif dan memanfaatkan isu-isu yang sedang tren. Seperti isu penyebaran Covid-19 saat ini mulai banyak oknum-oknum yang memanfaatkan dengan menciptakan berita bohong.

    2. Lihat sumber berita

    Hal kedua yang perlu dilakukan adalah periksa sumbernya, apakah dari situs resmi dan terpercaya tidak. Apabila informasi berasal dari situs-situs media sosial dan web yang belum dapat dipercaya disarankan untuk segera mengecek ke situs-situs lainnya.

    Saat ini informasi resmi mengenai Covid-19 sudah dapat diakses langsung melalui https://www.covid19.go.id/ atau pun https://corona.jakarta.go.id/. Anda bisa langsung akses dengan mudah untuk mendapatkan berita terkini seputar Covid-19.

    3. Periksa foto dan video

    Tidak hanya tulisan, seperti yang telah disebutkan bahwa hoaks bermacam-macam bentuknya dan salah satunya yaitu berupa foto dan video.

    “Sama halnya dengan tulisan, hoaks bentuk foto dan video yang anda terima jangan langsung mempercayai begitu saja. Terkadang oknum juga mengedit sebuah foto dan video sebelum menyebarkannya di media sosial. Namun, Anda tidak perlu khawatir untuk mencari fakta dari foto dan video tersebut. Anda bisa cek keaslian dari berita foto dan video tersebut dengan memanfaatkan teknologi fitur dari Google Images dengan tautan images.google.com,” saran Budi.

    4. Waspada Dengan Bentuk Forward Messages

    Biasanya oknum hoaks akan menyebarkan ke banyak orang dengan dalih isinya meminta untuk segera diteruskan ke banyak orang, berupa ancaman jika Anda tidak meneruskan pesan tersebut, atau mendapatkan hadiah. Jika Anda menerima pesan seperti itu, segera hapus dan abaikan!

    “Dan yang terakhir laporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika jika menemukan berita hoaks. Anda bisa melakukan screen capture disertai url link lalu kirim filenya ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Tak usah khawatir anda terancam, karena kerahasiaan pelapor akan dijamin,” tutup Budi santoso.

    Diketahui, rapat koordinasi yang diselenggarkan KPU Lampung itu, dihadiri sejumlah elemen di Provinsi Lampung diantaranya JMSI, SMSI, PWI, AJI, IJTI, KNPI, IMM, HMI, PMI, KAMMI, GMNI, GMKI, PMKRI, BEM ITERA, DEMA UIN RIL, HMJ Ilmu Pemerintahan Unila, BEM UBL dan BEM POLINELA serta para Stakeholder terkait. (Red)

  • TP PKK Lampung Selatan Gelar Rapat Koordinasi Bersama TP PKK Kecamatan

    TP PKK Lampung Selatan Gelar Rapat Koordinasi Bersama TP PKK Kecamatan

    Kalianda (SL) – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi program kerja dengan TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan.

    Rapat yang dibuka secara resmi oleh Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto tersebut, diadakan di Aula Kantor PKK setempat, Kamis (30/1/2020).

    Plt Ketua TP PKK Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto mengatakan, rapat tersebut merupakan rapat tahunan yang perlu dilakukan oleh pengurus TP PKK mulai dari jenjang TP PKK Pusat sampai dengan tingkat kabupaten.

    Sehingga kata Winarni, diperoleh persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program gerakan PKK sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan 10 program pokok PKK terutama program rutin yang menjadi prioritas PKK.

    “Untuk itu, saya minta kepada pengurus TP PKK kecamatan dan desa untuk menindaklanjuti setiap program kerja TP PKK kabupaten. Sehingga tujuan program yang telah dirumuskan dapat tercapai sampai kepada masyarakat luas,” ujar Winarni dalam sambutannya.

    Selain itu Winarni menyampaikan, seluruh program kegiatan TP PKK Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasarannya. Walaupun katanya, masih terdapat program yang belum mencapai target secara maksimal.

    “Pada kesempatan ini saya mengimbau agar kita (pengurus PKK) semua lebih meningkatkan kinerja. Bagaimana gerakan PKK serta target program-program PKK di tahun 2020 ini semakin meningkat, begitu juga capaiannya bias lebih baik lagi,” imbuhnya.

    Sementara, Plt Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyambut baik dan mengapresisasi terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi tersebut.

    Dirinya berharap, melalui kegiatan itu dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menyatukan dan menjalankan program TP PKK di Lampung Selatan menjadi lebih baik.

    “Melaui rakor ini kita sinkronkan program kerja PKK. Kita introspeksi diri apa yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan kedepan, sehingga TP PKK tetap eksis dalam perannya sebagai mitra pemerintah untuk membangun kualitas dan kapasitas keluarga,” kata Nanang.

    Disamping itu, Nanang juga berharap, sebagai organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita, TP PKK dapat ikut serta dalam mengisi pembangunan dan membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program daerah, khususnya program yang berhubungan dengan peranan wanita.

    “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PKK. Tidak bisa dipungkiri, gerakan PKK ini turut menunjang pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Karena jika semua pokja dari pokja I sampai pokja IV bekerja dengan luar biasa, saya rasa tidak kita temukan lagi masalah kesehatan gizi buruk dan kasus stunting di Lampung Selatan,” tandasnya. (az)

  • Kecamatan Sukoharjo Gelar Rakor

    Kecamatan Sukoharjo Gelar Rakor

    Sukoharjo (SL) – Bupati Pringsewu Sujadi diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Pringsewu Andi Wijaya membuka rapat koordinasi (rakor) Kecamatan Sukoharjo di gedung GSG kecamatan setempat, Senin (4/1).

    Rakor yang juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu Malian Ayub, Kepala Dinas BPKAD Arief Nugroho, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Pringsewu Indra Hariyadi, Camat Sukoharjo Ediyanto beserta jajaran uspika Kecamatan Sukoharjo ini diikuti seluruh kepala pekon se Kecamatan Sukoharjo, para kepala UPT ; Puskesmas, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertanian, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, ketua TP-PKK pekon, serta para kepala seksi dan sub bagian di Kecamatan Sukoharjo.

    Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Pringsewu Andi Wijaya mewakili Bupati Pringsewu Sujadi dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada para kepala pekon dan instansi pemerintahan di Kecamatan Sukoharjo atas tingkat kehadirannya yang cukup baik.

    Asisten l tersebut juga meminta para kepala pekon dan seluruh jajaran pemerintahan di Kecamatan Sukoharjo untuk berlaku jujur, disiplin dan berintegritas dalam bekerja melaksanakan tugas, serta menerapkan prinsip 100-0-100, yakni 100% dalam perencanaan program, 0% tingkat kesalahan, dan 100% benar dalam laporan pertanggungjawaban.

    Selain itu, bupati diwakili Asisten l juga meminta para kepala UPT untuk dapat berkoordinasi dengan kepala pekon dalam rangka mencegah penyebaran demam berdarah dengue (DBD). Kebersihan di setiap sudut wilayah masing-masing pekon juga agar dapat dijaga dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

    Terkait dalam rangka menyambut HUT Kabupaten Pringsewu yang ke-10, Andi Wijaya juga mengharapkan seluruh kepala pekon dan jajaran di Kecamatan Sukoharjo beserta masyarakat dapat turut berpartisipasi dan mensukseskan peringatan tersebut.

    Beberapa wujud partisipasi tersebut, kata dia, diantaranya adalah menggelar berbagai perlombaan maupun kegiatan positif lainnya bersama masyarakat. Pelibatan masyarakat tersebut sesuai dengan tema peringatan HUT ke-10 Kabupaten Pringsewu, yakni ‘Bersatu, Berkarya, Bersahaja’. (Wagiman )