Tag: Rapat Koordinasi

  • KPU Metro Gelar Rakor Bahas Evaluasi Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Pemilu 2024

    KPU Metro Gelar Rakor Bahas Evaluasi Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Pemilu 2024

    Kota Metro (SL)-Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro menggelar rapat koordinasi evaluasi penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Metro Pemilu 2024. Kegiatan berlangsung di Warkop Nangroe Aceh Jalan Letjend Suprapto, Kecamatan Metro Barat.

    Agenda ini dihadiri pengurus partai, unsur Forkopimda, perwakilan OPD Pemerintah Kota Metro, Bawaslu, PPK dan PPS yang ada, serta tamu undangan lainnya. Rapat dimoderatori oleh Rudy dengan narasumber dari Komisioner KPU setempat, Selasa 21 Maret 2023.

    Dikesempatan itu, secara teknis rapat koordinasi evaluasi penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Metro Pemilu 2024, disampaikan oleh Komisioner KPU Kota Metro, Toni Wijaya.

    Adapun isi materi teknisnya adalah tahapan penataan dapil dan alokasi kursi. Tentunya, persiapannya telah dilakukan penerima data agregat kependudukan per Kecamatan, pencermatan data kependudukan, data wilayah, dan peta wilayah, kemudian penetapan jumlah jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

    Selanjutnya, Penyusunan rancangan pendataan dapil, pencermatan rancangan penataan dapil dan rekapitulasi, konsultasi dengan DPR, penetapan dapil dan alokasi kursi dan sosialisasi dapil.

    Pada prinsip penyusunan dapil tersebut, disesuaikan dengan kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, dan berada dalam satu wilayah yang sama, kohesifitas serta kesinambungan.

    Masih dalam penjelasan Toni Wijaya, penetapan jumlah kursi paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi, dengan ketentuan jumlah penduduk. Misal penduduk 100.000, maka 20 kursi, 100-200.000 sebanyak 25 kursi dan sampai jumlah penduduk 3.000.000 sebanyak 55 kursi.

    Dengan demikian penentuannya dengan bilangan pembagi penduduk, misal bilangan pembagi penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi dengan jumlah kursi. Di Kota Metro ada 173.478 : 25 = 6.939. Bilangan tersebut digunakan sebagai dasar menghitung jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

    Penataan dapil dan alokasi kursi di Kota Metro Pemilu 2024, Dapil 1 Metro Pusat jumlah penduduk 54.386 jumlah kursi 8, Dapil 2 Metro Utara jumlah penduduk 32.835 jumlah kursi 5, Dapil 3 Metro Timur jumlah penduduk 40.000 jumlah kursi 6, Dapil 4 Metro Barat-Metro Selatan jumlah Penduduk 28.411-17.846 jumlah kursi 6, total 25 kursi untuk Pemilu DPRD Kota Metro.

    Kemudian, penataan dapil dan alokssi kursi DPRD Provinsi Lampung, Dapil 1 Bandar Lampung 11 Kursi, Dapil 2 Lampung Selatan 10 Kursi, Dapil 3 Pesawaran, Pringsewu dan Kota Metro 11 Kursi, Dapil 4 Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat 10 Kursi, Dapil 5 Way Kanan dan Lampung Utara 11 Kursi, Dapil 6 Mesuji, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat 10 kursi, Dapil 7 Lampung Tengah 12 Kursi dan Dapil 8 Lampung Timur 10 Kursi. Maka total jumlah 85 Kursi.

    Pada agenda itu juga, Yunita Dewi Nurbaya menyampaikan teknis peningkatan partisipasi pemilu terhadap pemilih dengan kerjasama multi pihak, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat berdasarkan nilai kesadaran memilih dengan cerdas tanpa ada iming-iming atau money politik.

    Maka itu, perlu kerjasama dengan pihak parpol serta lainnya untuk menyebarluaskan informasi pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan pemilihan serta meningkatkan partisipasi pemilih. Hal ini juga merupakan tanggung jawab Partai Politik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

    Adapun segmen pemilih meliputi pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih kelompok marjinal, pemilih komunitas, pemilih kelompok keagamaan dan pemilih warga internet atau nitizen. Maka, kolaborasi multi pihak dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat. (Red)

  • Sulpakar Tegaskan Aparatur Desa Harus Bekerjasama dalam Melayani  Masyarakat

    Sulpakar Tegaskan Aparatur Desa Harus Bekerjasama dalam Melayani  Masyarakat

    Mesuji (SL)-Bupati Mesuji Sulpakar meminta Kepala Desa se-Kabupaten Mesuji agar dapat proporsional dalam melaksanakan tugas dan bekerja sama dalam melayani masyarakat. Hal itu ditegaskan Sulpakar dalam rapat koordinasi bersama Kepala Desa se-Kabupaten Mesuji, Rabu 15 Maret 2023.

    Sulpakar mengatakan, kerjasama antara kepala desa dengan aparatur desa harus dilakukan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Karena menurutnya, pelayanan untuk masyarakat menjadi tanggungjawab bersama.

    “Seperti warga datang ke rumah kepala desa untuk meminta pertolongan dan kepala desa tidak di rumah agar bisa ditindaklanjuti oleh aparatur desa yang lain. Jadi jangan hanya mengandalkan kepala desa itu sendiri,” ujar Sulpakar.

    Sulpakar berharap, kerjasama yang baik dan bekerja proporsional dapat segera terlaksana dengan mengutamakan keluhan warga desa yang menjadi tanggungjawab bersama.

    “Sesuai dengan motto kita bergerak bersama maju semua untuk kepentingan warga untuk mengutamakan keluhan warga desa itu sendiri-sendiri. Karena kepentingan dan keluhan masyarakat adalah tanggung jawab kita semua,” tutupnya. (Aan.S)

  • Tingkatkan Eksistensi, Sinarlampung.co Gelar Rapat Koordinasi

    Tingkatkan Eksistensi, Sinarlampung.co Gelar Rapat Koordinasi

    Bandar Lampung (SL) – Sinarlampung.co gelar rapat redaksi yang dihadiri oleh seluruh biro kabupaten/kota se-provinsi Lampung, Sabtu, 18 September 2021.

    Rapat digelar di kantor Redaksi Sinarlampung, jalan Yos Sudarso No. 273, Sukaraja, Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.

    Foto bersama kepala biro dan perwakilan biro sinarlampung.co, Sabtu, 18 September 2021.

    Wagiman selaku Pimpinan Perusahaan mengatakan untuk biro yang ada di setiap kabupaten agar memperhatikan adanya kantor Sinarlampung.co di setiap daerah.

    “Untuk dapat memperkuat eksistensi sinarlampung di setiap kabupaten/kota perlu adanya kantor ataupun banner yang menunjukkan keberadaan kantor sinarlampung,” ujar Wagiman selaku pimpinan perusahaan sinarlampung.co.

    Selanjutnya, Pimpinan Redaksi Juniardi S.Ip mengatakan perlunya koordinasi yang dilakukan setiap biro kabupaten/kota kepada kantor redaksi dalam penyajian pemberitaan.

    “Dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh biro kepada redaksi sinarlampung hal itu dapat mempercepat penyajian berita yang terkonfirmasi,” ujarnya.

    Dalam rapat tersebut, Juniardi juga meminta solidaritas untuk sama-sama membangun dan menjadikan media online sinarlampung.co lebih berkiprah.

    “Rasa solidaritas yang dimiliki oleh seluruh biro kabupaten/kota dapat memperkuat dalam membangun dan memperkuat Sinarlampung.co,” tambahnya. (SEp)

  • Lambar Laksanakan Rapat Koordinasi POP Triwulan IV

    Lambar Laksanakan Rapat Koordinasi POP Triwulan IV

    Lampung Barat (SL) – Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lambar melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan Pembangunan (RAKOR POP) Triwulan IV Tahun Anggaran 2018 yang dibuka secara resmi oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, pada hari Kamis (13/12) di Ruang Rapat Kagungan Lambar, kegiatan ini diselenggarakan untuk melakukan evaluasi tehdap kinerja tahun anggaran 2018 ini.

    Turut hadir Wakil Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin,  Sekretaris Daerah Lambar Akmal Abd Nasir,SH., assisten dan staff ahli,  Kepala OPD, seluruh pengguna anggaran, PPK dan PPTK dan Camat Se kabupaten Lampung Barat “Kita semua selaku jajaran pemerintahan daerah kabupaten lampung barat dapat bersinergi satu sama lain dan bersatu padu dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing”, ujar Parosil menyampaikan harapannya.

    Bupati Lambar memberikan sambutan pada Rakor POP triwulan IV di Ruang rapat Kagungan (13/12)

    Selanjutnya, melalui kesempatan Rakor POP ini, ia menggaris bawahi beberapa hal penting diantaranya melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan terus bekerja lebih keras lagi dan berkarya nyata dalam membangun kabupaten lampung barat sesuai norma dan kaidah yang berlaku, memastikan seluruh kegiatan yang telah dianggarkan pada DPA masing-masing OPD dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan selesai dengan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,  segera melaporkan kegiatan yang diperkirakan tidak dapat dilaksanakan atau diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018.

    Untuk lebih berhati-hati didalam pelaksanaan kegiatan khususnya pengadaan barang atau jasa karena semua kasus hukum yang marak akhir-akhir ini berawal dari kegiatan pengadaan, guna evaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh OPD termasuk kecamatan berkewajiban untuk mengentry data realisasi kegiatan dalam aplikasi siap online maupun kedalam aplikasi tepra pusat dan menyampaikan hard copy laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 7 bulan berikutnya kepada Bupati Lambar cq. Bagian Administarasi Pembangunan Setdakab Lambar dan menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang atau jasa pemerintah tahun angggaran 2019 sebelum berakhirnya tahun anggaran 2018  secara transparan, cermat dan akuntabilitas, tutupnya.

    Bupati Lambar memberikan sambutan pada Rakor POP triwulan IV di Ruang rapat Kagungan (13/12)

    Dalam Rakor tersebut beberapa OPD menerima penghargaan penyusunan laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah secara online terbaik di lingkungan pemerintah daerah tahun 2018 (OPD Terbaik), terbaik pertama di diraih oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja,  untuk yang kedua diraih oleh Dinas Ketahanan pangan,  ketiga diraih Kecamatan Pagar Dewa,  yang keempat diraih Disdukcapil dan terakhir diraih oleh BKPSDM.

    Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Irvan Leonardo, SP. M.Si menyampaikan bahwa tujuan Rakor POP ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan fisik maupun keuangan, serta memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018. (kjf)

  • Polres Tuba Rakor dengan Pengurus Gereja se-Kabupaten Tuba dan Tubaba

    Polres Tuba Rakor dengan Pengurus Gereja se-Kabupaten Tuba dan Tubaba

    Tulang Bawang Barat (SL) – Polres Tulang Bawang menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pengurus gereja se-Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Wira Satya Polres setempat, Senin (10/12/18).

    Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH, Wakapolres Kompol Djoni Aripin, S.Sos, MM, Kabag Ops Kompol Edy Syafnur, Kasat Intelkam AKP Tatang Maulana, SH, SIK, Kasat Sabhara AKP Anas Sobirin, Kasat Lantas AKP Agustinus Rinto, SE, MH, Kapolsek jajaran dan pengurus gereja sebanyak 45 orang.

    Dalam sambutannya Kapolres mengatakan, bahwa kegiatan rakor ini diselenggarakan agar setiap tahapan perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 oleh umat Kristiani dapat berjalan dengan aman dan lancar. “Karena ini merupakan agenda rutin tahunan, kami dari Polres Tulang Bawang akan secara maksimal melakukan pengamanan di setiap gereja yang melakukan perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Proses pengamanan ini, tentunya akan kami lakukan secara all out dan tidak underestimate baik sebelum, pada saat maupun pasca perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Sehingga umat yang melaksanakan kegiatan beribadah dapat lebih khusyuk. Kami juga akan melibatkan personel TNI dalam proses pengamanan dan khusus untuk proses sterilisasi terhadap tempat baik di dalam maupun di luar gereja, kami langsung melibatkan personel brimob,” terang AKBP Syaiful.

    Dalam hal yang sangat mendesak, para pengurus gereja yang ada di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat dapat langsung berkoordinasi dengan para Kapolsek, sehingga rasa aman dan nyaman selama berlangsungnya kegiatan dapat terwujud. (rls/Robert)

  • Rapat Koordinasi Kesiapan Polda Lampung Dalam Rangka Ops Ketupat Krakatau 2018

    Rapat Koordinasi Kesiapan Polda Lampung Dalam Rangka Ops Ketupat Krakatau 2018

    Bandarlampung (SL) – Polda Lampung bersama Polres jajaran Polda Lampung dan seluruh unsur Forkopimda Provinsi Lampung hadir dalam acara Rapat Koordinasi kesiapan dalam rangka Ops Ketupat Krakatau 2018. Senin, 4 Juni 2018.

    “Diharapkan dengan adanya rapat kordinasi ini, Polda Lampung dapat bersinergi dengan seluruh unsur Forkopimda di Provinsi Lampung dalam Ops Ketupat Krakatau 2018 menjelang hari raya Idul Fitri 2018.” Ujar Kapolda Lampung dalam sambutanya.

    Sebanyak 4792 personel terlibat dalam pengamanan hari Raya Idul Fitri 2018. Polda Lampung sebanyak 156 Personel, Polres jajaran sebanyak 2248 Personel dan Instansi terkait sebanyak 2338 Personel. Seluruh personel yang terlibat melaksanakan pengamanan diseluruh Pos Pam, Pos Yan yang telah disiapkan Polda Lampung dan Instansi terkait lainnya.

    Polda Lampung dan jajaran siap melaksanakan pengamanan dalam rangka Ops Ketupat Krakatau 2018 menjelang Hari Raya Idul Fitri guna mewujudkan situasi Kamtibmas dan Kamseltibcar Lantas yang kondusif sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman. (red)