Sinarlampung

Tag: Rolling Jabatan

  • Bupati Saply Rolling Pejabat Tinggi Pratama Dilingkungan Pemkab Mesuji

    Bupati Saply Rolling Pejabat Tinggi Pratama Dilingkungan Pemkab Mesuji

    Mesuji (SL)-Peralihan jabatan adalah bagian dari upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan karena itu, proses penempatan sebagaimana juga pergantian selalu akan ditentukan atas kemampuan dan kompetensi pejabat yang bersangkutan.

    Demikian disampaikan Bupati Mesuji, Saply TH, saat melakukan pengambilan sumpah sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang dilaksanakan di aula Pemkab Mesuji, Desa Wiralagamulya pada Kamis 27 Januari 2021.

    “Dan hal terpenting dari semua itu adalah beri masyarakat pelayanan yang terbaik,” ucap Bupati Saply.

    Pelantikan kali ini juga diwarnai dengan dinamika perubahan beberapa posisi jabatan strategis yang mengalami pergantian di beberapa satuan kerja:

    Najmul Fikri yang semula menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Perpustakaan dan Arsip berpindah menjadi Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) menggantikan Ripriyanto yang kini menduduki posisi sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan(DKP); Ir. Yudhi Santoso yang sebelumnya Kadis DKP pindah posisi menjadi Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

    Kemudian Dinas Perhubungan yang sebelumnya dijabat Agus Haryanto beralih ke Budiman Nainggolan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; Agus Haryanto kini menjabat sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah;

    Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Koperindag) diduduki Elvira Krisnawati yang semula menjabat sebagai Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Elvira bertukar dengan Basis Sabki; Kepala Dinas Pembayaran Masyarakat dan Aparatur Desa (PMD), Sunardi, kini berada di posisi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggantikan Syahril yang telah menduduki posisi baru sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.

    Untuk jabatan administrator, Camat Mesuji, Iwan Rifai digantikan oleh Taufik Widodo Iwan kini berada di posisi Inspektur Pembantu Wilayah III.

    Hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Kabupaten, Syamsuddin, Kodim 0426/ Tulangbawang, Wakapolres Mesuji, Ketua DPRD dan sejumlah tamu undangan.( AAN.S)

  • Sejumlah Pejabat Polres Gowa Alami Pergantian di Awal Tahun 2019

    Sejumlah Pejabat Polres Gowa Alami Pergantian di Awal Tahun 2019

    Gowa (SL) – Mengawali tahun baru, sejumlah pejabat di jajaran Polres Gowa mengalami pergantian. Mereka adalah Kasat Lantas, Kasat Binmas, Kapolsek Bontomarannuu, Kapolsek Tombolopao, dan Kapolsek Tompobulu.

    Kapolres Gowa AKBP Shinto Silitonga menyampaikan kepada para pejabat yang baru agar dapat segera beradaptasi dan menyiapkan diri dalam menghadapi pengamanan Pemilu 2019. “Selamat datang kepada para pejabat baru di Polres Gowa. Segera beradaptasi dan siapkan diri dalam menghadapi pengamanan Pemilu 2019,” imbau Shinto kepada para pejabat baru.

    Shinto menyebutkan, tantangan terdekat Polres Gowa saat ini adalah bagaimana upaya untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk. “Jadi, segera adaptasi dan siapkan diri menghadapinya,” ucap Shinto.

    Lebih lanjut, lulusan Akpol angkatan 1999 ini tak luput mensosialisasikan sejumlah strategi pengamanan yang akan dilakukan dalam menghadapi Pemilu Pilpres dan Pileg 2019 pada 17 April mendatang. “Mari kita kompak dalam mewujudkan Pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk, khususnya di wilayah Kabupaten Gowa,” tutup Shinto.

    Dalam kesempatan tersebut, para pejabat baru mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Iptu Hasrawati sebagai Kasat Lantas baru menyampaikan kesiapannya untuk mengemban amanah yang diberikan. “Kami memohon dukungan dan bimbingannya dalam melaksanakan tugas ke depan, untuk meneruskan apa yang telah berjalan baik,” tutur Kasat Lantas Iptu Hasrawati. (net)

  • Kapolri Kembali Lakukan Peyegaran Pejabat di Lingkup Polda Se-Indonesia

    Kapolri Kembali Lakukan Peyegaran Pejabat di Lingkup Polda Se-Indonesia

    Bandarlampung (SL) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian, kembali melakukan penyegaran pada beberapa pejabat di lingkup Polda yang ada di Indonesia salah satunya di Polda Lampung.

    Berdasarkan TR yang didapat Kupas Tuntas, penyegaran para pejabat yang dilakukan Kapolri ini berdasarkan Telegram Rahasia (TR) Mutasi bagi Pati/Pamen Polri se-Indonesia atau TR Kapolri Nomor :ST/3185/XII/KEP/2018 tertanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani AS SDM Irjen Pol Eko Indra Heri.

    Setidaknya terdapat 145 Pati/Pamen yang berpindah dan juga memasuki dalam rangka pensiun dalam TR tersebut. Tiga diantaranya dirotasi di Polda Lampung. Yakni Direktur Polairud Polda Lampung Kombes Rudi Hermanto diangkat menjadi Direktur Binmas Polda Kepulauan Babel. Posisi yang ditinggalkan Rudi akan diisi oleh Kombes Usman Heri Purworo dari Direktur Pamobvit Polda Metro Jaya.

    Kemudian Kabid Propam Polda Lampung, Kombes Hendra Supriyatna, dimutasikan sebagai Analis kebijakan bidang Wabprof Divpropram Polri. Posisi Hendra segera dijabat oleh AKBP Joas Veriko Panjaitan dari Kabid Propam Polda Kepulauan Babel.

    Selanjutnya Kabid Keu Polda Lampung, Kombes Zulfikar Asmiragani diangkat menjadi Kabid Dal Puskeu Polri. Posisi Zulfikar akam diisi oleh Kombes Widada dari Kabid Keu Polda Aceh. Dikonfirmasi terkait hal itu, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Sulistyaningaih membenarkan. “Ya benar,” singkatnya, Jumat (21/12).

    Sementara itu, Kabid Propam Polda Lampung, Kombes Hendra Supriyatna, mengatakan, siap ditempatkan dimana saja karena dirinya merupakan bagian dari Polri. “Itu (TR) hal yang biasa. Saya kan bagian dari Polri. Saya siap ditugaskan dimana saja,” kata Hendra di Mapolda Lampung, Jumat (21/12). (KPT)

  • Bupati Nunik Rolling 202 Pejabat Lamtim

    Bupati Nunik Rolling 202 Pejabat Lamtim

    Lampung Timur (SL) – Bupati Chusnunia Chalim me-rolling 202 pejabat eselon dua dan empat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Gedung Pusiban Sukada, Jumat (26/10) petang.

    “Mereka yang rolling jabatan tersebut antara lain terdiri dari 74 pejabat administrator eselon tiga, 118 pejabat pengawas eselon empat, dan 10 pejabat fungsional”, kata Nunik, panggilan populer Chusnunia Chalim.

    Chusnunia berpesan agar seluruh ASN bekerja profesional sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Mutasi atau rolling jabatan merupakan upaya penyegaran dan optimalisasi kinerja pemerintahan.

    Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari dan berpesan agar ASN yang baru saja dilantik ataupun sudah dilantik agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan fungsinya masing-masing.

    “Saya berpesan kepada seluruh aparatur sipil negara baik yang baru saja dilantik maupun yang sudah dilantik agar betul-betul bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional,” ujarnya.

    Hadir pula pada acara pelantikan, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Syahrudin Putera, Kepala Inspektorat Kabupaten, Nurdin Sifrijal dan para kepala OPD dilingkungan Pemkab Lampung Timur. (RMOLLPG)

  • MPSH Lampura Pertanyakan Kebijakan Rolling Jabatan

    MPSH Lampura Pertanyakan Kebijakan Rolling Jabatan

    MPSH Kab. Lampura Menuntut Penjelasan Plt. Bupati Terkait Rolling Jabatan Eselon III dan IV, Senin, (26/03/2018). (Foto/Dok/Ardi)

    Lampung Utara (SL) – Sejumlah massa aksi mengatasnamakan Masyarakat Peduli Supremasi Hukum (MPSH) Kabupaten Lampung Utara mempertanyakan kebijakan Plt. Bupati dr. Sri Widodo yang beberapa waktu lalu melakukan reshufle/rolling/penyegaran sejumlah pejabat esselon III dan IV di lingkup Pemkab setempat. Aksi unjuk rasa itu dipusatkan di halaman Sekretariat Pemkab Lampura, pada Senin (26/03/2018).

    Dalam aksi damai itu, peserta aksi memberikan 4 (empat) tuntutan, yakni (1). Meminta Pemkab. Lampura untuk menegakkan supremasi hukum sesuai dengan Undang-Undang; (2). Membatalkan Surat Keputusan (SK) Rolling jabatan; (3). Menjaga kondusifitas pada saat tahapan dan pelaksanaan kampanye; (4). Menuntut netralitas Plt. Bupati Lampung Utara.

    “Terkait rolling jabatan yang dilakukan Plt. Bupati Lampura terdapat suatu kejanggalan. Mengingat Permendagri Nomor 1 tahun 2018 perubahan atas Permendagri Nomor 74 tahun 2016 pasal 9 point E menyatakan bahwa Plt. Bupati dapat melakukan pengisian dan pergantian pejabat setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” ujar Imau Syah dalam orasi aksinya, Senin, (26/03/2018).

    Jika hal itu dibiarkan, kata Imau Syah, tentunya dapat berpotensi menimbulkan konflik horisontal dan vertikal.

    Setelah melakukan orasi di Sekretariat Pemkab. Lampura selama kurang lebih 60 menit, rombongan aksi melakukan longmarch dan melanjutkan aksi di Bundaran Tugu Payan Mas. Setelah itu, rombongan menuju gedung DPRD Lampura guna menyampaikan aspirasi. (ardi)