Tag: RS Bumi Waras

Bandar Lampung (SL) – Setelah namanya jadi santer dan kerap muncul diberagam pemberitaan-pemberitan miring. Apalagi, sejak adanya laporan salahsatu pihak keluarga yang, anaknya ditolak untuk mendapatkan pengobatan patah tulang rahang setelah menjadi korban kecelakaan lalulintas.

Seperti isi pemberitaan yang berkembang sebelumnya, pihak keluarga korban merasa ditolak serta disepelekan oleh tenaga medis yang saat itu sedang bertugas. Apalagi sebelumnya, terngiang kabar, pihak keluarga korban kecelakaan itu, sempat diminta pembayaran 50% dimuka sebagai DP pelayanan rumahsakit.

Belum lagi usai mencairkan suasana akibat pemberitaan yang berkembang, lagi-lagi RSBW kembali dihantam dengan pemberitaan miring.

Bahwa, banyak tenaga medis yang bekerja dirumahsakit yang berdiri sejak tahun 1986 silam itu, tidak memperbaharui kepemilikan  Surat Tanda Registrasi (STR).

STR itu sendiri merupakan bentuk keabsahan dari legalitas keilmuan  dibidang tenaga medis yang wajib dimiliki tenaga medis ataw perawat dan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat.

Guna mengklarifikasi semua berita yang berkembang, pihak manajemen rumahsakit yang beralamatjalan,Wolter Mongensidi, Balam itu langsung mengundang kehadiran sejumlah Pewarta yang biasa hunting berita di DPRD Kota Balam. Kamis (13/09/2018).

Beberapa Insan Pers yang penuhi undangan dari Management RSBW, mulai berdatangan

Kemudian, masing-masing Pewarta disuruh masuk kedalam room pelayanan BPJS. Yang saat itu sengaja dipergunakan untuk menemui masing-masing perwakilan Pers yang sebelumnya sudah duduk menunggu didalam ruangan.

Kuranglebih, pukul 11.00 Wib, Direktur bidang pelayanan, RSBW, dokter Arif Yulizar, memasuki ruangan.

Setelah satu persatu menyalami semua rekan media yang hadir, Direktur yang juga seorang dokter itu, duduk dikursi paling depan berhadapan dengan Wartawan.

Penjelasan demi penjelasan masalah mulai diterangkan.

Sebab musabab isi berita yang berkembang, dijawab dengan lugas dan santai.

Menurutnya, semua kejadian yang dialami korban kecelakaan itu, merupakan bentuk ‘misskomunikasi’ saja.

“Tidak benar, jika pihak RSBW meminta DP kepada calon pasien. Itu semua adalah, Misskomunikasi.

Diakhir kata, dokter Arif berharap, dikemudian hari, bisa tercipta jalinan yang baik dengan insan media. Terutama dalam segi pemberitaan. Sehingga, akan selalu hadir pemikiran positive dari seluruh masyarakat. (silo)

Bandar Lampung (SL) – Pihak Rumah Sakit Bumi Waras (RS BW) Bandarlampung, belum bisa memberi pejelasan resmi terkait pengusiran keluarga pasien yang membutuhkan tindakan operasi di bagian rahangnya.

Saat dikonfirmasi, Kasubag Umum Rumah Sakit Bumi Waras (RSBW) Jimil AZ mengatakan, saat ini semua dokter RSBW tengah melakasnakan cuti. “Ini hari kejepit pak, jadi banyak dokter pada cuti dan tidak ada di tempat,” katanya, Senin (10/9/2018).

Jimil melanjutkan, ia mempersilakan wartawan pada Rabu mendatang untuk kembali datang ke RSBW menemui Direktur RSBW. Karena dia tidak berhak memberikan keterangan terkait pengusiran pasien, tidak bisa menjelaskan karena bukan wewenangnya. “Saya tidak bisa menjelaskan, nanti saja hari Rabu sama Direktur RSBW,” singkatnya.

Diketahui, oknum dokter spesialis bedah mulut Rumah Sakit Bumi Waras Bandarlampung BS, diduga telah menolak pasien. Dokter BS tidak mau melayani pasien jika keluarga pasien belum membayar biaya operasi sebesar 50 persen dari biayanya.

Hal tersebut dijelaskan oleh ayah pasien bernama Ikhwan Wahyudi (38), warga Jl Bakti Kedaton. Ikhwan mengatakan, saat itu anaknya telah mengalami kecelakaan dan butuh tindakan medis (operasi). “Kami bawa ke Rumah Sakit BW berharap segera ditangani. Namun, sesampai di Rumah Sakit dokter tersebut meminta kepada saya agar terlebih dahulu membayar DP sebesar 50 persen,” jelasnya.

Tak sampai disitu, lanjut Ikhwan, mirisnya lagi setelah ia mendengar penjelasan tersebut kemudian ia langsung di usir oleh dokter tersebut.

“Saya diusir keluar, bahkan dokter tersebut bilang anak saya akan dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Dokter tersebut terlihat sangat arogan dan tidak mencerminkan perilaku seorang dokter,” ujarnya.

Bandar Lampung (SL) – Pengusiran pasien yang dilakukan salah satu oknum dokter RS Bumi Waras yang berinisial BS, spesialis bedah mulut menolak pasien, Jumat (7/9/2018), mengundang simpati Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung.

Dalam keterangan tertulis yang dikirim ke media, Sabtu (7/9/2018) malam, Pengabdi Bantuan Hukum LBH Bandar Lampung Kodri Ubaidillah, SH, mengecam dan mengutuk pelayanan kesehatan Rumah Sakit Bumi Waras (BW) Bandarlampung.

Menurut Kodri Ubaidillah, pada dasarnya dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Hal ini ditegaskan Dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Senada dengan pengaturan UU Rumah Sakit, perlu diketahui bahwa kewajiban memberikan pertolongan kepada pasien ini juga berlaku bagi tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.”

Perlu diketahui lanjut Kodri, sanksi pidana bagi rumah sakit yang tidak segera menolong pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat, Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang menolak pasien dalam keadaan darurat bisa dipidana dan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan dengan acaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit juga dikenal istilah gawat darurat. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut, demikian yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU Rumah Sakit. Jadi, seharusnya korban kecelakaan yang mengalami keadaan darurat tersebut harus langsung ditangani oleh pihak rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya.

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi “Peraturan KKI 4/2011” dikatakan bahwa tidak memberikan tindakan medis terhadap pasien dalam keadaan darurat merupakan salah satu bentuk Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi yang disebut dalam Pasal 3 ayat (2) huruf o Peraturan KKI 4/2011.

Oleh karena itu, LBH Bandar Lampung sangat menyayangkan dan mengecam pihak Rumah Sakit Bumi Waras dengan adanya pengusiran pasien dalam keadaan gawat darurat. Bahwa pelayanan kesehatan adalah hak bagi setiap warga Negara sesuai dengan Pasal 28 H UUD 1945. Bahwa rumah sakit Bumi Waras dan Tenaga Kesehatan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) Kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya.

Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupan manusia yang berderajat yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, maka hak atas kesehatan dapat dimaknai sebagai bagian dari seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (vide Pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentangHAM).

Hak atas kesehatan secara tegas telah dijamin dalam instrumen hukum dan HAM, baik nasional dan internasional. Instrumen nasional merujuk pada ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam instrumen HAM internasional, hak atas kesehatan diatur melalui Pasal 25 ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dengan Resolusi 217 A (III).

LBH mengharapkan pemerintah dan instansi terkait harus menindaklanjuti dan koreksi terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh rumah Bumi Waras agar hal tersebut tidak terulang kembali dalam pelayanan kesehatan di Lampung dan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan baik.

Diketahui, berdasarkan keterangan saksi korban kecelakaan, dokter BS menolak menangani seorang pasien korban kecelakaan yang bernama Nur Fajri Vanza Javier (14), pelajar yang membutuhkan tindakan operasi. Tapi, oknum dokter tersebut meminta keluarga korban untuk membayar biaya rumah sakit terlebih dahulu atau DP minimal sebesar 50%. Setelah membayar DP 50 persen, baru dokter BS akan menangani pasien yang hendak dioperasi rahangnya. Setelah dokter tersebut memberi penjelasan terhadap ayah pesien, keluarga pasien langsung diusir oleh oknum dokter tersebut.

Bandar Lampung (SL) – Rumah sakit di Bandarlampung masih sering menolak pasien. Kali ini terjadi di Rumah Sakit Bumi Waras (BW) Bandarlampung. Salah satu oknum dokter RS BW yang berinisial BS, spesialis bedah mulut menolak pasien, Jumat (7/9/2018).

Menurut keterangan saksi korban kecelakaan, dokter BS menolak menangani seorang pasien korban kecelakaan yang bernama Nur Fajri Vanza Javier (14), yang membutuhkan tindakan operasi. Tapi, oknum dokter tersebut meminta keluarga korban untuk membayar biaya rumah sakit terlebih dahulu atau DP minimal sebesar 50%.

Setelah membayar DP 50 persen, baru dokter BS akan menangani pasien yang hendak dioperasi rahangnya. Setelah dokter tersebut memberi penjelasan terhadap ayah pesien, keluarga pasien langsung diusir oleh oknum dokter tersebut.

Menurut pengakuan ayah korban Ikhwan Wahyudi, Sabtu (8/9/2018), dokter meminta DP dulu sebesar 50 persen. Kalau tidak ada DP tidak akan dilakukan tindakan operasi.

“Dia minta uang 50% dulu untuk operasi kalau gak ada uang muka 50% itu, dia gak mau megang dan dia akan memindahkan anak saya ke rumah sakit yang lain. Dokter tersebut terlihat arogan tidak mencerminkan perilaku seorang dokter. Dokter itu tidak mau nanganin kalau tidak ada yang 50% itu, udah itu saya diusir dan saya langsung pergi aja,” ujarnya.

Ikhwan Wahyudi tidak mengerti apa maksud dokter meminta uang DP 50 persen. Apa itu kebijakan Rumah Sakit BW atau alasan dokter yang mengada-ada yang enggan menangani pasien tersebut. Ayah pasien yang kesal dan nerasa mendapat hinaan dokter yang tidak berperikemanusiaan itu, langsung memindahkan anaknya ke RS Umum Abdul Moeloek Bandarlampung. (wrt/net/jun)