Jakarta (SL) – Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) resmi memberhentikan Respiratori Saddam Aljihad dari jabatannya selaku ketua umum PB HMI.
Pemberhentian Saddam tertuang dalam Surat Keputusan MPK nomor 08/KPTS/A/03/1440 H tanggal 10 Januari 2019, keputusan MPK tersebut di keluarkan setelah MPK melakukan rapat secara maraton untuk menuntaskan kasus dugaan pelanggaran AD dan ART. “Karena terbukti secara sah dan meyakinkan, saudara Respiratori Saddam Aljihad melakukan perbuatan asusila, MPK PB HMI memberhentikan Respiratori Saddam Aljihad sebagai Ketua Umum PB HMI,” demikian butir SK MPK PB HMI nomor 08/KPTS/A/03/1440 H tanggal 10 Januari 2019.
MPK Menganggap ketua umum PB HMI di sebut melanggarnya pasal 3, 4, 5 Anggarqn Dasar (AD) HMI serta pasal 6, 20, 41, 42 Anggaran Rumah Tangga (ART) HMI. Keputusan MPK, ditandatangani oleh 10 anggota MPK dari 15 anggota, keputusan MPK juga meminta kepada PB HMI untuk segera melaksanakan rapat harian untuk menunjuk Pejabat Sementara Ketua Umum PB HMI, sesuai dengan mekanisme yang tertuang dalam AD/ART HMI.
Respiratori Saddam Aljihad diberhentikam munculnya mosi tidak percaya dari sejumlah fungsionaris Badko dan Kohati dari berbagai daerah terhadap Respiratori Saddam Aljihad yang dianggap telah melakukan tindakan oral, dan hal itu juga di picu pasca dilakukannya reshufel terhadap 61 orang fungsionaris PB HMI melayangkan gugatan ke MPK.
Mosi tidak percaya tersebut, di antaranya disampaikan Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi Rahim Key, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Robbi Syahrir dan Sekretaris Jendral Arya Kharisma Hardy. Mereka menyebut perilaku amoral dan reshuffle yang dilakukan Saddam bertentangan dengan konstitusi organisasi. (trotoar)