Lampung Selatan (SL)-Seleksi Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lampung Selatan sarat pelanggaran etik dan titipan kelompok serta kerabat penyelenggara Pemilu. Hal itu diduga berlangsung pada pelaksanaan tes wawancara kepada calon anggota PPK oleh panitia pelaksana. Bahkan peserta menilai pelaksanaan tes wawancara di Lampung selatan dinilai tidak jelas.
Salah satu peserta mengatakan, tes yang berlangsung pada hari minggu dan senin (11-12 Desember 2022) sarat kepentingan kelompok tertentu. Karena sebelum dilaksanakan test wawancara, peserta diharuskan mengikuti semua tahapan, baik pendaftaran melalui Siakba KPU (Online), penyerahan Fisik Berkas dan perlaksanaan tes tertulis menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Sementara hasil diumumkan usai test.
Namun sangat disayangkan, hasil yang diperoleh peserta saat mengikuti test bukan menjadi dasar utama untuk menjadi penyelenggara pemilu yang dianggap transparan. Bahkan salah satu komisioner test wawancara pada ruang 01, Irsan Didi mempertanyakan pilihan peserta pada Pilbup 2020 lalu. Namun peserta enggan menjawab pertanyaan tersebut.
Beberapa peserta dari Kecamatan Natar, mengalami nasib sama dipertanyakan masalah pilihan saat pilbup lalu. “Saat mengikuti Tes Wawancara saya diajukan tiga pertanyaan oleh dua Komisioner KPU Lampung selatan yaitu saudara Mislamudin dan Irsan Didi, dari ketiga pertanyaan yang diajukan dua oleh Mislamudin dan satu Irsan Didi,” kata salah satu peserta dari Kecamatan Natar, Junaidi.
Junaidi mengungkapkan, pada proses tes wawancara dirinya ditanya soal kesiapan untuk menjadi pelaksana pemilu di usia saat ini (Jelang 60 tahun). “Saya Jawab siap, Pertanyaan kedua Saat menjadi anggota PPK Pilbup Lalu abang divisi (Bidang) apa ? Saya jawab Situng/Sirekap,” kata dia.
Mengetahui dirinya eks anggota PPK, Irsan Didi mengajukan sejumlah pertanyaan. “Adapun pertanyaan yang diajukan Irsan Didi, saat menjadi anggota PPK Pilbup anda pilih siapa dan pertanyaan tersebut diulang anda pilih siapa, Karena pertanyaan tersebut sudah menjurus ke privasi dan tidak profesional dan rahasia, pertanyaan tersebut saya jawab dengan Rahasia,” katanya lagi.
Dengan dasar ketiga pertanyaan tersebut, menurut Junaidi tidak ada kolerasinya dengan kriteria sarat menjadi anggota PPK. “Karena dirunut dari hasil tes CAT semestinya calon yang lolos diumumkan berdasarkan Rangking atau nilai, bukan abjad agar diketahui masyarakat umum. Sehingga pelaksanaan rekrutmen berjalan transparan dan jauh dari kepentingan kelompok atau golongan,” sesalnya.
Kekecewaan tersebut juga dialami rekan-rekan junaidi yang lain yang enggan disebut namanya, karena mengalami dan mendapat pertanyaan yang sama dari oknum anggota KPU Lamsel tersebut.
Berdasarkan pengumuman nomor 220/PP.24.1-Pu/1801/4/2022 tentang PPK untuk Pemilu 2024, hasil CAT bukan jadi pertimbangan kelulusan. “Yang menjadi pertanyaan apakah legitimasi penyelenggara pemilu ini. dan syarat berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu untuk apa,” katanya.
Dari kejadian tersebut beberapa calon yang dihubungi akan menyampaikan permasalahan tersebut ke Dewan kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP).
“Kami peserta tidak lolos tidak apa, biasa dalam seleksi namun jika dizolimi seperti ini untuk apa pakai seleksi berkas, cat, wawancara karena semuanya pakai biaya, sementara calon yang ditetapkan sudah di plot,” katanya. (Red)