Tag: Serang

  • Ribuan Warga Bojonegara dan Puloampel Ingin Stockpile Batu Bara PT BSA Ditutup 

    Ribuan Warga Bojonegara dan Puloampel Ingin Stockpile Batu Bara PT BSA Ditutup 

    Serang, sinarlampung.co Kemacetan parah terjadi di Jalan Nasional Bojonegara-Cilegon yang mengular hingga ratusan meter di kedua sisi jalan, Jumat (13/10/2023) siang.

    Hal ini lantaran ribuan massa dari Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara dan Desa Argawana Kecamatan Puloampel menggelar aksi demonstrasi menuntut ditutupnya stockpile batubara yang dianggap berdampak pencemaran dan tidak mengganggu kesehatan masyarakat di dua kecamatan tersebut.

    Salah satu Ibu-ibu dari Kampung Solor, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara yang enggan menyebutkan namanya, menyebutkan dampak lingkungan berupa pencemaran udara dan air akibat dari debu batubara yang mengganggu kesehatan warga.

    “Debunya masuk ke rumah, warga banyak yang sesak napas, kena radang tenggorokan, masuk ke sumur juga karena bikin gatal-gatal. Sejak ada stockpile ini seperti meracuni kami masyarakat di sini,” ucapnya saat ditemui di tengah aksi.

    Tokoh Pemuda Desa Margagiri, Jastari menjelaskan aksi demo terhadap PT BSA ini bukan hanya kali ini saja dilakukan oleh masyarakat. Dan puncaknya hari ini, masyarakat dari Desa Argawana Kecamatan Puloampel juga akhirnya ikut aksi untuk menyampaikan keluhan dan menyampaikan tuntutannya agar stockpile tersebut ditutup.

    “Ini sudah ke 3 kali warga kami demo ke PT BSA ini, tapi ada apa tuntutan kami seolah tidak digubris, karena dampaknya sangat luar biasa bagi kesehatan warga. Kami disini seperti sudah diracuni. Ada yang sakit radang, mata pedas, gatal-gatal, radang dan sebagainya. Belum jalan yang dipenuhi ceceran debu hitam sangat mengganggu pengendara motor. Maka dalam aksi ini, tidak ada lagi kata negosiasi kami masyarakat dua desa Margagiri dan Argawana menuntut perusahaan ini ditutup, atau diganti bentuk usaha lain yang tidak berdampak buruk terhadap masyarakat,” paparnya.

    “Sebenarnya wilayah stockpile ini ada di wilayah Margagiri, tapi karena masyarakat Cikubang khususnya Desa Argawana juga ikut terdampak, maka hari ini ikut demo menuntut penutupan stockpile batubara ini,” sambungnya.

    Tuntutan penutupan stockpile batubara tersebut juga diungkapkan tokoh pemuda Desa Argawana, Agus Sudrajat yang meskipun keberadaannya berada di Desa Margagiri, namun warga Puloampel khususnya di Kampung Cikubang ikut terdampak hebat akibat perusahaan tersebut.

    “Kami tidak mau masyarakat kami terus diracuni begini, debu hitam terbang ke rumah-rumah. Jangan cuma cari keuntungan di sini tapi pikirkan bagaimana dampaknya bagi kesehatan masyarakat,” tegasnya.

    Dari pantauan langsung di lokasi, tepatnya di depan stockpile batubara milik PT. Berkat Sentra Alam (BSA), ribuan massa aksi yang dikomandoi oleh Ormas Masyarakat Banten Bersatu (MBB) ini, tidak menyurutkan aksinya meski dibawah teriknya panas matahari yang menyengat. Dan membludaknya massa membuat tertutupnya Jalan Nasional Bojonegara-Puloampel-Cilegon selama beberapa jam.

    Bahkan banyak juga Ibu-ibu yang ikut turun aksi dan berteriak mengungkapkan kekesalannya karena terdampak dari debu hitam batubara.

    Pihak kepolisian dari Polres Cilegon yang mengawal aksi, mengajak massa aksi untuk dilakukan mediasi di Kantor Kecamatan Bojonegara, sebagaian massa akhirnya terurai mengikuti mediasi. Namun sebelumnya massa juga menurunkan batu boldas di gerbang untuk menutup perusahaan stockpile tersebut. Namun massa dari Kecamatan Puloampel tetap bertahan melakukan orasi.

    Namun pihak manajemen dari PT BSA hingga sejauh ini belum bisa dikonfirmasi. Bahkan saat dilakukan mediasi di Kantor Kecamatan Bojonegara tidak ada perwakilan perusahaan yang hadir. (*/Red)

  • Kadis PUPR Banten Tuding Pokja ULP Salah Administrasi Terkait Proyek Jalan Picung Munjul

    Kadis PUPR Banten Tuding Pokja ULP Salah Administrasi Terkait Proyek Jalan Picung Munjul

    Serang (SL) – Direktur Eksekutif Banten Investigasi Coruption Control ( BICC ) Hanafi Habib, Meminta kepada Gubernur Banten untuk segera mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Provinsi Banten, hal tersebut berkaitan dengan adanya dugaan yang dianggap telah melanggar ketentuan dan aturan didalam pengadaan barang dan jasa melalui tender pada pekerjaan di Dinas PUPR.

    Seperti pada pekerjaan ruas jalan Picung – Munjul sepanjang 6 KM yang awalnya bernilai 59 Milyar namun berkurang menjadi 42 Milyar, yang diketahui paket kegiatan tersebut telah dinyatakan gagal lelang oleh pihak ULP.

    Akan tetapi pada kenyataannya Kepala Dinas PUPR Hadi Soeryadi, justru malah mengeluarkan SPK kepada salah satu perusahaan untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut, dengan alasan untuk mempercepat pembangunan.

    Menurut Hanafi, jelas bertentangan dan telah melanggar peraturan yang ada. “ Sudah jelas dinyatakan gagal oleh ULP dan sedang dalam proses hukum oleh Kejati Banten mengapa terus dikerjakan,” terangnya.

    Lebih parah lagi bukan hanya ruas jalan Picung – Munjul saja, ada 1 paket kegiatan lagi, yaitu ruas jalan Ciseket – Sobang – Tela dengan nilai 29 M. sebagaimana sebelumnya sudah dipublis oleh mediakriminalitas.com, terkait buruknya pelaksanaan pekerjaan tersebut.

    Senada dikatakan Deny Debus Direktur Exsekutif Front Pemantau Kriminalitas (FPK) di kantornya. Menurutnya, ULP sudah menyatakan gagal lelang pada pekerjaan ruas jalan Picung – Munjul dan ruas jalan Ciseket – Sobang – Tela yang sudah dibatalkan, maka tidak dapat dilakukan penunjukan langsung oleh Kadis PUPR sebagai pengguna anggaran, akan tetapi ULP dapat melakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang, tentang penyebab pelelangan ulang gagal.

    Adapun proses selanjutnya PA / KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya ( revisi anggaran ) untuk pekerjaan lain, sehingga dari pasal diatas menurut Deny sudah sangat jelas. Hingga dapat disimpulkan tidak ada opsi lain seperti penunjukan langsung, apabila setelah gagal pada pelelangan ulang, tetapi harus dilakukan pengembalian anggaran, ucapnya. Namun anehnya Kadis PUPR malah menerbitkan SK penunjukan langsung pada kegiatan pekerjaan Ruas jalan Picung Munjul dan Ruas Jalan Ciseket – Ciseukeut -Sobang -Tela dengan menelan anggaran Rp.88 milyar,yang jelas tidak procedural.

    Lebih jauh Deny mengatakan bahwa dalam Peraturan Kepala (Perka) LKPP tentang juknis Perpres 70 tahun 2012, ada pasal yang berbunyi; dalam hal pelelangan ulang gagal maka kelompok kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan pengguna anggaran (PA) dengan tetap memperhatikan prinsif efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dengan ketentuan ; 1.hasil pekerjaan tidak dapat ditunda 2. Menyangkut kepentingan / keselamatan masyarakat 3. Tidak cukup waktu untuk melakukan proses pelelangan ulang dan pelaksanaan pekerjaan,

    Jika ketiga kreteria tersebut tidak terpenuhi maka hal ini tidak bisa dilakukan penunjukan langsung dan anggaran harus di kembalikan ke kas Negara dalam hal waktu yang sudah tidak mencukupi, bukan malah menunjuk salah satu pengusaha dengan mengeluarkan surat perintah kerja (SPK), untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan alasan untuk mempercepat pembangunan meskipun bertentangan dengan aturan.

    ”Jelas bahwa ini ada aroma diduga permainan konspirasi yang tersistematis, untuk mencari keuntungan semata dengan cara membentur aturan yang ada ketetapannya,” ujar Deny.

    Bahkan bertentangan dengan Perpres No.16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkaitan dengan tender.

    Selanjutnya guna mendapatkan informasi yang lebih jauh pihaknya, mengaku telah melakukan konfirmasi kepada Inspektorat Prov Banten terkait hal ini, sambung aktivis ini.

    “mereka (inspektorat –red) menyatakan, bahwa yang dilakukan oleh Kadis PUPR sangat salah dan bertentangan dengan aturan, selain itu Inspektorat sudah memberikan instruksi untuk menghentikan kegiatan pekerjaan tersebut. Karena masalah ini sudah masuk ke Kejati Banten, dan sedang dalam proses hukum,” ungkap Deny Debus.

    Sementara Ir. Hadi Soeryadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Kamis (11/10/2018) mengatakan, terkait paket pekerjaan Picung- Munjul itu bukan gagal lelang melainkan miss administrasi.

    “ Hal ini sudah diperiksa oleh inspektorat dan Kejati, harusnya pihak Pokja segera mengumumkan keputusan yang saya ambil,” ujar Kadis PUPR.

    Yang jelas kesalahan administrasi itu bukan dari pihak PUPR melainkan dari Pokja ULP, jelas Hadi. (mk/net)

  • Ketum SMSI Pusat sosialisasi Server Bersama dan News room SMSI di Banten

    Ketum SMSI Pusat sosialisasi Server Bersama dan News room SMSI di Banten

    Serang (SL) – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Auri Jaya mengunjungi kantor SMSI Banten di Serang, Banten, belum lama ini. Kunjungan tersebut dalam rangka program memperkuat SMSI di Indonesia, dengan menyiapkan program server bersama.

    Selain itu, kunjungan Aurih juga membahas program news room yang dimana isi kontens share berita dari perusahaan media yang terdaftar di SMSI.

    “Amanat Rakernas SMSI di Surabaya, Jawa Timur yang lalu. Kita bakal mempersiapkan wadah pemberitaan online yang bersumber dari media siber khususnya yang sudah terdaftar di SMSI. Rencananya bulan Juni 2018 launching sekaligus mengenalkan kantor pusat SMSI” kata Auri.

    Auri Jaya Priritaskan Legal Formal Dari Dewan Pers.

    Ketua umum SMSI Pusat, Auri Jaya sewaktu mengunjungi SMSI Provinsi Banten mengatakan, di era kepemimpinannya bakal terus mendorong SMSI menjadi konsituen Dewan Pers. Sehingga, perusahaan media siber yang telah tergabung dalam SMSI dapat dengan mudah mengurusi verifikasi perusahaan di Dewan Pers.

    “SMSI Pusat akan terus mendorong agar kita segera menjadi konsituen Dewan Pers sehingga perusahaan media siber yang tergabung di SMSI terverifikasi. Semoga ini segera selesai terealisasi agar dapat memajukan perusahaan media siber di Indonesia,” ujarnya.

    Agar program antara pusat dan daerah nyambung, saya berharap, kepengurusan kita di seluruh Indonesia dapat mengkonsolidasikan anggota, sementara pengurus pusat mengejar target legal formal di Dewan Pers.

    Sementara, Ketua SMSI Banten, Junaidi yang didampingi Sekretarisnya Rapih Herdiansyah menyambut baik kedatangan Auri Jaya ke kantor SMSI Banten. Dia pun mengapresiasi langkah Auri untuk memajukan media siber Indonesia dengan membuat server bersama dan news room (*)

  • Ketua ULP Tanggapi Soal Tudingan Pengumuman Gagal Lelang

    Ketua ULP Tanggapi Soal Tudingan Pengumuman Gagal Lelang

    Banten (SL) – Ketua ULP Kota Serang Nofri menanggapi pengumuman gagal lelang di ULP Kota Serang menerangkan bahwa, “tahapan lelang sudah dilalui semua berdasarkan sistem SPSE V.2 dan sifat lelang adalah sistem gugur,” terang ketua ULP pada sinarlampung.com.

    Saat di singgung akan adanya somasi dari beberapa pengusaha ke ULP Kota Serang, Nofri memgatakan bahwa “dokumen lelang ada klausal terkait surat pernyataan tidak akan menuntut apabila lelang gagal/batal/diulang,” terang Nofri melalui pesan singkatnya.
    Sementara itu Bahtiar seorang pengusaha Kota Serang mennggapi peryataan ketua ULP Kota Serang menerangkan “pengusaha tidak akan menuntut kalau proses lelang sudah sesuai dengan aturan dan peraturan yg berlaku dan pengusaha pastinya akan menuntut kalau proses lelang diindikasikan/didasari atas tindakan kesewenang wenangan,” kata Bahtiar.
    “Lah kalau pembukaan, pengumuman saja belum, tapi dengan tiba-tiba dibatalkan, jadi lucu kan,” tegas Bahtiar pengusaha asal Cipocok kota Serang.

    Diberitakan sebelumnya para pengusaha di Kota serang Banten akan melakukan somasi ke ULP Kota Serang. Dikarenakan, ULP Kota Serang di nilai tidak profesional dalam melakukan lelang belanja modal dan bangunan rehab puskesmas di beberapa lokasi di Kota Serang.
    Zulfikar salah seorang pemgusaha asal Pabuaran menegaskan bahwa ada aturan jikalau pihak ULP Kota Serang akan mengumumkan penggagalan pelelangan, seharusnya ULP ikuti aturannya, dimana dalam lelang tersebut yang pertama adalah pengumuman pascakualifikasi, kedua dowloud dokumen pelelangan terus ada lagi tahapan-tahapannya, baru nanti bagaimana, “lah ini belum ada pengumuman dan belum ada apa-apa kok sudah dinyatakan gagal lelang, tanpa alasan yang kita tidak tahu, dimana tanggal 10 dan 11 april 2018 ini kan pembuktian kualifikasi, kenapa ini di umumkan gagal lelang dengan dalih peserta tidak ada yang memenuhi syarat,” kata Zulfikar.
    “Perusahaan saya sudah berapa kali ikut lelang begini, yang tidak memenuhi syarat yang mana, wong di buka saja belum, inikan sudah kesewenang wenangan saja, maka dari itu, kami akan coba layangkan surat somasi untuk meminta penjelasan terkait pengagalan lelang ini,” tegas Zulfikar.
    Senada dengan zulfikar seorang pengusaha lokal Kota Serang bahtiar juga akan melakukan somasi, “kami hanya meminta ULP kota Serang transfaran dan jujur, jangan semena-mena begini, saya secara pribadi juga heran, dan kemungkinan saya akan lakukan somasi juga, somasi ini saya lakukan demi untuk ketransfaransian ULP, kita ini sudah berubah untuk kota Serang yang maju, kalau sudah begini gaya ULP kota Serang, akan berakibatkan preseden buruk bagi Kota Serang”, kata Bahtiar.
    Saat di singgung kapan akan melayangkan somasi, bahtiar menerangkan secepatnya saya layangkan, adapun bukti pendukung untuk somasi sudah saya siapkan “saya sudah prin out tahapan-tahapan dari awal hinggal hari ini, jadi insya Allah data lengkap,” kata Bahtiar pada Sinarlampung.com.(ahmad suryadi)
  • Parkir Sembarang Diacara Konser, Banyak Ban Kendaraan Kempes

    Parkir Sembarang Diacara Konser, Banyak Ban Kendaraan Kempes

    Serang (SL) – Konser tour dangdut vaganza yang di selenggarakan stasiun televisi Indosiar yang menghadirkan H.Rhoma irama, Via valen, Fika sari manis manja group, Zaskia gotik dan artis KDI menggonjang alun-alun Kota Serang Banten.

    Dibalik kemeriahan dan keramaian tour dangdut vaganza ini tanpak terlihat kendaraan roda dua bergelimpangan terbalik serta kendaraan roda empat ban pada kempes.

    Menurut ujang pedagang bakso di sekitar lokasi alun-alun kota serang mengatakan, “iya pak tadi ada orang yang dorongin motor dan ngempesin ban mobil, katanya parkirnya sembarangan, jadi dikempesin dan di gulingkan saja,” terang ujang.

    Sementara itu petugas dishub saat di komfirmasi meenegaskan bahwa untuk parkir sudah diatur, agar jangan parkir di ruas jalan, karena mengganggu lalu lintas, “kita sudah siapkan tempat parkir bagi pengunjung, ini juga untuk keamanan pengunjung itu sendiri, kalau parkir sembarangan kan bisa mengganggu,” tegasnya. (ahmad suryadi )

  • Presiden : Anak Indonesia Tak Cukup Hanya Pintar Namun Harus Paham Sopan Santun

    Presiden : Anak Indonesia Tak Cukup Hanya Pintar Namun Harus Paham Sopan Santun

    Presiden RI, Joko Widodo (Foto/Dok/Net)

    Serang (SL) – Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan sosial bagi rakyat Indonesia. Salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Melalui bantuan sosial PKH tersebut, masyarakat diharapkan dapat memiliki akses kepada pelayanan pendidikan dan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup keluarga prasejahtera.

    Sore ini, Rabu 14 Maret 2018, Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan bantuan PKH kepada 1.000 keluarga prasejahtera yang ada di sekitar Kota Serang, Provinsi Banten. Penyerahan tersebut dilakukan langsung olehnya di Gedung Remaja Ciceri, GOR Maulana Yusuf, Serang.

    Saat penyerahan dilakukan, Kepala Negara mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengusahakan untuk memberikan bantuan yang lebih baik bagi para keluarga prasejahtera. Hal itu dilakukan dengan berupaya menaikkan anggaran yang diperuntukkan bagi para penerima PKH di tahun mendatang.

    “Nanti Ibu-Ibu doakan saja tahun depan semoga anggarannya bisa kita naikkan. Saya sudah minta kalau bisa dua kali lipat, kalau bisa,” kata Presiden.

    Saat ini, para penerima PKH memperoleh bantuan sebesar Rp1,89 juta setiap tahunnya. Dana yang tersedia dalam kartu PKH itu dapat diambil sebanyak empat kali pengambilan.

    Menurutnya, untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi para penerima PKH tersebut membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR. Namun, Presiden berharap agar rencana tersebut dapat diwujudkan di tahun mendatang agar masyarakat dapat semakin merasakan manfaat dari program tersebut.

    “Saya akan berusaha agar anggaran yang ada ini bisa dinaikkan sehingga bisa digunakan sebaik-baiknya,” ucapnya.

    Dalam acara tersebut, Kepala Negara juga menyerahkan jenis bantuan sosial lainnya yang berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada para pelajar dari tingkat SD hingga SMA/SMK yang hadir. Sebanyak 1.319 pelajar memperoleh bantuan tersebut dalam kunjungan kerja Presiden kali ini.

    “Yang SD mendapatkan Rp450 ribu, yang SMP Rp750 ribu, yang SMA/SMK Rp1 juta. Anggaran yang ada ini tidak boleh untuk beli pulsa. Kalau ketahuan beli pulsa kartunya akan kita cabut,” Presiden menjelaskan.

    Acara penyerahan bantuan sosial tersebut juga dihadiri oleh 500 guru yang memperoleh sertifikasi profesi. Kepada para pendidik anak bangsa tersebut Presiden menitipkan pesan dan harapannya bagi pendidikan anak-anak Indonesia.

    “Saya titip anak-anak semuanya agar dididik yang baik. Berikan hal-hal yang berkaitan dengan etika, budi pekerti, dan akhlak. Berilah anak-anak ini pendidikan ke arah itu,” tuturnya.

    Ia berpandangan bahwa saat ini tidaklah cukup bagi anak-anak Indonesia untuk pintar saja. Anak-anak kita juga harus memiliki perilaku yang baik, budi pekerti yang baik, dan paham soal sopan santun.

    “Itulah ciri dan karakter bangsa Indonesia,” ucapnya.

    Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Banten Wahidin Halim.