Tag: Sidang Paripurna]

  • Tanpa Sidang Paripurna, DPRD Lampung Usulkan 3 Nama PJ Gubernur: Kok Bisa, Begini Penjelasannya!

    Tanpa Sidang Paripurna, DPRD Lampung Usulkan 3 Nama PJ Gubernur: Kok Bisa, Begini Penjelasannya!

    Bandar Lampung – Tiga nama calon PJ Gubernur Lampung yang diusulkan DPRD Lampung masih digodok di Kemendagri. Ketiganya adalah Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Sekprov Lampung Fahrizal Darminto dan Staf Ahli Bidang Hukum Kemenpora, Samsudin.

    Berbeda dengan provinsi lain, penetapan calon PJ Gubernur di Lampung tidak dilakukan melalui sidang paripurna dewan, melainkan hanya dengan menampung usulan dari fraksi-fraksi, lalu pimpinan dewan menggodok para calon, kemudian hasilnya disampaikan ke Kemendagri.

    Mengambil contoh di DPRD Sulsel, Jawa Timur dan Maluku, penetapan usulan penjabat gubernur di tiga provinsi itu dilakukan dalam sidang paripurna.

    Sepertinya, teknis penetapan calon penjabat gubernur di DPRD Lampung mirip dengan yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta, yakni tanpa sidang paripurna.

    Diketahui DPRD DKI Jakarta hanya menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk menggodok tiga nama PJ Gubernur, di mana . Rapimgab dihadiri oleh Ketua DPRD dan sembilan fraksi.

    Menanggapi perbedaan itu, Wakil Ketua DPRD Lampung Yozi Rizal menjelaskan sesuai regulasi pengusulan PJ Gubernur dilakukan oleh DPRD melalui Ketua DPRD.

    “Regulasinya begitu, sesuai Pasal 4 ayat 1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati, Walikota,” jelas Yozi Rizal, Jumat, 15 Desember 2013.

    Terkait Sidang Paripurna, menurut Yozi Rizal, dilakukan dewan dalam kaitan Pengumuman Usulan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur.

    Persiapan Pelantikan PJ Gubernur

    Mendekati masa akhir masa jabatan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada akhir Desember 2023, Pemprov Lampung dikabarkan mulai fokus mempersiapkan pelantikan PJ Gubernur pilihan Istana/Presiden.

    Kabar itu dibenarkan oleh seorang pejabat di Pemprov Lampung. “Kami mulai fokus persiapannya,” tegasnya.

    Mengenai siapa PJ Gubernur yang akan terpilih nanti, teman pejabat ini mengaku tidak mengetahuinya. “Sampai hari ini kami belum tahu,” akunya.

    Merujuk Permendagri Nomor 4 tahun 2023, tiga nama yang diusulkan DPRD Lampung tersebut belum tentu terpilih menjadi PJ Gubernur Lampung.

    Karena Menteri, dalam hal ini Mendagri berdasarkan Permendagri tersebut juga melakukan pengusulan 3 nama PJ Gubernur (pasal 4)

    Lalu, sesuai Pasal 5, Menteri melakukan pembahasan calon Pj Gubernur dari 6 calon nama menjadi 3 nama PJ Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara sebagai bahan pertimbangan Presiden. (IWA)

     

     

     

  • Pj Sekda Muba Musni Wijaya Dengarkan Pidato Presiden 

    Pj Sekda Muba Musni Wijaya Dengarkan Pidato Presiden 

    Musi Banyuasin (SL) – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Musi Banyuasin (Muba), Musni Wijaya, menghadiri sidang Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka HUT RI ke-78 secara virtual di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, Rabu 16 Agustus 2023, pagi.

    Sidang paripurna istimewa ini juga dihadiri Ketua DPRD Muba Sugondo, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Muba, Dandim 0401 Muba Letkol Inf. Erry Dwianto, Kapolres Muba AKBP Imam Safii, para Asisten, para Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah Muba.

    Sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI ini dibuka langsung Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

    Presiden Joko Widodo dengan menggunakan pakaian adat dari daerah Tanimbar, Maluku dalam pidatonya menegaskan, komitmen pemerintah untuk terus melakukan hilirisasi industri guna memberikan nilai tambah di dalam negeri dan secara langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.

    Jokowi juga mengatakan Indonesia tidak boleh terlena dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, perlu ada upaya mengolah bahan mentah menjadi lebih bernilai. Ia berpesan perlu ada nilai tambah atas sumber kekayaan secara berkelanjutan

    Menurut Jokowi, terbuka kesempatan untuk melakukan hilirisasi dalam skema ekonomi hijau Indonesia sangat kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.

    “Pengelolaan sumber daya akan menciptakan nilai tambah dan secara langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat,” ucap Jokowi.

    Pj Sekda Muba setelah mendengar Pidato Kemerdekaan Presiden RI, menyampaikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani atau masyarakat di pedesaan.

    “Pemkab Musi Banyuasin yang memiliki visi pembangunan berkelanjutan, bukan hanya mengembangkan hilirisasi sawit, karet gambir tapi juga Pemkab Muba juga kembangkan industri turunan sabut kelapa menjadi cocofiber dan cocopeat,” ucap Musni. (Sudir)

  • DPRD Lampura Gelar Sidang Paripurna Perubahan Rancangan APBD dan Raperda 2021

    DPRD Lampura Gelar Sidang Paripurna Perubahan Rancangan APBD dan Raperda 2021

    Lampung Utara (SL) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara menggelar Sidang Paripurna mengenai Penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD dan RAPERDA tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2021, yang disampaikan langsung oleh Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, SE.,MM di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Utara, Senin, 27 September 2021 pukul 10:00 WIB.

    Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I Madri Daud, SE.,MH bersama Wakil Ketua II Dedi Sumirat, Wakil Ketua III Joni Saputra bersama anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara.

    Bupati H. Budi Utomo, SE.MM menyampaikan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, disampaikan Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2021 untuk menjadi bahan pembahasan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

    Sidang Paripurna yang dijadwalkan kembali Selasa, 28 September 2021 dengan jadwal pandangan fraksi-fraksi ditiadakan, karena fraksi-fraksi menyerahkan langsung kepada panitia khusus untuk dibahas lebih lanjut.

    Hadir pula dalam rapat tersebut Forkopimda Lampung Utara, pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, camat, lurah se-Lampung Utara, dan media cetak/elektronik. (Edwardo)