Sinarlampung

Tag: SMSI Pusat

  • Ketua Umum SMSI Paparkan Tentang Teori Publisitas di Era Digital 

    Ketua Umum SMSI Paparkan Tentang Teori Publisitas di Era Digital 

    Sumatera Utara (SL)-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Universitas Medan Area, Prodi Ilmu Komunikasi menggelar seminar online bertajuk “Semiloka Rekontruksi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka,” Selasa 2 Maret 2021.

    Hadir sebagai narasumber, Ketua Umum SMSI Drs. Firdaus, M.Si, Hermansyah, SE Ketua SMSI Sumut, Drs. H. Sofyan Harahap Wakil Penanggung Jawab Harian Waspada, Jimmi A.A., S.Ps. CHRP, CHRM Manager Komunikasi PT. PLN Persero, UIW Sumatera Utara, Syaiful Anwar Lubis Ketua IJTI Sumut dan Praktisi Jurnalis Televisi, Fakhrur Rozi Dewan Redaksi Kaldera.id/Dosen UINSU, Aldi Wilman, ST Manager Kadiv dan Public Relatioan Regional 1, Saurma MGP Siahaan, MIPR Ketua BPC Perhumasan Meda, Chandi Mohammad, SE Youtuber, Tulangtio, SE Alumni Influencer Conten Creator, Penyanyi dan selaku moderator, Dr. Dedy Sahputra, MA.

    Dalam paparanya Ketua Umum SMSI, Firdaus yang membawakan materi tentang Publisitas di Era Digital menerangkan bahwa, publisitas adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan perusahaan dan atau produk kepada masyarakat melalui media massa.

    “Publisitas merupakan penyebaran pesan secara terencana dengan menggunakan media tertentu, guna mencapai kepentingan organisasi tanpa melakukan pembayaran pada media,” ujar Firdaus.

    Dalam melaksanakan publisitas, lanjut Firdaus, melakukan sejumlah usaha komunikasi untuk menjalin relasi yang baik sehingga tercapai tujuan membangun, membina dan menjaga citra atau reputasi institusi secara positif.

    “Reputasi institusi ini merupakan suatu aset yang sangat berharga secara komersial dan terganggunya reputasi dapat mengikis keandalan bisnis dalam memaksimalkan shareholder value, finance, independency dan market share (Larkin, 2003),” jelasnya.

    Lebih jauh diungkapkan Firdaus, dimata jurnalis, publisitas adalah informasi yang disediakan oleh sumber luar yang digunakan oleh media karena informasi itu memiliki nilai berita.

    “Public relations tidak dapat mengontrol atau menentukan apakah berita dimuat atau tidak,” tandas Firdaus.

    Kegiatan publisitas sendiri menurut Firdaus meliputi, penulisan Press Release (teks, audio, video), Konferensi Pers, Press Tours, Press Party, Press Receptions, Media Gathering, dan wawancara khusus.

    Masih bicara tentang publisitas, Cyber Public Relations inisiatif public relations yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitas melalui publikasi online, media sosial, dan komunitas online.

    “E PR harus mampu mengembangkan konten untuk format distribusi media cetak, radio, TV, situs web, e-mail, iTV, PDA, WAP, Usenet, media sosial agar dapat dengan tepat menjangkau berbagai macam audiens,” ucap Firdaus.

    Ditambahkan Firdaus, Kekuatan Cyber PR antar lain, Convergence (memusat/integrasi), Reach (jangkauan), Ease of Use (mudah digunakan), Speed(kecepatan), Real time (seketika), Compression and Streaming dan, (pemampatan dan mengalir).

    Sedangkan fungsi media sosial bagi organisasi dan publiknya adalah mempertahankan identitas organisasi, membangun hubungan, kemampuan untuk mengontrol manajemen isu, mempromosikan Corporate Social Responsibility (Amy Reitz, 2012).

    Lalu strategi cyber PR melalui penyebaran informasi melalui public relations news dan public relations web, penyebaran informasi dalam Executive summary, melalui metode email, slide share, scribd, social media, penyebaran informasi dalam Flickr Graphs, menggunakan media picasa dan media sosial, penyebaran informasi dalam blog snippets melalui social media, penyebaran informasi dalam events-events, Pembuatan video yang diunggah di youtube, social media, e-mail, penyebaran informasi dalam bentuk audio melalui i-tunes, penyebaran informasi dalam slides yang bisa disebarkan melalui e-mail, slide shares, scribd, dan social media. (Dewi Kusumawardani, Quani, 2016)

    “Tujuan utama publisitas adalah bagaimana media memberitakan perusahaan atau institusi sesuai dengan tujuan yang diinginkan, reputasi meningkat dan dukungan stakeholder menguat secara berkelanjutan,” pungkas Firdaus diakhir paparanya.(Red)

  • SMSI Bangun Jalan dan Sarana Sanitasi Untuk Warga Kota Serang

    SMSI Bangun Jalan dan Sarana Sanitasi Untuk Warga Kota Serang

    Serang (SL)-Selain menyelenggarakan Webinar dengan tema “Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kebangkitan Ekonomi Kreatif”, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) juga membangun jalan dan sarana sanitasi untuk warga kota Serang, Provinsi Banten.

    SMSI, salah satu konstituen Dewan Pers, organisasi pengusaha pers siber yang beranggotakan 1.224 perusahaan pers kini tengah mengembangkan keanggotaannya hingga tingkat kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

    Dalam memperingati HPN, perusahaan media dibawah payung SMSI bersama-sama melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat.

    Pembangunan jalan dan sarana sanitasi berupa bangunan untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK) adalah salah satu bakti sosial untuk menandai peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang akan berlangsung 9 Februari 2021.

    Menurut Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, sebelum puncak acara HPN 9 Februari 2021, pembangunan jalan dan MCK, sudah harus selesai.

    “Ini sumbangan SMSI untuk warga, ini merupakan bantuan masyarakat pers untuk masyarakat dalam rangka memperingati HPN, dan kita pastikan peresmiannya dapat diwujudkan sebelum acara puncak HPN” kata Firdaus ketika secara seremonial mengawali pembangunan jalan dan MCK di Kampung Jaha, Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Rabu (13/1/2021).

    Pembangunan jalan tersebut sebenarnya sudah dimulai beberapa pekan lalu dengan pembebasan lahan, perataan tanah dan penebangan pohon. Jalan yang dibangun merupakan jalan baru dengan panjang 750 meter dan lebar 2,5 meter.

    Sedang MCK yang sedang dibangun sementara ini berjumlah 16 unit.

    Pelaksanaan pembangunan kedua proyek sosial itu ditangani SMSI, terutama SMSI Provinsi Banten yang paling dekat dengan lokasi proyek tersebut.

    Untuk merealisasikan kegiatan tersebut, Ketua Penanggung Jawab pembangunan MCK Lesman Bangun yang juga Ketua SMSI Banten berserta Ketua Penanggung Jawab pembangunan jalan Andi Setiadi langsung gerak cepat dengan menggerakkan warga setempat untuk melakukan gotong royong bersama.

    “Saat ini pengerjaan MCK sudah mencapai 65 persen, sementara tadi kita melakukan koordinasi ke penanggung jawab jalan, telah mencapai 75 persen. Kami pastikan sebelum puncak HPN ini MCK dan jalan sudah terealisasi,” ujar Lesman Bangun yang juga CEO Bangun Media Group.

    Sementara itu Lurah Pageragung H. Hamimi menyambut baik gerak cepat bakti sosial SMSI.

    “Saya menyambut baik dan berterima kasih kepada SMSI dan semua pihak yang sudah membantu pembuatan jalan dan MCK. Saya mengawakili warga mengucapkan banyak terimasih kepada semua pihak, terutama SMSI,” ujarnya Hamimi.

    Selain lurah, dalam acara tersebut hadir pula perwakilan dari Koramil setempat, Kapolsek Walantaka AKP Sudibyo, dan Kasubdit Hubungan Masyarakat Polda Banten Kompol P Winarto.

    Meniru TMMD

    Di tempat yang sama, Ketua Panitia HPN Pusat SMSI Mohammad Nasir mengatakan bakti sosial tersebut akan menjadi sejarah untuk SMSI. “Ini baksos pertama kali yang dilakukan pers dalam HPN dengan membangun jalan untuk warga, dan kami pastikan, sebelum acara Puncak Peringatan HPN, peresmian jalan ini dapat diwujudkan” kata Nasir.

    Nasir mengakui ide pembangunan jalan untuk warga tersebut meniru Tentara Nasional Indonesia yang membangun jalan desa di mana-mana sehingga terkenal dengan programnya, Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD). “Ini suatu yang baik,” katanya. Melalui pembangunan jalan dan MCK ini diharapkan perekonomian masyarakat semakin membaik, salah satu contoh warga mudah melintas kemana-mana dengan nyaman, dan harga tanah akan semakin meningkat karena akses jalan yang semakin bagus. Dan, warga pun akan hidup sehat karena ada MCK. (*)

  • Evaluasi Akhir Tahun SMSI Sambut Baik Pengaktifan Polisi Siber 

    Evaluasi Akhir Tahun SMSI Sambut Baik Pengaktifan Polisi Siber 

    Jakart (SL)-Rencana pemerintah RI mengaktifkan dan memasifkan polisi siber pada tahun 2021, mendapat sambutan baik dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam rapat evaluasi karya jurnalistik akhir tahun 2020.

    Keputusan pemerintah untuk mengaktifkan polisi siber itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

    “Serangan digital memang dilematis, tetapi kami sudah memutuskan ada polisi siber,” kata Mahfud seperti dikutip Kompas.id, Sabtu 26 Desember 2020.

    “Silakan saja diaktifkan polisi siber. Kami bekerja dilindungi undang-undang pers. Polisi siber sudah lama ada, silakan diaktifkan,” kata Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat Hendry Ch Bangun, Minggu 27 Desember 2020 lalu dalam rapat evaluasi karya jurnalistik akhir tahun di Hotel Marbella, Anyer, Provinsi Banten.

    SMSI tidak khawatir dengan diaktifkannya polisi siber karena semua wartawan yang bekerja di media anggota SMSI sudah mentaati undang-undang dan kode etik jurnalistik. Sasaran polisi siber lebih pada media sosial yang mengumbar kata kebencian dan fitnah. Pers profesional tidak akan menyebarluaskan ujaran kebencian dan fitnah.

    Kita punya undang-undang Pers No 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers No: 03/SK-DP/III/2006, Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai peraturan Dewan Pers No: 1/Peraturan-DP/III/2012, dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang disahkan oleh Dewan Pers pada 9 Februari 2011.

    “Semua itu sudah dilaksanakan oleh media anggota SMSI. Tidak ada masalah, adapun masalah kontranarasi, silahkan saja. Artinya kontranarasi menyajikan informasi yang benar dan dengan media yang benar juga” kata Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus yang hadir dalam rapat evaluasi itu.

    “Evaluasi akhir tahun ini penting, karena dapat dijadikan acuan perbaikan-perbaikan pada tahun 2021,” tutur Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat M. Nasir.

    Secara khusus rapat evaluasi menyoroti karya jurnalistik produksi media siber anggota SMSI yang berjumlah 1.224 media.

    Menurut penilaian Hendry Ch Bangun yang juga Direktur Utama Siberindo.co, kualitas karya jurnalistik media anggota SMSI cukup baik, pelanggaran kode etik bisa ditemukan dengan jumlah yang sangat kecil, antara satu-dua saja.

    Pelanggaran itu antara lain ada wartawan yang memihak dan kurang berimbang dalam pemberitaan seperti ketika meliput pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu.

    “Masih ada yang partisan. “Saya sudah ingatkan itu. Kedepan, tidak boleh begitu. Akan dipantau hal yang begini-begini ini,” kata Hendry.

    Dari sisi karya jurnalistik, masih ada yang belum standar, jumlahnya sekitar 5-10 persen. Dari sisi isi berita masih ditemukan berlebihan dalam jumlah untuk obyek berita yang sama sehingga terkesan beritanya itu-itu saja.

    Begitu pula dalam menyajikan aktualitas berita, masih ditemukan beberapa media yang belum mampu menangkap aktualitas yang sedang dimaui pembaca.

    Kekurangan ini akan menjadi perhatian dalam program pendidikan dan pelatihan tahun 2021.

  • Safari Digital, SMSI Ajak Pemprov Lampung Bersinergi

    Safari Digital, SMSI Ajak Pemprov Lampung Bersinergi

    Bandarlampung (SL) – Guna meningkatkan sinergi di dunia digital, pengurus Serikat Media Siber (SMSI) Pusat menggelar Safari Digital di Provinsi Lampung, Rabu (10/10).

    Kali ini pengurus SMSI yang diwakili Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Firdaus diterima langsung oleh Gubernur Lampung Ridho Ficardo.

    Dalam perbincanganya dengan Gubernur Lampung, Firdaus mengatakan, SMSI merupakan satu-satunya wadah berkumpul para pengusaha media di Indonesia.

    “SMSI saat ini tengah dalam proses dan perjalanan untuk menjadi salah satu konstituen Dewan Pers,” ujarnya.

    Pada pertemuan tersebut, Firdaus juga berharap, Pemerintah Provinsi Lampung dapat melibatkan SMSI dalam perumusan regulasi dan kebijakan terkait dengan media.

    Sementara Gubernur Lampung Ridho Ficardo mengatakan, dalam perkembanganya khususnya di media online, kecepatan yang kini menjadi ukuran.

    “Harapan saya SMSI hadir menjadi solusi. Bukan hanya kecepatan untuk tayang saja yang diutamakan, tapi kualitas dan akurasi berita, juga harus jadi perhatian,” pungkasnya.

    Terpisah, Ketua SMSI Lampung, Doni Irawan, menyampaikan permohonan maaf atas ketidak hadiranya.

    “Segenap pengurus dan jajaran SMSI Lampung, sebelumnya mengucapkan selamat datang kepada Sekjend SMSI Pusat, Bapak Firdaus dan jajaran. Selajutnya saya selaku Ketua, memohon maaf karena tidak dapat mendampingi pengurus pusat dalam hal ini Sekjend SMSI karena ada sesuatu dan lain hal yang tidak dapat ditingggalkan,” pungkasnya. (pan)

  • Dewan Pers Mulai Verifikasi SMSI Provinsi

    Dewan Pers Mulai Verifikasi SMSI Provinsi

    Jakarta (SL) – Rencana Dewan Pers (DP) memverifikasi keberadaan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Provinsi-provinsi mulai diwujudkan. Jumat (23/8) untuk pertama SMSI Provinsi Jawa Timur (Jatim) diverifikasi faktual oleh Dewan Pers (DP). dipastikan, dilanjutkan verifikasi kepengurusan SMSI di provinsi-provinsi yang di tetapkan oleh DP.

    Verifikasi SMSI Jatim ini dilakukan oleh Imam Wahyudi, Anggota DP beserta Reza staf khusus dari Sekretariat DP, di sekretariat SMSI Jatim Jalan Taman Apsari 15-17, Surabaya Jatim.

    Hadir hampir seluruh pengurus SMSI Jatim, diantaranya Lutfil Hakim, pembina, Eko Pamuji, Ketua, Makin Rahmat, Sekretaris, Andi Setiawan, Bendahara, Kedua Bidang Heri Wahyudi, Rossi Rahardjo, Sokip, Raditya Khaddafi, dan Syaiful Anam Wakil Sekretaris.

    Didampingi Makin Rahmat, Eko Pamuji Ketua SMSI Provinsi Jatim, mengatakan, bahwa verifikasi kepengurusan SMSI provinsi merupakan yang pertama dilakukan DP.
    “Saya bangga, karena SMSI Jawa Timur menjadi tempat yang pertama di-Verifikasi oleh Dewan Pers. Kebanggaan itu dikarenakan kami dapat menunjukkan bahwa SMSI sungguh-sungguh menyiapkan apa yang dipersyaratankan Dewan Pers,” katanya.

    Makin Rahmat, menambahkan “Tahap pertama yang SMSI Jatim laporkan ke DP dan SMSI Pusat ada, 21 perusahaan yg secara administrasi ikut diverifikasi. Saat dilakukan verifikasi faktual oleh Dewan Pers, semua syarat telah terpenuhi,” ujarnya.

    Menurut Imam Wahyudi Verifikasi faktual organisasi ini merupakan salah satu syarat dari organisasi Pers untuk di proses menjadi konstituen Dewan Pers.

    “Sebagaimana yang diketahui, bahwa yang duduk di Dewan Pers itu selain tokoh masyarakat, merupakan representasi para konstituen DP. Yang disebut organisasi Pers, secara umum terdiri dari dua unsur, yaitu Organisasi Wartawan dan Organisasi Perusahaan Pers. Dewan Pers bersama Masyarakat Pers, sudah menetapkan Standar Organisasi Wartawan pada Selasa 14 Maret 2006.Kemudian Standar Organisasi Perusahaan Pers ditetapkan pada 6 Desember 2007” urai Imam.

    “Syarat organisasi wartawan untuk jadi konstituen Dewan Pers minimal punya 500 anggota, dan ada pengurusan disetiap provinsi, Kabupaten dan Kota. Sementara persyaratan untuk perusahaan pers minimal ada 200 perusahaan pers yang tersebar di minimal 15 Provinsi. Pengurus, sarana dan prasarananya yang ada di Provinsi-provinsi ini wajib di Verifikasi,” lanjut Imam.

    Sebagaimana diketahui organisasi Wartawan dan Organisasi Perusahaan Pers yang selanjutnya disebut organisasi Pers mengacu pada UU Pers dan ketentuan Dewan Pers. Ormas dan LSM diatur dalam UURI Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.

    Jika fakta dilapangan masih banyak oknum yang mengaku dari organisasi pers, Menurut Firdaus Sekretaris Jenderal SMSI “Jika beberapa orang terdiri dari beberapa orang teman, kerabat, dan bahkan anak dan istri, kemudian membuat stempel, dan kemudian mendirikan organisasi kemudian mengatasnamakan Masyarakat Pers. Cilaka ini!, hal seperti ini dapat merusak kepercayaan publik kepada organisasi pers dan media” tandas Firdaus. (rls)

  • Media Harus Tetap Profesional Di Ajang Pilkada dan Pilpres

    Media Harus Tetap Profesional Di Ajang Pilkada dan Pilpres

    workshop menyambut pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang, Banten, Kamis (4/1/2018).

    Jakarta (SL)-Dewan Pers dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengingatkan pengelola media massa, baik cetak, elektronik, dan online untuk melibatkan diri secara positif dalam proses pemilihan kepala daerah serentak sepanjang tahun 2018 serta pemilihan anggota lembaga legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 mendatang.

    Hal itu disampaikan anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar dan Ketua Umum SMSI Teguh Santosa ketika menjadi pembicara dalan workshop menyambut pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang, Banten, Kamis (4/1/2018).

    Workshop yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang ini dihadiri puluhan pengelola media di kota itu, dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi Pane.

    “Pers harus menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pilkada dan pemilu, selain juga harus menjalankan fungsi sebagai lembaga kontrol sosial secara  profesional, dan bersikap adil dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta kontestasi, serta transparan,” ujar Ahmad Djauhar.

    Djauhar juga mengingatkan agar pengelola media menjaga pagar api atau fire wall yang memisahkan kepentingan redaksional dan bisnis demi menjaga transparansi, independensi dan kualitas karya jurnalistik.

    Hal lain yang disampaikan Djauhar adalah kewajiban pers melakukan pendidikan politik melalui pemberitaan yang terkait rekam jejak pada kontestan.

    Tak lupa Djauhar juga mengingatkan, peserta pilkada dan pemilu, juga anggota masyarakat agar di saat yang bersamaan memberikan penghormatan terhadap independensi dan kerja organisasi pers.

    “Pers harus digunakan untuk kampanye yang cerdas dan bermartabat. Bila ada sengketa, gunakan mekanisme penyelesaian masalah yang diatur dalam UU 40/1999 tentang Pers,” ujar Djauhar lagi.

    Senada dengan itu, Ketua Umum SMSI Teguh Santosa, mengatakan bahwa media massa berbasis internet menjadi sangat penting di palagan pemilihan umum baik pilkada serentak 2018 serta pemilu dan pilpres 2019.

    “Di tahun ini, ada 171 pemilihan kepada daerah. Sebanyak 17 pilkada tingkat provinsi, 39 tingkat kota, dan 115 di tingkat kabupaten. Apa jadinya kalau media gagal berperan sebagai agen demokrasi yang baik?” ujar Teguh.

    Teguh mengulangi kembali seruan yang telah disampaikan SMSI Pusat kepada perusahaan media siber anggota SMSI pada malam pergantian tahun yang lalu.

    Tahun 2018 dan 2019 dipenuhi agenda politik lokal dan nasional. Masyarakat pers memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk ikut menciptakan proses politik yang demokratis, konstruktif dan produktif bagi bangsa dan negara.

    Pengelola media, katanya lagi, perlu meningkatkan pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik dan kemampuan wartawan menghasilkan karya jurnalistik yang baik.

    Dia juga mengingatan pengelola redaksi untuk menarik garis tegas dan menjaga jarak dengan kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan publik.

    “Saya rasa kita semua setuju bahwa kepentingan publik seharusnya menjiwai produk pers,” kata Teguh. (rls/nt/*)

  • Rachmawati Soekarnoputri Ajak Solidetitas International Bela Palestina

    Rachmawati Soekarnoputri Ajak Solidetitas International Bela Palestina

    Ketua SMSI Pusat, Teguh, betdam tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri ketika menerima peserta Konferensi Internasional Membela Hak-hak Rakyat Palestina di kediaman di Jalan Jatipadang Raya, Jakarta, Selasa petang (12/12). 

    JAKARTA  (SL)-Solidaritas internasional untuk membela kemerdekaan bangsa Palestina dan penjajahan dan penindasan negara boneka nekolim Israel harus diletakkan di atas pondasi kemanusiaan yang universal serta melintasi sekat batas agama dan bangsa.

    Karena itu, solidaritas internasional untuk melawan kekuatan kelompok nekolim yang ingin mempertahankan tata dunia yang timpang juga harus melibatkan sebanyak mungkin kelompok masyarakat di dunia.
    “Musuh kita yang sebenarnya adalah kaum nekolim yang menggunakan berbagai instrumen untuk mempertahankan dominasi dan penjajahan mereka, termasuk dengan memecah belah kita dalam proxy war yang sedang berlangung,” ujar tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri ketika menerima peserta Konferensi Internasional Membela Hak-hak Rakyat Palestina di kediaman di Jalan Jatipadang Raya, Jakarta, Selasa petang (12/12).
    Konferensi yang dihadiri ratusan peserta dari sejumlah negara dan dibuka oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan itu diselenggarakan hari Kamis dan Jumat pekan lalu (7-8/12) di Gedung Nusantara V DPR RI dan Hotel Sultan, Jakarta. Rachmawati sedianya menjadi salah seorang pembicara dalam Konferensi, namun berhalangan hadir.
    “Solidaritas ini harus melintasi sekat batas bangsa dan agama. Terlebih karena penjajahan atas bangsa Palestina bukan hanya nestapa bagi umat Muslim atau bangsa Arab, melainkan tragedi bagi seluruh umat manusia pembela kemanusiaan,” sambung Rachma.
    Delegasi yang menemui Rachma dipimpin oleh pendiri Voice of Palestine (VoP) Mujtahid Hashem, didampingi Koordinator Umum Kampanye Global untuk Palestina Kembali (Return) Yousef Abbas, dari Suriah, dan Kordinator  Return di Amerika Latin Suhail Assaid dari Argentina. Pertemuan juga dihadiri aktivis Silaturahmi Anak Bangsa (Silabna) Alireza Alatas dan Uwais Alatas.
    Dalam penjelasannya di hadapan Rachma, Mujtahid mengatakan, Konferensi Konferensi Internasional Membela Hak-hak Rakyat Palestina telah melahirkan Deklarasi Jakarta sebagai perlawanan terhadap Deklarasi Balfour yang diterbitkan pemerintahan Inggris tahun 1917 silam.
    Deklarasi Balfour yang berisi dukungan Inggris terhadap komunitas Yahudi untuk memiliki negeri di Palestina adalah awal dari penjajahan yang dialami bangsa Palestina.
    “Kita memperjuangan hak rakyat Palestina untuk kembali ke tanah mereka yang diambil paksa oleh Israel. Juga hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, serta hak mereka untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang mereka hadapi,” kata Mujtahid.
    Dia juga mengatakan peserta Konferensi sepakat untuk menggelar dua kegiatan penting yakni Intifada ke-3 dan Global March ke-2 tahun depan.
    “Kami berharap Ibu Rachma turut meng-endorse dan memperluas gerakan ini. Kami yakin ini bagian dari perjuangan Bung Karno,” katanya lagi.
    Adapun Kordinator Umum Return Yousef Abbas dari Suriah mengundang Rachma untuk menghadiri konferensi internasional berikutnya di Beirut, Lebanon, bulan Maret tahun depan.
    “Pikiran-pikiran Ibu penting untuk didengarkan pejuang kemerdekaan Palestina dan pembela kemanusiaan,” katanya.
    Sementara Suhail Assad dari Argentina mengatakan bahwa masyarakat Amerika Latin memiliki pengalaman yang sama dengan masyarakat di Afrika dan Asia, yakni sama-sama mengalami penjajahan oleh kaum nekolim.
    “Sehingga ketika kita kenalkan kepada mereka apa yang terjadi di Palestina, mereka bisa dengan mudah menerima, karena mereka juga mengetahui perasaan hidup dalam penjajahan (nekolim),” ujarnya.
    Di akhir pertemuan Mujtahid Hashem, Suhail Assad dan Yousef Abbas memasangkan syal perlawanan terhadap penjajahan Israel kepada Rachmawati. (rls/nt)
  • SMSI Lampung Gelar Workshop Verifikasi Media

    SMSI Lampung Gelar Workshop Verifikasi Media

    Pengurus dan anggota smsi Lampng.

    Bandarlampung (SL) -Serikat Media Syber Indonesia Provinsi Lampung, menggelar workshop verifikasi media, untuk anggota SMSI Lampung. Selasa, 29 Agustus 2017, disekretariat SMSI Lampung, Jalan Tirtayasa, Sukabumi, Bandarlampung.

    Ketua panitia, Deni Kurniawan, Pimum Fajarsumatera, mengatakan tercatat 46 perusahaan media yang hadir, termasuk humas lembaga vertikal, dan Pemprov Lampung. “Acara ini berkat kerjasama pengurus yang semangat untuk mendorong verifikasi media di Lampung. dan menjadia yang lebih baik,” katanya.

    Acara di buka oleh staf ahli bidang masyarakat, atas nama Gubernur Lampung. Hadir Sekjen SMSI Pusat Firdaus, Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfia, Ketua IJTI Lampung Aris Susanto, Sekertaris Diskomuinfo Provinsi Lampung.

    Ketua SMSI Lampung Donny Irawan mengharapkan kegiatan workshop dapat betmakna dan bermanfaat bagi kemajuan media siber di Lampung.

    Sekjen SMSI Pusat Firdaus, mengaku bangga bisa datang ke Lampung, yang merupakan kampung halamannya. “Saya datang di workshop SMSI pertama di Indonesia, yang diadakan Provinsi Lampung, ” kata Firdaus.

    SMSI adalah wadah pimpinan media syber, dengan pola pikir bisnis dengan etika menuju cita cita, berbeda jauh dengan etika wartawan. “Merubah pola itu yang butuh waktu, karena rata rata wartawan. dalam wokrshop ini akan kita bangun kebersamaan itu, ” katanya. (fersi)