Jakarta (SL) – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ada oknum di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.
SBY mengaku sudah berulang kali meminta agar ketiga lembaga negara itu netral dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan berlangsung. “Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum,” kata SBY dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).
SBY menyatakan sebelumnya sudah menyampaikan agar negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral ketika melakukan kunjungan ke Madiun, Jawa Timur, pada 18 Juni lalu. Presiden ke-6 RI itu berharap negara serta perangkat lainnya bisa netral. “Selama 10 tahun saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itu lah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral,” ujarnya.
Menurut SBY, dirinya menyampaikan hal tersebut merupakan bentuk tanda sayang kepada BIN, Polri, dan TNI untuk tidak keliru bersikap dalam gelaran Pilkada maupun Pemilu yang akan datang.
SBY menyatakan dirinya berani menyampaikan hal ini lantaran memiliki bukti dan mengetahui kejadian tersebut dari laporan orang-orang yang ada disekitarnya. Untuk itu, SBY memberanikan diri mengungkapkan ini mewakili rakyat yang merasa khawatir untuk bicara lantang. “Kalau pernyataan saya ini membuat Intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan,” kata dia.
“Mengapa saya sampaikan saudara-saudara ku. Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya,” ujarnya menambahkan.
SBY lantas membeberkan dugaan ketidaknetralan yang dilakukan oknum BIN, Polri, dan TNI dalam Pilkada. Pertama-tama SBY mencontohkan dugaan ketidaknetralan alat negara itu pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Menurut SBY, terdapat kejanggalan ketika itu, saat Polri beberapa kali memeriksa mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta, yang Demokrat usung, Sylviana Murni dan juga suaminya Gde Sardjana. “Termasuk kurang sekian jam pemungutan suara, namanya Antasari keluarkan statement yang merusak kredibilitas SBY,” kata dia.
SBY melanjutkan dugaan ketidaknetralan juga terjadi pada Pilgub Papua. Menurutnya calon gubernur Papua yang Demokrat usung, Lukas Enembe diminta oleh petinggi Polri dan BIN untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. “Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub dan memenangkan partai tertentu dan bukan partai Demokrat. Saya kira keterlaluan,” tuturnya.
SBY juga mengungkap tak netralnya Polri dalam Pilgub Kalimantan Timur. Ia menyatakan calon yang diusung pihaknya hampir tak bisa maju karena diperkarakan oleh pihak kepolisian.
Perkara itu muncul, kata SBY lantaran calon yang pihaknya usung menolak permintaan calon wakil gubernur dari kepolisian.
Tak sampai di situ, SBY menyebut terdapat kejanggalan juga pada Pilgub Jawa Timur. Menurutnya, serikat pekerja yang ingin mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, para koordinatornya dipanggil pihak kepolisian.
“Yang bersangkutan akan berkunjung ke suatu pabrik di wilayah Jawa Timur batal sesaat karena menurut info yang saya terima yang punya (pabrik) ditelepon oleh pihak kepolisian,” kata dia.
Lebih lanjut, SBY mengatakan dalam gelaran Pilgub Riau dirinya juga mendapat laporan petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu. Namun, menurutnya, petinggi TNI itu bersumpah akan netral.
“Di Maluku kejadian, di Aru semua sudah mengikuti. Di Jawa Barat yang baru saja saya saya dengar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur, harus digeledah,” kata dia.
“Saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah negara, netral lah pemerintah, netral lah BIN, Polri, dan TNI,” kata SBY.
Info diperoleh beredar di copas sebelah (CNNI/Red)
