Sinarlampung

Tag: Teken MoU

  • Juleha Lampung dan Unila Teken MoU Pelatihan Juru Sembelih Halal

    Juleha Lampung dan Unila Teken MoU Pelatihan Juru Sembelih Halal

    Bandarlampung, sinarlampung.co – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Juru Sembelih Halal Indonesia (Juleha) Provinsi Lampung dan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) menandatangani Kerja sama (MoU) sekaligus membuka Pelatihan Juru Sembelih Halal. Penandatanganan dan pembukaan kegiatan tersebut berlangsung di Gedung A Fakultas Pertanian Unila, Minggu, 9 Juni 2024.

    Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Kuswanta Futas Hidayat, menyambut baik dan mendukung kegiatan pelatihan juru sembelih yang diinisiasi Juleha Lampung tersebut.

    “Dengan segala fasilitas dan sumber daya manusia yang ada, kami siap mendukung dan menfasilitasi Juleha di Lampung khususnya dan Indonesia secara umum,” tegas Kuswanta.

    Kuswanta menjelaskan, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, sudah menjadi kewajiban untuk menjamin produk-produk pangan memenuhi persyaratan kehalalan, selain syarat Aman, Sehat, dan Utuh (ASUH).

    “Sehingga sangatlah tepat jika pelatihan hari ini dilaksanakan dalam rangka mendukung terpenuhinya persyaratan tersebut,” katanya.

    Menurut Kuswanta, Fakultas Pertanian Unila memandang pelatihan ini sangat strategis karena sebagai salah satu wujud pengamalan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi.

    “Pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia selain Dharma Pendidikan dan Penelitian,” tambah Kuswanta.

    Tak hanya itu, Kuswanta menilai, pelatihan ini merupakan bentuk sinergitas dan kerjasama berbagai pihak, Fakultas Pertanian Unila (Jurusan Peternakan), DPW Juleha Indonesia Provinsi Lampung, DPD Juleha Indonesia Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandarlampung dan segenap unsur masyarakat.

    “Semua dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yaitu para Juru Sembelih Halal yang memiliki kompetensi secara teknis maupun secara syari. Kami sangat mengapresiasi kerjasama dan kegiatan pelatihan ini,” pungkas Kuswanta.

    Sementara itu, Plh Sekretaris Daerah Kota Bandarlampung, Tole Dailami, mewakili Wali Kota Eva Dwiana meminta para peserta mengikuti pelatihan dengan serius, agar pada pelaksanaan kurban nanti ilmu yang didapat bisa diterapkan dengan baik.

    Terkait banyaknya juru sembelih halal yang sudah mengikuti pelatihan tetapi belum memiliki Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Tole menambahkan, bisa koordinasi dengan Dinas Pertanian agar bisa menfasilitasi untuk sertifikasi ini.

    Dikesempatan sama, Ketua DPW Juru Sembelih Halal Indonesia (Juleha) Lampung, Saluddin menyampaikan, pelatihan ini adalah rangkaian syiar juru sembelih halal merupakan pelatihan ke-3 di Bandarlampung.

    “DPD Juleha Indonesia Kabupaten Tulang Bawang dan DPD Juleha Indonesia Kabupaten Lampung Selatan dalam proses pengukuhan,” kata Saluddin.

    Dia menjelaskan, Juleha Lampung berdiri sejak 2019. Total anggota yang sudah mengikuti pelatihan sebanyak 2.470 orang, namun yang sudah mengikuti Sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) baru 36 orang.

    “Semoga Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung bisa membantu kita berlari karena per-Oktober 2024 Wajib Sertifikasi Halal,” papar Saluddin.

    “Jangan sampai pemberlakuan ini ditunda-tunda terus, diberlakukan saja tetapi untuk sangsi secara bertahap,” tegas Saluddin.

    Di sisi lain, Saluddin mengatakan, Provinsi Lampung akan mendeklarasikan Moslem Friendly Destination (Destinasi Ramah Muslim) pada tahun 2025. Ini seirama, Kemenag melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mensertifikasi dan Dinas Pertanian yang menyiapkan infrastruktur hewan dan lainnya.

    “Ini artinya, tempat wisata harus menyediakan makanan dan minuman halal,” katanya.

    Saluddin kembali menegaskan, pihaknya siap membantu dan mendampingi para peserta pasca pelatihan.

    “Juleha bukan menjual jasa penyembelihan, Juleha melakukan tugas syiar juru sembelih halal. Makanya, jika tahun ini ada masjid yang sudah kita damping untuk penyembelihan, tahun depan tidak kita damping lagi. Kemampuan Juleha mampu mengedukasi takmir masjid dan jemaah agar tidak ketergantungan pada Juleha,” tegas Saluddin.

    Dia pun mengajak para peserta pelatihan untuk bergabung menjadi anggota resmi Juleha Lampung.

    Diketahui, materi yang disampaikan Fiqih Qurban oleh Ust. Maulana Isnain, Lc., MA (Dewan Syariah Juleha Indonesia Provinsi Lampung, Kesrawan oleh drh. Purnomo Edy S, M.Si (Dosen Fakultas Pertanian Unila), Penenalan Juleha dan Peraturan Perundangan tentang Sertifikasi Halal oleh Saluddin, S.H., M.Si (Ketua DPW Juleha Indonesia Provinsi Lampung), Praktek Penyembelihan Sapi oleh ⁠Indra Suprayogi, S.Kom (DPD Juleha Indonesia Kota Metro dan Juru Sembelih RPH Kota Metro), dan Praktek Penyembelihan Ayam oleh Nanot Maryono pengurus DPD Juleha Bandarlampung.

    Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandarlampung, Kepala Kantor Kemenag Bandarlampung, Ketua MUI Bandarlampung, PC NU, DPD Juleha Kota Metro, DPD Juleha Pringsewu, DPD Juleha Lampung Tengah, Dosen dan Mahasiswa Jurusan Peternakan Unila. (Heny)

  • JMSI dan MES Teken MoU untuk Penguatan Ekonomi Syariah

    JMSI dan MES Teken MoU untuk Penguatan Ekonomi Syariah

    Jakarta, sinarlampung.co – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) meneken MoU kerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam rangka penguatan dan optimalisasi ekonomi dan keuangan syariah.

    Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh Ketua Umum JMSI Teguh Santosa dengan Sekjen MES, Iggi Haruman Achsien dalam 1st SELF Forum di Plaza Mandiri Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

    Dalam pelaksanaannya kerja sama ini akan mencakup pengembangan literasi ekonomi dan keuangan syariah, perencanaan dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah digital dan kampanye gaya hidup halal. Hal itu untuk meningkatkan halal awareness serta pengembangan minat penulisan terkait ekonomi dan keuangan syariah.

    Menurut Iggi, ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terus dikembangkan, baik melalui pengadaan regulasi, implementasi kebijakan, dan inovasi program-program strategis yang dilakukan secara berjamaah, baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

    “Ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia makin berkembang ke arah yang lebih baik. Manfaat atas implementasinya juga dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Iggi.

    Kerja sama ini, lanjut Iggi, menjadi langkah yang baik untuk memajukan ekonomi umat melalui program-program lintas sektor yang direalisasikan secara holistik dan berkelanjutan.

    Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina PP MES, Muliaman D. Hadad, menyatakan, penyelenggaraan forum tersebut menjadi inisiatif yang sangat penting untuk memberikan wadah diskusi terkait perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

    “Apresiasi kepada MES yang secara konsisten terus menerus melaksanakan program kerja dan mudah-mudahan terus berlanjut untuk program selanjutnya,” kata Muliaman.

    Hadir dalam acara, jajaran pengurus MES yang hadir pada pertemuan ini di antaranya Anggota Dewan Pembina MES Muliaman Hadad, Ketua IV MES Friderica Widyasari, Sekretaris Jenderal MES Iggi Haruman Achsien, dan Bendahara Umum MES Herry Gunardi.

    Sementara dari JMSI turut hadir, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Khalid Zabidi, Ketua Bidang Luar Negeri JMSI Rifa Berliana Arifin, Ketua Bidang Pengembangan Daerah Abdullah Rasyid dan Ketua Bidang Kesekretariatan dan Pendataan Ari Rahman. (*)

  • Gubernur Ridho Teken MoU Layanan Samsat Online Nasional Bersama 24 Gubernur

    Gubernur Ridho Teken MoU Layanan Samsat Online Nasional Bersama 24 Gubernur

    Denpasar (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Layanan Samsat Online Nasional, di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali, Kamis (15/11/18).

    Penandatanganan itu disaksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, bersama 24 Gubernur dan Diretur Utama Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia.

    Langkah tersebut merupakan terobosan dalam mengoptimalkan peningkatan pendapatan dari sektor pajak. Dokumen itu menjadi kesepakatan sinergitas antara 24 Pemerintah Provinsi dan pembina Samsat Nasional yakni Kakorlantas Polri Irjen Refdy Andry, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, dan Dirut Jasa Raharja Budi Rahardjo Slamet.

    Kesepatakan ini untuk pemberlakuan layanan e-Samsat di tiap provinsi. Lampung masuk tahap kedua pemberlakukan layanan berbasis IT. Sehingga, wajib pajak dapat membayar pajak menggunakan layanan Samsat Online Nasional (e-Samsat) yang sebelumnya manual dan berpotensi praktek percaloan dan pungli.

    “Terobosan ini diharapkan dapat mengurangi dan menghidari kebocoran, sekaligus mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Langkah ini juga untuk mengoptimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor,” kata Gubernur Ridho usai penandatanganan MoU.

    Saat memberi kata sambutan, Kapolri Tito Karnavian, mengatakan ini merupakan tahap kedua dalam pemberlakuan e-Samsat yang dilaksanakan di 24 provinsi. “Tahap pertama dilaksanakan di tujuh provinsi. Kali ini kami laksanakan tahap kedua di 24 Provinsi dan tahap ketiga dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Tito.

    Menurut Tito, bila layanan e-Samsat berjalan baik, diharapkan semua pembayaran pajak kendaraan bermotor berjalan optimal. “Tentunya kita harapkan e-Samsat ini segera dilaksanakan dalam rangka untuk kepentingan pusat, daerah, dan swasta dalam hal pembiayaan pembangunan,” ujar Tito.

    Pada acara tersebut, Menteri Keuangan melalui Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mengapresiasi Polri dan seluruh Gubernur yang menyukseskan layanan e-Samsat di tiap provinsi. “Kami sangat mengapresiasi atas terlaksananya acara besar dan nasional. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Polri dan Gubernur yang terlibat MoU ini,” ujar Heru.

    Sedangkan Kakorlantas Irjen, Refdy Andry, menyebutkan e-Samsat merupakan salah satu upaya Polri untuk mempermudah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. “Saat ini layanan e-Samsatb terintegrasi dengan seluruh Samsat di seluruh Indonesia yang berpusat di Mabes Polri. Kesempakatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Refdy. (Humas Prov Lampung)