Sinarlampung

Tag: TNI

  • 101 Prajurit TNI Kogasgabpad dari Sulawesi Tengah Ditarik Kembali

    101 Prajurit TNI Kogasgabpad dari Sulawesi Tengah Ditarik Kembali

    Sulawesi Tengah (SL) – Setelah bertugas kurang lebih satu bulan bergabung dalam Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) penanggulangan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi, sebanyak 101 Prajurit TNI dari Divisi Infanteri 1 Kostrad (Divif-1/Kostrad) yang dipimpin oleh Mayor Ckm Nanang Setiaerwan,S.Kep. selesai melaksanakan tugas dan ditarik dari Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

    101 Prajurit Kostrad yang kembali ke induk satuannya, terdiri dari 49 personel Batalyon Kesehatan (Yonkes) 1 Kostrad, 32 personel Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Yon Bekang) 1 Kostrad dan 20 personel Batalyon Zeni Tempur (Yon Zipur) 9-1 Kostrad.  Hari ini, kembali ke Jakarta dengan menggunakan KRI Teluk Manado 537 embarkasi dari Dermaga Pantoloan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

    Panglima Kogasgabpad Mayjen TNI Tri Soewandono dalam pengarahannya saat melepas pasukan Divif-1/Kostrad  bertempat di Lapangan Tenis Syaiful Anwar Markas Komando Resort Militer (Makorem) 132/Tadulako, Kota Palu, Jumat (2/11/2018), mengatakan bahwa prajurit TNI dari Divif-1/Kostrad telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

    “Tugas ini adalah tugas mulia untuk memulihkan situasi pasca terjadi bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Atas nama Kogasgabpad, saya mengucapkan terima kasih, pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat berharga,” ujarnya.

    Pada kesempatan tersebut, Mayjen TNI Tri Soewandono mengatakan agar pelaksanaan bantuan selama ini dilakukan evaluasi, sehingga selalu siap apabila mendapatkan perintah untuk melaksanakan tugas bantuan bagi korban bencana alam lain. “Pengalaman dalam pelaksanaan tugas jadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan tugas kedepan,” ucapnya.

    Diakhir sambutannya, Panglima Kogasgabpad menyampaikan terima kasih kepada prajurit TNI yang telah melaksanakan tugas dengan baik dalam membantu masyarakat terkena dampak musibah bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, mulai dari evakuasi, pemberian pertolongan kesehatan, mendirikan tenda-tenda pengungsian, sarana MCK, dan pelayanan dapur umum, pelaksanaan trauma healing serta bantuan lainnya.

    “Semuanya dikerjakan dengan rasa senang, tulus dan ikhlas. Semua yang dikerjakan prajurit adalah pengabdian kepada masyarakat, dan profesionalisme TNI untuk rakyat,” katanya.(wartalika)

  • TNI Temukan 188 Jenazah Di Reruntuhan Perumahan Balaroa Palu

    TNI Temukan 188 Jenazah Di Reruntuhan Perumahan Balaroa Palu

    Palu (SL) – Memasuki hari ke-11 pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang menerjang Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, prajurit TNI yang tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) masih terus melakukan pencarian dan evakuasi korban, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia.

    Salah satu lokasi pencarian dan evakuasi korban yang dilakukan oleh prajurit TNI Kogasgabpad yaitu Perumahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Sulawesi Tengah, yang mengalami kerusakan sangat parah akibat guncangan gempa bumi dan tsunami beberapa waktu lalu.

    Di lokasi Perumahan Balaroa, Kogasgabpad menerjunkan 249 personel dari Batalyon Infanteri Para Raider 432/Waspada Setia Jaya (Yonif Para Raider 432/WSJ) Divisi 3/Kostrad dibawah pimpinan Mayor Inf Gustiawan yang bertanggung jawab di sektor perumahan tersebut,

    Komandan Yonif Para Raider 432/WSJ Mayor Inf Gustiawan, Selasa (9/10/2018) mengatakan bahwa pencarian korban di reruntuhan Perumahan Balaroa sangat menyulitkan, hal ini dikarenakan banyaknya puing-puing bebatuan yang hancur total akibat gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter.

    “Pencarian yang dilakukan selama 11 hari oleh TNI dibantu Basarnas dan relawan beserta warga setempat berhasil menemukan 188 korban meninggal dunia. 188 jenazah tersebut terdiri dari 150 dewasa dan 38 anak-anak,” ujarnya.

    Ditambahkan oleh Mayor Inf Gustiawan bahwa pencarian dan evakuasi korban di Perumahan Balaroa dibantu dengan menggunakan 13 unit alat berat milik TNI, terdiri dari 11 unit excavator dan dua unit bulldozer. “Alat berat tersebut sangat membantu TNI, Basarnas, relawan dan warga masyarakat setempat dalam mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban di bawah reruntuhan bangunan,” jelasnya.

    Selanjutnya Komandan Yonif Para Raider 432/WSJ Mayor Inf Gustiawan menyampaikan bahwa di sektor Balaroa yang menjadi wilayah tanggungjawabnya, para personel TNI dibagi menjadi dua tim yaitu tim pencarian & evakuasi korban dan tim pengamanan yang bertugas mengamankan sektor perumahan Balaroa.

    Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dan menjaga agar tidak terjadi tindakan kriminal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sektor perumahan Balaroa. “Beberapa hari lalu, tim pengamanan berhasil menangkap tiga orang pelaku pencurian di perumahan tersebut yang ditinggal mengungsi oleh penghuninya,” ungkapnya.

    “Para pencuri menyamar menjadi warga setempat dan mengambil barang-barang dari rumah kosong. Belum sempat melarikan diri, para pencuri berhasil diamankan personel TNI selanjutnya pelaku diserahkan kepada Polsek Palu,” kata Mayor Inf Gustiawan.

  • TNI Kerahkan Tujuh SSK ke Palu dan Donggala

    TNI Kerahkan Tujuh SSK ke Palu dan Donggala

    Jakarta (SL) –   Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan tujuh Satuan Setingkat Kompi (SSK) ke lokasi bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9). Tujuh SSK tersebut berisikan pasukan dari Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Tempur, Batalyon Infanteri, dan Batalyoni Zeni Konstruksi.

    “TNI akan mengerahkan pasukan untuk membantu penanganan dampak gempa dan tsunami. TNI menggunakan dua pesawat Hercules C-130,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

    Kemudian, Badan SAR Nasional (Basarnas) juga akan menggerakan 30 personil beserta peralatan menggunakan pesawat Hercules ke Palu dan Donggala.  Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei bersama pejabat BNPB berangkat ke Palu pada Jumat malam ini melalui Makassar, Sulawesi Selatan kemudian melanjutkan ke Kota Palu dan Donggala menggunakan helikopter.

    Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu ditutup dari Jumat pukul 19.26 WITA hingga Sabtu pukul 19.20 WITA. Tim Reaksi Cepat BNPB juga telah bergerak menuju Donggala melalui Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari Balikpapan, Tim Reaksi Cepat BNPB terbang ke Donggala menggunakan helikopter penyiram air yang ada di Balikpapan. Tim ini membawa peralatan komunikasi satelit dan peralatan lainnya.

    Saat ini hingga pukul 22.45 WIB atau 23.45 WITA, gempa susulan masih sering terjadi. Terdapat kendala penanganan gempa karena infrastruktur komunikasi lumpuh dan listrik padam.

    “Komunikasi yang lumpuh saat ini menyebabkan kesulitan untuk koordinasi dan pelaporan dengan daerah. Kondisi listrik padam juga menyebabkan gelap gulita di Palu dan Donggala,” ujar Sutopo.

    Pada Jumat petang, tsunami terjadi di Palu dan Donggala setelah Gempa Bumi berkekuatan 7,4 SR. BMKG mengaktivasi peringatan dini tsunami dengan status siaga, dengan tinggi potensi tsunami 0,5 hingga 3 meter di pantai Donggala bagian barat. Kemudian peringatan dini tsunami dengan status Waspada dengan tinggi potensi tsunami kurang dari 0,5 meter  di pantai Donggala bagian Utara, Mamuju bagian Utara dan Kota Palu bagian Barat.  BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami sejak pukul 18.36 WIB. (net)

  • Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata 2018

    Kapolri dan Panglima TNI Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata 2018

    Jakarta (SL) – Kapolri Jenderal Pol Prof. H. M. Tito Karnavian., Ph.D bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata 2018 dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2019 di silang Monas dengan peserta apel dari TNI Polri, Damkar, Dishub, dan Satpol PP, Selasa (18/9/2018).

    Dalam kesempatan tersebut Kapolri didampingi Irwasum Polri, Komjen Pol Drs. Putut Eko Bayuseno, S.H., Pejabat Utama lainnya dan Kapolda Metro Jaya beserta jajaranya.

    Operasi Mantap Brata ini dilaksanakan selama 397 hari mulai dari 20 September 2018 sampai dengan Oktober 2019. Sebanyak 300 ribu personel TNI Polri dilibatkan dan disebar di seluruh daerah.

    Dalam Amanatnya Kapolri menyampaikan bahwa Pemilu 2019 membutuhkan penanganan yang lebih dibanding tahun sebelumnya karena berdasarkan analisa kerawanan akan terjadi ditingkat Nasional dan Daerah hal ini disebabkan adanya kompetisi di tingkat nasional dan dapil di daerah masing-masing.

    Lanjut Kapolri, Oleh karena itu TNI Polri sebagai organisasi yang sangat ekstensif sampai ke daerah-daerah dengan jumlah personel besar, memilki alutsista, dan memiliki tugas menjaga keutuhan NKRI serta merupakan instansi yang unik karena tidak memiliki hak pilih maka TNI Polri harus menjadi motor dalam mendinginkan situasi panas selama Pemilu 2019.

    Selain itu juga Kapolri menyampaikan akan mendekati para kontestan baik Pileg, Pilpres, partai pendukung, massa pendukung, agar pelaksanaan semua positif, kampanye positif, dan tidak memprovokasi pihak lain karena adanya perbedaan kepentingan, serta yang paling utama adalah TNI Polri harus Solid.

    “Membuat rencana pengamanan yang detail dengan mengedepankan langkah langkah yang Proaktif dan Preventif, TNI Polri harus bersikap netral apapun resikonya pelaksanaan Pemilu tahun 2019 harus berjalan dengan aman lancar dan tidak terjadi konflik yang dapat memecah belah bangsa,” ucap Kapolri Jenderal Pol Prof. H. M. Tito Karnavian., Ph.D.

    Dalam kesempatan itu juga Panglima TNI menambahkan bahwa Sinergitas TNI Polri sangat dibutuhkan dalam pengamanan Pemilu 2019, TNI akan menyiapkan pasukan sesuai permintaan Polri dan menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian, seperti halnya dengan pengamanan KTT IMF 2018, Polri sepenuhnya menyerahkan pasukan dan teknis pengelolaan kepada TNI.

    Turut hadir juga Ketua KPU RI, Bapak Arief Budiman SS,  SIP, Ketua DKPP RI Bapak Dr. Harjono, SH,  Pejabat Utama Mabes TNI,  serta Pangdam Jaya Mayjen TNI Joni Suprianto.

  • Demo Mahasiswa Muhammadiyah Desak TNI Ambil Alih Negara

    Demo Mahasiswa Muhammadiyah Desak TNI Ambil Alih Negara

    Bengkulu (SL) – Aksi demonstrasi dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bengkulu di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (17/9/2018). Ratusan massa dari IMM itu membentang spanduk mengusung tema “Selamatkan Indonesia”.

    Dari salah satu pernyataan sikapnya, IMM mendesak TNI mengambil alih negara.  Massa juga meneriakkan agar Presiden RI Joko Widodo turun dari jabatannya sebagai Presiden RI. Alasannya, Jokowi dianggap gagal memimpin negara ini.

    “Kami menuntut Bapak Joko Widodo turun, apakah pantas dia sebagai presiden, negara kita dikuasasi asing, BBM naik secara diam-diam,” teriak Kasrul Pardede dalam orasinya.

    Berikut pernyataan sikap IMM Bengkulu :
    1. Save rupiah dan secepatnya stabilkan perekonomian bangsa
    2. Tolak impor sebagai alternatif solusi dari pemerintah dan utamakan produk lokal
    3. Tegakkan supremasi hukum
    4. Tolak tenaga kerja asing di Indonesia dengan menghapus Perpres Nomor 20 tahun 2018
    5. Turunkan harga BBM
    6. Meminta dan mengaskan pihak TNI dan Polri untuk menetralisir dalam menyikapi politik
    7. Meminta dan mendesak MPR RI / DPR RI untuk melakukan sidang istimewa mencabut mandat Joko Widodo dari Presiden
    8. Meminta dan mendesak TNI untuk segera mengambil alih negara

    Selama aksi berlangsung, massa menyebut-nyebut unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu agar menemui mereka.

  • Kapolri Pimpin Rapat Kordinasi Operasi Mantap Brata, Simulasi dan Sinergisitas TNI-Polri

    Kapolri Pimpin Rapat Kordinasi Operasi Mantap Brata, Simulasi dan Sinergisitas TNI-Polri

    Jakarta (SL) –  Polri dan TNI harus menyamakan persepsi demi menyukseskan Pemilu Serentak 2019. Keduanya wajib kompak dan netral dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

    “Hal yang unik di 2019 ada pilpres sekaligus pileg DPD, DPR, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Oleh karena itu kita sekali lagi menyamakan persepsi di semua jajaran,” kata Kapolri Jenderal Pol Prof. H. M. Tito Karnavian., Ph.D saat menggelar rapat koordinasi Operasi Mantap Brata di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, (13/9/2018)

    Rapat membahas netralitas TNI/Polri. Mereka juga membicarakan rencana operasi, simulasi, dan sinergisitas Polda, Kodam, serta Korem. “Kemudian juga berusaha membuat pesta demokrasi menjadi aman tapi tertib dan nyaman,” tegas
    Kapolri Jenderal Pol Prof. H. M. Tito Karnavian., Ph.D.

    Kapolri juga menegaskan pihaknya akan maksimal menggerus potensi konflik. Mereka tak ingin perpecahan muncul akibat perbedaan pilihan politik. “Itu yang kita jaga,” tegas Kapolri Jenderal Pol Prof. H. M. Tito Karnavian., Ph.D. (rls/net)

  • Pangdam Sriwijaya Lepas 450 Personel Jaga Perbatasan Dengan Papua Nugini

    Pangdam Sriwijaya Lepas 450 Personel Jaga Perbatasan Dengan Papua Nugini

    Sriwijaya (SL) – Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, S.Ip, M.Hum melepas 450 personel Yonif 143/ Tri Wira Eka Jaya (TWEJ) bertugas melaksanakan operasi Pengamanan Perbatasan Wilayah Darat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.Para prajurit ini akan menggantikan Batalyon Infanteri Raider 323 Kostrad yang sebelumnya sudah bertugas lebih dahulu di sana.

    “Selamat bertugas. Jaga perbatasan dari peredaran orang dan barang illegal. Hormati adat istiadat juga Hak Asasi Manusia (HAM) warga setempat,” katanya dalam Upacara pelepasan digelar di Pelabuhan Panjang Lampung, Senin (27/8). Para prajurit akan menumpang KRI Banda Aceh-593. Perjalanan ke Papua diperkirakan memakan waktu seminggu hingga 10 hari.

    “Dalam perjalanan laut ini sekitar 1 minggu sampai 10 hari, karena mereka akan mampir di Semarang, Surabaya dan Makasar,”katanya. Kepada prajurit yang bertugas, Ia mengharapkan agar selalu menjaga nama baik satuan dan menjaga etika prilaku di daerah operasi perbatasan RI.

    “Saya berharap kepada Satgas Yonif 143 TWEJ bisa melaksanakan tugas dengan baik, mengikuti aturan-aturan dan menghormati penugasan di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini,” harapnya.

    (rls)

  • Presiden Ingatkan Perwira TNI-Polri Untuk Ikuti Perkembangan Zaman

    Presiden Ingatkan Perwira TNI-Polri Untuk Ikuti Perkembangan Zaman

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo mengingatkan para perwira TNI dan Polri untuk terus mengikuti perkembangan zaman, terutama di bidang teknologi. Menurut Kepala Negara, dunia sekarang ini memasuki situasi yang dinamakan sebagai normal baru.

    Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) dan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespim Polri) tahun 2018 di Istana Negara, Kamis, 23 Agustus 2018.

    Terkait dengan perkembangan zaman, Presiden kembali mengutip hasil penelitian McKinsey Global Institute yang mengatakan revolusi industri 4.0 kecepatannya 3 ribu kali lebih cepat dari revolusi industri pertama. Teknologi-teknologi baru seperti _artificial intelligence_, _advance robotic_, _autonomous vehicle_, _3d printing_, _virtual reality_, _cryptocurrency_, dan lain-lain harus bisa diantisipasi oleh para Perwira TNI dan Polri.

    “Kita tahu semua bahwa perkembangan teknologi tersebut sangat pasti. Itu juga akan dimanfaatkan untuk aksi-aksi kejahatan baik secara nasional maupun transnasional dan itu bisa membahayakan pertahanan dan keamanan kita kalau kita tidak mengikuti,” lanjutnya.

    Oleh karena itu, Presiden mengingatkan agar para Perwira TNI dan Polri ini tidak terjebak dengan rutinitas yang monoton.

    “Inilah yang ingin saya ingatkan, betapa penting kita mengikuti terobosan-terobosan negara lain, teknologi-teknologi terbaru sehingga membangun sebuah sistem baik di Polri maupun TNI menjadi sangat penting,” tandasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara memerlukan stabilitas politik dan keamanan. Oleh karenanya, Presiden berpesan agar segenap Perwira TNI dan Polri terus menjalankan tugasnya sehingga kondisi politik dan keamanan bisa terus stabil.

    “Tidak mungkin investasi itu akan datang ke sebuah daerah atau negara apabila negara itu tidak stabil secara politik dan tidak aman,” kata Presiden.

    Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa investasi merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi juga berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh rakyat.

    Selain itu, Presiden ingin para perwira TNI dan Polri ikut menyosialisasikan program-program pemerintah yang telah dilakukan.

    “Saya titip agar seluruh perwira juga ikut menyosialisasikan pada momen-momen yang memang tepat untuk menyampaikan itu,” ujarnya.

    Secara khusus, Presiden menekankan pada pemerataan pembangunan yang dilaksanakan pada pemerintahannya. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui mengapa pemerintahannya tidak hanya fokus ke pembangunan di wilayah Jawa, namun juga di pelosok-pelosok Indonesia.

    “Kalau kita mau cepat menumbuhkan pergerakan ekonomi ya bangun saja di Jawa. Cepat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, baliknya lebih cepat karena infrastruktur lebih siap dan tinggal nambah sedikit-sedikit, _return_ politiknya juga lebih cepat karena 60 persen penduduk itu ada di Jawa,” kata Presiden.

    “Tapi apakah itu yang akan kita lakukan? Enggak. Saya melihat bahwa negara ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bukan hanya di Jawa saja. Penduduk kita tersebar dari ujung barat ke timur,” lanjutnya.

    Tampak mendampingi Presiden, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Juga turut hadir dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

    Jakarta, 23 Agustus 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin

  • Mahfud MD: TNI – Polri Harus Bersama Berantas Terorisme

    Mahfud MD: TNI – Polri Harus Bersama Berantas Terorisme

    Yogyakarta (SL) – Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai peran TNI dan Polri tidak bisa dipisahkan dalam penanganan kasus-kasus terorisme.

    “Menurut saya perlu (TNI dilibatkan) dan tidak cukuplah Polri sendiri, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau pertahanan dan keamanan dipisah, malah kacau negara ini,” kata Mahfud saat ditemui di ruang kerjanya di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (22/5/2018).

    Menurut Mahfud, dalam konteks kasus terorisme terdapat area abu-abu yang bisa mempertemukan TNI yang memiliki peran menjaga pertahanan negara dan ideologi serta Polri yang memiliki peran menjaga keamanan dan penegakan hukum.

    “Seperti bom, itu kan peristiwanya (ancaman) keamanan karena dia membunuh orang. Tetapi karena dia latar belakangnya ideologi maka bisa masuk (ancaman) pertahanan,” kata Mahfud.

    TNI bisa masuk dalam penanganan terorisme, menurut Mahfud, dengan catatan tidak boleh masuk dalam penanganan hukumnya, melainkan hanya mendukung fungsi untuk menghalau serangan atau menangkap teroris (red)

  • Jokowi Perintahkan TNI Bantu Polisi

    Jokowi Perintahkan TNI Bantu Polisi

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI membantu Polri demi mengatasi aksi terorisme. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, berdasarkan perintah Presiden itu, Polri akan dibantu satuan TNI demi memberantas terorisme.

    Menurut Moeldoko, Satuan TNI yang dikerahkan tergantung dari kebutuhan Polri. Anggota Kopassus TNI AD. (gulalives.com). “Bisa nanti pengerahan Badan Intelijen Strategis untuk membantu intelijen dari kepolisian. Bahkan secara represif bisa menggunakan Satuan Gultor (Satuan 81) telah disiapkan,” kata Moeldoko di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (14/5/2018).

    Moeldoko menerangkan, tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara Polri dan TNI. Menurutnya, TNI tetap berada di belakang Polri untuk memperkuat penanganan terorisme. “Justru yang tetap yang di depan adalah kepolisian, TNI memberi perkuatan. Dikolaborasikan dalam menangani sebuah persoalan yang sama. Intinya di situ,” jelas Moeldoko.

    Bom bunuh diri terjadi di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Aksi teror itu, direncanakan dan dilakukan oleh satu keluarga. Bom meledak secara beruntun. Bom pertama di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela sekira pukul 06.30. Berikutnya di Gereja Kristen Indonesia sekira pukul 07.15. Terakhir di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya 07.53.

    Peristiwa itu menyebabkan sebanyak 13 orang tewas dan 45 anggota jemaat gereja terluka. (rls)