Surabaya (SL) – Dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Jawa Timur, Kementerian Perhubungan bersama pihak-pihak terkait menggelar “Deklarasi KM Doro Londa”, untuk komitmen pengembangan tol laut.
Deklarasi disampaikan dalam pembukaan Seminar Nasional Tol Laut “Melanjutkan Konektivitas, Membuka Jalur Logistik dan Menekan Disparitas Harga” di Aula Kapal Motor Doro Londa, Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, Senin (4/2).
Dalam siaran pers yang dirilis Humas HPN, Selasa (5/2), deklarasi dibacakan moderator acara Muhammad Ihsan, disaksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Direktur Utama PT Pelni Insan Purwarisya L Tobing, dan perwakilan Panitia HPN 2019, Iswara Darwayana
Ada enam poin dari deklarasi Doro Longga, yang secara umum menegaskan untuk menguatkan komitmen dari pengembangan tol laut di Indonesia. Pembacaan deklarasi tersebut diikuti oleh semua yang hadir.
Pertama, segera melakukan digitalisasi sistem dan proses pengangkutan laut sehingga lebih efektif, efisien dan transparan.
Kedua, perlu adanya peningkatan sosialisasi keberadaan program tol laut dengan metode yang lebih kreatif dan inovatif kepada seluruh pemangku kepentingan terutama di daerah-daerah jalur tol laut
Ketiga, merasa perlu memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas pelayanan jasa pelabuhan dan pengurangan tarif bongkar muat kargo di pelabuhan.
Keempat, mengharapkan untuk dilakukan pemetaan ulang dan lanjutan dari konsep tol laut ke depan dengan melibatkan semua pihak termasuk pihak swasta dan pemerintah daerah yang dilalui tol laut.
Kelima, meminta agar pelaksanaan sistem tol laut memperhatikan dan mengikutsertakan pelayaran rakyat yang sudah ada lebih dulu. Sehingga mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari simpul tol laut.
Keenam, Mengharapkan konsistensi dan keberlajutan dengan pengembangan transportasi laut di Indonesia sehingga memberikan kepastian usaha di sektor angkutan ini.
Seratus Kapal Tol Laut
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada kesempatan itu menjelaskan bahwa program tol laut tersebut, selama empat tahun sudah banyak capaian keberhasilannya. Salah satunya, adalah penambahan jumlah armada. “Ini yang pada awalnya kita hadirkan cuma dua kapal, tetapi tahun ini kita menyerahkan 100 kapal dengan pembagian 50 unit kapal untuk BUMN dan 50 unit diberikan pada swassta,” tegasnya.
Dengan penambahan itu, kata Budi, selain sebagai parameter semakin pesatnya perkembangan tol laut. Tetapi, membuktikan bahwa tol laut menghadirkan armada terbaru dan terbaik untuk masyarakat.
Solusi Disparitas Harga
Sementara itu program tol laut adalah solusi yang diberikan Presiden Joko Widodo terhadap adanya disparitas harga akibat mahalnya biaya distribusi barang.
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menceritakan dia pernah dibuat kaget oleh salah satu kepala daerah di Maluku soal perhatian pemerintah pusat kepada daerah. “Bapak, kami ini juga warga negara Indonesia, tapi tidak ada perhatian diberikan untuk kami,” ujar Enggar menirukan curhatan itu di Seminar Nasional Tol Laut “Melanjutkan Konektivitas, Membuka Jalur Logistik dan Menekan Disparitas Harga”.
Enggar mengaku tidak habis pikir dengan curhatan itu. Pasalnya, dia teringat dengan bagaimana nasib masyarakat Papua jika Maluku saja mengeluh. “Ini baru di Maluku, lalu bagaimana di Papua. Jadi disparitas harga betul-betul menyebakan ketidakadilan di Indonesia,” jelasnya. (net)
