Sinarlampung

Tag: UMKM

  • DPD HNSI Lampung Gelar Festival Hari Ikan Nasional 2023

    DPD HNSI Lampung Gelar Festival Hari Ikan Nasional 2023

    Bandar Lampung, (SL) – DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung gelar Festival Hari Ikan Nasional (Harkanas) 2023 di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Lempasing, Bandar Lampung, sabtu (25/11).

    Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung, Kusaeri Suwandi, SH. MH, mengatakan kegiatan dilaksanakan sebagai edukasi kepada masyarakat khususnya bagi anak usia dini, tentang pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein yang bermanfaat untuk pertumbuhan anak.

    “Kandungan Omega 3 pada ikan sangat penting bagi kecerdasan anak, melalui Gerakan Gemar Makan Ikan yang kaya protein diharapkan mampu menghindarkan anak dari masalah stunting atau kurang gizi.” Kata Kusaeri.

    Hari Ikan Nasional

    Selain itu, Kusaeri menambahkan, dengan fokus pada edukasi pentingnya konsumsi protein bersumber dari biota laut, diharapkan mampu mempersiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

    “Festival Hari Ikan Nasional 2023 Kerjasama dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Lampung, melibatkan kurang lebih 1000 anak usia dini beserta Orangtua dan Guru – Guru Pendampingnya, dan kegiatan ini didukung dengan UMKM Kelautan dan Perikanan melalui Bazar UMKM produk olahan biota laut.” Imbuh Kusaeri.

    Kegiatan diketahui dihadiri oleh Wakil Ketua DPP HNSI Slamet Agus Priyono SH, Dan Pos Mat AL PP Lempasing Bambang Supriono, Danpos Pol Airud PP Lempasing, Syahbandar Perikanan PP Lempasing, Dewan Penasehat DPC HNSI Bandar Lampung H. Suryadi, SE. MM, Nasir Wakil Ketua DPD HNSI Lampung, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Lampung diwakili Zainal Karoman.

    Selain itu dukungan Korps Alumni Akademi Usaha Perikanan-STP korwil Lampung bersama Morinaga Chillgo cabang Lampung, Masirin Ketua KUD MINA JAYA Kota Bandar Lampung, Ketua Kadin UNK kota Bandar Lampung Nur iwan subakti, Dinas kelautan dan Perikanan kota Bandar Lampung Galih Anugerah dan stakeholder terkait lainnya. (Red)

  • Peningkatan Trend Perdagangan Digital Berisiko Ancam Keberadaan UMKM

    Peningkatan Trend Perdagangan Digital Berisiko Ancam Keberadaan UMKM

    Jakarta, sinarlampung.co – Tren perdagangan digital di Indonesia meningkat pesat 22% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mengancam keberadaan UMKM di Tanah Air.

    Menurut laporan E-Conomy SEA 2022, trend kenaikan tersebut diikuti transportasi online, makanan, media, dan perjalanan online.

    Terbaru, kehadiran TikTok Shop beresiko meredupkan UMKM dan menguntungkan pelaku bisnis skala besar. Sehingga pemerintah memitigasi risiko tersebut dengan merevisi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perdagangan Digital.

    Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Jerry Sambuaga, dalam gelaran The 2nd International Conference on Contemporary Risk Studies (ICONIC-RS) di Bali mengatakan potensi perdagangan digital menjadi cukup besar, bahkan diperkirakan dapat menyumbang 5.663 triliun pada GDP Indonesia tahun 2030.

    “Pemerintah tidak melarang pelaku bisnis untuk memasarkan produk melalui TikTok. Namun keberadaan fitur TikTok Shop dapat merusak rantai pasar. Karena distributor dapat menyentuh end user secara langsung. Para agen dan reseller pada akhirnya harus bersaing dengan pelaku bisnis yang lebih besar,” ucap Jerry.

    Jerry menyarankan agar masyarakat Indonesia turut berperan serta dalam digitalisasi ekonomi. Pemanfaatan platform digital yang tersedia, menurutnya akan jauh lebih mempermudah aktivitas perdagangan.

    “Rantai pasok turut mengalami kemudahan dan berdampak pada peningkatan komoditas dan keuntungan masyarakat,” tambah Jerry.

    Fenomena TikTok Shop dan upaya meningkatkan signifikansi sikap resiliensi dan berkelanjutan menjadi topik hangat yang didiskusikan pada ICONIC-RS yang diselenggarakan Fakultas Komunikasi dan Diplomasi (FKD) serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Pertamina pada 23 – 24 September lalu.

    Gelaran tersebut menghasilkan 72 paper dari sejumlah peneliti dari seluruh Indonesia, bahkan dari mancanegara seperti Malaysia, Taiwan, hingga Haiti.

    Selain itu, penyelenggaraan ICONIC-RS sebagai ajang diskusi turut menghadirkan Hery Haerudin, VP Pertamina Energy Institute; Ferry Irawan, Deputi Koordinasi Finansial dan Makroekonomi pada Kementerian Koordinator Perekonomian; Leo Putera Rinaldy, Chief Economist PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.; Michael Bradshaw, Professor of Global Energy, Strategy and International Business Group, Warwick Business School, The University of Warwick dan beberapa pakar lainnya pada bidang studi risiko kontemporer.

    Sejalan dengan Jerry, peningkatan kompetensi terhadap digitalisasi menjadi salah satu upaya meminimalisir kegagalan mengelola risiko.

    Pada kesempatan itu Rektor Universitas Pertamina Wawan Gunawan A. Kadir, MS. menyadari semua lini bisnis terdapat resiko.

    “Kita menyadari bahwa semua lini bisnis yang berjalan tidak lepas dari beragam risiko. Melalui perhelatan ICONIC-RS ke-2 ini, kita bersama-sama mendengarkan dan belajar untuk menemukan upaya mitigasi terbaik dari berbagai risiko agar tidak berbenturan dengan regulasi yang ada. Seperti belakangan ini, isu digitalisasi di ranah UMKM menjadi pusat perhatian,” katanya.

    Sementara itu, Dewi Hanggraeni, Dekan FKD dan FEB serta ketua pelaksana ICONIC-RS ke-2 menyampaikan, tujuan terlaksananya konferensi tersebut untuk mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan termasuk bagi para pelaku bisnis yang rentan terhadap berbagai risiko.

    “Pelaksanaan ICONIC-RS ke-2 mendorong akademisi dan praktisi untuk saling berbagi pengetahuan mengenai fenomena berbagai risiko kontemporer. Pada konferensi ini kami kumpulkan 119 artikel ilmiah yang akan diikutkan dalam prosiding European Alliance for Innovation, agar turut dapat diterbitkan dalam jurnal akreditasi seperti SCOPUS. Besar harapan saya agar konferensi ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua,” tutup Dewi. (*)

     

     

     

     

     

  • EMIGO Peluang Usaha Minyak Goreng Eceran

    EMIGO Peluang Usaha Minyak Goreng Eceran

    sinarlampung.co – Founding Father Gerakan Satukan Tenaga Masyarakat untuk Kemakmuran Rakyat (SATMAKURA) Dr. Muchtar Sany Firdaus Badri Menggelar Kegiatan Edukasi Teknis pengunaan mesin Effiling Minyak Goreng (EMIGO).

    Edukasi diberikan kepada UMKM, KOPERASI, BUMDES, WARUNG, TOKO sebagai calon pengelola EMIGO ditiap desa dan kelurahan.

    EMIGO merupakan salah satu program yang ada di dalam Bisnis Plan Ekonomi Masyarakat Andalan Sentosa (EMAS) MUTUAL COOPERATION ULTRA HELIX dengan Pimpinan Proyek di gawangi oleh Ahmad Muslimin, S.E. Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) PT.Aneka Usaha Laba Jaya Utama – BUMD Kabupaten pesawaran yang berkolaborasi dengan Gerakan SATMAKURA Since 1975, MS COOPERATION GROUP dan Koperasi SATMAKURA Mitra Usaha.

    BUMDES, UMKM, KOPERASI, WARUNG dan TOKO ingin memiliki usaha EMIGO selain menyiapkan space lokasi untuk tempat menaruh mesin EMIGO dan Tangki Minyak Goreng 1.000 liter, juga menyiapkan modal Kerja Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

    Dari modal kerja tersebut akan mendapatkan, sbb:
    1. Mesin EMIGO 1 unit.
    2. Tangki MIGO kapasitas 1.000 liter 1 unit.
    3. 1.000 Liter MIGO CP 8 bersubsidi dalam bentuk curah.
    4. Seragam EMIGO 1 stel.
    5. Edukasi teknis pengunaan mesin EMIGO.

    Adapun harga jual MIGO di EMIGO kepasa masyarakat perliternya adalah dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.13.500/liter dan jika di antar ke rumah konsumen Rp.14.000/liter.

    Dengan Emigo masyarakat juga boleh membeli sesuai uang yang dimilikinya yakni bisa beli 4.000 maupun Rp.6000 atau sesuai kebutuhan.

    Apabila dalam durasi 1 Minggu stock 1.000 liter MIGO habis maka pemilik usaha EMIGO dapat menghubungi Customer service SATMAKURA untuk minta di kirim stock MIGO baru dengan menyiapkan uang pembayaran untuk 1.000 liter MIGO yang di kirim ke lokasi EMIGO yang memesan.

    Para pelaku usaha yang ingin memiliki unit usaha EMIGO dapat mendaftar ke:

    1. GM MS COOPERATION GROUP Bapak Harry di MS TOWN BEACH MUTUN Pesawaran.
    2. KOPERASI SATMAKURA MITRA USAHA di BUMI SATMAKURA JL.Pangeran Tirtayasa, Kelurahan Campang, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung.
    3. DIRUT PERSERODA PT.Aneka Usaha Laba Jaya Utama – BUMD Kabupaten pesawaran selaku PIMPRO EMAS MUTUAL COOPERATION ULTRA HELIX Ahmad Muslimin,S.E. Kontak Person: 085840446777.

    Untuk BUMDES, UMKM, KOPERASI, TOKO dan WARUNG yang ingin miliki unit usaha EMIGO. Namun terkendala modal kerja. Maka dapat di fasilitasi untuk mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dari BPR Lampung Bina Sejahtera.

    Pelaku usaha juga dapat di fasilitasi untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Lampung, Bank BUKOPIN, BNI dan BSI dengan menyertakan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan KMK dan KUR dari perbankan.

    Selain itu di penetrasi pasar perdana di siapkan pola konsinyasi EMIGO untuk BUMDES, UMKM, WARUNG dan Toko potensial sebanyak 50 paket EMIGO siap beroperasi untuk melayani kebutuhan minyak goreng masyarakat.

    Kehadiran EMIGO di tiap desa yang di kelola langsung oleh BUMDES akan menciptakan Pendapat Asli Desa (PADES) dengan Pemerintah Desa (PEMDES) Menerbitkan Peraturan Desa (PERDES) berdasarkan Musyawarah Desa (MUSDES) yang di laksanakan oleh PEMDES.
    EMIGO selain dapat menciptakan PADES juga akan mendatangkan PAD untuk tiap daerah.

    Dan rencananya EMIGO akan di louncing pada bulan Agustus 2023 akan datang yang akan di hadiri oleh; Kementerian Perdagangan, BAPANAS RI, KASAL, Dll. (Red)

  • Unit Koperasi dan UMKM di Lampung Meningkat Pesat

    Unit Koperasi dan UMKM di Lampung Meningkat Pesat

    Bandar Lampung (SL)-Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi mengatakan jumlah koperasi aktif dan UMKM di Provinsi Lampung mengalami peningkatan cukup signifikan selama periode 2021-2022.

    “Saat ini, jumlah koperasi aktif di Provinsi Lampung sampai 31 Desember 2022 berjumlah 2.426 unit. Secara kelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 144 unit dari jumlah 2.282 unit koperasi aktif pada Tahun 2021,” ujar Kusnardi saat membuka Rakor Koperasi dan UKM di Ballroom Hotel Horison Bandar Lampung, Selasa 27 Juni 2023.

    Sedangkan, lanjut Kusnardi, UMKM di Lampung per 31 Desember 2022 berjumlah 192.234 UMKM. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 41.235 UMKM dari data tahun 2021 yang berjumlah 150.999 UMKM.

    Berdasarkan data tersebut, Kusnardi menyampaikan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penguatan koperasi, UMKM dan kewirausahaan. Diantaranya mendorong para pelaku UMKM agar dapat membangun branding produk, menerapkan metode pelatihan bagi pengelola koperasi dan pelaku UMKM agar selalu update dan relevan sesuai kebutuhan pasar.

    “Juga, mengoptimalisasi kegiatan inkubasi bagi pelaku UMKM oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

    Lebih jauh, Kusnardi meminta pemerintah daerah agar selaras dan mendukung program pemerintah pusat soal penumbuhan Rasio Kewirausahaan Nasional Minimum 3,95% sesuai amanat Perpres nomor 2 tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.

    Selanjutnya adalah mendorong transformasi pelaku UMKM ke sektor formal (target NIB harus tinggi dan UMKM naik kelas).

    Selain itu, adapun upaya lainnya dengan mendorong koperasi sebagai lembaga untuk konsolidasi produk UMKM sebagai wadah skala ekonomi dengan model bisnis modern.

    “Lalu mengutamakan pembentukan koperasi sektor riil, dan melakukan pengembangan dan optimalisasi PLUT-KUMKM dengan metode kerjasama bersama komunitas pelaku UMKM,” tandas Kusnardi. (*/Red)

  • Wahdi Ingin Produk Lokal UMKM Kota Metro Jangkau pasar Internasional

    Wahdi Ingin Produk Lokal UMKM Kota Metro Jangkau pasar Internasional

    Kota Metro (SL)-Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin menginginkan penjualan produk hasil UMKM bisa menjangkau pasar internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut para pelaku usaha di kota Metro harus mengurus perizinan terlebih dahulu.

    “Jadi ketika kita sudah mempunyai NIB ini, maka tentu ke depan, usaha akan lebih berkembang lagi. Tidak hanya menjual hasil produk di Kota Metro, tetapi juga sampai luar daerah bahkan sampai internasional,” tutur Wahdi.

    Wahdi juga menjelaskan terkait perizinan NIB, di mana pihak DPMPTSP menjemput para pelaku UMKM melalui program Silaturahmi. Selain pembuatan perizinan mempermudah para pelaku usaha, program ini juga bertujuan untuk memotivasi masyarakat.

    “Mudah-mudahan dalam proses perizinan UMKM dapat terlaksana secara menyeluruh,” imbuh dia.

    Di tempat yang sama, Camat Metro Selatan, Yulia Chandra Sari mengaku masyarakat terutama pelaku UMKM di sana telah menunjukkan antusias membuat NIB. Kemauan para pelaku usaha terlihat saat DPMPTSP menggelar pembuatan perizinan  kantor di halaman Kecamatan setempat.

    “”Alhamdulillah hari ini juga telah dilaksanakan secara langsung pelayanan perizinan (NIB) oleh DPMPTSP. Mudah-mudah dengan sudah di milikinya NIB, para pelaku usaha, khususnya di Metro Selatan dapat berkembang dan lebih maju lagi ke depannya,” tandasnya. (Red)

     

  • BI Lampung: Bandar Lampung Pengguna QRIS Tertinggi

    BI Lampung: Bandar Lampung Pengguna QRIS Tertinggi

    Lampung Selatan (SL) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung mencatat sebanyak 187,177 merchant sudah mengadopsi Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) hingga bulan Oktober 2021. Dimana Kota Bandar Lampung menjadi pengguna QRIS paling banyak.

    Asisten Manajer Analis, Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Triani Susanti mengatakan, sejak diluncurkan hingga saat ini jumlah merchant di Provinsi Lampung yang menggunakan QRIS terus bertambah. “Sampai saat ini 187,177 merchant di Lampung sudah memanfaatkan QRIS,” kata Santi sapaan akrabnya di kegiatan media gathering wartawan regional Lampung 2021, di Grand Elty Krakatoa, Sabtu, 09 Oktober 2021.

    Dia merinci, di wilayah Bandar Lampung menjadi daerah yang tertinggi dengan 87,337 merchant, Lampung Tengah sebanyak 21,608, Lampung Selatan 17,489, Kota Metro 9,396, Lampung Timur 8,999.

    Dijelaskan Triani Susanti, saat ini metode yang dipakai adalah Merchant Presented Mode (MPM), yakni penjual (merchant) yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (customer) ketika melakukan transaksi pembayaran.

    Sementara itu, dari sisi penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP), terdapat sebanyak 35 Bank, 23 non bank atau fintech, dan 4 switching yang telah memperoleh persetujuan QRIS.

    Triani Susanti menambahkan, bagi para pedagang, yang ingin memasang QRIS sangat mudah yaitu, hanya dengan mengisi form di bank yang dituju dengan menyertakan beberapa data seperti NPWP dan KTP. “Daftar ke PJSP gratis, per transaksi hanya perlu bayar 0,7 persen. Itu kecil,” ujarnya.

    Lebih lanjut ditegaskan olehnya, masyarakat tak perlu khawatir dengan keamanan QRIS. Sehingga, pihaknya berharap merchant dapat beralih menggunakan QRIS. “QRIS yang digunakan sudah berstandar dan memudahkan berbagai transaksi pembayaran cukup melalui satu aplikasi,” tandasnya. (Idwd)

  • Peduli Pandemi, Akabri 1996 Gelar Bakti Sosial Vaksinasi dan Pemberdayaan UMKM Melalui Digitalisasi

    Peduli Pandemi, Akabri 1996 Gelar Bakti Sosial Vaksinasi dan Pemberdayaan UMKM Melalui Digitalisasi

    ⁸Jakarta (SL) – Upaya pemerintah untuk melakukan penanggulangan covid-19, terus gencar dilaksanakan secara masif, melalui serbuan vaksinasi, penyaluran bantuan sosial serta terobosan kreatif pemberdayaan UMKM melalui transformasi digital.

    Selain kegiatan serbuan vaksinasi, pembagian paket sembako dilakukan secara langsung yang menyasar pada masyarakat padat penduduk maupun slum area yang berada di seluruh wilayah ibukota Jakarta dan sekitarnya.

    Untuk menghindari kerumunan, bakti sosial ini dijalani melalui protokol kesehatan yang cukup ketat, dengan sebelumnya melalui aparatur pemerintahan dan Bhabinkamtibmas, telah mendata masyarakat yang membutuhkan.

    “Bantuan sosial disalurkan secara langsung, door to door ke rumah warga. Namun sebelumnya dilakukan pendataan dengan (pembagiannya) tanpa kerumunan. Karena, kami berbagi dengan menggunakan berbagai sarana dan jadwal waktu tertentu” ungkap, Kombes Pol Budi Herdi Susianto selaku Ketua Baksos Akabri 1996 dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin, 20 September 2021.

    Budi Herdi menyampaikan bahwa kegiatan utama dari 25 tahun pengabdian Akabri 1996 ini adalah menggelar vaksinasi dan bakti sosial. Bakti sosial juga dilakukan dengan rangkaian pemberian bantuan sosial dan bantuan fasilitas untuk pemberdayaan UMKM melalui sistem digital.

    Pembagian paket sembako ini akan digelar oleh alumni Akabri 1996 dalam rangka 25 tahun pengabdian kepada negeri.

    Pembagian sembako maupun vaksin dilakukan secara serentak pada Kamis, 23 September 2021 dengan pembagian waktu ditentukan oleh panitia diantaranya pukul 09.00-10.00 WIB.

    “Hal yang sama juga dilakukan pada penyelenggaraan vaksin maupun kegiatan yang lain dalam rangkaian kegiatan”, tambah Budi Herdi.

    Dalam bakti sosial alumni Akabri 1996 ini diharapkan mampu mendorong serta membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.  Mengupayakan peningkatan maupun pertumbuhan perekonomian ditengah pandemi saat ini.

    Ada 9.220 Vaksin dan 7.000 paket sembako yang akan dibagikan secara menyeluruh di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Di samping itu, akan dilakukan dengan beberapa titik di Jabodetabek, diantara nya berlokasi di SMKN 2 Tangerang, Jl. Veteran No. 2 Tangerang, pada hari kamis, tanggal 23 september 2021.

    “Kami berharap, dengan penggelaran kegiatan bakti sosial 25 tahun pengabdian Akabri 1996 ini, berupa vaksinasi, pemberian bantuan sosial dan bantuan fasilitas UMKM ini dapat membantu program pemerintah RI. Ir. H. Jokowi dan selaras dengan perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mempercepat serbuan vaksin sehingga akan muncul herd imunity dalam upaya peningkatan ekonomi bangsa, dalam menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh,” ujar Budi Herdi”.

    Di hari puncak 25 tahun pengabdian Akabri 1996 Bharatasena, juga melakukan transformasi digital untuk membantu pemberdayaan UMKM kepada pelaku usaha mikro kecil yang telah mampu merangkul ratusan UMKM di berbagai provinsi dan kabupaten kota. Dimana angka tersebut dibantu agar mampu menembus 3 (tiga) besar e-commerce atau pasar online.

    Budi Herdi menambahkan, adapun Polda-Polda dan polres yang sudah melakukan pemberdayaan UMKM melalui transformasi digital presisi yaitu Polda Kalteng dan Polda Kalsel, Polrestabes Surabaya, Polresta Surakarta, Polresta Bandung dan Polrestro Bekasi, yang insya allah akan diikuti oleh polres-polres lainnya.

    “Diharapkan dengan adanya kegiatan pemberdayaan UMKM yang merupakan bentuk kontribusi kami para alumni akabri 1996 bharatasena ini, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah masa pandemi merupakan salah satu program pemerintah dalam memulihkan perekonomian bangsa,” tutup budi Herdi. (red)

  • Pemkab Tulang Bawang Ikuti Penandatanganan Kerjasama Kemitraan PMA Dengan UMKM

    Pemkab Tulang Bawang Ikuti Penandatanganan Kerjasama Kemitraan PMA Dengan UMKM

    Tulang Bawang (SL)-Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengikuti virtual penandatanganan kerja sama dalam rangka Kemitraan PMA/PMDN dengan UMKM, di ruang rapat sekdakab setempat, Senin 18Januari 2021.

    Mewakili Bupati Winarti, Kepala BKPM Bahlil Bahadalia, mengatakan, agenda itu dalam rangka menjalin hubungan kewirausahaan yang saling menguatkan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) temu Kemitraan Penandatanganan MoU PMA/PMDN dengan UMKM 2021.

    “Dimana Perpres no 44 menyatakan bahwa setiap PMA maupun PMDN diwajibkan bermitra dengan UMKM, sehingga apapun yang menjadi permasalahan para investor dan pelaku usaha bisa dapat dilayani dengan cepat sesuai dengan mekanisme yang ada, “ujarnya.

    Ia berharap, adanya regulasi tersebut bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha UMKM di Indonesia, dan pemberdayaan UMKM yang kompetitif.

    “Dengan kemitraan melalui PMA/PMDN bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan juga masyarakat, serta kejelasan syarat administrasi dan alur mekanisme yang diinginkan oleh para pelaku usaha,” ungkap Kepala BKPM.

    Pihaknya optimis, seluruh daerah dapat bekerjasama dan bersinergi dalam menumbuhkan perekonomian, guna mendorong pemerataan ekonomi daerah sebagai upaya mengurangi kesenjangan pembangunan.

    “Pemerintah pusat mengharapkan pembangunan infrastruktur kawasan industri dan kawasan ekonomi di daerah juga dapat ditingkatkan,” tambahnya.

    Sementara Presiden RI Joko Widodo menuturkan, guna meningkatkan daya saing nasional, pemerintah juga menetapkan regulasi yang mendukung kemajuan UMKM di Indonesia agar siap menghadapi pasar global.

    “Sesuai dengan amanah UU no.25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan perpress No 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang terbuka dan tertutup, yang menetapkan bidang usaha wajib bermitra dengan UMKM.

    “Hal ini mendorong perekonomian Indonesia berkembang kearah yang lebih baik, dalam meningkatkan kemandirian ekonomi UMKM melalui kemitraan usaha nasional dapat dicapai bersama dan berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat,” tandasnya. (Mardi)

  • Dorong Pertumbuhan UMKM, Pemprov Percepat Operasional PT Jamkrida Lampung

    Dorong Pertumbuhan UMKM, Pemprov Percepat Operasional PT Jamkrida Lampung

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mempercepat operasional Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) Provinsi Lampung. Langkah tersebut antara lain terbentuknya dasar hukum pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (PT Jamkrida) Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2015.

    Kemudian, analisis studi kelayakan pendirian perusahaan penjamin kredit daerah PT Jamkrida Lampung pada 2017. Tidak hanya itu, Pemprov Lampung juga rapat koordinasi dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder untuk percepatan pembentukan PPKD.

    “Rapat ini memiliki peran penting dan strategis dalam upaya meningkatkan koordinasi dan sinergitas terkait percepatan pembentukan PPKD Provinsi Lampung,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Satria Alam, di Ruang Sungkai Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung Kamis, (15/11/2018).

    Pendirian PPKD merupakan kebijakan nasional dalam meningkatkan akses pembiayaan daerah. Satria menambahkan PT Jamkrida bisa mendorong kemajuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Prosedur pendiriannya harus melalui rapat koordinasi melibatkan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DPRD Provinsi Lampung.

    Pada kesempatan yang sama Kepala OJK Perwakilan Lampung, Indra Krisna, mengatakan sangat medukung pemerintah daerah untuk membentuk perusahaan penjaminan kredit daerah untuk menyokong penyaluran kredit ke segmen UMKM. Menurut Indra Krisna, salah satu kendala utama pengembangan UMKM dan koperasi adalah terbatasnya akses keuangan dalam bentuk modal, kredit, dan pembiayaan lain ke lembaga keuangan.

    “Lembaga keuangan tidak sepenuhnya memahami potensi UMKM dan koperasi serta keterbatasan agunan yang memadai untuk memenuhi persyaratan kredit perbankan,” jelas Indra.

    Pada forum ini pemerintah Pemprov menghadirkan perwakilan PT Jamkrida Bali Mandara. Diharapkan kehadiran I Ketut Widyana dari PT Jamkrida Bali Mandara dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan bagi PT Jamkrida Lampung yang segera beroperasi. (Humas Prov Lampung)

  • Dengan Go 4 Service, Paslon 4 Berikan Kemudahan UMKM Bertransaksi

    Dengan Go 4 Service, Paslon 4 Berikan Kemudahan UMKM Bertransaksi

    Bandarlampung (SL) – Selain aplikasi Go 4 Service berfungsi sebagai saluran informasi dan komunikasi baik dari pemda ke masyarakat atau sebaliknya, juga dapat menjadi market place atau tempat memasarkan produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) lokal Lampung.

    Berdasarkan data, hingga 31 Desember 2017 jumlah UMKM di Lampung sebanyak 99.307 unit.

    Dengan jumlah UMKM sebanyak itu di Lampung, tentu saja menjadi sangat penting hadirnya market place atau tempat memasarkan produk UMKM tersebut yang lebih simpel utamanya yang terintegrasi dengan layanan digital pemerintah daerah.

    Menurut tim media Pasangan Calon 4, Iman market place digital ini akan dituangkan dalam aplikasi Go 4 Service terutama pada fitur promosi dengan menu layanan Lampung E-Commerce

    “Fitur promosi, Lampung E-Commerce ini memberikan fasilitas kepada UMKM di Lampung untuk berhubungan dan bertransaksi dengan para buyer,” kata Iman di Bandar Lampung, Jum’at (8/6).

    Sementara itu, menurut Ahmad Mufti Salim, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 4, aplikasi pelayanan publik berbasis digital yang disebut dengan Go 4 Service adalah aplikasi zaman now yang bakal mempermudah layanan baik dari pemerintah kepada rakyatnya maupun fasilitasi pemerintah agar masyarakat memberikan umpan balik pembangunan kepada pemerintah daerah. (Red)