Sinarlampung

Tag: Universitas Lampung

  • 641 Mahasiswa dari 55 Perguruan Tinggi KKN Kebangsaan di Provinsi Lampung

    641 Mahasiswa dari 55 Perguruan Tinggi KKN Kebangsaan di Provinsi Lampung

    Bandarlampung (SL) – Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kebangsaan yang diikuti 641 mahasiswa dari 55 Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung. Rencananya KKN ini dilaksanakan 26 Juli – 25 Agustus 2018 di 92 desa yang tersebar di 3 Kabupaten ( Tulang Bawang Barat, Tanggamus, dan Lampung Timur).

    Menurut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Hery Suliyanto, saat membuka rapat koordinasi II Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan tahun 2018 di Swiss-bel Hotel, Bandar Lampung, Rabu (4/7/2018), KKN tersebut diharapkan sejalan dengan program pembangunan Lampung.

    “KKN merupakan salah satu bentuk kegiatan akademik sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat dan juga sebagai tempat untuk berkarya dan berperan nyata untuk masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung. dan saya berharap rapat koordinasi KKN kebangsaan ini juga dapat sejalan dengan program pembangunan Provinsi Lampung,” ujar Hery.  Tema KKN tersebut “Merajut Kebersamaan dan Kesamaan Dalam Kebhinekaan.”

    Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Hery Suliyanto mengucapkan selamat kepada Universitas Lampung yang terpilih menjadi tuan rumah KKN Kebangsaan yang ke 7 (tujuh) ini. Hal ini merupakan suatu kehormatan sekaligus kebangaan bagi Unila maupun Provinsi Lampung.

    Hery menjelaskan KKN akan berjalan efektif, apabila pelaksanaanya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan mahasiswa yang terlibat di dalamnya bersikap proaktif dalam menghadapi berbagai kondisi yang mungkin terjadi di Iapangan.  “Saya berharap kegiatan KKN Kebangsaan ini nantinya dapat menjadi ajang mempererat persaudaraan dan membina kebersamaan diantara sesama mahasiswa peserta KKN maupun dengan masyarakat di tempat pelaksanaan KKN, serta mampu menanamkan nilai kebangsaan dan nasionalisme ditengah Kebhinekaan Provinsi Lampung,” jelasnya.

    Hery menambahkan Pemerintah Provinsi Lampung melalui SKPD terkait terus bekerja keras memberikan pemahaman akan pentingnya nilai kebangsaan kepada masyarakat Iuas di Provinsl Lampung, baik melalui sosialisasi, maupun dialog dan bimbingan teknis.  “Diharapkan melalui upaya tersebut mampu menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesamaan pandangan, pemahaman mengenai nilai kebangsaan agar seluruh masyarakat bertanggung jawab atas kemajuan pembangunan Nasional khususnya di Provinsi Lampung, sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing,” ujar Hery.

    Rektor Universitas Lampung, Hasriadi Mat Akin, menjelaskan Universitas Lampung sangat terhormat dapat dipercaya menyelenggarakan KKN Kebangsaan 2018, dan berbagai persiapan telah dilakukan panitia secara mendetail. “Provinsi Lampung disebut sebagai Indonesia mini, karena hampir seluruh suku Indonesia ada disini. Semoga dalam pelaksanaanya tidak terdapat halangan yang sangat berarti,” ujar Mat Akin.

    Ia menjelaskan KKN merupakan kegiatan intra kurikuler dan salah satu mata kuliah yang bertujuan membentuk jati diri mahasiswa dalam mengabdi dan memperdayakan masyarakat, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul ditengah masyarakat. “Terdapat 641 mahasiswa dalam kegiatan KKN kebangsaan ini yang berasal dari Sabang sampai Merauke. dan mereka adalah generasi penerus kita yang akan mewarisi bangsa Indonesia,” jelas Mat Akin.

    Kegiatan KKN Kebangsaan ini juga diharapkan mampu membangun nilai NKRI. “Saat ini arus globalisasi yang menerpa bangsa sangat intensif, diharapkan kegiatan KKN ini mampu membangun kembali nilai-nilai NKRI dan Kebhinekaan,” ujarnya. Mat Akin menuturkan waktu 30 hari bukanlah waktu yang banyak untuk dapat melakukan berbagai hal. Namun, dampak dari apa yang mereka lakukan akan sangat berarti untuk ke depannya.

    Sementara itu, Ketua Pelaksana BPKKN Sri Waluyo menjelaskan penetapan Lampung sebagai tuan rumah KKN Kebangsaan tahun 2018 mendapatkan sambutan dan dukungan luar biasa dari Pemerintah Provinsi Lampung dan stakeholder lainnya. “Terima kasih banyak kepada Pemerintah Provinsi Lampung, Pemeritah Daerah Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur dan, TNI/Polri yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh kepada BP-KKN Unila untuk menjalankan amanah sebagai penyelenggara KKN Kebangsaan 2018,” jelas Sri Waluyo.

    Ia menjelaskan KKN di Kabupaten Tanggamus akan ditempatkan sebanyak 224 mahasiswa, Lampung Timur sebanyak 224 mahasiwa,  dan Tulang Bawang Barat sebanyak 193 mahasiwa. Kegiatan KKN Kebangsaan ini diharapkan mampu mewujudkan Bumi Lampung sebagai Laboratorium Sosial, Tempat Belajar Nilai-nilai Kebangsaan bagi Generasi Muda calon Pemimpin Bangsa melalui kegiatan KKN Kebangsaan. (Humas Prov)

  • Gubernur Serahkan Hibah Tanah 150 Ha Untuk Pengembangan Fakultas Pertanian Unila

    Gubernur Serahkan Hibah Tanah 150 Ha Untuk Pengembangan Fakultas Pertanian Unila

    Bandarlampung (SL) – Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan hibah tanah seluas 150 Hektare untuk Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) dalam Acara Serah Terima di Aula Fakultas Pertanian Unila, Selasa (26/6/2018). Penyerahan hibah ini juga ditandai dengan pendatanganan Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang dilakukan Pj. Sekdaprov Lampung Hamartoni Ahadis dengan disaksikan Gubernur.

    Penyerahan diterima langsung oleb Rektor Unila Hasriadi Mat Akin. Hibah lahan ini merupakan langkah awal Pemprov mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi tantangan kemajuan dunia yang semakin cepat, “Yang kita lakukan hari ini adalah langkah awal dalam mempersiapkan SDM Lampung dala Menghadapi tantangan kedepan semakin kompleks,” ujar Gubernur Ridho usai penandatangan hibah.

    Ia mengatakan hibah lahan ini bukan hanya bentuk kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan Lampung tapi juga mengantisipasi kekhawatiran pemerintah terhadap nasib generasi muda Lampung menghadapi berbagai tantangan dan persaingan yang begitu ketat dewasa ini. Seperti cepatnya kemajuan pembangunan yang tengah masif dilakukan baik oleh Pemprov Lampung ataupun Pemerintah Pusat.

    Menurut Gubernur, Pemprov punya kewajiban moral untuk menbangun SDM, karena hakekat pembangun adalah membangun manusia seutuhnya, bukan membangun jalan tol sebanyak-banyaknya. Di sinilah peran Unila sangat dibutuhkan untuk bersama-sama dengan Pemprov membentuk generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan tingkat estafet pembangunan. “Kita ingin menjadikan Lampung menjadi provinsi yang menompang pembangunan SDM dan menjadi daerah pendidikan, Agar putrra derah Lampung dapta menjadi tuan rumah ditanah sendiri dengan menyiapkan pendidikannya,” ungkap Gubernur.

    Usai diserahkannya lahan ini, langkah selajuntnya adalah menyiapkan pembangunan gedung kampus. Oleh sebab itu, Gubernur memberikan dukungan kebijakan khususnya untuk meningkatkan koordinasi Pusat dan Daerah sehingga menjadi perhatian khusus dari Prisiden, Wakil Presiden, Bappenas juga Kementerian Ristek dan Dikti untuk menyiapkan kampus di Lampung. Diharapkan Lampung bisa menjadi center of exelent di bidang pendidikan.

    Gubernur menargetkan Lampung harus dijadikan sebagai pusat pendidikan. “Ke depan targetnya bagaimana Lampung bisa menyaingi Bandung sebagai pusat pendidkna bahkan terbaik di Wilayah Asia Tenggara,” ujarnya.

    Sementara itu, Rektor Unila Harsriadi Mat Akin mengungkapkan hibah lahan seluas 150 ha yang berada di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan ini adalah wujud nyata kepedulian Gubenur terhadap pengembangan Kampus Unila. Dalam kesempatan tersebut, Ia juga mengungkapkan sejumlah prioritas pembangunan Unila untuk mengajar target 10 besar Universitas terbaik di Indonesia. (Humas Prov)

  • Polda Lampung Proses Laporan Dugaan Pelecehan Mahasiswa Unila Saat Bimbingan Skripsi

    Polda Lampung Proses Laporan Dugaan Pelecehan Mahasiswa Unila Saat Bimbingan Skripsi

    Bandarlampung (SL) – Mahasiswi Universitas Lampung (Unila), Ds, didampingi orang tua dan rekannya datang ke ruang Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (RENAKTA) Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Jumat (27/4) siang. DS yang melaporkan dugaan pelecehan oleh dosennya itu, datang untuk menjalani pemeriksaan.

    Subir Sulaiman, Paman Ds, yang mendampingi Ds, mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Mapolda Lampung untuk memenuhi panggilan penyidik. DS dimintai keterangan di ruang Subdit IV RENAKTA Reskrimum Polda Lampung. “Selain keponakan saya, orang tua dan rekannya juga datang untuk memberikan keterangan. Saat ini mereka sedang berada di ruang Subdit IV RENAKTA,” kata Subir Sulaiman, di Mapolda Lampung, Jumat (27/4).

    Informasinya, lanjut Subir Sulaiman, keterangan hari ini diambil untuk mendalami laporan DS. “Mengenai keterangan, apakah keterangan  seputar kejadian atau ada keterangan tambahan lain yang dibutuhkan penyidik, kita belum mengetahuinya, sebab saat ini mereka masih berada diruang Subdit IV RENAKTA,” katanya.

    Sebelumnya, CE, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidian Universitas Lampung (Unila), dilaporkan ke Polda Lampung. Pria bergelar doktor ini dilaporkan oleh DCL (22), mahasiswinya atas tuduhan pelecehan dan pencabulan.

    Namun Ce, dang dosen berinisial membantah jika dianggap melakukan perbuatan asusila saat bimbingan skripsi. CE membantah tuduhan tersebut. Ditemui seusai menghadap Dekan FKIP Unila M Fuad, dia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berbuat asusila terhadap DCL (tribun.com)

    Dosen jurusan Fisika FKIP Unila ini bahkan akan menuntut balik Ce, mahasiswi yang melaporkannya ke polisi. “Jadi itu tidak ada (perbuatan asusila). Saya akan tuntut balik mahasiswi itu (DCL), karena itu tidak benar. Saya megang mahasiswi itu saja tidak,” ujarnya, Rabu (25/4/2018).

    Sementara Subir Sulaiman, paman korban, menduga perbuatan tak senonoh itu sudah sering dilakukan oleh CE. “Ponakan saya sudah beberapa kali dilecehkan sejak tiga bulan lalu. Sering tangannnya dipegang, diraba. Terakhir, payudara ponakan saya diraba-raba,” kata Subir kepada awak media di ruang Graha Jurnalis Mapolda Lampung, Selasa, 24 April 2018.

    Subir menjelaskan, pelecehaan yang dialami Ds kerap terjadi di ruangan CE saat memberikan bimbingan skripsi. Pasalnya, CE adalah dosen pembimbing keponakannya. “Jadi ponakan saya ini sering menghadap dia urusan bimbingan skripsi. Karena CE itu dosennya, saat menghadap Ds sering mendapat perlakuan tidak senonoh. Ada saksi kawannya yang menyaksikan,” ungkap Subir.

    Korban, sering diintimidasi oleh pelaku untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun. Sebagai imbalannya, pelaku mau membantu kelulusan skripsi korban. “Dosennya itu bukan sekali dua kali. Terakhir yang pegang dadanya itu, ponakan saya berontak dan akhirnya lapor ke orangtuanya,” tambahnya.

    Subir menambahkan, pihaknya juga menyerahkan bukti percakapan melalui WhatsApp antara korban dan pelaku. Di dalam pesan singkat tersebut terdapat kata-kata cabul. Saat ini bukti tersebut sudah diserahkan ke penyidik Subdit IV Remaja Anak dan Wanita, termasuk saksi rekan korban yang juga mendampingi korban saat melapor di Polda Lampung.

    Ds mendatangi Polda Lampung sekitar pukul 12.30 WIB. Ia menjalani pemeriksaan di Subdit IV Remaja Anak dan Wanita. Pemeriksaan selesai pukul 17.45 WIB. Seusai diperiksa, korban ditemani rekannya langsung berjalan meninggalkan mapolda.

    Laporan Ds bernomor STTPL/671/IV/2018/SPKT, Selasa, 24 April 2018. Korban tidak diizinkan dimintai komentarnya karena masih shock dan kelelahan seusai menjalani pemeriksaan. “Dia masih shock dan kecapekan. Jadi belum bisa diwawancara,” ujar Subir.

    Belum ada penjelasan resmi dari Kampus Unila terkait kasus tersebut. Humas Rektorat Unila M Badrul Huda, belum bisa dihubungi. Pesan via whatshapp belum terjawab. (trb/pn/nt/*)

  • Survey Charta Cukup Logis, Tapi Diduga Tidak Independen

    Survey Charta Cukup Logis, Tapi Diduga Tidak Independen

    Lembaga Survei Charta Politika Indonesia

    Bandarlampung (SL) – Lembaga survei Charta Politika Indonesia diduga bukanlah lembaga yang independen. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lampung (Unila) Toni Wijaya kepada wartawan, Rabu (20/3).

    Menurut Toni, Charta Politika adalah lembaga survei yang disewa oleh salah satu kandidat Calon Gubernur Lampung.

    Sehingga, sangat wajar jika hasil survei menguntungkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

    “Seberapa profesionalnya Charta Politika, tapi mereka adalah konsultannya salah satu calon. Jadi kalau bagus ya dipublis, tapi kalau tidak, akan disimpan saja. Itulah kenapa, hasilnya sendiri menguntungkan salah satu pihak,” jelas Toni.

    Karena itu, dia menilai, Charta Politika bukanlah lembaga yang independen dalam melakukan survei. “Saya pikir, tidak ada satupun lembaga survei yang mau melakukan survei. Karena itu akan mengeluarkan anggaran yang besar,” jelasnya.

    Kendati demikian, dia menilai, hasil survei yang dirilis Charta Politika cukup logis. Menurut dia, tingkat elektabilitas yang dirilis tidak berbeda jauh dengan lembaga survei lainnya.

    “Cukup logis ya, karena saya juga ada perbandingan dengan lembaga lainnya, angkanya tidak jauh beda. Misalnya, 24 persen jadi 27 persen, itukan masih wajar. Tapi kalau 24 persen tapi jadi 40 persen, baru tidak masuk akal,” terangnya.

    Sementara, menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengaku dalam melakukan survei tidak mendapatkan bantuan dana dari calon.

    Dia mengaku bahwa Charta Politika menggunakan anggaran sendiri dalam melakukan survei tersebut. “Tidak ada (bantuan dana). Kita melakukan survei dengan anggaran sendiri,” jelas Yunarto.

    Dia menjelaskan, melakukan survei sebagai bentuk kepedulian terhadap Pilgub Lampung. “Ada alokasi bugged tanpa klien untuk pilkada serentak,” kata Lembaga Survei Charta Politika, Yunarto di sela Rilis Survei Elektabilitas Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pilkada Lampung 2018, di Bandarlampung, Selasa, (19/03/2018).

    Yunarto mengaku, dirinya menjabat Sekjen Perhimpunan Opini Publik, yaitu lembaga resmi yang sudah MoU dengan KPU, KPUD yang mengawasi hasil survei. “Sumber dana kita melakukan riset sebagai rangkaian pilkada. Riset kita ada 5 (daerah) dua di Jawa, kemudian dua di Sumatera dan mungkin 1 di Sulawesi,” ucapnya.

    Rilis Charta Politika di pilgub Lampung pada Selasa (19/03) menyebut, M. Ridho Ficardo, Herman HN tokoh yang paling dikenal di masyarakat, disusul Arinal Djunaidi dan Mustafa. “Ridho paling dikenal karena petahana,” ujarnya. (rls/adw)

  • Unila Dan Polda Lampung Tanda Tangani Nota Kesepahaman Dan Keamanan

    Unila Dan Polda Lampung Tanda Tangani Nota Kesepahaman Dan Keamanan

    Penanda Tanganan Mou Unila dan Polda Lampung Dilaksanakan Digedung Rektorat Lantai II Unila, Selasa (13/3/18)

    BandarLampung (SL) – Universitas Lampung dan Polda Lampung tanda tangani nota kesepahaman tentang keamanan dilingkungan Kampus. Penanda tanganan Mou dilaksanakan digedung rektorat Lantai II Unila, Selasa (13/3/18).

    Rektor universitas Lampung Hasriadi Mat Akin mengatakan, Unila sangat butuh sekali pihak kepolisian demikian pula sebaliknya.

    Dengan sebanyak 32 ribu penduduk unila bila digarap menjadi tenaga yang bisa mengamanakan, kemungkinan Unila akan jauh lebih aman. Namun sebaliknya, bila tidak dibina kampus berpotensi menjadi kacau.

    “Kita tidak hanya membangun mahasiswa namun juga membangun masyarakat,”.Kata Hasriadi.

    Maka sebab itu kata Hasriadi, perlu bersama sama membangaun kemanan dan polisi terlibat menjaga keamanan kampus.

    Kemudian Unila setiap tahunya mengirimkan 6 ribu mahasiswa kedesa dan kekampung kampung, banyak mahasiswa yang dikirimkan bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan dan menjelaskan kemasyarakat akan bahaya Narkoba dan berita hoax.” itu sangat luar biasa”, Kata Hasriadi.

    Penanganan hukum yang terjadi ditengah kampus nantinya lebih mengedepankan ketindakan prefentif untuk membangun sistem keamanan masyarakat. Namun ada tindakan hukum (bila ada mahasiswa yang melanggar hukum) konsikuensi dia, kampus tidak bebas hukum.

    Masih kata Hasriadi, Indonesia dua kali lipat pengguna smartphone dibandingkan Amerika bahkan lebih. Rata-rata orang Indonesia memiliki 3 buah smartphone serta lebih lama menggunakanya.

    Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana mengatakan, Mou ini bagian dari kemitraan Polri dengan leding sektor. Polri sangat memahami fungsi Universitas yang fundamental dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mahasisiwa disiapkan untuk mengambil alih estafet.

    “Penting kita Kerjasama dengan Unila, tidak hanya dibidang hukum, namun juga disemua bidang. Dibidang hukum menangani persoalan dibidang tertentu, dibidang lain mungkin persoalan yang dihadapi kampus dan mahasiswa soal Hoak, Narkoba dan lain lain. Kita akan melakukan kerjasama sehingga mempermudah ruang untuk berkoordinasi dilapangan.” Ujar Suntana.

    Soal hoax tambah Suntana, merupakan sebuah ancaman, karena hoax bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. “Saya sangat mengharapakan masyarakat untuk mengatakan tidak kepada hoax dan mengatakan tidak kepada hoax dan tidak menyebarkan berita hoax.Yang penting mahasiswa bisa menjadi polisi untuk dirinya sendiri.” Kata Suntana.

    Dalam kesempatan tersebut Unila dan Polda Lampung mendeklarasikan tolak hoax. Unila juga mendukung Polda Lampung menindak tegas bagi para pelaku penyebar  berita hoax.