Tag: Wapres Jusuf Kalla

  • Silahturahmi Kerumah SBY, JK Ngaku Nggak Bahas Politik

    Silahturahmi Kerumah SBY, JK Ngaku Nggak Bahas Politik

    Jakarta (SL) – Senin malam (25/6/2018) sekitar pukul 20.00 Wib Jusuf Kalla didampingi istrinya Mufidah Kalla mendatangi rumah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedatangan JK ini dalam rangka silahturahmi dalam rangka hari Raya Idul Fitri.

    “Kami kan Silaturahim, Idul Fitri. Beliau ini bagi saya sebagai saudara, sahabat,” kata JK seusai pertemuan di Kediaman SBY yang berlangsung mulai pukul 20.00 WIB dikutip dari Antara News.

    Dituliskan Antara, bahwa pertemuan berlangsung kurang lebih selama satu jam lebih lima menit tersebut, menurut JK tidak membicarakan politik baik pilkada maupun pilpres.

    Hal senada diungkapkan mantan Presiden SBY. “Kita ga bicara politik,” katanya. SBY mengatakan, pembicaraan mereka lebih terkait cucu-cucu mereka. Hal ini juga diamini oleh Wapres JK.

    Sementara itu, Wapres JK di dampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla mengenakan batik berangkat dari rumah dinas Wapres, Jl Diponegoro pada pukul 19.48.

    Wapres JK tiba di kediaman Presiden ke-6 tersebut pada pukul 20.00 langsung disambut dengan hangat oleh SBY beserta Ani Yudhoyono dan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono. (Net)

  • Jusuf Kalla: Ekonomi Indonesia Berada di Posisi Menengah

    Jusuf Kalla: Ekonomi Indonesia Berada di Posisi Menengah

    Jakarta (SL) – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, ekonomi Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh lebih baik. Di kawasan ASEAN pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi menengah dan masih mempunyai kesempatan untuk tumbuh.

    “Kita tahu pertumbuhan (ekonomi) kita dalam dua tahun terakhir sekitar 5 persen, dengan tumbuh 5 persen berarti ada peluang untuk tumbuh lebih baik. Kalau kita sudah (tumbuh) 7 atau 8 (persen) itu barangkali peluangnya sudah stop disitu,” ujar Jusuf Kalla ketika membuka Munas Apindo ke-10 di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (24/4).

    Jusuf Kalla menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan investasi pemerintah, investasi pengusaha, dan konsumsi. Investasi pemerintah yakni meningkatkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur agar memberikan kemudahan investasi bagi pengusaha di dalam negeri maupun asing. Selain itu, pembangunan infrastruktur tersebut juga sebagai upaya pemerintah untuk mengefisienkan perekonomian.

    Pemerintah juga berkomitmen untuk memperbaiki kendala-kendala yang dikeluhkan oleh pengusaha dalam mengurus perizinan investasi. Saat ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah memperbaiki proses perizinan tersebut sehingga lebih efisien.

    Di sisi lain, pemerintah juga telah mengatur ulang perizinan tenaga kerja asing melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

    Menurut Jusuf Kalla, dalam tataran global pergerakan tenaga kerja asing sudah tidak bisa dihindari. Jika Indonesia mempersulit perizinan tenaga kerja asing, maka akan tertinggal dengan negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Akibatnya, investasi asing di Indonesia menjadi tertinggal dari negara tetangga. “Secara umum akan memberikan manfaat investasi lapangan kerja dan juga kemajuan,” ujar Jusuf Kalla.

    Jusuf Kalla mengatakan, tenaga kerja asing dibutuhkan oleh Indonesia sebagai modal pembangunan dan investasi. Sebab, tanpa tenaga kerja asing maka tidak akan ada investasi dan alih teknologi di dalam negeri. (repulika)

  • JK Akan Pensiun Di Pilpres 2019 Dan Ingin Fokus Keluarga

    JK Akan Pensiun Di Pilpres 2019 Dan Ingin Fokus Keluarga

    Jakarta (SL) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, dirinya ingin istirahat dari pencalonan presiden maupun wakil presiden pada pilpres 2019. Pernyataan ini diutarakan JK menyusul peluangnya menjadi calon wakil presiden (cawapres).

    “Seperti yang sering saya katakan, saya sendiri tentu ingin istirahat. Apalagi masalah konstitusi sudah menetapkan hal seperti itu, yang harus dua kali (menjabat),” kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (24/4).

    JK pun menyampaikan pengalaman suka dan duka selama mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama hampir satu periode kepemimpinan. Menurut JK, Jokowi adalah sosok sederhana sehingga tidak terdapat banyak kendala selama mendampingi pemerintahan Jokowi.

    “Semua baik. Pak Jokowi orang sederhana, jadi kami tidak banyak masalah. Ya, kami dapat bekerja bersama. Bagi saya, bekerja bersama dengan Pak Jokowi suatu tugas, amanah yang tentu harus saya laksanakan dengan baik,” katanya menjelaskan.

    Terkait penilaian beberapa pihak bahwa dia adalah sosok tepat untuk kembali mendampingi Jokowi dalam pencalonan pilpres 2019, JK mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi tanggapan publik tersebut. “Ya, tentu seperti yang saya katakan, saya berterima kasih kepada setiap tanggapan-tanggapan yang baik, atas apa yang telah kita kerjakan selama ini. Tetapi kan konstitusi berbunyi begitu, ya nanti lah kita perhatikan,” ujarnya.

    Sejumlah survei menunjukkan bahwa nama Jusuf Kalla masih dipercaya publik sebagai pendamping Joko Widodo dalam pilpres 2019. Hasil survei Populi Center pada Februari lalu menunjukkan elektabilitas JK menempati urutan pertama dengan mencapai 15,6 persen dalam daftar nama cawapres. Terakhir, survei Litbang Kompas juga menampilkan nama Jusuf Kalla sebagai tokoh yang paling banyak dipilih responden, dengan angka 15,6 persen, untuk kembali maju di pilpres 2019 mendampingi Presiden Jokowi. (antara)

  • APBN 2019 Fokus Pada Investasi SDM

    APBN 2019 Fokus Pada Investasi SDM

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar sidang kabinet paripurna yang membahas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif serta prioritas nasional tahun 2019 di Istana Negara, Senin 9 April 2018.

    Dalam pengantarnya, Kepala Negara menegaskan kepada jajarannya untuk lebih fokus dan memprioritaskan alokasi anggaran APBN untuk hal-hal yang bersifat strategis. Apalagi APBN hanya memiliki kontribusi sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Oleh karena itu, alokasi anggaran APBN harus betul-betul fokus dan diprioritaskan untuk hal-hal yang strategis,” ucap Presiden.

    Selama 3,5 tahun ini, pemerintah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, bahkan alokasi anggaran untuk infrastruktur meningkat secara signifikan dari sekitar Rp170 Triliun di akhir tahun 2014 menjadi sekitar Rp370 Triliun di tahun 2017.

    Peningkatan anggaran infrastruktur selama 3,5 tahun ini dapat dirasakan dengan betapa masifnya pembangunan di bidang infrakstruktur. “Baik berupa jalan, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, airport, dan lainnya,” kata Kepala Negara.

    Setelah pembangunan infrastruktur yang menjadi tahapan besar pertama, kini kita bersiap memasuki tahapan besar kedua yaitu investasi di bidang sumber daya manusia (SDM).

    Terkait hal tersebut, Presiden meminta agar program-program yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia mulai disiapkan, didukung, dan ditopang dengan baik.

    “Saya tidak ingin nanti hanya ada tambahan anggaran tetapi tidak kelihatan masif, tidak kelihatan ada perubahan pergeserannya. Oleh sebab itu setiap kementerian harus betul-betul menyusun programnya,” ucap Presiden.

    Selain itu, Presiden juga mengingatkan kembali agar penggunaan anggaran selalu fokus dan hasilnya terasa. Sebagai contoh, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk menggelar pameran atau promosi yang ada di 17 kementerian. Jika dikumpulkan dalam satu kementerian, Presiden meyakini akan menghasilkan promosi yang lebih bermanfaat.

    “Kalau kecil-kecil, di ecer-ecer di 17 kementerian, anggarannya juga kecil-kecil. Mau mengadakan pameran yang gede tidak bisa, akhirnya pamerannya yang kecil-kecil. Kita ikut di Dubai, di Koln, di Shanghai, di Amerika, pameran hanya satu-dua stan kemudian di dekat toilet untuk apa? Malah menurunkan brand negara kita,” kata Presiden.

    Sama halnya dengan anggaran yang dialokasikan untuk penelitian dan riset. Presiden menyatakan hingga kini belum merasakan manfaat dari penelitian yang mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp24,9 triliun tersebut.

    “Apa hasilnya 24,9 triliun? Saya mau tanya,” ungkap Presiden.

    Presiden juga menekankan kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada di ekspor dan investasi. Oleh karena itu, lanjutnya, setiap kementerian dan lembaga yang terkait ekspor dan investasi harus fokus memperbaiki iklim usaha dan daya saing.

    “Saya nanti mau minta laporan setiap kementerian sudah berapa regulasi, peraturan, izin-izin yang sudah dipotong,” tegasnya.

    Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa koordinasi dan konsolidasi antar kementerian/lembaga harus terus dilakukan.

    “Hilangkan ego sektoral, apalagi ego kementerian, ego kepala lembaga. Kebijakan atau program yang bersifat lintas lembaga/kementerian maupun terkait daerah harus dibicarakan bersama, dikoordinasikan bersama sehingga keluarnya dalam bentuk kebijakan yang sudah solid dan berguna untuk kemajuan bangsa dan negara,” tutur Presiden.

    Jakarta, 9 April 2018
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

    Bey Machmudin