Bandarlampung (SL) – Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960 hanya mengatur secara jelas tentang hak eigendom, erpacht, gebruik recht dan opstal yang merefleksikan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, namun tidak dinormakan adanya Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sehingga dari kacamata undang-undang, HPL ini cenderung lemah”. Jelas Senator Lampung, Andi Surya, dalam silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat kecamatan kediamannya, (09/12/2018).
Memang sebelum terbitnya UUPA terdapat PP No. 8/1953 tentang penguasaan tanah negara dan dilanjutkan Peraturan Menteri Agraria No. 9/1965 yang mengatur konversi tanah negara, didalamnya terdapat pengertian hak-hak pengelolaan lahan. Namun PP dan Permen ini tidak memiliki sandaran kuat terhad gyap UU sehingga masih bisa diperdebatkan kekuatan mengaturnya, karena UU Pokok Agararia tidak mengatur secara spesifik konsep HPL, lanjut Andi Surya. “Pada persoalan HPL Way Dadi dan Way Lunik Panjang, dari sisi kronologis bisa dikatakan bermasalah. Diduga munculnya kedua HPL ini mengabaikan verifikasi lapangan. Sebagian besar lahan tersebut jauh sebelumnya telah ditempati dan dikuasai masyarakat maupun penggarap. Salah satu syarat terbitnya HPL status lahan harus bersih dari potensi penguasaan pihak lain”. Kata Andi Surya.
Mengacu PP No. 8/1953, Bab II pasal 8, ayat (1, 2 , 3) PP No. 8/1953 disebutkan, jika badan negara atau jawatan yang mengelola tanah negara ternyata keliru atau tidak tepat lagi serta luas penguasaannya ternyata melebihi keperluan dan lahan tersebut tidak dipelihara sebagaimana mestinya maka wajib dikembalikan kepada negara, sebut Andi Surya. “Sebagai contoh, baru-baru ini atas desakan DPD RI dan DPR RI, BPN menerbitkan surat No. 571/37.3-800/IX/2018. Point 3 surat tersebut menyatakan HPL No. 1/Way Lunik Panjang dibatalkan kemudian diproses ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Intinya, HPL bisa di revisi bahkan dicabut”. Tutup Andi Surya. (lsn)
